Bawaslu Gelar Rakor Pengawasan dan Penetapan Jumlah Kursi dan Dapil DPRD Kota Solok 2024

SOLOK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Solok Pemilu 2024, di Mami Hotel, Kota Solok, Jumat (17/2/2023). Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kota Solok, Ketua dan Anggota KPU Kota Solok, Kesbangpol Kota Solok, Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Dalam pembukaan acara Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, S.Pd, menyatakan bahwa Rakor Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Dapil DPRD Kota Solok Pemilu 2024, ditujukan menyamakan persepsi terhadap Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Dapil DPRD Kota Solok pada Pemilu tahun 2024.

"Daerah pemilihan (Dapil) adalah salah satu unsur penting dalam Pemilu. Tapi sering terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian, padahal Dapil merupakan arena atau wadah kontestasi yang jika diibaratkan seperti permainan sepak bola, adalah lapangan sepak bolanya. Dapil merupakan arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu," ungkapnya.

"Penyusunan dan Penetapan Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota memperhatikan prinsip : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan," lanjut Triati.

Sementara itu, Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Solok Budi Santosa menyatakan bahwa esensi penataan dan penetapan Dapil adalah dalam rangka pembagian kursi secara proporsional atas keterwakilan calon anggota DPR/ DPRD di suatu daerah dan alokasi kursi dalam Dapil menunjukkan derajat representasi calon. 

"Selain itu pengaturan dan penetapan Dapil dalam Pemilu merupakan cerminan keterwakilan calon terhadap masyarakat yang diwakilinya. Dengan kata lain esensi pengaturan Dapil adalah keterwakilan dan kesetaraan calon di suatu daerah," jelas Budi.

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan jumlah pendududuk Kota Solok 77.535 ribu jiwa, alokasi kursi anggota DPRD sebanyak 20 kursi. 

"Untuk setiap Dapil sesuai aturan memiliki alokasi minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi, sehingga Kota Solok seperti Pemilu-Pemilu sebelumnya memiliki alokasi kursi disetiap Dapil yakni Kota Solok 1 (Lubuk Sikarah) alokasi 11 kursi dan Kota Solok 2 (Tanjung Harapan) alokasi 9 kursi," jelas Rafiqul.

Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil H, S.Sos, MM dan Anggota Ilham Eka Putra, SE, MM yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa KPU Kota Solok telah merancang dua daerah pemilihan yakni Dapil I meliputi daerah Kecamatan Lubuk Sikarah (jumlah penduduk 42.644) dengan alokasi kursi sebanyak 11 kursi dan Dapil II meliputi daerah Kecamatan Tanjung Harapan (jumlah penduduk 34.891) sebanyak 9 alokasi kursi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Dapil I ditetapkan untuk wilayah Kecamatan Lubuk Sikarah karena merupakan wilayah kedudukan ibukota Solok dan penetapan nomor dapil selanjutnya dilakukan mengikuti arah jarum jam pada peta wilayah daerah," jelas Asraf Danil. (Niko Irawan)

Warga Blokir Pintu Masuk Stadion Marahadin Kota Solok

SOLOK - Warga Suku Chaniago dari Kaum Dt Rajo Langik di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat memblokade (penutupan akses suatu daerah atau jalan sehingga orang dan barang tidak dapat keluar masuk dengan bebas) jalan masuk ke Stadion Marahadin, Kota Solok, sejak Sabtu (11/2/2023). Blokade tersebut terpaksa dilakukan karena tidak adanya kejelasan ganti rugi lahan kaum yang menjadi akses masuk satu-satunya ke stadion tersebut. Blokade dilakukan dengan memasang pagar dari kayu dan bambu. 

"Kami terpaksa melakukan blokade akses jalan masuk ke stadion, karena hingga saat ini, tidak ada kejelasan ganti rugi lahan kami yang dipakai untuk jalan masuk ke stadion. Yakni sepanjang 100 meter dan lebar 13 meter. Blokade ini adalah kali kedua yang kami lakukan. Sebelumnya, Pemko Solok selalu hanya berjanji segera menyelesaikan ganti rugi. Namun, hingga saat ini tidak juga terealisasi," ujar Yasril Chaniago Dt Ampang Limo, perwakilan kaum Dt Rajo Langik. 

Yasril juga mengungkapkan, rekanan (kontraktor) PT. Mina Fajar Abadi cabang Pekan Baru (Riau) yang mengerjakan lanjutan proyek Stadion Sepak Bola Maharadin Laing, Kota Solok senilai Rp24,2 miliar, sebelumnya telah memohon agar kaum Dt Rajo Langik kembali membuka akses jalan ke Stadion Marahadin. 

"Sebelumnya, kami percaya dengan janji mereka yang akan menyelesaikan hak kaum kami dengan Pemko Solok. Karena percaya dengan janji itu, penutup akses jalan kami buka. Namun, kini setelah proyek itu selesai, mereka pergi tanpa pamit. Kini, kami terpaksa memblokade kembali akses jalan keluar masuk stadion itu, hingga ada hitam putih (kejelasan) dari Pemko Solok," ujar Yasril. 

Salah seorang perantau Solok asal Jakarta, Indra, menyatakan keheranannya dengan kejadian ini. Menurutnya, tender pembangunan stadion Marahadin yang berjumlah miliaran, ternyata tidak selesai dalam administrasi. Indra meminta Pemko Solok segera menyelesaikan hal ini dan tidak melakukan pembiaran, yang akan berdampak keresahan di masyarakat Kota Solok. 

"Hampir semua proyek dan tender di Kota Solok selalu bermasalah. Konon masalah tersebut seperti sengaja dibiarkan. Kami perantau merasa malu, Pemko Solok segera mencari mencari solusi terbaik terhadap semua persoalan, jangan biarkan masalah itu berlarut-larut, akibatnya berita di sejumlah media membuat heboh perantau Solok," ungkapnya.

Sementara Ketua LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak) Solok Wahyu Yudhistira mengaku pihaknya dari awal proses tender, sudah mencurigai adanya permasalahan, terutama terhadap dokumen lelang.

"Setelah kami menelusuri, bahkan kami langsung mengkonfirmasikan pada pelaksana kerja yang bernama Man Piala terhadap isu dugaan penggunaan dokumen palsu untuk memenangkan tender proyek milyaran itu. Seperti nama peserta Pemenang PT. Mina Fajar Abadi cabang Pekanbaru sesuai pada pengumuman di LPSE Kota Solok, menggunakan NPWP bukan NPWP Cabang. Melainkan NPWP Perusahaan yang berkantor Pusat Daerah Aceh, artinya Kantor Cabang Pekan Baru PT. Mina Fajar Abadi tidak memiliki NPWP," ujarnya. 

Wahyu Yudhistira mengungkapkan, pelaksana kerja Man Piala menjelaskan, pihaknya tidak pernah menggunakan dokumen yang diduga palsu, sebab saat perusahaan mendaftar di ULP Padang tahun 2010 lalu. Menggunakan NPWP Pusat, dan saat ikut tender tahun 2022 di Kota Solok, pihaknya telah berusaha untuk menggantinya dengan NPWP kantor Cabang, tapi tidak bisa proses cepat.  

"Prosesnya makan waktu lama kata petugas ULP padang, makanya kami coba saja menggunakan NPWP Kantor Pusat, ternyata tidak ada masalah, buktinya kami menang tender mengerjakan proyek lanjutan lapangan sepakbola ini," kata Man Piala kepada LSM Gepak. (Niko Irawan)

 

Wakil Walikota Solok Buka Musrenbang Kota Solok Tingkat Kecamatan Lubuk Sikarah 2024

Solok, INFONEWS - Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra membuka secara resmi Musrenbang Kota Solok Tingkat Kecamatan Lubuk Sikarah 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Lubuk Sikarak Kota Solok, Rabu (15/2/2023).

Turut hadir, Anggota DPRD Kota Solok Daerah Pemelihan Lubuk Sikarah Wazadly, Kapolsek Solok, Kepala Bappeda Kota Solok yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Kota Solok Lusya Adelina, Camat Lubuk Sikarah Elsye Desilina, OPD terkait, Lurah se-Kecamatan Lubuk Sikarah, LPMK dan seluruh perwakilan unsur masyarakat se-Kecamatan Lubuk Sikarah.

Dalam laporannya, Camat Lubuk Sikarah Elsye Desilina menyampaikan usulan yang dibahas dalam Musrenbang kali ini sebanyak 14 usulan umum masing-masing terdiri dari 2 usulan per kelurahan serta 20 usulan khusus yang merupakan yang merupakan hasil Musrenbang kelurahan se-Kecamatan Lubuk Sikarah.

“Nantinya usulan ini akan dibawa ke Musrenbang tingkat kota dan akan bersaing dengan usulan dari kelurahan lainnya, kita tidak lagi memandang usulan dari mana tetapi lebih memandang pada prioritas programnya,” lanjut Elsye.

Wakil Walikota dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bentuk komitmen bersama mulai dari tingkat RT, RW, Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan sampai ke Tingkat Kota dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/ kegiatan pada tahun anggaran berikutnya,” lanjut Wakil Walikota.

