Wako Zul Elfian Umar Buka Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar membuka secara resmi Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara bagi Pemuda Pemudi Kota Solok, bertempat di Aula Hotel Taufina Kota Solok, Rabu (20/11).

Turut hadir Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok, Eni Suryani, Narasumber Pasi Log, Capt.Cba Haryanta, Pasi Teritorial, Capt.Inf. Yahmin beserta Tim Sersan alwi, Sersan Bagindo dan peserta Sosialisasi Bela Negara.

Wako dalam sambutannya mengatakan Pemuda adalah agen perubahan, motor penggerak pembangunan, dan penerus perjuangan bangsa. Sebagai generasi penerus, peran pemuda sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kita.

“Salah satu hal yang sangat diperlukan dalam upaya tersebut adalah pemahaman yang mendalam tentang Bela Negara,“ ungkap Wako.

“Pendidikan Pendahuluan Bela Negara merupakan sebuah program yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, serta memperkuat integritas bangsa. Saya percaya bahwa pemuda adalah tulang punggung masa depan bangsa,” ujarnya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai bela negara sejak dini, agar generasi penerus bangsa ini tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Bela Negara bukan hanya tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun merupakan tanggung jawab setiap warga negara, khususnya para pemuda yang memiliki semangat dan tenaga untuk berkontribusi dalam menjaga dan membela tanah air,“ sampai Wako.

Semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, harus tumbuh dalam diri kita semua.

Saya ingin menegaskan bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperkuat jiwa nasionalisme dan kebersamaan.

Dengan semangat bela negara, kita akan lebih sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta lebih peka terhadap berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini.

Sebagai Wali Kota Solok, beliau sangat mendukung inisiatif ini, karena melalui sosialisasi ini, kita bersama-sama akan memperkuat jiwa nasionalisme, disiplin, serta rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa.

“Beliau yakin dengan semangat Bela Negara, pemuda pemudi Kota Solok akan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan dan turut serta dalam pembangunan yang lebih baik.

Wako juga berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang luas kepada seluruh peserta, serta memotivasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membangun Kota Solok yang lebih maju, aman, dan sejahtera. (Niko Irawan)

Tunjukkan Komitmen, PT CNMS Tanam Jagung Perdana Bersama Petani di Payo Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tak menunggu lama  setelah Re-Opening, perusahaan bibit Jagung Hibrida dibawah manajemen PT. Citra Nusantara Mandiri Solok (CNMS), langsung  melakukan penanaman bibit Jagung Perdana dilahan puluhan hektar milik masyarakat petani di kawasan Payo, kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Rabu (20/11/2024) di Payo.

Tanam Jagung perdana yang dilakukan Komisaris Utama (Komut) PT Citra Nusantara Mandiri Solok (CNMS) H. Nofi Candra,SE bersama Ibunda Hj. Lifwarda yang juga bertindak sebagai Komisaris perusahaan, serta istri Hj. Devi Femiyanti, SE, tentulah bukan sebuah pencitraan. Tetapi lebih sebagai bentuk komitmen tokoh muda kota Solok itu untuk membuka ruang ekonomi bagi masyarakat Kota Solok. Langkah mengembangkan komoditi Jagung itu juga mendapat dorongan besar dari  anggota DPRD Kota Solok Efriyon Coneng dan Ketua RW 06 Payo, Syafrianto.

Menyambut itu, Safar (50) salah seorang petani dari puluhan warga yang dilibatkan PT CNMS melakukan budidaya Jagung, dengan wajah sumringah mengaku bersyukur dengan datangnya kembali perusahaan Jagung yang pernah menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. 

Bapak dua anak itu menyebut, dirinya melakukan tanam Jagung dilahannya sendiri untuk fase kedua. Dulu  ketika PT.CNMS masih beroperasi, dirinya juga melakukan kegiatan budidaya Jagung. Tetapi kemudian kegiatan  menanam Jagung berhenti, karena perusahaan milik Almarhum H. Syukri itu berhenti beroperasi. 

"Kami petani sempat seperti 'anak ayam kehilangan induk'. Alhamdulillah, sekarang Haji Nofi datang melanjutkan cita-cita orang tuanya dengan menggerakkan kembali perusahaan yang akan menampung hasil panen kami. Ini menjadi berkah bagi kami para petani," ungkap Safar.

Safar tidak berlebihan mengaku sangat beruntung ketika PT CNMS dihidupkan lagi. Karena umumnya para petani menggantungkan hidup dari hasil bertani Jagung. Menurutnya, petani bekerja di ladang sendiri. Tetapi untuk masalah bibit, pupuk dan Saprodi bahkan modal bekerja, perusahaan membantu dengan menalangi biaya. Nanti hasil panen ditampung oleh perusahaan dengan harga pasar yang menguntungkan petani. 

"Setelah panen, baru nanti segala biaya yang timbul diganti kembali," ujar Safar yang mengaku memiliki lahan puluhan hektar.

Senada, Ketua RW 06 Payo, Syafrianto mengatakan, dengan dimulainya budidaya Jagung di lahan pertanian Payo sangat membantu para petani. Masyarakat seperti mendapat energy baru dengan kehadiran PT CNMS sehingga semua petani di kawasan Payo mulai memanfaatkan lahan untuk ditanami komoditi jagung. 

Syfarianto mengaku, potensi lahan budidaya di Payo sangat besar. Ratusan hektar lahan budidaya di Payo potensial dikembangkan dengan komoditi kopi, padi, pisang, Plpalawija, bahkan komoditi jagung. Dengan hadirnya perusahaan milik Nofi Candra menggelontorkan bantuan budidaya, diyakini  produksi Jagung akan meningkat, sehingga perekonomian masyarakat juga terangkat karena potensi pasarnya juga dijamin perusahan.

Petani di kawasan Payo menampik anggapan aksi tanam Jagung yang dilakukan Nofi Candra bersama mereka bukan merupakan sebuah pencitraan. Kendati  momentnya bertetapan dengan masa kampanye Pilkada tahun 2024,  dimana Nofi Candra juga maju sebagai Calon Walkikota Solok bersama pasangannya Leo Murphy, sebagai calon Wakil Walikota Solok.

Namun masyarakat petani lebih melihatnya dari aspek kepedulian tokoh pengusaha itu terhadap perekonomian masyarakat. 

"Langkah pak Nofi untuk menggerakkan perusahaan dengan melibatkan petani sebagai mitra menanam Jagung, itu bagi petani sangat luar biasa nilainya. Ini menyangkut kemaslahatan hidup petani. Jadi ini bukan pencitraan, tetapi aksi nyata yang dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat petani," tegasnya.

Terhadap itu, Nofi Candra menyebutkan potensi besar Payo adalah dibidang pertanian, sehingga pihaknya tergerak untuk mengembangkan potensi ini menjadi lebih menmiliki nilai ekonomi bagi petani.

"Kita meyakini masyarakat Payo sudah berpengalaman dalam budidaya komiditi Jagung, sehingga petani yang pernah menjadi mitra PT.CNMS kita rangkul kembali untuk mulai menanam Jagung," ujarnya. 

Secara teknis operasional, para petani sudah sangat mengerti. Pihaknya Cuma tinggal mendorong agar bagaimana petani mulai melakukan budidaya. Namun Nofi Candra melihat, akses jalan dari jalan utama menuju kawasan perladangan masih sulit, sehingga menimbulkan biaya tinggi ketika mengangkut hasil panen. 

"Karena itu, ke depan kita ingin bagaimana jalan-jalan usaha tani bisa dikembangkan hingga mencapai lahan budidaya," tutur Nofi.

Terhadap itu, Anggota DPRD Kota Solok Efriyon Coneng menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan budidaya Jagung yang dilakukan manajemen PT CNMS bersama petani di Payo. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Efriyon mengaku akan selalu menampung aspirasi rakyat dan mendorong kegiatan-kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat.

"Dengan hadirnya PT CNMS melakukan kerjasama dengan petani dalam budidaya jagung, kita tentu men-support langkah ini, dengan harapan perekonomian masyarakat petani Payo semakin meningkat," ujarnya.

Dari sisi kepemerintahan, Anggota DPRD Kota Solok itu juga menyampaikan potensi wilayah Payo sangat memungkinkan dikembangkan sebagai kawasan pertanian. Dari RTRW yang telah disetujui, posisi Payo sangat potensial menjadi kawasan budidaya.

"Karena itu, peran pihak swasta seperti PT CNMS dalam mengembangkan sektor pertanian menjadi modal besar bagi petani untuk mengembangkan usahanya," sebut Efriyon. (Niko Irawan)

KPU Kabupaten Solok Gelar Debat Publik Pamungkas, Bertema "Penguatan SDM, Sosial, Budaya, Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan"

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok gelar debat publik putaran kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2025-2030 di Sport Hall GOR Batu Batupang, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (17/11/2024).

Pengamatan awak media dilokasi acara debat kedua ini yang di agendakan oleh KPU Kabupaten Solok jam 13.00 WIB siang, para pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok nomor urut satu Budi Satriadi dan Hardinalis Kobal, paslon nomor urut dua Emiko dan Irwan Afriadi serta pasangan nomor urut tiga Jon Firman Pandu dan Chandra sudah tampak memadati area parkir dan halaman lokasi pelaksanaan debat dengan sorak-sorai yel-yel di masing-masing para pendukung paslon sebagai bentuk dukungan kepada paslon yang mereka dukung.

Selain itu, pelaksanaan debat kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Solok juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dimana, diseluruh titik tempat berkumpulnya di masing-masing para pendukung paslon di awasi secara menyeluruh oleh aparat, guna untuk menjaga keamanan dan kenyamanan serta kondusifitas diantara ketiga para pendukung paslon, sampai acara debat publik selesai.

Sekitar jam 13.30 WIB para paslon bersama pendukungnya memasuki ruangan debat, pada saat itu juga ketua KPU Kabupaten Solok Hasbullah AlQomar membuka secara resmi acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang dihadiri langsung oleh para panelis yang terdiri dari Akademisi dan pegiat politik, Komisionir KPU, Defil, Novialdi Putra, Si’o dan Forkopimda serta ketua dan komisioner Bawaslu Kabupaten Solok beserta jajaran dan pimpinan parpol masing-masing paslon serta para pendukung di masing-masing calon.

Pada saat pembukaan, Ketua KPU Kabupaten Solok Hasbullah AlQomar menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati Solok serta kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada acara debat publik kedua pada pemilihan serentak nasional 2024 ini.

