Kantor Wali Nagari Panas Diperiksa Jaksa, Elmas Dafri Lebih Pilih Berada di Cafe

 

Tanah Datar - Pemeriksaan marathon tim Pidsus Kajari Tanah Datar di Kantor Wali Nagari Gurun membuat Elmas Dafri tidak betah di kantor. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BPRN Gurun Imal Daryanto, kehadiran jaksa yang bergelap-gelap di ruangan BPRN karena tak ada aliran listrik tetap berlangsung beberapa hari dan besok Selasa juga akan dilakukan penambahan informasi dari pekerja kegiatan fisik tahun 2024 bersumber dari dana desa.

Imal Daryanto menyampaikan dalam minggu ini tak melihat keberadaan Dafri di Kantor Wali Nagari sejak sepekan jaksa ada di Nagari Gurun.

Kabarnya beliau datang sebentar dan langsung pergi tidak kembali sampai jam kantor berakhir tapi muncul postingan nya di Sosmed sedang di cafe, sedang makan obat dan hal lainnya.

BPRN berharap Dafri kooperatif saja dengan pihak kejaksaan bila perlu bantu panggil orang orang yang mangkir dimintai keterangan oleh jaksa. Apalagi Pimpro-nya beliau yang tunjuk. Agar ini cepat selesai, tidak perlu takut kalau benar dan pemeriksaan ini hal biasa saja dan lumrah. (***)

Pemkab Solok Ajukan 13 Formasi JPT Pratama ke BKN untuk Lelang Jabatan

 

INFONEWS.co.id - Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Solok, Drs. Bustamar, MM, menyebutkan bahwa Pemkab Solok telah mengajukan 13 formasi JPT Pratama (eselon II) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) untuk dilakukan seleksi terbuka (Selter). Saat ini, menurut Bustamar, Pemkab Solok dan Tim Pansel JPT Pratama sedang menunggu rekomendasi dari BKN yang diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari ke depan.

"Kita sudah mengajukan sebanyak 13 formasi JPT Pratama ke BKN. Saat ini sedang menunggu rekom BKN. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini rekom BKN keluar dan bisa diumumkan pelaksanaan seleksi terbuka," ujarnya.

Saat ditanya apa saja 13 formasi tersebut, Bustamar tidak bersedia merinci. 

"Maaf, ditunggu lah rekom BKN keluar untuk jumlah jabatan Selter yang disetujui," ujarnya singkat.

Meski Ketua Pansel JPT Pratama Pemkab Solok Drs. Bustamar, MM, tidak bersedia merinci 13 formasi tersebut, namun dari komposisi jabatan yang saat ini, sudah dapat diketahui sebanyak 11 jabatan yang sedang "lowong", karena sedang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Artinya, ada 2 formasi lagi yang diajukan ke Pansel. Dari 2 formasi itu, satu jabatan sudah pasti, yakni jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) yang saat ini dijabat oleh Romi Hendrawan, S.Sos, M.Si, yang sedang menunggu Rekomendasi Dirjen Dukcapil untuk mengisi posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil).

Sementara, satu jabatan lagi yang akan di-Selter-kan adalah antara Kepala Disduk Capil yang dijabat oleh Ricky Carnova, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan yang dijabat oleh Muhammad Djoni, S.STP, M.Si atau Kepala Inspektorat (Inspektur) yang dijabat oleh Dery Akmal, SH. 

14 Pejabat Definitif Hasil Jobfit

Sebelumnya, Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra, SH.I, melantik 14 pejabat eselon II Pemkab Solok di Aula Gedung C Setda Kabupaten Solok, Jumat pagi (26/9/2025), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 800.1.3.3/267/BKPSDM-2025 tentang pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.b di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. 

Para pejabat yang dilantik adalah Drs. Zaitul Ikhlas, AP, M.Si sebagai Asisten Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1), Jefrizal, S.Pt, MT sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2), Eva Nasri, SH, MM sebagai Asisten Administrasi Umum (Asisten 3), Drs. Irwan Efendi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Deni Prihatni, ST, MT sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Desmalia Ramadhanur sebagai Kepala Dinas Sosial, Elafki S.Pd, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Zulhendri, SKM, M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Effia Vivi Fortuna Adhadi, ST, MM sebagai Kepala Dinas PUPR, Ir. Syoufitri, MM sebagai Kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Asnur, SH, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Drs. Aliber Mulyadi Kepala Dinas PTSP Naker, Radiatul Hayat, SH, MH Kepala DKUKMPP, Dr. Maryeti Marwazi, MARS sebagai Kepala DPPKBP3A. Sementara, 1 orang pejabat lagi, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Romi Hendrawan, pelantikannya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil), ditunda karena menunggu Rekomendasi dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