Hasil dari Musrenbang Kota Solok Tingkat Kecamatan ini, Wawako meminta kepada OPD terkait untuk dapat meninjau ke lapangan atas usulan pembangunan. Selanjutnya diakomodir menjadi bahan kerja dalam forum organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian akan ditetapkan pada Musrenbang RKPD Kota Tahun 2024.

“Melalui Musrenbang Kecamatan ini, Wawako berharap pembangunan dapat diinventarisir dan dirumuskan. Sekaligus dicarikan alternatif-alternatif pemecahan masalah berupa program/ kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tahun 2024 nantinya,” tutup Wakil Walikota. (Niko Irawan)

Tinggalkan Cara Berpolitik Konvensional

Oleh: Niko Irawan

Tidak lama lagi masyarakat akan menyonsong pesta Demokrasi yang kian dekat. Dimana kontestasi pemilihan anggota legislatif (Pileg) jatuh pada bulan Februari tahun 2024, dan Pemilihan Kepala Daerah di bulan November tahun 2024. Maka dari itu suasana bernuansa politis mulai riuh dan ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, terutama Kota Solok.

Dengan masuknya tahun 2023 ini saja para politisi dadakan sudah mulai bermunculan, termasuk para Wakil rakyat petahana juga kian mulai aktif unjuk gigi, harap simpati, agar dipilih lagi.

Oleh karena itu masyarakat jangan terkejut, apalagi shock. Jika mendapati mereka yang selama ini tak pernah sudi berinteraksi dengan kita, tiba-tiba ramah tamah sekali.

Secara intesif mereka akan mulai rajin mengomentari status di medsos. Minimal beri "like" atau bahkan "love". Di dunia nyata, mereka juga akan tersenyum lebar. Menyapa dan bahkan mentraktir ngopi, juga akan melakukan politik uang (money politic).

Berharap kita akan simpati. Lalu mengajak serta anak istri, orangtua, mertua, para saudara, sahabat karib dan juga para tetangga. Kemudian para elit menebar janji palsu, agar kalian akan memilihnya lagi.

Sebenarnya, ini adalah cara berpolitik konvensional yang sudah basi. Dalam bahasa lokal diperibahasakan "cempedak dalam periuk - ade kendak baru ndak iluk". 

Politisi seperti ini diragukan kemampuannya, kredibilitas dan kompetensi dalam mengemban amanah rakyat sebagai anggota Legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting dan controlling.

Mestinya, menjadi politisi tak boleh introvert. Harus membuka diri. Siap berinteraksi kapan pun, dimana pun. Tak alergi dikritisi. Serta aspiratif dalam memperjuangkan suara rakyat. Karena jabatan politik yang diemban itu akan diminta pertanggungjawabannya di dunia maupun akhirat nanti. (*)

Wawako terima penghargaan dari OMBUDSMAN RI

Solok, INFONEWS -  Wakil walikota Ramadhani Kirana Putra menerima penghargaan predikat standar kepatuhan pelayanan publik dari OMBUDSMAN RI perwakilan sumatera barat, bertempat di kantor OMBUDSMAN RI Kantor Perwakilan Sumatera Barat. Selasa (14/2). 

Penghargaan ini langsung diserahkan oleh wakil ombudmas RI  Ir. Bobby Hamzar Rafinus yang juga didampingi Kepala OMBUDSMAN Sumatera Barat Yefni Afriani dan jajaran. 

Wawako yang juga didampingi Kabag Prokomp Deddy Agung Pratama, Kabid Pemberitaan Alwa Dudi, Bagian Organisasi Setda Kota Solok mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada OMBUDSMAN RI  perwakilan Sumatera Barat yang telah memberikan penghargaan ini. 

"Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumbar yang telah melakukan bimbingan dan penilaian serta penghargaan ini juga langsung diberikan oleh pimpinan OMBUDSMAN RI ini menjadi motivasi kita pemerintah kota Solok dalam rangka meberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat" ucap wawako. 

Wawako juga sampaikan bahwa yang sudah diperoleh tidak serta merta menjadi kepuasan, namun juga sebagai media evaluasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota solok. 

Wakil OMBUDSMAN RI Bobby Hamzar Rafinus menyampaikan bahwa standar pelayanan publik merujuk pada UU 25 tahun 2009 yang mana dalam hal ini OMBUDSMAN hadir sebagai pengawas external dalam proses pencapaian layanan terbaik kepada masyarakat. 

"Penghargaan ini menjadi wujud komitmen dari pemerintah daerah untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga pelayanan publik di setiap unit layanannya dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan memenuhi standar pelayanan" ucap bobby. 

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. 

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. Zonasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi dan tinggi, zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang dan zonasi merah dengan kategori kualitas rendah dan terendah.

Dilain kesempatan Kepala OMBUDSMAN RI Sumbar Yefni Afriani  menjelaskan tujuan dari penilaian ini untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di daerahnya.

"Adapun komponennya, berupa input (kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana), proses (pemenuhan standar pelayanan publik), output (persepsi mal administrasi dari masyarakat), dan pengaduan (pengelola pengaduan)," ujar Yefni. (Niko Irawan)

Wako Solok Irup Pengibaran Bendera Di SMPN 5 Kota Solok

Solok, INFONEWS - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menjadi Inspektur Upacara (Irup) pengibaran bendera merah putih di Halaman SMP Negeri 5 Kota Solok, Senin (13/02/2023).

Turut hadir, Ketua Komisi III DPRD Kota Solok, Yoserizal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Hj.Rosavella YD, Kepala sekolah SMPN 5 Kota Solok, Gustawirna, majelis guru serta para murid.

Wako dalam amanatnya mengucapkan terimakasih kepada perangkat upacara SMPN 5 Kota Solok yang telah melaksanakan tugas mengibarkan bendera merah putih dengan baik.

Wako berpesan kepada para murid SMPN 5 Kota Solok agar menjadi generasi emas yang mampu berbicara di tingkat lokal, nasional dan internasional.

" Insya Allah Tahun 2045 akan ada murid sekolah ini yang menjadi anggota DPRD, Walikota, bahkan Presiden. Jika Allah telah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Ananda berpotensi menjadi itu. Hidup cuma sekali, buat berarti. Buat ananda menjadi kebanggaan diri sendiri, keluarga, masyarakat," pesan wako.

Wako juga mendoakan para murid semua bisa menjadi pemenang. Now or Never, Sekarang atau tidak sama sekali. Ananda harus jadi pemenang jangan sampai jadi pecundang.

Untuk menjadi orang sukses kedepannya, para ananda harus selalu  tingkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, Ini merupakan landasan fundamental kita. Selalu jaga kesehatan, dan senantiasa menambah ilmu pengetahuan. " Jika itu semua itu bisa dilakukan, Insya Allah rezeki yang berkah akan datang mengiringi kita semua," sebut wako.

Diakhir amanat, wako mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar SMPN 5 Kota Solok yang telah melakukan inovasi dan kreasi demi kemajuan anak-anak murid generasi penerus bangsa.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama Wali Kota Solok, tamu undangan, majelis guru dan para murid SMPN 5 Kota Solok. (Niko Irawan)

Wako Pimpin Rapat Masalah Kemiskinan Ekstrim

Solok, INFONEWS - Walikota Solok H. Zul Elfian Umar pimpin rapat masalah kemiskinan ekstrim menyikapi hasil rapat inflasi yang dipimpin mendagri, bertempat di Ruang Rapat Zarhismi Ajis Lantai 2 Balaikota Solok, Jumat (10/2/23).

Turut hadir Wakil Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, selaku ketua (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok), Asisten Sekda, Kepala BPS Kota Solok, Kepala Bulog Kota Solok, BAZNAS Kota Solok, Kepala OPD terkait, dan Camat di lingkup Pemerintah Kota Solok 

Wako dan Wawako Solok meminta kepada seluruh anggota tim untuk segera melakukan percepatan dalam pengentasan kemiskinan. “Tupoksinya harus jelas, siapa yang menangani harus jelas. Intervensi OPD juga harus dilakukan, kita harus gotong royong.

"Bagaimana mengatasi kemiskinan yang ada di Kota Solok, kita harus action ada tindakan, beliau berharap tim ini tidak hanya seremoni, tapi bagaimana kemiskinan di Kota Solok segera teratasi, juga pendapatan per kapita masyarakat bisa naik, angka kemiskinan turun, Ini penting agar kita tidak berada di dalam kemiskinan ekstrim,”

Pemerintah Kota Solok Bulan Februari ini akan membantu memberikan 30 kg beras per KK untuk masyarakat katagori termiskin dengan jumlah 359 KK sesuai data P3KE Desil I, dan akan memprioritaskan 180 KK yang masuk Kategori Kemiskinan Ekstrim.

"Sekaligus nanti kita Pemerintah Kota Solok juga akan berkolaborasi dengan BAZNAS Kota Solok yang akan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin lebih kurang 265 KK dari BAZNAS tahun 2023 ini.

Walikota bersama Wakil Walikota akan mengunakan segala daya dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan akan menekan angka kemiskinan Kota Solok dibawah 1% untuk tahun 2023 ini.