Lebih lanjut Qomar mengungkapkan bahwa pada debat publik putaran kedua ini mengangkat tema tentang "Penguatan Sumber Daya Manusia, Sosial, Budaya, Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan". Dikatakannya, semoga tema ini melahirkan suatu ide dan gagasan cemerlang dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok demi kemajuan Kabupaten Solok kedepan.

Lebih lanjut Ketua KPU Kab. Solok Hasbullah Alqomar menyampaikan,  debat publik kedua ini merupakan bagian dari tahapan kampanye pilkada serentak tahun 2024, untuk itu diharapkan kepada Paslon agar menyampaikan visi misi dan program sesuai dengan tema yang telah ditetapkan serta linier dengan program-program pusat guna menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.

Diharapkan juga kepada para Paslon agar debat publik kedua ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan cara menyampaikan apa saja visi misi yang menjadi nilai jual kepada pemilih nantinya, dan program-program unggulannya, serta strategi-strategi yang disiapkan agar, masyarakat Kabupaten Solok bisa menyimaknya, guna menjadi pertimbangan dalam memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2025-2030 kedepan,” harap Hasbullah AlQomar. 

Terakhir Hasbullah AlQomar menyebutkan agar terciptanya kondusifitas pelaksanaan debat publik kedua ini, seluruh pendukung dan Paslon agar menghormati dan tertib dalam pelaksanaan debat.

Menurut pantauan media ini, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Nomor urut satu Budi Satriadi, Hardinalis Kobal tetap berkomitmen membawa Kabupaten Solok yang "Berbudi" Dan Paslon Nomor urut dua Emiko, Irwan Afriadi juga berkomitmen membawa Kabupaten Solok Bersemi dan menuntaskan pembangunan di daerah Kab. Solok di periode selanjutnya.

Kemudian, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Nomor urut tiga Jon Firman Pandu dan H. Candra juga tetap berkomitmen membawa Kabupaten Solok kearah yang Sejuk dan Damai dengan mengedepankan rasa kenyamanan, keamanan dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok berdasarkan UUD 1945. (Niko Irawan)

Tim Kuasa Hukum NC-LM Minta Bawaslu Sumbar Ambil Alih Laporan di Bawaslu Kota Solok

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tim Kuasa Hukum Paslon Walikota-Wakil Walikota Solok, H. Nofi Candra, SE - Leo Murphy, SH, MH, yakni Amnasmen, SH dan Dr. Aermadepa, SH, MH, melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok ke Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) terkait tiga laporan pelanggaran Pemilu di Kota Solok yang tidak ditanggapi dengan baik oleh Bawaslu setempat, Rabu (20/11/2024). Tim Kuasa Hukum NC-LM juga meninilai adanya keberpihakan Bawaslu Kota Solok terhadap salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.

"Kami ke Bawaslu Sumbar dalam rangka menyampaikan permohonan agar Bawaslu Sumbar mengambil alih kasus yang telah kami laporkan di Bawaslu Kota Solok perihal pelanggaran Pidana Pilkada oleh salah satu Paslon. Ada tiga laporan," ujar Amnasmen didampingi Aermadepa usai melapor ke Bawaslu Sumbar.

Amnasmen mengatakan, bahwa ada tiga laporan yang sudah kami sampaikan ke Bawaslu Kota Solok. Dua laporan sudah diperiksa yaitu dianggap Bawaslu Kota Solok tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti, yang dinilai tidak memenuhi syarat.

"Sementara kami menganggap dua laporan yang di sampaikan itu laporan yang sangat jelas terang benderang unsur-unsur pelanggaran pidananya," katanya, dalam laporan yang diterima Anggota Bawaslu Sumbar Vifner dan Muhamad Khadafi.

Laporan pertama, kata Amnasmen, adanya kampanye yang tidak berizin atau tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye yang dilakukan oleh paslon Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal. Kampanye itu atas dasar undangan oleh Pejabat ASN yang dihadiri ASN, kemudian tempat berkampanye juga milik pemerintah daerah.

Alat buktinya berupa video yang jelas. Di dalamnya, apa yang disampaikan oleh calon bahwa yang bersangkutan meminta untuk dipilih dengan menjanjikan penambahan gaji, menjanjikan THR. Untuk itu, alat bukti yang diberikan video kegiatan yang cukup jelas, serta undangan screenshot oleh pejabat ASN.

"Kami anggap terang benderang, ada unsur-unsur pidana. Melibatkan ASN yang terlihat dalam video. Memakai fasilitas pemerintah kami datang kesitu, dan memang milik pemerintah," ujarnya.

Amnasmen mengatakan, ada pelanggaran bahwasanya dilarang menjanjikan, atau memberikan uang. Menurutnya sanksi pidana, sehingga dalam laporan ada empat sanksi pidana yang dilanggar oleh calon dan pejabat ASN. Namun putusan Bawaslu Kota Solok tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti.

"Kami dari 3 laporan, berkesimpulan, dan sudah disampaikan ke Bawaslu Sumbar. Bahwa Bawaslu Kota Solok tidak netral dan berpihak," ujarnya lagi.

Sementara laporan kedua, adanya arak-arakan yang dilakukan antar kelurahan padahal izin kampanye hanya di satu titik kelurahan, namun mereka melakukan arak-arakan di antar kelurahan. Sebab, hal itu dilarang dalam ketentuan UU nomor 10 tentang Pilkada yang mengatur tentang pelarangan arak-arakan, mengganggu ketertiban umum, dan sanksinya pidana. Sayangnya, Bawaslu Kota Solok memutuskan tidak cukup unsur.

Lebih jauh Amnasmen mengatakan, laporan ketiga, baru dua hari ini pihaknya melaporkan bahwa calon menyerahkan uang kepada kelompok tani sejumlah 1 juta rupiah. Alat bukti laporan dari TKD, yaitu Panwas kelurahan melaporkan ke Bawaslu Kota Solok bahwasanya ada penyerahan uang. Penyerahan uang itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Solok.

"Sanksi kami yang menerima uang dan bendahara kelompok tani yang menerima uang tersebut. Ini dalam proses, namun kami sudah menyimpulkan Bawaslu Kota Solok berpihak,” ujarnya.

Amnasmen menambahkan, bahwa laporan-laporan yang berhubungan pelanggaran pidana tersebut diharapkan tetap diproses agar Pilkada di Kota Solok berjalan jujur, adil dan calon diperlakukan secara adil oleh penyelenggaraan Bawaslu.

"Karena kami diperlakukan tidak adil, Bawaslu Kota Solok berpihak. Kami datang ke Bawaslu Provinsi menyampaikan kronologis, dan meminta mengambil alih. Tanggapan Bawaslu Provinsi akan langsung melakukan rapat pleno hari ini. Kami berharap Bawaslu bersikap sebagai pengawas dan penindak terhadap pelanggaran," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Sumbar koordinator bidang penindakan, Vifner, SH mengatakan, segera menyikapi dan membawa rapat dengan pimpinan lainnya, untuk mengambil langkah dan tindakan selanjutnya, agar Pilkada berjalan sesuai aturan.

"Kami akan segera membicarakan laporan ini dalam rapat, dan akan mengambil langkah tegas untuk menyikapinya, sesuai dengan aturan berlaku, dengan mengakomodir semua pihak, sehingga semua berjalan sesuai aturan dan objektivitas juga terjaga," tutup Vifner. (Niko Irawan)

Babinsa Kodim 0309/Solok Gelar LDK untuk Pelajar SMKN 2 Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Babinsa Koramil 01/Kota Solok Kodim 0309/Solok Pelda Jul Emento dan Serda Eka Sandra menggelar Latihan pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa untuk pelajar di SMK Negeri 2 Kota Solok, Selasa 19 November 2024.Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter, kedisiplinan, dan kemampuan kepemimpinan para pelajar, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini.

Pelda Jul Emento menjelaskan, pelatihan LDKS itu bertujuan untuk membekali pelajar dengan keterampilan kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter pelajar yang tangguh, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

“Melalui LDKS, kami ingin membentuk generasi muda yang memiliki semangat disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Kegiatan ini sangat penting agar pelajar tidak hanya pintar dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan,” jelas Pelda Jul Emento.

Selama pelatihan, para peserta LDKS diberikan berbagai materi yang mencakup aspek mental dan fisik. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain adalah upacara bendera, pelatihan baris-berbaris, pembekalan tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan, serta materi tentang kepemimpinan dan tim kerjasama. Selain itu, para siswa juga diajak untuk lebih mengenal budaya disiplin melalui kegiatan fisik yang memadukan antara kekuatan tubuh dan mental.

Tak hanya itu, Pelda Jul Emento berkomitmen untuk terus membina dan mengembangkan potensi para pelajar melalui kegiatan-kegiatan positif seperti LDKS.

“Program ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang dapat membantu membentuk karakter pemimpin masa depan,” tandasnya. (Niko Irawan)

Tingkatkan Kualitas Infrastruktur, Dinas Perkim Terima Kunjungan Satker Penyediaan Perumahan Sumbar

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Sebuah langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan di Kota Solok, Bidang PSU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok melalui Kepala Bidang Tun Sri Adam, ST, MT beserta tim menerima kunjungan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan ulang di Perumahan Griya Devin dan Griya Taman Belibis, Selasa (19/11). 

Pemeriksaan ini menandai tahap awal proses serah terima proyek pembangunan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) berupa jalan beton yang sangat dinantikan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan pembangunan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan siap digunakan oleh masyarakat. Evaluasi menyeluruh ini meliputi pengecekan kualitas material, ketebalan lapisan beton, hingga kelancaran drainase jalan. “Kami ingin memastikan setiap detail sesuai dengan standar terbaik untuk kenyamanan warga,” ujar Aliasmi Zesra salah satu pejabat Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat.

Serah terima ini akan memperkuat peran Pemerintah Kota Solok dalam mengelola dan memelihara infrastruktur baru ini. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan selesainya tahap ini, Pemerintah Kota Solok siap untuk melanjutkan tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan jalan beton yang akan menjadi urat nadi baru bagi kawasan perumahan tersebut.

Lebih lanjut, dalam upaya untuk mendapatkan bantuan PSU lanjutan pada tahun 2025, Pemerintah Kota Solok telah menjadwalkan pengambilan foto udara menggunakan drone di lokasi Perumahan Griya Devin. Teknologi drone akan memberikan visual yang komprehensif dan detail, yang sangat penting untuk perencanaan dan pengajuan proyek lanjutan. “Penggunaan drone memungkinkan kami untuk mendapatkan gambaran lengkap dan akurat dari kondisi lapangan, yang akan memudahkan perencanaan infrastruktur di masa depan,” tambah Kabid PSU Perkim Kota Solok.