11 Jabatan Diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt)

Sebanyak 12 pejabat struktural, mayoritas Sekretaris OPD, ditunjuk oleh Jon Firman Pandu - Candra. Mereka adalah Kurniati, S.Si, M.Si sebagai Plt Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Drs. Muhammad Alfajri, sebagai Plt Kepala Satpol PP & Damkar. Marcos Sophan, S.Pt, M.Si sebagai Plt Kepala BKPSDM. Nafri, ST, MT, M.Sc sebgai Plt Kepala Barenlitbang. Marizal, Sos, MM sebagai Plt Kepala BPBD. Safriwal, S.Si, M.CIO sebagai Plt Kepala Dinas Kominfo. drg. Aida Herlina sebagai Plt Kepala Pariwisata dan Kebudayaan. Rafki, SE sebagai Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jasra Arnoda, SH sebagai Plt Sekretaris DPRD (Sekwan). Sony Sondra, SE, M.Si sebagai Plt Kepala BKD. Sebelumnya, juga sudah menunjuk Imran sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian.

Komposisi Tim Pansel

Tim Pansel JPT Pratama Pemkab Solok diketuai oleh Drs. Bustamar, MM dengan Anggota Devi Kurnia, SH, MM, Medison, S.Sos, M.Si, Dr. Is Prima Nanda, dan Dr. Sudarman. Siapa saja mereka, dan apa latar belakangnya?

Ketua Pansel, Drs. Bustamar, MM

Drs. Bustamar, MM adalah pamong senior di Kabupaten Solok sejak awal menjadi ASN. Sejumlah jabatan strategis pernah dijabat Bustamar. Di antaranya, Camat, Kepala BKD, hingga Asisten 

Namun, perjalanan karier Bustamar tak lepas dari dinamika. Saat Pilkada Kabupaten Solok tahun 2010, Bustamar menjadi barisan "birokrat pejuang" Bupati Incumbent saat itu Gusmal, SE, MM yang berpasangan dengan kakak kandung Epyardi Asda, yakni Edi Erizon. Namun, saat Syamsu Rahim dan Desra Ediwan Anantanur memenangi Pilkada 2010, Bustamar dan barisan "birokrat pejuang" lainnya justru "tabang ambue" atau melarikan diri ke sejumlah daerah di Sumbar bahkan hingga ke luar provinsi.

Tapi, justru karena "eksodus" akibat Pilkada 2010 itu yang membuat karier Bustamar menjadi "moncer". Bustamar akhirnya menjadi dosen Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Baso, Agam. Bahkan, naik kelas menjadi Wakil Direktur dan mencapai puncak karier menjadi Direktur APDN Baso. 

Anggota Pansel, Medison, S.Sos, M.Si

Medison, S.Sos, M.Si menjalani karier yang cukup gemilang. Berbekal dengan latar belakang pendidikan mumpuni, yakni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan magister di Universitas Andalas (Unand) Padang, Medison sempat menjabat sebagai Camat Kamang Baru Sijunjung, Kepala DPMN Sijunjung, Kepala DPMN Kabupaten Solok, Asisten II Pemkab Solok. Hingga di masa kepemimpinan Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, Medison mencapai puncak karier kepegawaian sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok pada pertengahan tahun 2021, dan bertahan hingga kini.

Anggota Pansel, Devi Kurnia, SH, MM

Menyebut nama Devi Kurnia, yang lebih dikenal dengan panggilan "Ipung", tidak bisa dilepaskan dari sosok mantan Bupati Solok, Gubernur Sumbar dan Mendagri Dr. H. Gamawan Fauzi, SH, MM. Di Kabupaten Solok dan Pemprov Sumbar, wanginya nama "Ipung" begitu semerbak dengan sejumlah jabatan mentereng yang dijabatnya. Baik selama di Pemkab Solok, maupun di Pemprov Sumbar, hingga jabatan terakhir sebagai Asisten 1 Pemprov Sumbar. Bahkan, Ipung sempat menjabat sebagai Pejabat (Pj) Bupati Solok pada 2020.

Anggota Pansel, Dr. Is Prima Nanda

Is Prima Nanda merupakan anak kandung mantan Gubernur Sumbar, Zainal Bakar. Namun, meski tak menempuh jalur politik, Is Prima Nanda, berkibar di jalur dosen di Fakultas Teknik Universitas Andalas (Unand). Saat ini, Is Prima Nanda adalah Dekan Fakultas Teknik Unand.