Wako juga minta Dinas Sosial, Camat dan Lurah-Lurah benar-benar mengawasi tim pendistribusian bantuan tersebut, agar bantuan ini harus tepat sasaran seperti data yang ada, karena bantuan ini untuk masyarakat tergolong termiskin dan kemiskinan ekstrim. (Niko Irawan)

Pelayanan Publik Terbaik, Ombudsman Berikan Penghargaan ke Pemkab Solok

PADANG - Kabupaten Solok mendapatkan Predikat Tertinggi Tingkat Kabupaten di Sumatera Barat terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022. Predikat ini berbuah penghargaan dari Ombudsman RI perwakilan Sumbar kepada Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, yang diserahkan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Jumat (27/1/2023).

Hasil penilaian kepatuhan terhadap Pelayanan Publik tahun 2022 oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, menempatkan Pemerintah Kabupaten Solok berada pada peringkat tiga tingkat Kabupaten dan Kota dan Peringkat tertinggi Tingkat Kabupaten di Sumatera Barat dalam hal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan nilai 88,73% predikat A.

Berdasarkan penilaian tersebut, Bupati Solok Epyardi Asda menerima piagam Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, didampingi oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Adel Wahidi, SH, Kepala Keasistenan PVL Meilisa Fitri Harahap, SH, M.Kn dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Yunesa Rahman, S.Sos, M.AP di Kantor Ombudsman Sumbar di Sawahan Kota Padang, pada Kamis (26/1/2023) kemaren.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir mendampingi Bupati Solok Pimpinan DPRD Ivoni Munir, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas DPMPTSP dan NAKER Drs. Aliber Mulyadi, Kepala Disdukcapil Ricky Carnova, S.STP, MM, Kepala Diskominfo Teta Midra, S.STP, M.Si dan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Solok Jhoni, S.Sos, MM.

Bupati Solok Epyardi Asda, menyampaikan ucapan terima kasih dengan adanya lembaga pemantau seperti Ombudsman sehingga kinerja kita di Kabupaten Solok dapat lebih terarah.

"Saya berterima kasih kepada Ombudsman. Dimana setelah dilantik menjadi Bupati saya langsung diberikan acuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan publik, sehingga Alhamdulillah sekarang berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan," ungkap Bupati Solok Epyardi Asda.

Sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Solok menyampaikan bahwa beliau tidak dapat mencapai hal ini tanpa bantuan dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Solok di bawah naungan Solok Super Team.

"Ucapan terima kasih juga kepada Solok Super Team. Semua karena berkat kerja keras kita bersama bisa mendapatkan hasil yang memuaskan," tutur Bupati Solok tersebut.

Lebih lanjut Bupati Epyardi Asda menuturkan, bahwa Penghargaan ini juga merupakan sebuah tantangan baginya. Karena untuk mempertahankannya akan lebih sulit dari pada saat mendapatkan penghargaan ini. Demi mempertahankan prestasi ini dan agar dapat lebih ditingkatkan, Bupati Solok turut meminta bantuan dan arahan dari Ombudsman kedepannya dalam membina Kabupaten Solok kearah yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Yefri Heriani mengucapkan rasa bangga terhadap pencapaian yang didapatkan oleh Kabupaten Solok dalam hal penilaian Kepatuhan dan Standar Pelayanan Publik.

"Hal ini merupakan loncatan yang tidak pernah kita duga oleh Kabupaten Solok, Luar biasa hal yang dilakukan oleh Tim Kabupaten Solok sehingga secara bertahap bisa meningkatkan pelayanan dan mendapatkan hasil yang memuaskan," bebernya.

"Walaupun memperoleh peringkat tiga tertinggi di Sumatera Barat, namun bagi kita disini melihat pencapaian Kabupaten Solok yang sebelumnya berada pada zona merah penilaian Ombudsman menjadi Zona Hijau dan mecapai hasil yang terbaik membuktikan bahwa Kabupaten Solok adalah Peringkat Pertama dimata kita semua," ungkap Yefri.

Setelah menerima penghargaan tersebut, Bupati Solok turut menandatangani Pakta Integritas untuk berkomitmen melakukan perbaikan pelayanan publik. Epyardi juga diminta berbagi cerita pengalaman dan komitmennya dalam hal pelayanan publik pada podcast Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat.

Di akhir Podcast Bupati Solok menyampaikan Bahwa pencapaian kali ini bukan hanya milik Bupati Solok saja, namun ini semua berkat kerja keras Pemerintah Kabupaten Solok dibawah Naungan Solok Super Team khususnya dan masyarakat Kabupaten Solok pada umumnya. (Niko Irawan)

 

Tersangka Korupsi Bawaslu, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Solok Ditahan

PRABUMULIH - Tersangka kasus korupsi di tubuh Bawaslu kota Prabumulih yang merugikan negara Rp1,8 miliar bertambah satu orang lagi. Hal ini setelah Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih menahan Ir H Iriadi MS yang merupakan mantan Sekretaris Bawaslu Sumsel. Iriadi merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok dan menjadi kontestan di Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020 lalu.

Pemeriksaan Ir H Iriadi MS di kantor Kejari Prabumulih selama satu jam lamanya didampingi kuasa hukumnya. Setelah itu, menggunakan rompi tahanan Ir H Iriadi MS yang juga merupakan sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) langsung dijebloskan ke Rutan Kelas IIB kota Prabumulih. Sebelum dilakukan penahanan Ir H Iriadi mendapatkan cek kesehatan oleh dokter yang didatangkan pihak kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Prabumulih, Roy Riady SH MH didampingi Kasi Intel Anjasra Karya SH serta Kasi Pidsus M Arsyad SH mengatakan, Ir H Iriadi MS sebelum ditetapkan tersangka sudah beberapa kali dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan dan perkembangan pada kegiatan belanja hibah pada Bawaslu Prabumulih tahun 2017-2018, penyidik menetapkan Ir H Iriadi MS sebagai tersangka tepatnya Kamis 9 Februari 2023.

"Surat penetapan tersangka Ir H Iriadi MS yakni Nomor B-157/L.6.17/Fd.1/02/2023. Penetapan tersangka hasil perkembangan dan sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi. Tersangka saat ini kita titipkan 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Prabumulih," ujar Kajari Roy Riady SH MH saat diwawancarai awak media.

Kajari menambahkan, pasal sangkaan yang disangkakan kepada Ir H Iriadi MS adalah Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 atau Pasal 12 B.Jo. Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KHUP Jo Pasal 64 ayat 1 KHUP. "Adapun ancaman hukumannya yakni 20 tahun penjara," tegasnya.

Disinggung keterlibatan tersangka dalam kasus Korupsi Bawaslu Prabumulih, Kajari menegaskan untuk peranan tersangka itu masih domain dalam konsumsi penyidikan.

"Tapi secara terpusat beliau tersangka ini adalah KPA nya. Dan berdasarkan laporan yang saya terima memang ada aliran dana yang masuk ke tersangka dari kasus korupsi Bawaslu Prabumulih," bebernya.

Sementara itu, Kasi Intel Anjasra Karya SH menambahkan, perkara kasus korupsi Bawaslu kota Prabumulih saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Khusus. Sehingga dalam waktu dekat ketiga komisoner tersangka korupsi dana hibah bawaslu Prabumulih akan menjalani sidang perdanannya.

"Hasil audit BPKP Perwakilan Sumsel, terdapat kejanggalan perbuatan dengan pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan para tersangka. Modus operandinya membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap pengelolaan dana hibah yang dilakukan para tersangka sebesar Rp1,8 miliar. Terhadap para tersangka tersebut sejak tanggal 23 November 2022 lalu dilakukan penahanan yang penahanannya dititipkan di Rutan Kelas II B Kota Prabumulih,” pungkasnya. (Niko Irawan/palpres.com)

 

Jalan Rusak, Perjalanan Bupati Solok dan Anggota DPR RI Terhenti di Garabak Data

SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Bupati Solok H. Epyardi Asda, M. Mar dan Anggota DRI RI Komisi V Athari Gauthi Ardi beserta rombongan melakukan kunjungan ke Nagari-Nagari di  Kecamatan Tigo Lurah dalam rangka Kunjungan kerja dan sekaligus Silaturahmi dengan Masyarakat pada Senin, (6/1/23).

Untuk kunjungan Pertama dilaksanakan pada Nagari Simanau dengan agenda kegiatan sesuai jadwal dan setelah itu direncanakan akan mengunjungi Nagari Garabak Data sesuai dengan agenda berikutnya, namun dalam pelaksanaannya perjalanan rombongan terhenti dikarenakan akses jalan yang tidak bisa dilalui.

"Pada hari ini setelah malaksanakan kegiatan silatuahmi di Nagari Simanau, Saya bersama Anggota DPR RI, Ibu Athari berencana melakukan untuk kunjungan kerja ke Nagari Garabak Data tapi dikarenakan akses jalan yang tidak bisa di lalui terpaksa perjalanan kami hentikan," ujar Bupati

Bupati Solok, Epyardi Asda menjelaskan bahwa akses jalan ke Nagari Garabak Data ini baru dibuka dengan menggunakan alat berat Excavator, dan pekerjaan pengerasan baru mulai dilakukan.