Proyek PSU ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Solok untuk terus meningkatkan kualitas hidup warganya melalui penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kawasan Perumahan Griya Devin dan Griya Taman Belibis akan menjadi model perumahan yang nyaman dan berkembang.

Warga masyarakat menyambut baik upaya ini dan berharap bahwa pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari mereka. “Kami sangat senang melihat adanya peningkatan yang nyata di lingkungan kami, dan berharap dapat terus merasakan manfaatnya di masa mendatang,” ungkap salah satu warga perumahan. (Niko Irawan)

Dinilai Tidak Profesional, Bawaslu Kota Solok Didemo Ratusan Warga

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Warga Kota Solok yang menamakan dirinya Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) menggelar unjuk rasa ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Sumbar, Selasa (19/11/2024). Aksi damai tersebut merupakan buntut atas banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Solok. Masyarakat mensinyalir ada aroma keberlihakan Bawaslu terhadap salah satu pasangan calon.

Salah seorang peserta aksi, Jhon Riki menegaskan, ketegasan Bawaslu sangat penting dalam menegakkan Pilkada yang jujur dan adil. Bawaslu mestinya lebih responsif terhadap indikasi pelanggaran, baik temuan maupun aduan masyarakat.

"Marwah demokrasi ini ada di tangan Bawaslu. Dari proses dan pelaporan yang disampaikan ke Bawaslu, kami mencium adanya indikasi keberpihakan. Kami minta Bawaslu tegas dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional," ujarnya.

Sementara itu, Arisvan Bachtiar kembali menyoroti soal lambatnya penanganan terhadap keterlibatan dua ASN Kota dalam kampanye salah satu Paslon. Secara jelas itu melanggar undang-undang.

"Sampai hari ini, belum ada kepastian jelas terhadap oknum ASN yang terlibat kampanye. Jika tak ada ketegasan, maka berpotensi ASN lainnya juga akan melakukan hal sama. Jika terjadi, ini akan menjadi catatan buruk bagi demokrasi Kota Solok," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Masyarakat Peduli Demokrasi Husnul Qari, mempertanyakan hasil SG-2 (Sentra Gakkumdu pembahasan kedua) yang menyatakan bahwa laporan salah satu Paslon di Pilkada Kota Solok, dihentikan. Padahal, dalam laporan tersebut, jelas terjadi pelanggaran pemakaian fasilitas negara. Meskipun, Bawaslu Kota Solok menyatakan laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur. Yakni disebabkan tidak memakai fasilitas negara.

"Ini kan sangat aneh. Bawaslu Kota Solok mengakui ada penggunaan fasilitas negara oleh salah satu kandidat. Namun, Bawaslu Kota Solok menghentikan perkara, dengan alasan tidak memenuhi unsur karena tidak menggunakan anggaran dari negara. Padahal, penggunaan fasilitas negara adalah sebuah pelanggaran tersendiri. Alasan Bawaslu sangat tidak masuk akal. Karena itu, kami meminta perkara ini kembali ditinjau ulang. Kami juga meminta Bawaslu Sumbar dan Bawaslu RI turun tangan mengambil alih perkara ini," tegasnya.

Menanggapi orasi pendemo, Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin memastikan Bawaslu sangat menjunjung tinggi asas netralitas. Bawaslu memproses setiap laporan yang masuk.

"Bawaslu tetap netral, hanya asumsi mengatakan Bawaslu tidak netral, itu asumsi liar," tegas Rafiq.

Rafiq menyebut, Ada tiga laporan yang sudah diproses. Sementara ada 3 laporan lagi yang sudah masuk masih tengah dalam proses. Bawaslu akan memutus dengan seadil-adilnya.

"Kami minta pelapor dan masyarakat bersabar. Setiap aduan yang disampaikan tentu butuh proses. Kami pastikan netral dan melakukan sesuai dengan aturan yang ada," sebutnya.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum NC-LM Dr. Aermadepa, SH, MH dan Amnasmen, SH, melaporkan Cawako Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM karena diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Jumat (4/10/2024).

Pada peristiwa yang terjadi pada 28 September 2024 lalu itu, 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Solok di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024.

Ramadhani Kirana Putra diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, 2 ASN tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Namun, Gakkumdu Kota Solok mengeluarkan keputusan bahwa laporan Tim Kuasa Hukum NC-LM, tidak memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu. Hal ini ditegaskan Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kota Solok Nomor 058/PP.01.02/K.SB-19/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Kota Solok menyatakan bahwa laporan terhadap Cawako Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Fajar Surya Kusuma dan Eko Susanto, tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilu.

Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.07/X/2024 tersebut, dinyatakan dihentikan pada rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua (SG-2). Namun, terhadap dua ASN Pemko Solok tersebut, berkas dugaan pelanggarannya tetap ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Solok, Eka Rianto, menyatakan terkait dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dalam SG-2 dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Menurutnya, setelah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan juga melibatkan ahli hukum, dinyatakan bahwa dalam sebuah pasal di PKPU, bahwa pelanggaran adalah yang memenuhi unsur pelanggaran jika menggunakan fasilitas pemerintah dan anggaran pemerintah.

Sentra Gakkumdu Kota Solok berisikan personel dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota dan Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok.

"Kawan-kawan (di Sentra Gakkumdu) memahami, kalau ada kata 'dan', maka merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi. Artinya, memakai fasilitas pemerintah dan anggaran pemerintah. Kedua-duanya harus terpenuhi unsurnya. Dalam hal ini, dugaan pelanggaran hanya memenuhi satu unsur, yakni penggunaan fasilitas pemerintah. Sementara unsur memakai anggaran pemerintah tidak terpenuhi. Jadi, karena tidak terpenuhi kedua unsur, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur dan dihentikan," tegasnya, Senin (4/11/2024).

Atas keputusan Sentra Gakkumdu Kota Solok ini, Tim Kuasa Hukum NC-LM kemudian melaporkan Bawaslu Kota Solok ke Dewan Kehormatan Pemyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, Tim Kuasa Hukum NC-LM juga mengadukan hal ini dengan mendatangi Walikota Solok dan DPRD Kota Solok. (Niko Irawan)

Dinilai Tak Netral di Pilkada, Baznas Kota Solok Didemo Masyarakat

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) Kota Solok menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok, Selasa (19/11/2024). Aksi itu merespons dugaan keberpihakan Baznas Kota Solok kepada salah satu pasangan calon di Pilkada Kota Solok 2024. Aksi unjuk rasa terpantau mulai sekitar pukul 10.30 WIB. Massa terlihat membawa sejumlah poster yang menuntut netralitas Baznas dalam Pilkada. "Drama Korea Tak Seasik Drama Baznas." tulis warga.

Dalam orasinya, warga meminta agar Baznas netral dalam menyalurkan zakat kepada warga. Tidak ada tebang pilih atau prasyarat harus mendukung paslon tertentu untuk mendapatkan bantuan.

"Baznas ini lembaga umat, bantuan zakat ini dari uang umat, jangan salahgunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu," ungkap warga.

Warga menuntut, agar dana Baznas Kota Solok disalurkan sesuai aturan, bukan berdasarkan kepentingan. Selain itu warga juga meminta agar penyaluran dana zakat transparan.

Aksi Nyaris Ricuh

Aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan damai di bawah pengawalan kepolisian nyaris saja ricuh. Sejumlah ibu-ibu yang pro Baznas sempat melakukan orasi di depan kantor Baznas. Hal ini menyulut emosi para pengunjuk rasa.

Beruntung, pihak kepolisian yang sigap langsung melerai dan memisahkan kedua belah pihak, sehingga kondisi kembali kondusif.

Koordinator Aksi, Husnul Qari mengatakan, aksi itu dipicu banyaknya masyarakat Kota Solok yang merasa terzalimi. Banyak warga yang layak dibantu, namun tidak diakomodir oleh Baznas Kota Solok.

Sementara, di sisi lain, ada juga masyarakat penerima zakat yang dinilai mampu malah dapat bantuan. Ada indikasi oknum komisioner "main mata" dalam menyalurkan bantuan karena kepentingan tertentu.

"Laporan yang kami terima, ada masyarakat yang layak menerima bantuan, namun tidak dapat. Makanya tadi kami minta Baznas terbuka terhadap penerima bantuan zakat, sesuai tidak dengan peruntukannya. Kami ingin melihat, sesuai tidak dengan aturan," tegasnya.

Husnul juga menyorot soal indikasi keberpihakan oknum komisioner Baznas dalam Pilkada. Dari laporan masyarakat, ulasnya, jika warga ingin dapat bantuan Baznas, harus mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Ada laporan warga. Kalau ingin dapat bantuan Baznas, harus mendukung salah satu pasangan calon di Kota Solok. Kami sangat miris mendengarnya, sesuaikan penyaluran zakat dengan peruntukannya," tegasnya.

Zaini: Saya Diangkat oleh Walikota Solok

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Solok, Zaini yang menerima massa mengatakan, Baznas terbuka dengan kritik dan saran. Semua berhak menyampaikan pendapat dan dilindungi undang-undang.

Zaini menyebut, Baznas sudah menyalurkan bantuan zakat bagi lebih kurang 12 ribu keluarga. Ia memastikan, jika ada warga miskin Kota Solok yang berhak menerima pasti akan dibantu, tentu ada prosesnya dan juga danan zakat juga terbatas.

"Dana zakat kita tidak sebanyak dana APBD. Kalau ada kekurangan dan kelemahan, akan kami perbaiki. Saya bekerja karena Allah. Saya kan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Solok, kalau Walikota memberhentikan, saya siap saja," tegas Zaini.

Usai bertemu massa, ketua Baznas bersama sejumlah komisioner pun menerima perwakilan massa di dalam gedung Baznas. Tampak hadir, komisioner Baznas Kota Solok lainnya seperti Diki Asnur, Maqomam Mahmuda dan Awaludin.

Usai berdiskusi, Baznas menyatakan bersikap netral dalam Pilkada. Selain itu, Baznas juga akan mengkaji penyaluran zakat di masa Pilkada agar tidak menimbulkan prasangka terkait politik.

"Nanti kita bawa dalam rapat pleno untuk mengkaji penyaluran zakat saat momen Pilkada. Tapi, Baznas akan tetap menyalurkan zakat untuk hal-hal yang sifatnya darurat, karena ini menyangkut kemaslahatan. Yang jelas Baznas akan netral,” tegas Diki Asnur.