Anggota Pansel, Dr. Sudarman

Sudarman merupakan dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Masuknya Dr. Sudarman ke Tim Pansel JPT Pratama Pemkab Solok, diduga untuk "menghargai" Wakil Bupati Solok H. Candra, SH.I, yang juga merupakan alumni UIN Imam Bonjol Padang. (*)

Diduga Langgar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Parik Paga Nagari Gurun Minta Jaksa Periksa BUMNag dan Rekening Mesjid yang hilang

 

Tanah Datar, INFONEWS.co.id — Kehadiran beberapa orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar yang selama empat hari terakhir melakukan pemeriksaan terkait penggunaan Dana Desa Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, mendapat apresiasi dari masyarakat dan lembaga unsur nagari setempat.

Menurut informasi yang dihimpun, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan kegiatan lain pada tahun anggaran 2024–2025.

Hengki, salah seorang pemuda yang juga bagian dari Parik Paga Nagari Gurun, meminta agar jaksa tidak hanya berhenti pada pemeriksaan proyek fisik, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada kegiatan BUMNag Saiyo Sakato.

“Ada kegiatan bernilai di atas Rp200 juta yang dilakukan dengan penunjukan langsung oleh pemerintah nagari. Ini jelas melanggar aturan pengadaan barang dan jasa,” ungkap Hengki.

Ia menjelaskan, dana yang digunakan oleh BUMNag sebagian bersumber dari hibah Kementerian Desa untuk program pupuk dan LPG, serta Dana Desa yang semestinya diperuntukkan bagi peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Namun, anggaran tersebut justru dialihkan ke kerja sama dengan salah satu perusahaan di Kecamatan Pariangan.

“Padahal pendamping desa, saudari Tina, sudah mengingatkan agar kerja sama itu dibatalkan karena melanggar aturan. Tapi tetap dilanjutkan, bahkan berulang kali,” tambahnya.

Parik Paga Nagari Gurun meminta jaksa memeriksa pengurus dan dewan pengawas BUMNag, agar tidak hanya pengurus di atas kertas yang menjadi korban, sementara aktor intelektual di balik kebijakan tetap bebas.

“Periksa juga oknum di BUMNag bersama Sungai Tarab yang merekomendasikan kerja sama lintas kecamatan itu. Jangan ada yang ditutupi,” tegas Hengki.

Selain itu, ia menyoroti kerusakan mesin fotokopi milik BUMNag yang telah menghabiskan belasan juta rupiah untuk biaya perbaikan namun hingga kini tak bisa digunakan.

“Ini harus diusut tuntas. Jangan sampai ada dusta di antara kita, apalagi sampai merugikan masyarakat nagari,” ujarnya kecewa.

Menurutnya, buruknya pengelolaan BUMNag merupakan cerminan kegagalan pemerintah nagari dalam memetakan potensi sumber daya masyarakat serta ketidakmampuan membaca peluang ekonomi lokal sesuai program prioritas nasional pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Kami tidak ingin kegagalan BUMNag ini juga terjadi pada Koperasi Merah Putih Gurun. Lakukan rekrutmen pengurus secara profesional melalui panitia seleksi, bukan penunjukan tim sukses wali nagari,” ucap Hengki.

Ia menegaskan, jika pengelolaan BUMNag dan koperasi terus salah arah, maka Dana Desa yang menjadi sumber pendanaan pembangunan akan menjadi taruhan dan berpotensi disalahgunakan.

Menutup pernyataannya, Hengki berharap aparat penegak hukum serius mengusut dugaan penyimpangan ini.

“Pak Jaksa, tolong bersihkan kampung kami dari penyalahgunaan Dana Desa. Ke depan, kami ingin ada alokasi dana untuk kegiatan pemuda, bundo kanduang, dan lembaga unsur lainnya. Pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga pembangunan SDM yang berkarakter,” pungkasnya. Ada juga infornasi rekening mesjid yang tidak dilaporkan saat serah terima dengan pengurus , tak perlu jengah untuk kebaikan bersama  (***)

Aroma Propaganda dan Dana Desa, Wali Gurun Dikepung Sorotan Publik

 

INFONEWS.CO.ID — Suasana di Nagari Gurun kembali memanas. Setelah kabar pemeriksaan penggunaan Dana Desa oleh pihak kejaksaan mencuat, kini muncul dugaan bahwa Wali Nagari Gurun, Elmas Dafri, turut memainkan isu yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat adat.

Beberapa pemuda Nagari Gurun, seperti Hengki dan Silya Ateng, menilai munculnya berita yang menimbulkan perpecahan di kalangan ninik mamak bukan sekadar kebetulan. Mereka menduga ada kepentingan politik yang dimainkan dari balik layar.