"Untuk itu melalui Ibu Athari, kami meminta bantuan kepada Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden untuk membantu memperbaiki jalan kami di Nagari Garabak Data dan bisa menjadikan Nagari Garabak Data ini untuk tidak terisolir lagi.” Ucap Bupati. 

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Athari Gauthi Ardi menyampaikan akan siap mendukung usulan dari Pemerintah Kabupaten Solok yang tentunya sejalan dengan tujuan Bapak Presiden fokus untuk pembangunan di daerah 3 T (Terpencil, Terluar dan Terisolir)

Athari juga menyampaikan bukan hanya Nagari Garabak Data tetapi semua Nagari di Kecamatan Tigo Lurah ini akan dibantu untuk melakukan pembangunan sehingga tidak menjadi daerah 3T lagi. 

"Sebagai mitra Mentri PUPR saya siap mendukung dan membantu untuk Pembangunan di Kabupaten Solok," pungkas Athari. (Niko Irawan)

 

Konsultasi Publik RKPD 2024 Dibuka Wali Kota Solok

Solok, INFONEWS - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar membuka kegiatan konsultasi publik Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Di Akmal Room Bappeda Kota Solok, Senin (6/2/23).

Turut hadir, Asisten III Sekda Kota Solok, Marwis, Staf ahli wako, LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok, serta undangan lainnya.

Wako dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua undangan dan peserta Konsultasi Publik RKPD Kota Solok Tahun 2024.

Seperti diketahui bersama, Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. RKPD Kota Solok Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026.

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Solok yaitu "Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern", tema RKPD Kota Solok Tahun 2024 ini adalah "Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Infrastruktur Kota". 

Sejalan dengan sasaran pokok RPJPD dan isu strategis dalam RPJMD, prioritas pembangunan Kota Solok tahun 2024 adalah:

1. Optimalisasi peran dan fungsi rumah ibadah untuk pemberdayaan umat beragama.

2. Optimalisasi revitalisasi dan penataan kawasan pasar.

3. Peningkatan daya saing produk usaha mikro.

4. Pengembangan usaha ekonomi kreatif.

5. Peningkatan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan dasar lainnya.

6. Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan.

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi. 

" Dengan terbatasnya kapasitas keuangan kita, Kami tegaskan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2024 agar memperhatikan dan menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga terbangun sinergitas program pembangunan daerah," jelas wako.

Di tengah isu resesi global yang harus diantisipasi, permasalahan pembangunan saat ini juga semakin rumit. Di samping memenuhi kebutuhan pembangunan dari aspirasi lokal di daerah, kita juga dihadapkan dengan prioritas pencapaian SPM, pemenuhan mandatory, peningkatan pendapatan daerah serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

" Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Solok untuk harus berinovasi dan menyusun skala prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Solok yang kita cintai ini," ujar wako.

Beberapa strategi yang perlu kita cermati dalam rangka mendongkrak pembangunan daerah adalah melalui pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggul, serta mengoptimalkan sumber daya lokal. Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor.

Melalui forum konsultasi publik ini dapat diinventarisir dan dirumuskan permasalahan- permasalahan pembangunan, sekaligus alternatif- alternatif pemecahan masalah berupa program atau kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan menjawab permasalahan mendesak di tahun 2024. 

" Kita harapkan program atau kegiatan tersebut dapat mengurangi kemiskinan, stunting, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Pembangunan Sumber Daya Manusia juga perl mendapat prioritas dengan tetap mengedepanka pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok," jelas wako.

Pemerintah Kota Solok optimis bahwa tahun ini merupakan tahun yang akan memberikan kontribusi positif baik dari segi pembangunan ataupun perekonomian.

Kepada seluruh peserta untuk serius dan fokus selama pelaksanaan forum konsultasi publik ini, agar dapat menghasilkan rumusan RKPD Kota Solok Tahun 2024 yang sesuai dengan harapan. Kontribusi pemikiran semua pihak, kami harapkan guna memperkuat proses perencanaan Kota Solok yang lebih baik, relevan dibutuhkan oleh masyarakat kita. dan Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memberikan dukungan dengan menaati jadwal yang telah disusun. (Niko Irawan)

Wawako Solok Hadiri Pengantar Tugas Danrem 032/Wirabraja

Padang, INFONEWS - Wakil Wali Kota Solok, Dr.H.Ramadhani Kirana Putra menghadiri kegiatan pengantar tugas Danrem 032/Wirabraja Di Ballroom Andromeda Hotel Mercure, Kota Padang, Sabtu (04/02/23).

Kolonel Kav Rayen Obsersyl resmi menjabat Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja menggantikan Brigjen TNI Purmanto yang menjadi Staf Khusus Kasad. Kolonel Kav Rayen Obersyl sebelumnya menjabat Kasrem 042/Garuda Putih.

Tampak hadir, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua TP-PKK Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, para kepala daerah se-Sumatera Barat, Dandim 0309/Solok, Letkol Arm Hendrik Setiawan, Kapolres Solok Kota, AKBP Ahmad Fadilan, Kapolres serta Dandim se Provinsi Sumbar, sejumlah tokoh serta undangan lainnya.

Gubernur Mahyeldi juga mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Purmanto atas amanah yang diberikan bertugas di Mabes TNI sebagai Staf Khusus Kasad.

“Selamat jalan, selamat bertugas di tempat baru. Kami dan seluruh masyarakat Sumbar akan senantiasa mendo’akan semoga sukses di tempat tugas baru,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga berharap agar tali Silahturahmi dapat terus terjalin meskipun ke depan Brigjen TNI Purmanto, tidak lagi menjabat sebagai Danrem 032/WBR di Sumbar.

Selanjutnya Mahyeldi mengucapkan selamat datang dan bertugas kepada Kolonel Kav. Rayen Obersyl selaku Danrem 032/Wirabraja yang baru, semoga menjadi awal yang baik dalam ikut membangun Sumatera Barat menjadi lebih baik kedepannya.

“Selamat mengemban kepercayaan dan tugas baru di Provinsi Sumbar. Semoga kolaborasi dan kerjasama kita selalu berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sesuai tugas fungsinya dan kewenangan yang dimiliki, Gubernur Sumbar juga mengaku siap membantu menyukseskan amanah yang diberikan kepada Komandan Korem 032 Wirabraja yang baru untuk memajukan pembangunan Sumbar.

Sementara itu Brigjen TNI Purmanto didampingi istrinya Ny Ariani Purmanto mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat Sumbar, yang telah turut serta membantu prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di wilayah ini.

“Semoga suasana kebersamaan yang telah diwujudkan selama ini tetap dapat dipelihara dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,” sambut Brigjen TNI Purmanto.

Kemudian dalam sambutan Danrem 032/WBR, Kolonel Kav Rayen Obersyl juga didampingi istrinya Ny. Evidhayani Rayen Obersyl menyampaikan akan melanjutkan program- program yang telah disusun oleh pejabat lama tetapi belum terwujud atau terselesaikan.

Bahkan ia juga memuji dan menilai program yang dilakukan Brigjen TNI Purmanto sangat luar biasa dirinya akan berkomitmen untuk meneruskan

“Apa yang telah direncanakan oleh pejabat lama kami akan sempurnakan. Sementara kerjasama dengan pemprov Sumbar akan kita tingkatkan,” tegasnya.

Sebagai Komandan Korem 032/Wbr tentu itu semua tidak terlepas dari dukungan jajaran Korem dan masyarakat karena kedepan dirinya tugas tugas TNI akan lebih berat lagi. (Niko Irawan)

Wako dan Wawako Sambut Kedatangan Tim Pemeriksaan Interim BPK Sumbar

Solok, INFONEWS - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar bersama Wakil Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra menyambut kedatangan tim pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Di Ruang kerja Wako Solok, Jum'at (03/02/23).

Turut mendampingi, Inspektur Kota Solok, Kenfilka. Adapun Tim Pemeriksaan Interim BPK yakni Rizki Hadi Kurniawan, Sundari Wening, Rully, dan Ridwan.

Seperti diketahui, BPK RI Perwakilan Sumbar akan memulai pemeriksaan interim atau audit pendahuluan terhadap Pemerintah Kota Solok.

Pemeriksaan ini merupakan tahapan yang rutin dilakukan sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan pada BPK. Adapun ruang lingkup pemeriksaan meliputi keuangan dan kas daerah, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga hingga posisi pekerjaan hingga di akhir tahun 2022.

Kepada setiap OPD agar menyiapkan data dan dokumen yang berkaitan dengan posisi kas maupun objek-objek pemeriksaan lainnya.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengucapkan  terimakasih dan selamat datang kepada tim pemeriksa interim BPK di Kota Solok.

Pemko Solok akan bekerjasama dengan tim BPK dalam memberikan laporan yang cepat dan lengkap. " Inspektur agar berikan data dan laporan yang dibutuhkan oleh tim BPK. Harus cepat dan lengkap agar mudah dilakukan pemeriksaan," pesan wako.

Semoga kegiatan ini akan berjalan lancar dari awal sampai akhir. " Kami (wako dan wawako) jika dibutuhkan memberikan keterangan, akan siap juga untuk memberikan keterangan," sebut wako.

Sementara itu, Rizki Hadi Kurniawan mengatakan, kedatangannya beserta tim untuk melakukan pemeriksaan interim APBD Kota Solok Tahun 2022.