Usai diskusi itu, massa akhirnya membubarkan diri. Massa berjanji akan turun dengan jumlah lebih besar jika nantinya Baznas tidak mengindahkan tuntutan masyarakat dan terindikasi tidak netral dalam Pilkada Kota Solok 2024. (Niko Irawan)

Bundo Kanduang Kota Solok Peringati HUT ke-50

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bundo Kanduang Kota Solok memperingati Hari Ulang Tahunnya ke 50 yang diadakan di aula Kubuang Tigo Baleh pada Senin, (18/11).

HUT Bundo Kanduang ke 50 dihadiri oleh jajaran pengurus beserta anggota Bundo Kanduang Kelurahan dan Kecamatan Kota Solok sebanyak 146 orang.

Bundo Kanduang adalah julukan untuk perempuan Sulung atau yang dituakan dalam suku Minangkabau, Bundo Kanduang memiliki peran sentral dalam masyarakat Minangkabau baik sebagai pemimpin wanita, Limpapeh Rumah Gadang (penjaga rumah gadang) dan lambang kaumnya.

Turut hadir Walikota Solok, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Milda Murniati, M.Pd, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Delfianto, S.Sos, Ketua DPRD Kota Solok, diwakili oleh Anggota DPRD Kota Solok, Komisi I Rusdi Saleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Kepala Kantor Kemenag Kota Solok serta Ketua Ketua KAN.

Selain itu Tampak hadir Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kota Solok, diwakili oleh Asraf Danil Handhika Dt.Tan Panggak, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok, Sitta Novembra, BA, Ketua TP-PKK Kota Solok yang diwakili oleh Suryati, GOW beserta Undangan lainnya.

Ulang Tahun ke 50 Organisasi Lembaga adat Minangkabau yang diketuai oleh Sitta Novembra ini diawali dengan laporan Ketua pelaksana, pengurus Bundo Kanduang Kota Solok, Rahmawati.

Rahmawati mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun Bundo Kanduang merupakan agenda rutin program tahunan Bundo Kanduang Kota Solok. Sedangkan tema yang diusung pada HUT ke 59 ini adalah ,” Gemilangnya Bundo Kandung Suri Tauladan Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Masa Keemasan.”

Sementara itu Ketua Bundo Kanduang Kota Solok, Sitta Novembra, BA, dalam sambutannya menjelaskan sejarah berdirinya organisasi Bundo Kanduang.

Bundo Kanduang berdiri pada 18 November 1974 pada Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Sumatera Barat di Payakumbuh, Selanjutnya pada 6 Juni 2015 Bundo Kandung diganti dengan DPP Bundo Kanduang.

Dan hasil Musyawarah Besar LKAAM Sumatera Barat ke 8 di Kota Padang, DPP Bundo Kanduang sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia) (Kemenkumham) pada tahun 2020.

Keberadaan Bundo Kanduang bulan saja dikenal diindonesia, tapi Bundo Kanduang sudah mendunia. Bundo Kanduang Kota Solok, Adalah satu-satunya di Sumatera barat yang diikutsertakan pemerintah dalam program pembangunan manusia dan daerah. Bundo Kanduang Kota Solok, selalu berbuat di Nagari dan di Kota.

Diantara kegiatan Bundo Kanduang Solok adalah ikut aktif dalam pencegahan Stunting, ikut membantu pemerintah dalam mengawasi kos-kosan. Dan adanya program Bundo Kanduang Masuk sekolah menyampaikan sosialisasi adat dan budaya alam Minang Kabau.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bundo Siita, Di Sumatera Barat, satu-satunya Bundo Kanduang yang diikutsertakan Pemkot dalam program pembangunan pemerintah Kota Solok mulai melalui Dinas Pariwisata salah satunya adalah ikut mensukseskan Kharisma Event Nusantara (KEN) Rang Solok Gadang (RSBG) Kota Solok 19 sampai dengan 21 September lalu.

” Harapan Kami sesuai dengan tema HUT Bundo Kanduang yang ke 50 Tahun ini, selalu menjadi suri tauladan. Apalagi menghadapi pemilihan serentak 2024 27 November mendatang, jaga sikap dan netralitas, Tetaplah menjadi panutan, Limpapeh Rumah Gadang, Sumarak Dalam Nagari,” pungkas Sitta.

Selanjutnya Wako Solok yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Milda Murniati, M.Pd, membuka secara resmi HUT Bundo Kanduang ke 50.

Dalam sambutannya Milda mengatakan sebagai organisasi Bundo kandung sudah banyak berkiprah di rumah dan membantu Pemerintah. Bundo Kanduang mempunyai peran strategis penting sebagai suri teladan pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Pertahankan program Bundo Kanduang masuk sekolah dalam rangka membantu pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM), menciptakan generasi berilmu, berbudaya dan tidak melupakan iman dan taqwa,

”Pemkot Solok melalui Dinas Pariwisata akan selalu mensuport dan memfasilitasi kegiatan BK dan Pemerintah agar terwujudnya Kota Solok Berjuara, Berkah, maju dan Sejahtera,” pungkas Milda.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Solok yang diwakili oleh Anggota DPRD dari Komisi I, Rusdi Saleh, sangat mengapresiasi keberadaan dan kiprah organisasi Bundo Kanduang di Kota Solok.

Dikatakan Rusdi Saleh, DPRD dan Pemerintah melalui Dinas Pariwisata siap memfasilitasi program-program unggulan Bundo Kanduang dalam membangun SDM, Nagari, serta serta Kota.

Selain sukses mempertahankan adat dan budaya, Bundo Kanduang Kota Solok juga berhasil dalam melahirkan Pemimpin yang hebat di Kota Solok. ” Karena dibalik laki-laki yang sukses, ada perempuan hebat dibelakangnya,” tutup Rusdi.

Selain penampilan paduan suara dari pengurus dan anggot Bundo Kanduang, acara juga dimeriahkan dengan penampilan tari pasambahan dari siswi SMP N 5 Kota Solok, penampilan drama sebabak ‘Dumbang Duo Baleh’ dari pelajar SMP N 2 Kota Solok, dan Penampilan lagu Minang oleh penyanyi cilik berbakat pelajar SD N 6 Tanjung Paku Kota Solok. (Niko Irawan)

Re Opening PT CNM Solok, Komitmen Mengembalikan Eksistensi dan Kejayaan Ekonomi Solok

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Perusahaan bibit jagung hibrida, PT Citra Nusantara Mandiri (CNM) menggelar Re Opening (pembukaan kembali) di Ampang Kualo, Kota Solok, Minggu (17/11/2024). Perusahaan yang sempat berjaya di medio tahun 1990-an hingga 2000-an, yang menjadi ikon dan kebanggaan bagi Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan) tersebut, menjadi harapan baru bagi masyarakat dan petani di Solok Raya dan Sumatera Barat.

Re Opening PT CNM ditandai dengan penandatanganan naskah kerjasama dengan PT. Bahuma Borneo Batuah Jakarta, sebuah perusahaan produsen dan pemasaran bahan pangan terkemuka di Indonesia. Hadir dalam Re Opening itu, Direktur Utama PT. Citra Nusantara Mandiri (CNM) Solok H. Nofi Candra, SE, Direktur PT Bahuma Borneo Batuah Taviara Suyarso, Komisaris Utama Hj. Lifwarda dan Direktur PT CNM Andri Maran, Walikota Solok diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Ketua DPRD Kota Solok diwakili Rusdi Saleh, Direksi BUMN eks PT. Pertani Budi Susdiarto, unsur pimpinan Forkopimda, Tokoh Masyarakat Kota Solok Yutris Can, Ninik-Mamak, Bundo Kanduang, jajaran Pengurus IWS (Ikatan Warga Saniangbaka), serta masyarakat Kota Solok dan sekitarnya.

Re Opening yang juga dimeriahkan dengan  Syiar dalam Sya'ir bersama Ustadz kondang Derry Sulaiman itu, sekaligus mematahkan isu dan menutup prasangka miring terhadap eksistensi pabrik Bibit Jagung Hybrida milik H. Nofi Candra, SE. Prosesi Re-Opening PT CNM Solok ini sekaligus menjadi momentum terhadap kebangkitan kembali perusahaan pabrik bibit jagung yang pada masanya pernah mempekerjakan ribuan warga Solok sebagai tenaga kerja dari hulu ke hilir. Begitu tingginya harapan masyarakat pada perusahaan penghasil bibit pangan ini, tak ayal ribuan orang warga Solok antusias menyaksikan prosesi penandatanganan MoU (Memorendum of Understanding) sebagai bukti kerjasama antara PT Bahuma Borneo Batuah dengan PT Citra Nusantara Mandiri.

Direktur PT. Bahuma Borneo Batuah Taviara Suyarso mengatakan, prospek Komoditi Jagung sangat tinggi karena menjadi salah satu bahan pangan yang  dibutuhkan konsumen dan industri. Potensi budidaya jagung makin besar karena ketahanan pangan menjadi program prioritas pemerintah Indonesia. 

Karena alasan kebutuhan bahan pangan itu, Taviara Suyarso menyebut, kerjasama dengan PT Citra Nusantara Mandiri (CNM) dalam hal produksi bibit jagung berkualitas sangat prospektif mengingat perusahaan ini sudah sangat terkenal dan berpengalaman dalam menghasilkan bibit jagung Hybrida.

"Dalam kerjasama ini, Kita nanti menampung semua produksi PT.CNM untuk dipasarkan ke seluruh wilayah Nusantara," sebut Taviara.

Dirut PT Bahuma Borneo Batuah mengaku merasa surprise dan bangga atas kepercayaan Nofi Candra mengajak dirinya bekerjasama dalam mengembangkan budidaya Jagung. 

"Langkah  membuka kembali PT CNM ini bukan hanya sekadar memberi manfaat untuk masyarakat sekitar, tetapi juga memberi manfaat untuk masyarakat Solok, Sumbar bahkan Nasional. Saya percaya itu. Saya yakin kerjasaman ini kedepannya akan lebih baik," tutur Taviara.

Dirut PT CNM H. Nofi Candra, SE menyampaikan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan perusahaan bibit jagung hibrida yang sejatinya adalah amanah dari orang tuanya Haji Syukri.

"Saya ingin melanjutkan kembali cita-cita yang pernah diperjuangkan orang tua kami dengan harapan bagaimana masyarakat yang ingin memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bisa diayomi dengan adanya perusahaan ini," katanya.

Nofi Candra kemudian menceritakan bagaimana komitmen orang tuanya untuk dapat memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Sampai pernah ada pengusaha ingin membeli saham PT CNM dengan harga Rp51 miliar, dengan syarat semua pekerjaan dalam pabrik memakai peralatan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Tetapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran pengusaha tersebut, karena satu alasan dengan menggunakan tenaga manusia sebagai pekerja, akan selalu ada doa-doa dari pekerja untuk kemajuan perusahan. 