“Sudah sering Wali bikin isu yang memecah masyarakat. Kali ini kami yakin juga ada arahannya,” ungkap Hengki dengan nada kecewa.

Selain itu, proses pencalonan Elmas Dafri yang sempat diwarnai tanda tanya kini kembali disorot. Dari surat dukungan ninik mamak yang tidak jelas asalnya, hingga ranji keturunan yang masih dipertanyakan. Bahkan, latar pendidikan Dafri ikut menuai perbincangan setelah beredar dokumen yang menunjukkan ijazah Paket C dari Tanjung Alam—bertolak belakang dengan klaim sebagai alumni SMA Negeri 2 Batusangkar.

Yang tak kalah menarik, baliho kampanye Elmas Dafri bertebaran di berbagai titik Nagari Gurun, menampilkan sederet program unggulan seperti pembangunan kantor wali nagari baru dan pengadaan ambulans nagari. Namun bagi sebagian warga, janji itu hanya tinggal tulisan di spanduk, tanpa wujud nyata di lapangan.

“Dulu bilang kantor baru dan ambulans nagari segera diwujudkan, tapi sampai kini entah di mana hasilnya,” ujar salah satu warga dengan nada getir.

Ketegangan di tengah masyarakat adat pun semakin terasa. Banyak pihak menilai gaya komunikasi Wali Nagari Gurun yang suka memainkan isu justru menjadi sumber kegaduhan baru. Sementara di saat bersamaan, aparat hukum tengah menelusuri penggunaan anggaran desa yang dinilai janggal.

Kini, sorotan publik terhadap kepemimpinan Elmas Dafri makin tajam. Dari masalah moral politik hingga transparansi penggunaan dana, semua mata tertuju ke arah Nagari Gurun.

Malam-malam di Nagari Gurun kini tak lagi tenang. Isu demi isu terus bergulir, dan bayang-bayang pemeriksaan jaksa membuat banyak pihak tak bisa tidur nyenyak—terutama sang Wali Nagari sendiri. (Red)

Anggota DPR RI Asal Sumbar dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, NGOPI di Kota Solok

SOLOK - Anggota DPR RI Komisi VIII Dapil I Sumatera Barat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Dr. H. Lisda Hendrajoni, SE, MM.Tr, menggelar NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam), dengan Tema "Mengembangkan Kearifan Lokal untuk Indonesia Emas 2045" di Solok Premier Hotel, Selasa (14/10/2025). NGOPI dalam Seminar Nasional nasional ini, dihadiri oleh Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, yang juga Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sumbar.

Usai mengikuti seminar, Walikota Ramadhani bersama Lisda Hendrajoni dan Bunda Literasi Kota Solok Ny. Dona Ramadhani melanjutkan agenda dengan mengunjungi Festival Literasi Kota Solok, di Gedung Perpustakaan Kota Solok. Mereka meninjau bazar buku dan bazar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan festival tersebut.

Dr. Lisda Hendrajoni menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal restorasi pendidikan Islam di Sumbar. Yakni dengan melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kemajuan pendidikan Islam di Sumbar. Menurutnya, Pendidikan Islam merupakan kunci untuk meraih Indonesia Emas, khususnya di Sumatera Barat. 

"Pendidikan Islam adalah kunci untuk meraih Indonesia emas. Indonesia yang berkarakter dan sejahtera. Untuk itulah saya hadir mewakili kita semua di legislatif," ujarnya. 

Ketua Garnita NasDem Sumbar itu juga mengatakan pendidikan di Indonesia yang telah berubah dari waktu ke waktu, begitu juga dengan pola asuh yang mempengaruhi pola pendidikan anak-anak usia dini. Mantan Pramugari Garuda Indonesia dan Pramugari pesawat Kepresidenan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, juga mengingatkan bahwa pendekatan keagamaan, senyum dan kontak mata antara guru dan siswa sangat menentukan pendidikan yang berkarakter.

"Selain pendidikan agama, senyum menjadi salah satu pola dasar pendidikan untuk anak anak kita. Begitu juga eye contact (kontak mata) supaya komunikasi kita tersampaikan dengan baik dan di terima oleh anak anak sehingga memancing minat dan bakat anak," ucap Lisda. (NI_01)

PDAM Kabupaten Solok Seharusnya Menerapkan Social Oriented, bukan Business Oriented

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok, seharusnya menerapkan social oriented (berorientasi sosial), bukan business oriented (berorientasi bisnis). Hal itu disampaikan ketua fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Solok, Ismael Koto, SH.