" Selama pelaksanaan tugas di Pemko Solok, kami hanya butuh laporan, keterangan dan data termasuk dokumen," jelasnya.

Adapun tujuan utama nantinya untul menarik kesimpulan (opini) laporan keuangan. " Mohon berikan support yang optimal agar kami bisa pulang bawa data, bahan dan analisa. Kota Solok sudah 6 kali berturut-turut meraih Opini WTP, semoga Kota Solok dapat mempertahankan opini WTP," tutupnya. (Niko Irawan)

Wako Solok Hadiri Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Camat Lubuk Sikarah

SOLOK, INFONEWS - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri kegiatan Serah Terima Jabatan dan pisah sambut Camat Lubuk Sikarah, Di Aula Kantor Camat Lubuk Sikarah, Kamis (02/02/23).

Turut hadir, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Lubuk Sikarah, Ketua TP PKK Kota Solok, Ny.Zulmiyetti Zul Elfian Umar, Ketua GOW Kota Solok, Ny.Dona Ramadhani, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Solok, Ny.Rida Syaiful, Camat Tanjung Harapan, Feri Agriadi, Lurah se-Kota Solok, serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan diawali penyerahan memori dari pejabat lama kepada pejabat baru dan Penandatangan berita acara serah terima jabatan dari Camat Lubuk Sikarah  lama, Feri Hendria kepada Elsye Desilina.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Kota Solok, Ny.Zulmiyetti Zul Elfian Umar melantik Ketua TP-PKK Kecamatan Lubuk Sikarah masa bhakti Tahun 2023 sampai 2027, Ny.Indrayani sekaligus serah terima jabatan dari Ketua TP PKK Kecamatan Lubuk Sikarah yang lama, Herliza Feri Hendria.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Camat Lubuk Sikarah, Elsye Desilina yang merupakan camat perempuan pertama di Kota Solok.

Wako berpesan kepada camat agar menguasai kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. " Dua hal ini sangat penting dan menentukan suksesnya melaksanakan tugas," sebut wako.

Komunikasi yang baik dengan masyarakat harus dijaga. Masyarakat kita baik, itu tergantung dari cara kita kepada masyarakat. " Ajak dan mohon bantu kepada masyarakat, jika sudah bersinergi dengan masyarakat, tidak akan ada masalah yang ringan tidak bisa dijinjing, yang berat tidak bisa dipikul," ujar wako.

Selanjutnya, kepada Camat Lubuk Sikarah yang lama, Feri Hendria selamat bertugas di Kepala Bagian Kesra Setda Kota Solok. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik.

Wako dalam kesempatan itu mengajak seluruh elemen terkait untuk mewujudkan Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah yang Berkah, Maju dan Sejahtera (Berjuara).

Saat ini, Kita sedang membangun RSUD Kota Solok di Banda Panduang. Kota Solok satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah karena di Kota Solok cuma ada RS M.Natsir yang merupakan milik Pemprov Sumbar, dan RS Tentara.

Kota Solok juga belum memiliki stadion, Alhamdulillah GOR Marahadin sebentar lagi akan bisa dimanfaatkan.

" Kita tidak bisa hanya diam bermenung melihat kondisi kota ini, kita harus bersama membuat perubahan dan melakukan pebangunan demi kemajuan kota yang kita cintai ini," ajak wako.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Solok, Ny.Zulmiyetti Zul Elfian Umar mengucapkan selamat kepada Camat Lubuk Sikarah dan Ketua TP PKK Kecamatan Lubuk Sikarah yang baru.

" Semoga ibuk Indrayani bisa memegang amanah, fungsi dan kerja dari 10 program PKK," sebutnya.

Pada awal Bulan Maret 2023, Kecamatan Lubuk Sikarah akan mewakili Kota Solok dalam lomba gerakan PKK tingkat Sumbar, yakni Kelurahan Sinapa Piliang. Sementara Bulan Februari 2023 ini di Kecamatan Tanjung Harapan melalui Kelurahan Pasar Pandan dan Air Mati mengikuti Lomba Kader berprestasi Dasawisma tingkat Sumbar.

Ny.Zulmiyetti mengingatkan, tugas Ketua PKK Kecamatan salah satunya adalah membina ibuk RT, RW dan Dasawisma sebagai ujung tombak menyukseskan 10 program PKK. " Kebersamaan, kekompakan dan saling koordinasi harus selalu kita jaga," pesan Ny.Zulmiyetti.

Camat Lubuk Sikarah yang lama, Feri Hendria mengatakan rasa sedih, haru dan bangga. Lebih kurang 1 Tahun kami bertugas di Kecamatan Lubuk Sikarah, belum begitu banyak berarti membawa kemajuan bagi Kecamatan Lubuk Sikarah.

" Saya tidak bisa berbuat apapun tanpa bantuan dari lurah dan seluruh staf. Apresiasi dan ucapan terimakasih atas kerjasama selama ini. Jika ada kekhilafan dalam bertugas kami mohon maaf," ujarnya.

Sementara itu, Camat Lubuk Sikarah, Elsye Desilina mohon kerjasama, semoga kebersamaan akan selalu tercipta. Sebagai seorang perempuan, tentu ada sedikit perbedaan dengan lelaki dan mohon untuk  dimaklumi. 

" Kami siap menerima saran dan kritik serta bimbingan dari senior-senior serta bapak Wali Kota Solok. Sebagai camat perempuan, mungkin agak baperan dan nyinyir. Namun tetap akan bersama-sama dan bersinergi memajukan Kecamatan Lubuk Sikarah," tutupnya. (Niko Irawan)

8 Penambang Ilegal Ditangkap di Sibarambang Solok

SOLOK - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota mengungkap kasus dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI), di Nagari Sibarambang, Kecamatan X koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu sore (1/2/2023) sekira pukul 15.00 WIB. 

Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan, S.Si, M.Si, M.Sc, melalui Kasat Reskrim AKP Evi Wansri, SH, menyebutkan saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Satreskrim, diamankan sebanyak 8 orang laki-laki, yang diduga sebagai pelaku. Dari delapan orang tersebut, 6 orang di antaranya merupakan warga Tasikmalaya, Jawa Barat dan 2 orang warga Agam, Sumatera Barat.

Diterangkan AKP Evi Wansri, terungkapnya perkara itu berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan adanya dugaan penambangan emas ilegal di Nagari Sibarambang yang telah berjalan selama beberapa minggu. 

Memperoleh informasi tersebut, Kapolres Solok Kota melalui Kasat Reskrim menerjunkan Anggota pada hari (1/2) sekira pukul 14.00 WIB untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi, guna memastikan kebenarannya. 

"Hingga akhirnya, sekira pukul 15.00 WIB, petugas sampai di lokasi dan menemukan 8 orang terduga pelaku, dimana 6 (enam) orang diduga berperan sebagai pekerja dan 2 (dua) orang pemilik atau yang mendanai kegiatan penambangan emas yang diduga ilegal itu," sebut Evi Wansri. 

AKP Evi Wansri memegaskan para pekerja tambang bekerja atas suruhan dari pemilik atau yang mendanai, berinisial K dan F. Aktivitas tambang ilegal ini sudah berlangsung sejak awal Januari 2023.

"Mereka melakukan kegiatan penambangan emas dengan mengunakan zat air raksa dan membuat terowongan dengan menggali tanah untuk mencari emas. Saat ini para pekerja dan pemilik modal telah diamankan di Polres Solok Kota untuk dilakukan proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kasat Reskrim menyebutkan selain menangkap delapan orang itu, sejumlah barang bukti juga ikut diamankan. Yakni 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin pemecah batu merk Ryu warna hijau, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, dan 1 (satu) botol air raksa sebanyak 1 ons.

"Mereka diduga melanggar Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, dan terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar," ungkapnya. 

Sebelumnya, sebanyak delapan orang yang diduga melakukan penambangan emas ilegal di Puncak Jorong Tinggi, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok diamankan jajaran Sat Reskrim Polres Solok Kota, Rabu sore (1/2/2023).

Penambangan yang aktivitasnya dihentikan oleh polisi itu dilakukan dengan cara menggali dinding bukit. Kemudian material galian diproses mengunakan mesin dengan alat bantu gelondongan untuk mendapatkan emas.

Walinagari Sibarambang Rudi Hartono dalam peristiwa tersebut mengaku nyaris kecolongan. Dikatakannya, kejadian itu diketahuinya setelah ada polisi yang menelepon memberitahukan hal tersebut. Adanya tambang tanpa izin yang digerebek juga diperkuat adanya informasi walijorong setempat.

"Saya nyaris kecolongan. Infonya terduga yang diamankan polisi merupakan warga Gresik, sejauh ini saya belum mengetahui ada warga nagarinya yang terlibat," tambah Rudi Hartono. (Niko Irawan)

Wawako Ramadhani Kirana Putra Launching Inovasi “PALADO”, “KASIKO” dan “ADM”

SOLOK - Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra launching Inovasi “PALADO” (Pelayanan Dokumen Online), “KASIKO (Tunjukan Kartu Indentitas Anak Dapatkan Diskon), dan “ADM” (Anjungan Dukcapil Mandiri) Kota Solok bertempat di Akmal room lantai 2 Bappeda Kota Solok, Rabu (01/02/2023).