"Sekarang, dengan restu mama dan keluarga, cita-cita ayahanda H syukri akan kita lanjutkan kembali. Kita ingin ibunda bisa menyaksikan bahwa PT CNM bisa seperti dulu lagi dan bahkan lebih berjaya kembali," tegasnya.

Terkait operasional, Perusahaan yang sempat vakum selama lima tahun lebih hingga ikut terdampak Covid, dipastikan beroperasi kembali secara utuh bulan Februari 2025 nanti. 

Sebagai langkah awal, manajemen akan memulai dulu dalam skala kecil dengan melakukan penanaman di wilayah Kota Solok dengan mempekerjakan sekitar 100 sampai 200 orang. Kelak secara berangsur akan merekrut tenaga kerja hingga menjadi 1.500 orang.

"Untuk di lapangan kita mulai kerjasama dengan petani. Siapapun masyarakat kota Solok dan sekitarnya yang ingin kerjasama menanam jagung, akan kita fasilitasi dengan kebutuhan budidaya," papar Nofi Candra.

Disebutkan, bentuk kerjasama perusahaan CNM dengan petani berupa pengadaan bibit gratis, pupuk dan sarana produksi dipinjamkan. Biaya hidup akan disediakan setiap bulan. Hasil produksi Jagung akan ditampung dengan harga di atas harga pasar.

"Nanti kita juga akan merekrut semua karyawan. Mereka yang dulu aktif akan dipanggil kembali dan yang baru akan ditampung untuk bekerja mengolah jagung kering menjadi bibit," sebutnya. 

Ketua DPRD Kota Solok Rusdi Saleh mengaku takjub dan menyebut langkah yang dilakukan Nofi Candra adalah kilas balik perjuangan anak muda Kota Solok. "Kita ikut berharap, mudah-mudahan di tangan Nofi Candra PT CNM berkembang lebih maju, sehingga berdampak terhadap peningkatan  perekonomian masyarakat Kota Solok,” ujarnya. 

Senada, tokoh masyarakat Kota Solok  Yutris Can, SE memberi apresiasi yang tinggi terhadap langkah Nofi Candra yang berani melakukan kerjsama dengan PT Bahuma Borneo Batuah sebagai perusahan distribusi dan pemasaran bibit Jagung. Mantan Ketua DPRD Kota Solok tiga periode itu menilai, dengan beroperasinya PT CNM sebagai penghasil bibit jagung hibrida, memberi manfaat kepada masyarakat yang bekerjasama dengan perusahaan, termasuk dalam hal ketenagakerjaan. "Dengan beroperasinya perusahaan CNM, tentu banyak tenaga kerja yang diserap, selain melakukan budidaya bersama petani. Secara ekonomi, langkah Nofi Candra sangat membantu masyarakat Kota Solok di sektor pertanian dan tenaga kerja sekaligus," papar Yutris Can. 

Direktur PT CNM Andri Maran menyebut,  dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penanaman Jagung wilayah Kota Solok dan sekitarnya. Namun ke depan tidak tertutup kemungkinan akan melakukan pengembangan wilayah budidaya hingga ke Tanah Datar, Sijunjung dan Dharmasraya.

"Kita bekerja bertahap dulu. Tetapi yang pasti, perusahan akan segera beroperasi dengan melinatkan masyarakat petani dan menyerap tenaga kerja untuk bidang produksi bibit Jagung," tegasnya.

20 Eks Karyawan Minta Pesangon

Re Opening PT CNM, yang dilakukan di masa kampanye Pilkada Kota Solok 2024, ternyata turut "dimainkan" menjadi komoditas politik. Hanya beberapa jam setelah Re Opening PT CNM Solok tersebut, sebanyak 20 eks Karyawan PT CNM yang di-PHK pada 2019 menggelar Pers Rilis di Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang, Minggu (17/11/2024). Mereka meminta hak-haknya berupa pesangon yang belum terselesaikan oleh pihak PT CNM Solok.

"Dengan beroperasinya dan akan produksi kembali PT CNM Solok di bawah pimpinan pak H. Nofi Candra sangat besar harapan kami untuk dibayarkan pesangon yang merupakan hak kami dan sudah seyogyanya PT CNM Solok taat hukum. Kami juga selaku masyarakat Kota Solok, sebagai konstituen pemilih, yakin dan percaya calon-calon pemimpin kami yang juga termasuk H. Nofi Candra selaku pimpinan PT CNM Solok adalah sosok pemimpin yang taat akan hukum, menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta tepat janji. Jika tidak siapa yang akan kami panut dan percayai," ujar Jasman, salah seorang eks Karyawan PT CNM.

Namun, pers rilis yang diberitakan sejumlah media online tersebut kemudian "dimainkan" sebagai komoditas politik oleh sejumlah pihak yang diduga sebagai barisan pendukung calon Walikota Solok nomor urut 2 Dr. H. Ramdhani Kirana Putra, SE, MM - Suryadi Nurdal, SH. Di antaranya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Solok Tamron, SE dan sejumlah "barisan" pendukung RDKP-SN lainnya, yang mem-follow up pemberitaan di media sosial (Medsos).

H. Nofi Candra, SE yang di Pilkada Kota Solok berpasangan dengan Leo Murphy, SH, MH, menyatakan pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan ini. Bahkan, Nofi Candra sebelumnya sudah menegaskan bakal kembali memanggil atau merekrut semua karyawan yang pernah aktif bekerja di PT CNM untuk kembali bersama-sama membesarkan PT CNMS.

"Tentu, kita tidak akan mau mengorbankan masyarakat kita dan hak-hak mereka, apalagi mereka yang pernah bekerja bersama kita. Persoalan ini bakal segera diselesaikan oleh pihak direksi PT CNMS. Dulu kita pernah bersama-sama di masa jaya, kita juga pernah mengalami kemunduran. Bahkan perusahaan juga sempat vakum selama 5 tahun di masa pandemi Covid-19. Re Opening ini kita harapkan menjadi momentum bagi kita bersama untuk kembali bangkit. Mari kita bersama-sama kembali. Sekadar mengingatkan saja, dulu pernah ada beberapa pengusaha yang ingin membeli saham PT CNM dengan harga Rp51 miliar, dengan syarat semua pekerjaan dalam pabrik memakai peralatan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Tetapi kami tidak mau menerima tawaran tersebut, karena satu alasan dengan menggunakan tenaga manusia sebagai pekerja, akan selalu ada doa-doa dari pekerja untuk kemajuan perusahan. Begitulah arti pentingnya karyawan bagi kami," tuturnya. (Niko Irawan)

Dugaan Pelanggaran Pilkada Terus Terjadi, Kota Solok Bakal Bergejolak?

Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada Tak Sesuai Ekspektasi, Kota Solok Bakal Bergejolak?

No Viral, No Justice (Tak Viral, Tak Ada Keadilan)?

Penangangan dugaan pelanggaran Pilkada Kota Solok Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.07/X/2024 terkait penggunaan fasilitas pemerintah oleh Cawako Petahana Ramadhani Kirana Putra dan keterlibatan ASN dalam kampanye Pilkada, dihentikan oleh Sentra Gakkumdu Kota Solok. Keputusan Bawaslu Kota Nomor 058/PP.01.02/K.SB-19/10/2024, dinilai telah "melukai" rasa keadilan. Apakah Kota Solok bakal bergejolak karena tak kuasa menahan "bom waktu", ataukah mesti ada dulu aksi massa, baru keadilan akan ditegakkan? No Viral No Justice?

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Solok memvonis Muzni Zakaria, M.Eng, bersalah, atas tindakan berkampanye di tempat ibadah, Rabu (13/11/2024). Ketua Majelis Hakim Yesi Akhista, SH, didampingi Hakim Anggota Andi Ramawan Fauzi Putra, SH, M.Kn dan Aldi Naradwipa Simamora, SH, memvonis mantan Bupati Solok Selatan dua periode (2010-2015 dan 2016-2021) itu bersalah, karena berkampanye di hadapan lebih kurang 20 orang jamaah Shalat Subuh di Solok Selatan. Muzni Zakaria dinyatakan melanggar Pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Pasal 69 UU Nomor 8 tahun 2015, tentang penggunaan tempat Ibadah. Muzni dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah ) dan membayar uang sidang Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pada keputusan PN Kotobaru Solok Nomor 164/Pid.sus/2024/PN Kbr tersebut, Muzni Zakaria dinyatakan dengan sengaja meminta waktu sebentar kepada pengurus untuk menyampaikan Visi dan Misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Armen Syahjohan - Boy Iswarmen. Barang buktinya, berupa rekaman suara dan rekaman video yang didapatkan oleh Panwascam setempat.

Keputusan PN Kotobaru Solok tersebut, oleh sejumlah pihak, diperbandingkan dengan perkara dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kota Solok, yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon nomor urut 1, H. Nofi Candra, SE - Leo Murphy, SH, MH. Dengan bukti yang nyaris sama, bahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum NC-LM dinilai lebih kuat, hasil penanganan kedua kasus ini berbeda. Laporan terhadap Muzni Zakaria sampai ke pengadilan hingga vonis, sementara laporan terhadap Cawako Petahana (Incumbent) Ramadhani Kirana Putra, "mentok" di Sentra Gakkumdu pada pembahasan kedua (SG-2). 

Tim Kuasa Hukum NC-LM Dr. Aermadepa, SH, MH dan Amnasmen, SH, Tim Hukum NC-LM melaporkan Cawako Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM karena diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Jumat (4/10/2024). Pada peristiwa yang terjadi pada 28 September 2024 lalu itu, 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Solok di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024. Ramadhani Kirana Putra diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, 2 ASN tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Namun, Gakkumdu Kota Solok mengeluarkan keputusan bahwa laporan Tim Kuasa Hukum NC-LM, tidak memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu. Hal ini ditegaskan Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kota Solok Nomor 058/PP.01.02/K.SB-19/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Kota Solok menyatakan bahwa laporan terhadap Cawako Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Fajar Surya Kusuma dan Eko Susanto, tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.07/X/2024 tersebut, dinyatakan dihentikan pada rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua (SG-2). Namun, terhadap dua ASN Pemko Solok tersebut, berkas dugaan pelanggarannya tetap ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Solok, Eka Rianto, menyatakan terkait dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dalam SG-2 dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana Pemilu. Menurutnya, setelah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan juga melibatkan ahli hukum, dinyatakan bahwa dalam sebuah pasal di PKPU, bahwa pelanggaran adalah yang memenuhi unsur pelanggaran jika menggunakan fasilitas pemerintah dan anggaran pemerintah. Sentra Gakkumdu Kota Solok berisikan personel dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota dan Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok.