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Dinas Dukcapil Sumbar Besri Rahmat, Asisten Bidang Pemerintahan Nova Elfino, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jefrizal, Asisten Bidang Administrasi Umun Marwis, Tokoh Pemuka Masyakarat dan Kepala OPD dilingkup Pemerintah Kota Solok.

Diawali dengan sambutan Kepala Dinas Dukcapil Kota Solok, Ratnawati, mengharapkan untuk meningkatkkan, mendekatkan dan mempermudah pelayanan untuk masyarakat  agar dokumen tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

“Dinas Dukcapil selalu berinovasi, dan berkolaborasi baik dengan dinas terkait dilingkungan Pemerintah Kota Solok atau pun instansi lain seperti Rumah Sakit Umun, Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Pengusaha yang terkait” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra mengucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmat yang turut hadir dalam launching Inovasi ini yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Solok.

“Inovasi ini merupakan inovasi berbasis digital dimana merupakan langkah maju untuk Kota Solok kedepannya. ” lanjut Wawako.

Diakhir acara, Wawako menyerahkan piagam penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo yang telah mendukung penuh lahirnya inovasi PALADO, KASIKO dan ADM pada Disdukcapil Kota Solok tahun 2023 yang diterima langsung oleh kepala Dinas Kominfo Kota Solok Heppy Dharmawan. (Niko Irawan)

Kabupaten Solok Turunkan Angka Stunting Hingga 15,9 Persen Selama Tahun 2022

SOLOK - Kasus stunting di Kabupaten Solok pada tahun 2021, yang diumumkan di awal tahun 2022, menjadi aib yang sungguh menyayat hati bagi masyarakat Kabupaten Solok. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar, Kabupaten Solok menjadi daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Yakni sebesar 40,1 persen anak di Kabupaten Solok dinyatakan mengidap stunting! Hal ini tentu menjadi sebuah anomali, karena di tanah yang begitu subur dan kaya dengan bahan pangan tersebut, para generasi penerusnya terkena stunting. 

Tipikal Bupati Solok, Capt. Epyardi Asda, M.Mar, yang keras dan dikenal senantiasa berfikir dengan dengan logika, tentu sangat "taburansang" (marah) dengan kenyataan di tahun 2021 tersebut. Namun, "buransang" tersebut harus dikulum dalam-dalam, karena data dan angka itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar.

"Buransang" Epyardi Asda, yang meski harus ditelan di dalam hati tersebut, tentu saja sangat beralasan. Kabupaten Solok adalah lumbung pangan di Sumbar. Kurang apa lagi Kabupaten Solok terkait gizi dan ketersediaan bahan pangan. Dari sisi ketersediaan karbohidrat, Kabupaten Solok sudah lama dikenal sebagai penghasil beras terbaik di Sumbar, bahkan dikenal ke seluruh Indonesia. Tidak hanya beras, Kabupaten Solok juga penghasil kentang, singkong, ubi jalar sebagai sumber karbohidrat. 

Sebagai penghasil protein, sejumlah daerah adalah sentra lauk-pauk berupa perikanan dan peternakan. Bicara buah-buahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Solok adalah penghasil buah-buahan berkualitas tinggi, bahkan kualitas ekspor. Apalagi jika bicara tentang sayur-sayuran, hampir seluruh wilayah di Sumbar mendapat suplai dari Kabupaten Solok. Melengkapi daftar "Empat Sehat Lima Sempurna", yakni terkait pemenuhan kebutuhan susu, sejumlah titik di Kabupaten Solok merupakan penghasil susu, seperti Sirukam Dairy di Payung Sekaki dan Moosa di Lembah Gumanti. 

Terkait keilmuan pangan, Kabupaten Solok menjadi daerah yang memiliki Badan Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) di Sukarami, Balai Penelitian Buah (Balitbu) di Aripan dan Balai Penelitian Tanaman Tropika (Balitro) di Sumani. Sehingga, fakta stunting di Kabupaten Solok pada tahun 2021 adalah sesuatu yang tak bisa diterima oleh nalar dan akal sehat. Baik oleh Pemkab Solok, maupun masyarakat Kabupaten Solok secara umum. 

"Buransang" diam Bupati Epyardi Asda, Pemkab Solok dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Solok tersebut, akhirnya terjawab di awal 2023. Fakta berbalas fakta! Kerja keras seluruh elemen masyarakat dan Pemkab Solok di bawah "komando" Dinas Pertanian Kabupaten Solok, akhirnya berbuah hasil manis. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mengeluarkan hasil bahwa angka stunting di Kabupaten Solok turun drastis ditahun 2022. SSGI Kabupaten Solok selama tahun 2022 turun drastis menjadi 24,2 persen, dari 40,1 persen di tahun 2021, atau turun sebanyak 15,9 persen. 

Zulhendri, SKM, M.Kes

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Zulhendri, SKM, M. Kes, memilih tidak berkomentar banyak terkait hal ini. Zulhendri memilih merendah, dengan mengatakan bahwa penurunan angka stunting ini adalah prestasi dan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat Kabupaten Solok. 

"Alhamdulillah. Ini adalah buah dari kerja keras dan keterlibatan semua pihak dalam penurunan angka stunting. Sehingga, pada tahun 2022 ini Kabupaten Solok mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai 15,9 persen dibandingkan tahun 2021," ujar Zulhendri.

Penurunan tertinggi di Sumatera Barat, menurut Zulhendri, dilakukan dengan berbagai strategi. Mulai dari pendirian Pos Gizi dan memantau Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita dan anak. Pencegahan stunting menurut Zulhendri dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga anak-anak.

"Strategi Pemerintah Kabupaten Solok dalam menurunkan angka stunting, melibatkan seluruh Dinas, apalagi di bawah kepemimpinan Bupati Solok, bapak Epyardi Asda, yang selalu mengingatkan kepada semua OPD dan semua pihak agar permasalahan stunting di Kabupaten Solok dapat ditangani dengan baik dan semuanya untuk ikut terlibat menanganinya. Intinya Bapak Bupati meminta semua OPD Pemkab Solok menyelesaikan permasalahan stunting bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga stunting bisa cepat turun, seperti hasil yang didapat saat ini,” ujarnya.

Terkait upaya ke depan, Zulhendri menyatakan dengan hasil saat ini pada tahun 2023 seluruh elemen masyarakat diminta agar mempertahankan angka stunting tidak naik lagi dan terus menurun.

"Untuk 2023 kita akan melakukan berbagai strategi lagi, sehingga angka stunting di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan," tuturnya. (niko irawan)

 

Wako Solok Terima Audiensi Kepala Pegadaian Cabang Solok

Solok, INFONEWS - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menerima kunjungan Kepala Pegadaian Cabang Solok, Oki Hutabri Di Ruang Wako Solok, Selasa (31/01/23). 

Turut hadir, Asisten II Sekda Kota Solok, Jefrizal, Kabag Perekonomian Setda Kota Solok, Refendi, Specialist 1 Kantor Pegadaian cabang Solok, Adrian Nahar, Marketing Officer, Imelda, Relationship Officer, Sri Wahyuni.

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada kepala Pegadaian cabang Solok yang baru, semoga ke depan akan dapat bersama bersinergi dan memajukan Kota Solok.

Kita ketahui, pegadaian sangat besar manfaat dan pertolongannya bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak maupun kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

" Semoga sinergi antara Pemko Solok dan Pegadaian semakin baik ke depan. Kepada kepala pegadaian cabang Solok yang baru selamat bertugas semoga dilancarkan dalam memegang amanah ini," sebut wako.

Sementara itu, Kepala Pegadaian Cabang Solok, Oki Hutabri mengucapkan terimakasih atas sambutan Walikota Solok dan telah berkenan menerima audiensi ini.

Dijelaskan Oki, PT Pegadaian (Persero) adalah perusahaan BUMN yang telah memiliki outlet lebih dari 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat diakses di lebih 11.000 agen. Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Play store atau App Store.

Selain jaringan pelayanan yang luas, keunggulan Pegadaian lainnya adalah kecepatan dalam pelayanan dengan menerapkan standar waktu layanan maksimal 15 menit serta keamanan optimal dengan sistem pengamanan fisik dan lokasi usaha (Sispamfilu). Untuk mengantisipasi berbagai risiko, Pegadaian juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi.

" Produk-produk Pegadaian juga beraneka ragam. Bisnis utama Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Sedangkan bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box. Juga ada dan pinjaman KUR Syariah (tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk apapun)," jelasnya.

Dalam mengelola bisnis, Pegadaian selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (fairness). Salah satunya dalam pengelolaan lelang. Setiap barang jatuh tempo yang dilelang melebihi kewajiban pembayaran, nasabah berhak memperoleh uang kelebihan dari penjualan tersebut.

Selain melalui produk dan layanan, Pegadaian juga aktif melaksanakan berbagai program kemitraan dan bina lingkungan. Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pegadaian bertema Pegadaian Bersih-bersih yang meliputi program Bersih Hati, Bersih Lingkungan, dan Bersih Administrasi. 

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (Niko Irawan)

Wako Solok Ikuti Outlook Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perpisahan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat

Padang, INFONEWS - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengikuti kegiatan penyampaian Outlook Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2023 Di Aula Anggun Nan Tongga, Kanwil BI Sumbar, Rabu (25/01/23).

Kegiatan itu sekaligus perpisahan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Wahyu Purnama A yang akan pindah tugas Tanggal 30 Januari 2023.

Tampak hadir, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Audi Joinaldy, Anggota DPD RI, Emma Yohana, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Para kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat, pimpinan BUMN se-Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldy dalam sambutannya, atas nama Pemprov Sumbar, mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak Wahyu atas dedikasinya bagi Sumatera Barat dalam 3 Tahun bertugas di Sumbar. 

" Kita telah membangun kolaborasi dan sinergitas yang sangat baik. Dibawah bapak Wahyu, sangat banyak terobosan dari Bank Indonesia Perwakilan Sumbar dalam memajukan UMKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat," sebut Audi. 

Adapun diantaranya adalah Visit Beautiful West Sumatera 2023, kami sangat intens berkomunikasi dengan bapak wahyu menyiapkan ini. Sampai saat ini sebanyak 85 iven yang terdaftar di seluruh daerah di Sumatera Barat. 

Selain itu juga ada Minang Craft yang sangat bagus dan jangan sampai dihilangkan. " Besar harapan kami, meskipun bapak Wahyu pindah tugas ke Jakarta namun masih bisa banyak membantu Provinsi Sumatera Barat kedepannya. Apalagi inovasi untuk pengembangan pariwisata yang dilakukan bapak Wahyu sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Sumbar," ujar Wagub.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Wahyu Purnama A dalam penyampaian outlook perekonomian Sumatera Barat mengatakan, Tahun 2022 ekonomi dunia dihadapi tantangan cukup berat apalagi ditengah Pandemi covid-19, kebijakan moneter negara maju dan peperangan Rusia-Ukraina. Banyak negara menerapkan kebijakan moneter inspansif yang agresif.

Ketidakpastian itu meningkatkan ancaman resersi ekonomi, yang melanda sebagian besar negara di eropa. Hal itu semoga tidak berdampak ke Indonesia, karena negara kita memiliki ketahanan pangan dan energi yang cukup.

Adapun 5 tantangan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi melambat disertai resersi ekonomi di berbagai negara, inflasi yang tinggi, suku bunga tinggi, dolar AS yang kuat mempengaruhi nilai tukar uang termasuk Rupiah, fenomena para pelaku pasar dunia yang tertarik menggunakan uang Cash.

Saat ini, perekonomian Sumbar tumbuh positif. Pada Triwulan III Tahun 2022 perekonomian meningkat 4,54 persen meskipun realisasi ini menurun sedikit dari Triwulan II Tahun 2022 yang tumbuh 5,08 persen. Sementara, angka pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera sebesar 4,71 persen dan secafa Nasional, 5,72 persen.

Untuk angka Inflasi Sumbar Tahun 2022 sebesar 7,43 Persen. Namun jika dilihat dari berbagai faktor, angka Inflasi Sumbar Tahun 2023 ini akan berada pada level rendah.

Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat juga terus malakukan digitalisasi pembayaran baik itu di masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui QRIS. 

Sampai saat ini, sebanyak 418.742 pengguna QRIS di Sumbar. Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diproyeksikan sebesar 4,2 sampai 5 persen. Serta angka Inflasi akan melambat ke angka 2,4 Persen sampai 3,2 Persen.

Adapun masukan kepada Pemerintah Sumatera Barat dalam perkembangan ekonomi yakni mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif secara konsisten, mengembangkan hilirisasi bahan pertanian terutama sawit dan lainnya, mendorong realisasi investasi di Sumbar, mempercepat pembangunan proyek strategis nasional di Sumbar, mengembangak ekonomi digital dengan memperluas kanal pembayaran non tunai.

Kegiatan diakhiri dengan Penyerahan Cinderamata dan sesi foto bersama. (Niko Irawan)

Gerak Cepat, Pemkab Solok Lakukan Monitoring ke Jalan Paninjauan-Kuncir

SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Tanggap atas laporan, dan informasi yang beredar terkait adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kegiatan pemeliharaan berkala pada ruas Jalan Paninjauan-Kuncir yang berlokasi di Kecamatan X Koto diatas Kabupaten Solok, Bupati Solok, H. Epyardi Asda langsung turunkan tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang terdiri dari Inpektorat, didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dengan menghadirkan Kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas pada kegiatan tersebut, Sabtu (21/01/2023).

Di sela kegiatan Monev oleh tim Inspektorat yang dipimpin langsung oleh Inspektur, Fidriati Ananda, SE.AK yang ikut didampingi oleh sekretaris Inspektorat, Dery Akmal, ST kemudian 4 orang tim lainnya yang bertugas mengambil dan mengumpulkan data dilapangan. Kepala Dinas PUPR, Effia Vivi Fortuna didampingi oleh Kepala Bidang Bina Marga, Candra Ulung, menyampaikan bahwa pengerjaan kegiatan pemeliharaan berkala ruas jalan Paninjauan-Kuncir masih berjalan, karena perusahaan masih ada perpanjangan waktu sampai tanggal 16 februari 2023.  

"Untuk diketahui pengerjaan pemeliharaan ruas jalan Paninjauan-Kuncir ini masih berjalan Dan sekarang kontraktor pelaksananya, CV. Griya Utama masih bekerja dimasa perpanjangan waktu, kesempatan ini diberikan sesuai dengan komitmen perusahaan, dan mengingat masih adanya item pekerjaan yang belum tuntas, termasuk perbaikan beberapa titik pada ruas jalan ini yang perlu dirapikan kembali," tutur Vivi.

Vivi menegaskan, bahwa kegiatan tersebut belum ada serah terima hasil pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari perusahaan pelaksana kepada Dinas PUPR atau Pemkab Solok. Sebagai dinas teknis, Vivi memastikan bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan sesuai dengan perencanaan awal yang telah disepakati dengan kontraktor didalam kesepakatan kerja. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka Dinas PUPR tidak akan ragu sedikitpun untuk memutuskan kontrak dengan perusahaan yang sekarang lagi mengerjakan, sebagaimana dengan aturan yang berlaku. 

"Mereka masih bekerja, karena sesuai Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dan Permen PUPR  Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia , sesuai dengan komitmen mereka, kita masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperpanjang masa kerja selama 50 hari, dengan dikenakan denda 1/1000 perharinya dari sisa nilai kontrak mereka yang belum dicairkan," ujar Vivi.

Dikatakannya, dari pagu dana Rp 5. 943.768.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Paninjauan-Kuncir bobot pekerjaannya yang selesai sesuai dengan perhitungan dari Dinas PUPR masih 90%, begitupun dengan pencairannya. Dan dari pekerjaan yang tersisa, serta adanya beberapa titik ruas jalan yang perlu di perbaiki kembali. Vivi yakin pengerjaan kegiatan tersebut bisa tuntas sampai 100% dengan tambahan waktu yang diberikan kepada CV. Griya Utama. Sehingga nantinya jalan itu dapat sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat disana. 

"Karena hari ini juga ada Monev, maka untuk penyelesaian pekerjaan ini nantinya akan kita selesaikan sesuai dengan arahan Inspektorat," katanya.

Kemudian, Kepala Inspektorat Fidriati Ananda, SE.AK didampingi oleh sekretaris Inspektorat, Dery Akmal, ST mengatakan, bahwa kehadiran dirinya dan tim monev disana benar adalah atas perintah dari Bupati Solok untuk memastikan langsung kelapangan informasi yang beredar terkait pengerjaan ruas jalan Paninjauan-Kuncir. Seperti halnya sesuai laporan masyarakat setempat kepada Pemkab Solok, masih adanya pekerjaan yang belum selesai dan belum maksimal sementara Tahun Anggaran (TA) 2022 berakhir. Dimana lebih kurang 6 KM dari panjang ruas jalan yang dibangun dengan ketentuan aspal hitam (hot mix) masih terdapat beberapa spot tertentu yang pengerjaannya bisa dikatakan belum maksimal. 

"Kita hari ini Monev sesuai dengan arahan Bapak Bupati, hari ini kita melihat kondisi ril di lapangan, dengan mengambil data selengkap-lengkapnya sesuai dengan dokumen perencanaan perkerjaan ini. Dapat dilihat tadi, kita sudah berjalan sejauh enam kilometer bersama seluruh tim untuk mengukur setiap detail fisik pekerjaan. Mulai dari tebal, lebar dan panjang jalan. Tidak hanya hotmixnya saja, termasuk juga bagian bahu jalan yang di cor. Termasuk sekaligus memastikan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ada di Kontrak. Setelah ini kita olah, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan," terang Nanda. 

Untuk hasil dari pemeriksaan, inspektur dari tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Solok menjelaskan, untuk diketahui dalam melakukan pemeriksaan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui volume pekerjaan secara menyeluruh. Kemudian, terkait dengan sisa masa penambahan waktu pengerjaan. 