"Kawan-kawan (di Sentra Gakkumdu) memahami, kalau ada kata 'dan', maka merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi. Artinya, memakai fasilitas pemerintah dan anggaran pemerintah. Kedua-duanya harus terpenuhi unsurnya. Dalam hal ini, dugaan pelanggaran hanya memenuhi satu unsur, yakni penggunaan fasilitas pemerintah. Sementara unsur memakai anggaran pemerintah tidak terpenuhi. Jadi, karena tidak terpenuhi kedua unsur, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur dan dihentikan," tegasnya, Senin (4/11/2024).

Atas keputusan Sentra Gakkumdu Kota Solok ini, Tim Kuasa Hukum NC-LM kemudian melaporkan Bawaslu Kota Solok ke Dewan Kehormatan Pemyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, Tim Kuasa Hukum NC-LM juga mengadukan hal ini dengan mendatangi Walikota Solok dan DPRD Kota Solok. 

Pada audiensi dengan DPRD Kota Solok, Senin (11/11/2024), selain membahas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu berupa penggunaan fasilitas negara dan pelanggaran netralitas pejabat dan ASN Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang tidak ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok, juga terungkap sejumlah dugaan dan fakta-fakta baru. Di antaranya, sejumlah Anggota DPRD menduga adanya sejumlah program oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang didesain dan terindikasi menguntungkan salah satu Paslon. Kemudian, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok yang terindikasi terlibat dalam politik dan menguntungkan salah satu Paslon. Meski tak menyebut nama, namun kuat dugaan hal ini ditukukan kepada kandidat petahana (incumbent).

Kedatangan Tim Kuasa Hukum NC-LM di "rumah rakyat" itu, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, SE, MM, Wakil Ketua DPRD Mira Harmadia, SS, Ketua Komisi 1 Deni Nofri Pudung, Ketua Komisi 2 Efriyon Coneng, Anggota Komisi 1 Rusdi Saleh dan Dr. Rio Putra, SE, MM. Turut hadir, Wakil Ketua Tim Pemenangan NC-LM Dr. Revi Marta Dasta, Anggota Tim Pemenangan NC-LM, serta sejumlah wartawan media cetak dan elektronik.

Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, SE, MM, menyatakan pihaknya sudah berulangkali mengingatkan terkait potensi pelanggaran di Pilkada Kota Solok 2024. Namun, oknum-oknum nakal ASN tetap seperti itu. Meskipun dirinya merupakan Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan Suryadi Nurdal, SH, Fauzi Rusli menegaskan bahwa sebagai Ketua DPRD Kota Solok akan tetap melakukan pengawasan secara mendalam terhadap potensi pelanggaran Pilkada 2024.

"Kami akan segera menyikapi hal ini. Agar nilai-nilai demokrasi bisa terjaga di Kota Solok. Sehingga, Pilkada bisa melahirkan pemimpin bermartabat. Kami akan mengirim surat kepada seluruh stake holder dan Forkopimda Kota Solok," ujarnya. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Solok, Deni Nofri Pudung, menegaskan bahwa seluruh masyarakat Kota Solok menginginkan Pemilu Badunsanak (bersaudara). Menurutnya, siapapun yang menang, itu adalah pemimpin kita di masa depan. Karena itu, siapapun yang menang, harus menang dengan bermartabat. Terkait potensi pelanggaran, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solok tersebut menegaskan DPRD sudah menyampaikan hal ini ke Walikota, dan sudah dijawab oleh Walikota bahwa Pemko Solok akan sangat tegas dan akan bertindak adil. 

"Kalau memang ada data, bukti, terkait adanya ASN yang terlibat. Kami dari Komisi 1 akan memanggil Walikota dan jajaran terkait. Perlu diingat, APBD Kota Solok yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada adalah hak seluruh masyarakat Kota Solok, bukan untuk berkampanye oleh salah satu Paslon," tegasnya.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, Efriyon Coneng, menyebutkan selain dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas milik pemerintah dan netralitas ASN Pemko Solok, sejumlah dugaan pelanggaran lain juga terjadi. Seperti adanya sejumlah program oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang didesain dan terindikasi menguntungkan salah satu Paslon. Kemudian, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok yang terindikasi terlibat dalam politik. 

"Seluruh elemen harus ikut bertanggungjawab menjaga Pilkada berjalan jujur adil dan bermartabat. Jangan selewengkan dana Baznas, seperti yang diduga terjadi di Pileg dan Pilkada sebelumnya. Demikian juga PDAM, jangan terlibat dalam politik praktis. Seluruh pihak harus saling menjaga kondusivitas, jangan sampai terjadi chaos atau aksi massa di Kota Solok," ungkap Ketua DPD PAN Kota Solok tersebut. 

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh, setelah mendengar paparan dari Tim Kuasa Hukum NC-LM mengharapkan agar Pilkada jangan sampai merusak tatanan masyarakat. Menurutnya, kekuasaan harusnya mendorong penyelenggaraan Pemilu bermartabat, bukan melahirkan intimidasi, intervensi ataupun ketakutan di masyarakat.

"APBD sudah diperkosa secara beramai-ramai. Buktinya, saat ini, tidak sampai 50 persen anggaran yang digunakan untuk masyarakat. Ketidaknetralan ASN terjadi karena lemahnya kepala daerah untuk memastikan seluruh ASN bagaimana bersikap netral pada Pilkada. Jangan lagi menyampaikan kebohongan, karena itu haram. Apa yang dikatakan, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kota Solok tidak mengalami kemajuan, tapi malah terjadi kemunduran," ungkapnya. 

Sejumlah elemen masyarakat, terutama yang diduga berada di "barisan" Paslon nomor urut 1 Nofi Candra - Leo Murphy, mengaku tidak bisa menerima "tindakan" yang tidak "adil" dari Gakkumdu Kota Solok. Mereka meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara Pemilu, bersikap profesional, agar Pilkada Kota Solok bisa berjalan dengan jujur, adil dan bermartabat. Mereka mewanti-wanti, aksi massa mungkin saja bisa terjadi, jika dugaan-dugaan pelanggaran terus terjadi. 

"Kami tidak minta banyak ke Bawaslu dan Gakkumdu Kota Solok. Hanya minta mereka profesional dalam bekerja. Perkara di Solok Selatan, sampai ke tingkat pengadilan dan vonis. Di Solsel yang terlibat bukan kandidat dan yang disampaikan hanya visi misi. Sementara, di Kota Solok, yang dilaporkan adalah kandidat petahana dan perkaranya sangat fatal, yakni menggunakan fasilitas milik pemerintah dan melibatkan ASN. Padahal, aturan dan undang-undangnya sama di seluruh Indonesia. Apakah, harus viral dulu baru rakyat bisa mendapatkan keadilan? No viral no justice? Jika iya, tentu kami akan bergerak melakukan aksi," ungkap sejumlah barisan pendukung NC-LM yang minta namanya tidak diekspos.

Ketua Tim Kuasa Hukum NC-LM, Amnasmen, SH menegaskan bahwa pelaporan yang dilakukan pihaknya, hanyalah sebagian kecil dari banyaknya dugaan yang terjadi di Pilkada Kota Solok 2024. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Tim Kuasa Hukum NC-LM, Dr. Aermadepa, SH, MH. Akademisi dan praktisi hukum ini, bahkan meminta Bawaslu Sumbar dan Bawaslu RI untuk mengambil alih kasus ini. Menurutnya, dengan kampanye Pilkada Kota Solok hanya tinggal 12 hari lagi, semakin banyak potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Semisal petahana yang hanya cuti selama masa kampanye, dan setelah tanggal 23 November 2024 hingga hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, kembali ke jabatannya.

"Tidak hanya sanksi pidana Pemilu, tapi bisa juga berakibat pada pembatalan sebagai Paslon. Karena ini kita minta semua pihak untuk meminimalisir potensi pelanggaran. Agar ketidaknetralan ASN tidak semakin merajalela dan jangan sampai terjadi gesekan di masyarakat yang semakin hari bisa semakin panas," ujarnya. (Niko Irawan)

Kemenag Kota Solok Gelar Rakernas

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kepala Kantor Kemenag Kota Solok, Mustafa, mengikuti gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Aula Abu Bakar Kantor Kemenag Kota Solok. Hari kedua ini, Sabtu (16/11) ini.

Pemaparan materi tersebut di antaranya tentang Harapan Masyarakat dan Umat terhadap Kemenag bersama MUI, PGI, KWI, PSN, Walubi dan Matakin.

Kedua, tentang Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 untuk pembinaan keagamaan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, Transformasi Kelembagaan dalam peningkatan pelayanan publik fungsi agama bersama Menteri PAN-RB.

Kemudian, dilanjutkan dengan materi mempersiapkan integrasi keilmuan Islam oleh HM Quraisy Syihab dan Mempersiapkan Kurikulum Berbasis Toleransi bersama Dirjen Pendidikan Islam.

Selain itu juga akan ada pemaparan tentang Harapan umat Islam terhadap Kemenag bersama PB NU dan PP Muhammadiyah, Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Agama dan Pendidikan Keagamaan bersama Ketua KPK, mitigasi Risiko Strategis dan penguatan fungsi pengawasan oleh Itjen Kemenag RI.

Selanjutnya akan ditutup dengan materi Inventarisasi Masalah dan Ekspektasi Pelaksanaan Haji dan Umrah bersama Dirjen PHU dan Kepala BPH serta Inventarisasi Masalah dan Ekspektasi Pelaksanaan BPJPH bersama Kepala BPJPH dan Bimas Islam.

Rakernas ini mengangkat tema "Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan".

Hadir, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Staf Khusus dan Staf Ahli, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Mustafa, Kepala kantor Kementerian Agama Kota Solok, sangat meng apresiasi Rakernas pertama yang dilaksanakan Menteri Agama RI dalam masa kepemimpinannya.

"Alhamdulillah, kita bersyukur atas terselenggaranya Rakernas Kementerian Agama RI Tahun 2024 yang dilaksanakan secara hybrid, baik secara offline maupun online,"

Kegiatan ini merupakan ajang penting untuk menyelaraskan langkah dan visi antara pusat dan daerah dalam rangka memperkuat peran Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keagamaan dan sosial yang semakin kompleks," ungkapnya

Rakernas ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi dengan berbaik pihak di daerah.