Nanda juga menegaskan, bahwa sesuai hasil monev pada hari itu, akan menyampaikan kepada Dinas PUPR agar dapat menegaskan lagi dan menekankan kepada pihak kontraktor supaya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai spek teknis secepatnya. Hal itu mengingat waktu yang tersisa semakin berkurang setiap harinya. 

"Untuk hari ini kita baru melaksanakan tahapan pengukuran panjang serta lebar dari jalan yang diduga pelaksanaannya belum maksimal, setelah pengukuran kita akan hitung seluruh volume serta memastikan kualitasnya menekankan kepada pihak kontraktor supaya dapat menyelesaikan pekerjaan secepatnya, sesuai dengan spek teknis diperencanaan, mengingat waktu yang tersisa makin berkurang. Jika pada waktu yang sudah di berikan masih juga belum bisa diselesaikan, maka pihak perusahaan pelaksana akan kita berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sesuai arahan Bapak Bupati, kita akan tegas, supaya manfaat pembangunan ini betul-betul sampai kemasyarakat," tegas Nanda.

Sebagai Informasi, Sekretaris Kominfo kab. Solok, Safriwal, S.Si. MCIO yang ikut hadir dalam kegiatan monev pada ruas jalan Paninjauan-Kuncir tersebut menyampaikan, bahwa kegiatan tim Monev Inspektorat sudah hadir di lokasi dari jam 09:00 Wib pagi, bersama rombongan lainnya. Sedangkan kegiatan pengambilan data lapangan baru bisa dilaksanakan, sekira jam 1 siang, disebabkan harus menunggu kedatangan direktur pihak perusahaan pelaksana yang diminta juga hadir disaat itu. Sehingga akibatnya seluruh rangkaian monev dengan pengambilan data dilapangan baru bisa selesai pas Azan Magrib mengumandang. Dimana sebelumnya setelah tim berjalan sejauh 6KM dari titik Nol di Nagari Paninjauan sampai berakhir di Nagari Kuncir. Sebelum Pulang karena bertepatan dengan masuknya waktu magrib, seluruh tim melaksanakan Sholat dulu di mesjid Arraudah Aripan, baru akhirnya bubar.

"Selain Tim Monev dari Inspektorat , Dinas PUPR Kab. Solok. kegiatan Monev ini juga disaksikan oleh Walinagari Paninjauan, Ketua Pemuda Nagari paninjauan, dan juga disaksikan oleh beberapa orang wartawan yang ikut hadir menyaksikan di lokasi," ungkap Safriwal. (Niko Irawan)

 

Wako Solok Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia Tahun 2023

Bogor, INFONEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dengan Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Rakornas tersebut juga  diikuti oleh Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si, unsur Forkopimda Kota Solok serta seluruh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, Bupati, Wali Kota, Kapolres, Dandim dan DPRD Se-Indonesia. 

Kegiatan yang dihadiri sebanyak 4.551 undangan dan peserta dari pemerintah pusat hingga daerah tersebut mengusung tema 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi'.

Dalam gelaran ini, Presiden Jokowi awali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Tak kalah penting, Jokowi juga memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Disisi lain, Kemendagri Tito Karnavian dalam lporannya juga menerangkan, sebagai upaya penanganan inflasi daerah, Kemendagri bersama dengan kementerian lembaga terkait telah melaksanakan langkah-langkah, diantaranya adalah rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah 

"Rapat koordinasi pengendalian inflasi kita laksanakan setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten kota sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini, " ucapnya. 

Tito  Karnavian juga melaporkan sesuai dengan arahan Presiden serta kolaborasi instansi pusat dan daerah, dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif yang berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS)kuartal ketiga tahun 2022 mencapai angka 5,70 persen. 

Dia mengungkapkan, tingkat inflasi juga terkendali dengan baik, sesuai dengan data BPS per September 2022 sebesar 5,95 persen. 

Kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, lalu untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit yaitu sebesar 5,51 persen. 

"(Kenaikan inflasi) karena adanya pola demand yang bersifat situasional atau musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru," sebut Mendagri. (Niko Irawan)

Vonis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Sungguh Janggal

Pulau Punjung - Vonis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, keliru dan sangat janggal dalam perkara dugaan pengrusakan hutan. Sidang dipimpin oleh Fajar Puji Sembodo, SH, dengan Hakim Anggota Taufik Ismail, SH dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, SH, pada Jumat sore (13/1/2023). 

Drs. Werhanudin Bin Sa'id, pensiunan PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2019 tersebut didakwa melanggar UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 92 ayat 1 huruf b juncto pasal 17 ayat 2 huruf a. Sesuai dengan Nomor Register Perkara 102/Pid.B/LH/2022/PN.Plj. Werhanudin divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dan dijatuhi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp.1 miliar.

Penasehat Hukum (PH) Werhanudin, yakni Inra, SH, mengaku sangat kecewa dengan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider selama 2 bulan. Menurutnya, keputusan ini adalah keputusan yang sangat keliru dan banyak kejanggalan. Mulai dari proses di Dinas Kehutanan, Polres Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Dharmasraya, hingga Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Dharmasraya. Padahal TKP-nya bukan di Dharmasraya.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) "memaksakan" bahwa lokasi perkara berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Jorong Mendawa, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Dharmasraya. 

Padahal lokasi perkara berada di Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, dan lahan seluas 15.638,94 hektare itu merupakan hak milik pribadi Werhanudin, sesuai dengan ranji dan alas hak ulayat adat yang dimiliki dan diakui oleh niniak mamak setempat. Locus delicti (tempat kejadian perkara) yang dinilai terjadi error in objecto sehingga melanggar kompetensi relatif. Seharusnya proses perkara ini dilaksanakan di wilayah hukum, Kabupaten Solok Selatan, dan disidang di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok. 

Kemudian, Majelis Hakim juga menolak Sidang Lokasi (Pemeriksaan Setempat) yang diajukan oleh terdakwa sendiri, untuk memastikan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini merupakan hak terdakwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Per-MA) No.1 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Setempat. Sementara Majelis Hakim menolak dengan alasan usia terdakwa yang sudah tua, meskipun hal itu justru diajukan oleh terdakwa sendiri. 

Selain itu Hakim juga menolak hak terdakwa untuk menghadiri saksi, padahal dalam Undamg Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 65 tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Yang lebih fatal, terkait alat bukti yang disita berupa alat berat jenis Dozer. Perlu diingat bahwa, dozer yang diamankan oleh Polhut (Polisi Kehutanan) di lokasi adalah jenis Dozer Caterpillar D3, sementara yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum adalah Dozer merek Caterpillar D6D. Banyak hal-hal lain yang tidak masuk akal yang ditimpakan kepada klien kami. Maka kami memutuskan banding atas vonis ini," ujarnya. (NI)

Pelantikan 48 Pejabat Pemko Solok, BKPSDM Langgar UU Keterbukaan Informasi Publik

SOLOK - Sebanyak 48 orang pejabat Pemko Solok, yang terdiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Atministrator dan Pengawasan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota Solok Zul Elfian Umar, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Jumat (13/1/2022). Meski pelantikan berjalan dengan lancar, namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solok, tidak bersedia memberikan rilis nama-nama 48 pejabat tersebut, padahal nama2 pejabat yang baru saja dilantik itu sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahuinya.

Kepala BKPSDM Kota Solok, Bitel, yang dihubungi Wartawan infonews.co.id melalui seluler mintak rilis nama 48 pejabat yang dilantik itu, namun tidak ada jawaban dari Kepala BKPSDM. Hal ini jelas sekali kepala BKPSDM Kota Solok, melanggar Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari para pejabat yang mengambil sumpah jabatan tersebut, salah satunya Nurzal Gustim, S.STP, M.Si, Kabag Protokoler dan Komunikasi Balaikota Solok yang diangkat sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kota Solok. 

Wako dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Di Jumat berkah ini, semoga sumpah yang diucapkan tidak hanya sekedar diucapkan, namun betul-betul dilaksanakan.

"Di awal tahun ini, kita harus bersama mewujudkan harapan masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri, meskipun saat ini Kota kita masih tertinggal, namun harus tetap bersyukur karena angka kemiskinan dan angka stunting rendah. Untuk itu, diawal tahun 2023 ini kami berharap agar kinerja kita harus jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Pahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, selesaikan kerja dan berikan yang terbaik untuk Kota Solok," tegas Wako.

Zul Elfian Umar berharap ke depannya dengan slogan baru, yakni Solok Berjuara  (Berkah, Maju dan Sejahtera) dapat diwujudkan. Menurutnya, itu merupakaan tugas bersama dan berharap semua OPD agar bersinergi dan berkolaborasi menyelasaikan segala persoalan.

"Kepada pejabat yang baru dilantik, langsung lakukan koordinasi dan konsolidasi, serta rencanakan kegiatan strategis," ujar Wako.

Wako juga menjelaskan, dalam menempatkan pejabat, bukan hal yang ringan namun merupakan kerja berat, banyak pertimbangan. 

"Bapak ibuk orang terpilih, buktikan kami tidak salah pilih, jangan buat kami menyesal serta buktikan dengan kinerja yang baik," tutup Zul Elfian Umar.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas oleh Wali Kota Solok, Sekda Kota Solok, beserta para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, beserta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok. (niko irawan)