"Kami berharap apa yang dihasilkan dari Rakernas ini dapat menjadi panduan untuk terus meningkatkan kualitas layanan keagamaan, pendidikan agama, serta memperkuat keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat," harapnya.

"Semoga Rakernas Kemenag RI Tahun 2024 ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Kementerian Agama, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Solok," tambah Mustafa. (Niko Irawan)

Evaluasi MCP, Wali Kota Solok Kunjungi KPK RI

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rangka Monitoring dan Evaluasi MCP (Monitoring Center dan Prevention), di Ruang Rapat Bunaken Lt.7 Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta, Jumat (15/11).

Turut mendampingi, Plt. Inspektur Kota Solok, Jefrizal, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim dan Kepala OPD terkait lingkup Pemko Solok.

Kegiatan dipimpin Kasatgas Wilayah II Kedeputian Bidang Koordinasi dan Pengawasan KPK RI, Agus Priyanto didampingi Muhammad Janatan Koordinator Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Wako Zul Elfian mengucapkan terima kasih atas perhatian KPK dalam membina dan mendampingi Kota Solok untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

“Alhamdulillah, dari progres perhari ini MCP Kota Solok telah berada di urutan enam dari kabupaten/kota, sebelumnya lima terbawah. Insya Allah sisa waktu kurang dari dua bulan ini akan dioptimalkan sesuai waktu yang ditetapkan,” ucapnya.

Sementara Kasatgas Agus dalam Berbagainya menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Kota Solok dalam menyediakan MCP yang telah masuk triwulan IV.

“Tadinya sengaja mengundang lima pencapaian terendah MCP setiap kabupaten/kota se Sumbar untuk lebih mendalami persoalan yang dihadapi. Namun pada hari ini telah naik posisi ke urutan enam dari atas,” ujar Kasatgas.

Lebih lanjut, Kasatgas Agus mengingatkan serta mengingatkan Wako terkait pokok-pokok pemikiran DPRD dan konsistensi penetapan APBD dan pensertifikatan tanah milik daerah.

“Banyak daerah ditemukan salah kaprah atas pokok-pokok pikiran ini dan keterlambatan penetapan APBD. Kami sengaja menyampaikan pesan kepada pak Wali Kota bahwa kami selalu memonitor hal-hal ini,” sebutnya.

Diketahui, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pemantauan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Adapun yang menjadi area intervensi KPK antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak. (Niko Irawan)

TP-PKK Kota Solok Gelar Rapat Evaluasi 10 Program Pokok PKK

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pokok PKK di Kota Solok, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok mengadakan rapat evaluasi 10 program pokok PKK. Evaluasi ini dihadiri oleh seluruh pengurus TP-PKK Kota Solok beserta Ketua TP-PKK  Kecamatan dan Kelurahan.

Pertemuan kali ini dilaksanakan di Aula Kantor Tim Penggerak PKK Kota Solok, pada Kamis, (14/11).

Mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solok, Kepala DPMPPA , Delfianto membuka pertemuan ini sekaligus memberikan arahan kepada seluruh peserta. 

"Saya katakan betapa pentingnya untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dan evaluasi pelaksanaan 10 program kerja pokok PKK ini," tutur Delfianto.  

Delfianto menambahkan, rapat ini dilakukan sebagai bentuk monitoring serta mengevaluasi kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan program kerja PKK di Kota, Kecamatan maupun Kelurahan.

"Semua program dan kegiatan harus dijalankan oleh sekretariat dan Pokja dari 1 s/d 4, terkait sudah di penghujung tahun 2024," tutur Delfianto. 

Senada dengan itu, Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Solok, Asnimar juga menyampaikan tujuan dari rapat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja TP PKK Kota Solok Tahun 2024, melakukan penguatan komitmen, dukungan dan sinergi seluruh Tim Penggerak PKK baik dari tingkat kota sampai kelurahan.

Tim Penggerak PKK merupakan mitra pemerintah maka lakukan komunikasi dan jalin kerjasama yang baik dengan para mitra dan organisasi perangkat daerah. Program-program inovasi yang telah berjalan dilakukan evaluasi, cari penyebab masalah dan buat perencanaan untuk mengatasi permasalahannya. Untuk kegiatan yang telah berjalan diharapkan tidak saja diukur secara kuantitas saja tetapi juga secara kualitas juga harus terus ditingkatkan. (Niko Irawan)

KPU Kota Solok Gelar Rakor Tata Kelola Logistik

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bertempat di Restoran D'Relazion, Kota Solok, Kamis (14/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar Rapat Koordinasi terkait tata kelola logistik dan pendistribusian dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Solok, Ariantoni, bersama jajaran Komisioner KPU, antara lain Abdul Hanan, Desy Arisandi, Tomi Farto, dan Yance Gafar. Hadir pula perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta berbagai lembaga terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Solok, Ariantoni, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi di antara semua pihak terkait pengelolaan logistik Pilkada agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan. Menurutnya, keseragaman pemahaman dalam manajemen logistik sangat penting mengingat kompleksitas pengadaan dan distribusi logistik, termasuk surat suara dan kotak suara, yang akan dikelola dalam Pilkada serentak.

“Seluruh jajaran KPU Kota Solok harus memahami dengan baik berbagai jenis logistik yang diperlukan dalam Pilkada 2024, Ia menegaskan bahwa persiapan logistik di Kota Solok telah siap. Saat ini, kebutuhan logistik Pilkada Kota Solok telah terpenuhi dan siap untuk didistribusikan. Rapat kali ini bertujuan untuk memahami seluruh pihak dalam proses pengelolaan logistik ini,” ujar Ariantoni.

Rapat tersebut juga diadakan agar PPK dan PPS, memahami mekanisme pengelolaan logistik, mulai dari pengumpulan suara hingga distribusi berjenjang ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Solok. Logistik akan didistribusikan ke 117 TPS yang tersebar, diikuti langkah-langkah pelipatan, pengesetan, hingga pengamanan untuk memastikan proses berjalan aman dan tertib.

Ariantoni menjelaskan bahwa logistik utama, seperti surat suara untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, telah tiba di KPU Kota Solok. KPU telah menyediakan 59.587 lembar surat suara, ditambah cadangan 2,5 persen sesuai ketentuan. Saat ini, logistik tersebut tengah dalam tahap pendataan lebih rinci, penyortiran, dan pelipatan untuk kesiapan distribusi ke setiap TPS.

Dalam rapat ini juga dihadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, seperti Polres, Kejaksaan, Kodim, dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang menyampaikan materi terkait peran masing-masing dalam pengamanan dan koordinasi logistik Pilkada. (Niko Irawan)

Wartawan dan Dinas Kominfo Kabupaten Solok Studi Banding ke Pekanbaru

PEKANBARU, INFONEWS.CO.ID - Sebanyak 48 Wartawan Solok bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, melaksanakan kegiatan studi banding ke Pekanbaru, Riau, pada Selasa (12/11/2024) hingga Jumat (15/11/2024). Rombongan yang terdiri dari Kadis Kominfo, Jubir Pemkab Solok, Kabid, Staf Dinas Kominfo serta Insan Pers yang bertugas di Kabupaten Solok tersebut melakukan kunjungan studi banding ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, pada Rabu (13/11/2024). Sementara, pada Kamis (14/11/2024), rombongan mengunjungi Kantor Redaksi Riau Pos Group. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali pengalaman serta memperkuat sinergi dalam penyebarluasan informasi antara kedua daerah.

Diskominfo Kabupaten Solok, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Teta Mirda, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan untuk bertukar informasi ini. Teta Mirda berharap, kegiatan studi banding ini dapat memperkuat kerja sama dan meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi di Kabupaten Solok.

"Alhamdulillah. Kami berharap bisa mendapatkan informasi dan pengalaman yang berguna untuk kemajuan kami di Solok, khususnya dalam menghadapi tantangan komunikasi yang semakin kompleks,” ungkap Teta Mirda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, Raja Hendra Saputra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan rombongan Diskominfo Kabupaten Solok. Dalam kesempatan tersebut, Raja Hendra berharap berbagai praktik baik yang telah diterapkan di Pekanbaru dalam bidang komunikasi dan informatika dapat menjadi referensi untuk Kabupaten Solok.

"Kami berterima kasih kepada Diskominfo Kabupaten Solok beserta jajarannya atas kunjungan studi tiru ini. Semoga banyak hal positif yang dapat ditiru untuk peningkatan penyebarluasan informasi di Kota Pekanbaru," ujar Raja Hendra.

Sehingga, langkah ini menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antar daerah dalam bidang komunikasi dan informasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Firman Agus: Pers Modern Tak Hanya Penyampai Informasi

Sehari berselang, rombongan wartawan yang bertugas di Kabupaten Solok, melakukan kunjungan kerja ke kantor Riau Pos di Pekanbaru, Kamis (14/11/24). Kedatangan dipimpin Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra, dan mendapat sambutan hangat dari Pemimpin Redaksi Riau Pos, Firman Agus. Turut hadir, CEO/Direktur Utama Riau Pos Ahmad Dardiri serta jajaran Riau Pos.

Adapun tujuan kunjungan itu untuk mempererat hubungan antar media serta meningkatkan kompetensi para wartawan di Kabupaten Solok. Para wartawan Kabupaten Solok berkesempatan untuk berdialog langsung dengan jajaran redaksi Riau Pos dan mendalami berbagai aspek terkait proses jurnalistik, mulai dari pengelolaan berita hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam industri media.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra menyampaikan harapannya agar kunjungan ini dapat memperkaya wawasan para wartawan Solok dalam mengembangkan media lokal.

"Kunjungan ini bukan hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi ajang untuk saling berbagi ilmu, terutama dalam menghadapi tantangan media digital yang semakin berkembang," ungkap Teta.

Firman Agus, Pemimpin Redaksi Riau Pos, menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas jurnalistik di Sumatera Barat.

"Media tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga berperan besar dalam membangun literasi masyarakat. Pertukaran pengetahuan seperti ini sangat penting untuk kemajuan bersama," ujar Firman.

Dalam sesi diskusi dan berbagi pengalaman termasuk dalam penerapan teknologi digital yang tengah diimplementasikan di Riau Pos, para wartawan Solok mendapatkan gambaran tentang bagaimana Riau Pos mengoptimalkan platform digital untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, serta menjaga akurasi dan kredibilitas dalam penyajian berita.

Diharapkan dengan kunjungan akan terjalin kerja sama yang lebih erat antar media di kedua daerah, guna mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan peran media dalam pembangunan daerah. (Niko Irawan)

Dinkes Kota Solok Gelar Puncak Peringatan HKN

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solok menggelar puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 dan Jambore Kader di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Rabu (13/11/2024).

Acara ini dibuka oleh Walikota Solok, Zul Elfian Umar. Dalam berbagai acara Zul Elfian Umar manyampaikan  peringatan HKN ke-60 yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan baik di tingkat individu, keluarga, maupun komunitas.

“Mari kita jadikan momentum Hari Kesehatan Nasional tidak hanya sekedar seremonial namun juga merupakan simbol komitmen Pemerintah Kota Solok dalam memajukan kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Sebab kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang produktif dan sejahtera,” jelas Zul Elfian.

Turut diundang pada acara ini Ketua DPRD Kota Solok, Dandim 0309/Solok, Kapolres Solok Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, LKAAM, Bundo Kanduang, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok, Direktur RS/RSIA, BPJS Kesehatan, dan Ketua Organisasi Profesi se-Kota Solok.

Pada kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti mengatakan dalam laporan kegiatannya perayaan HKN Ke-60 tahun ini mengusung tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama”.

Menjelang hari puncak HKN ke-60, Dinkes Kota Solok telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan lomba insan kesehatan seperti lomba cerdas cermat, lomba senam kreasi CERDIK, lomba solo lagu, lomba voli ball, dan lomba video kreatif.

Selain perayaan puncak HKN ke-60, Dinkes juga menggelar Jambore Kader dengan menghadirkan sebanyak 400 kader, 100 kader diantaranya sudah lulus uji kompetensi dan dilantik dengan menyematkan Pin Kader yang terdiri dari Utama, Madya, dan Purwa.

Diakhir puncak acara dimeriahkan dengan penampilan pemenang lomba lagu solo dan lomba senam kreasi, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba HKN, serta doorprize dan foto bersama. (Niko Irawan)

Wali Kota Solok Hadiri Peringatan Hari Kesehatan

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Kota Solok, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Rabu (13/11/24).

Turut hadir, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Solok, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti, Kepala OPD lingkup Pemko Solok, beserta Kader Kesehatan dan seluruh unsur kesehatan se-Kota Solok.

Wako dalam sambutannya mengatakan, keberhasilan Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok upper middle-income country setelah terpuruk di era covid-19, menjadi bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Tentu, kita tidak boleh begitu saja berbangga dan lalai untuk terus menantang diri menjadi lebih baik.

"Syarat utama kita bisa mencapai target di 2045, tepat 100 tahun usia bangsa kita, adalah manusia Indonesia yang sehat dan cerdas. Hal ini tidak akan tercapai tanpa gandeng tangan dari semua pemangku kepentingan," ujar Wako.

Karenanya, tema Hari Kesehatan Nasional ke-60 Tahun 2024 yaitu 'Gerak Bersama, Sehat Bersama', mutlak harus menjadi semangat bagi kita semua.

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah kini sedang memfinalkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam membangun kesehatan di seluruh Indonesia. RIBK harus diacu oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.

Pemerintah Pusat tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat, pilar transformasi kesehatan dapat kita tegakkan menuju perubahan yang lebih baik.

"Transformasi kesehatan adalah tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Langkah perubahan yang sudah kita lakukan sejauh ini, menjadi dasar kuat percepatan program kesehatan ke depan," ucap Wako.

Sebagai program prioritas Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden memberi penekanan di 3 (tiga) area program kesehatan yaitu: (1) pemeriksaan kesehatan gratis, (2) penurunan kasus TB dan (3) pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal.

Kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program pemerintah tersebut.

Di momen yang berbahagia ini, Saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada seluruh insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa lelah melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia. 

Tenaga medis, tenaga kesehatan, LSM, swasta, media, profesional, akademisi, seluruh pegawai dan pejabatan pemerintahan di pusat dan daerah, serta tak lupa para kader: Terima kasih! Terus semangat, sebab perjuangan belum selesai.

" Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengutamakan kesehatan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun bersama budaya sehat, demi Indonesia Emas 2045, bahkan sampai ke generasi selanjutnya," tutup Wako. (Niko Irawan)

Seluruh KPPS se-Kecamatan Tanjung Harapan Laksanakan Bimtek Sirekap

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seluruh Kelurahan dI Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIREKAP, yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Solok pada Rabu (13/11) di aula Ceredek Hotel Kota Solok, Tampak hadir Komisioner KPU Kota Solok, Desi Harisandi, Abdul Hanan, Tomi Parto.

Bimtek ini dibuka langsung oleh Tomi Parto yang dalam sambutannya menyampaikan, “ Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggunakan Sirekap untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Sehubungan dengan itu, KPU juga telah menambahkan fitur baru dalam Sistem Informasi Rekapitulasi yang sempat menuai kritik saat Pemilu lalu.

"Sirekap akan digunakan kembali, pada kesempatan ini kami sampaikan, KPU RI bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Tomi.

Setelah melakukan beberapa perbaikan, KPU RI akhirnya menambahkan sejumlah fitur baru dalam Sirekap. Beberapa perbaikan juga penambahan sejumlah fitur baru ini dalam rangka menunjang penggunaan Sirekap untuk Pilkada serentak tahun 2024.

Materi bimtek dipaparkan langsung oleh Komisi KPU Desi Harisandi. Sebagai informasi Sirekap adalah Sistem Informasi Rekapitulasi, sistem ini digunakan oleh KPU dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Pilkada), yang datanya dikumpulkan dari hasil penghitungan suara di masing-masing TPS di seluruh Indonesia oleh petugas KPPS.

Cara kerja Sirekap adalah mulai dari petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil. Kemudian foto formulir tersebut diunggah ke Sirekap. Selanjutnya sistem akan melakukan konversi gambar menjadi data. Lalu data dicek kembali oleh KPPS dan dikonfirmasi.

KPU menambahkan fitur baru dalam Sirekap, yaitu sistem arithmetic guard, arithmetic guard ini berfungsi mengontrol otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan oleh petugas KPPS, jadi saat ada kesalahan input angka maka akan muncul peringatan berwarna merah dan kuning.

Selain itu, Desi juga menyebut perbaikan lain berupa bentuk formulir yang disesuaikan dengan marker pada kolom dan baris. Dia menjelaskan perbaikan bentuk formulir ini untuk mempercepat mengkonversikan data ke dalam sistem informasi Sirekap.

"Kami juga menyempurnakan Sirekap dalam bentuk offline. Jadi offline itu, dia (petugas KPPS) saat masuk (aplikasi) sudah ada di handphone. Kemudian nanti di hari H tidak ada jaringan internet, enggak ada masalah," terangnya.

"Kami sudah guidance dengan Sirekap offline namanya, jadi bisa geser ke tempat yang punya internet, mereka bisa gunakan atau mereka bisa kirim salinan PDF-nya via bluetooth," sambung Desi.

Selain itu, seluruh petugas KPPS juga akan diberikan video tutorial penggunaan aplikasi Sirekap offline. Diakhir kegiatan tidak bosannya Desi mengingatkan untuk netral terhadap anggota KPPS yang ikut serta pada hari ini. (Niko Irawan)

Pemko Solok dan Bawaslu Siap Wujudkan Netralitas ASN

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Jelang Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok kembali menegaskan netralitas Apartur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri di lingkup Kota Solok.

Kegiatan yang digelar di Hotel Taufina pada Rabu (13/11), turut mengundang ASN jajaran OPD Pemerintah Daerah Kota Solok, FORKOPIMDA Kota Solok, Pengadilan Negeri Solok, Kemenag Kota Solok, Camat se-Kota Solok, Lurah se-Kota Solok, Panwaslu Kecamatan se-Kota Solok, dan awak media.

Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiq Amin mengatakan bahwa giat deklarasi netralitas ini sebagai langkah pencegahan, apalagi masa kampanye hanya tinggal hitungan hari.

“Saat masa kampanye ini hanya tinggal 10 hari lagi dan memasuki tahapan kontestasi yang kuat dari calon kandidat untuk menggaet suara saat Pilkada nanti, kami siapkan kegiatan deklarasi ini sebagai pengingat sekaligus mempertegas upaya kami dalam mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri,” ujarnya.

Rafiq menegaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 5 dikatakan dengan jelas larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara ikut berkampanye.

“Terkait netralitas ini sudah ditegaskan dalam regulasi yaitu PP Nomor 9 Tahun 2021 bahwa ASN dilarang untuk ikut berkampanye,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino turut memberikan Arah mewakili Walikota Solok. “Dalam menjaga netralitas ASN ini, Pemerintah Daerah Kota Solok sudah menyampaikan edaran, imbauan, bahkan mengingatkan secara langsung di setiap apel,” ujar Nova.

Nova kembali mengingatkan meskipun ASN punya hak pilih, namun tetap harus menjaga netralitas. Ia menambahkan bahwa kedepannya akan diadakan apel gabungan yang melibatkan Bawaslu Kota Solok.

“Kepada teman-teman ASN, kita akan melakukan pertegas lagi netralitas ini, kita ingatkan lagi dalam apel gabungan rencana kita undang Bawaslu untuk menyampaikan pencegahan”, tambah Nova.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Kota Solok juga menambahkan bahwa saat ini sudah ada 2 (dua) laporan pelanggaran terkait netralitas ASN yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Solok.

Selain itu, Rafiq juga mengingatkan bahaya politik uang di masa Pemilihan Serentak.

“Terkait politik uang, ancaman hukuman pada Pemilihan Serentak ini lebih berat dari pada Pemilu, yang mana pemberi dan penerima dikenakan hukuman pidana,” kata Rafiq.

Demi mempertegas netralitas ASN, TNI, dan Polri dilakukan pengumuman deklarasi secara serentak. Isi deklarasi tersebut yaitu:

Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN, TNI DAN POLRI di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024;

Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi kepada pegawai ASN, TNI dan POLRI serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu;

Menggunakan media sosial secara bijak, mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang;

Berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan.

Setelah pengumuman deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan bersama deklarasi netralitas ASN, TNI, dan Polri oleh seluruh pemangku kepentingan yang hadir.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pesan dari Ketua Bawaslu Kota Solok, “Jangan sampai Pemilihan Serentak ini diisi dengan hal yang melanggar Undang-Undang. Namanya pesta demokrasi, tidak terlepas dari hal-hal diluar dugaan. Kita berharap melalui deklarasi ini, menjadi pengingat agar ASN, TNI, dan Polri menjaga netralitas bersama demi tegaknya pemilu yang berintegritas,” tutup Rafiq. (Niko Irawan)