Maka itu Ismael Koto meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi prinsip kerja PDAM Kabupaten Solok, karena Air adalah kebutuhan semua makhluk hidup, tidak hanya manusia. Tidak punya rumah, masih bisa hidup, tapi tidak punya air tak bisa hidup," ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut.

Ismael Koto juga mengatakan, dalam manajemen pengelolaan PDAM, tidak ada salahnya pemerintah melakukan hal serupa, seperti perlakuan pada pembiayaan BPJS Kesehatan. Intinya Ismael Koto meminta agar pemerintah daerah memperlakukan kebutuhan masyarakat akan air bersih sama dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

"Selama ini, pemerintah (Pemkab Solok) membiayai BPJS Kesehatan untuk warga. Tentu prinsip kerja yang sama bisa dilakukan terhadap manajemen pengelolaan PDAM Kabupaten Solok. Intinya, manajemen PDAM agar menerapkan social oriented (berorientasi sosial), bukan business oriented (berorientasi bisnis). Intinya kita meminta agar pemerintah daerah memperlakukan kebutuhan masyarakat akan air bersih sama dengan kebutuhan pelayanan kesehatan," ucapnya.

Jika hal ini terwujud, Ismael Koto menyatakan hal ini merupakan sejarah bagi pemerintahan di Sumbar, bahkan di Indonesia. Menurutnya, terobosan ini bukan hal yang mustahil dilakukan. Bahkan, selama ini sejumlah PDAM di berbagai daerah telah menerapkan perlakuan tarif sosial ke sejumlah fasilitas sosial dan keagamaan.

"Seperti halnya BPJS Kesehatan, dimana pemerintah memberikan alokasi khusus ke masyarakat kurang mampu, prinsip ini bisa juga diaplikasikan dalam manajemen PDAM. Bahkan, Pemkab Solok bisa memberikan perlakuan yang sama ke seluruh masyarakat," paparnya. (Niko Irawan)

Medison: Saya Pejabat Karier, Bukan Politisi

SOLOK, INFONEWS.CO.ID saya ditunjuk sebagai Sekda Kabupaten Solok, bukan karena kedekatan politik. Saya pejabat karier, bukan politisi. Kalau saya tidak dibutuhkan, saya tidak akan memaksakan diri. Tapi saya diminta langsung oleh Bupati Jon Firman Pandu untuk tetap membantu roda pemerintahan. Di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat menantang, posisi Sekda bukan untuk bermain politik, tapi untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan,hal itu disampaikan Medison pasca dirinya dituding terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada Kabupaten Solok dan Pilkada Sumbar tahun 2024 lalu.

Pamong senior asal Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya tersebut, disebut mendukung Paslon Capt. Epyardi Asda, M.Mar - Ekos Albar di Pilgub Sumbar dan Emiko, SP - Irwan Afriadi di Pilkada Kabupaten Solok 2024. Selain itu, Medison juga disebut-sebut sebagai "otak" dalam pergeseran jabatan di Pemkab Solok sejak JFP-Candra dilantik pada 20 Februari 2025. Medison dianggap ingin jabatannya sebagai Sekda, tetap berlanjut. Sehingga, dituding bermuka tembok.

Medison juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ikut terseret ke dunia politik pemerintahan. Sehingga, tudingan-tudingan negatif terhadap dirinya, dianggap sebagai pemacu semangat untuk berbuat lebih baik lagi ke tanah kelahiran dan kampung halamannya, Kabupaten Solok. 

"Netralitas ASN itu harga mati. Saya sadar betul posisi saya sebagai pejabat karier, bukan politisi. Justru saya selama ini berupaya menjaga birokrasi agar tetap steril dari politik praktis. Perlu diingat, bahwa seluruh pejabat di pemerintahan adalah pejabat karier, bukan pejabat politik," katanya.

Medison juga menyayangkan tudingan bahwa dirinya mengatur penempatan pejabat berdasarkan kedekatan, seperti isu pelantikan istri Bupati sebagai Kabag Prokomp. Ia menegaskan bahwa semua penempatan dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.

"Saya bekerja sesuai sistem. Saya bukan ‘pengatur jabatan’ seperti yang dituduhkan. Semua mutasi dan promosi selalu melalui mekanisme resmi. Soal Ibu Ketua TP-PKK yang juga menjabat Kabag Prokomp, itu adalah hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak dan tetap sesuai aturan," katanya.

Terkait sorotan publik dan munculnya isu-isu lama yang menyeret namanya sejak di Kabupaten Sijunjung, Medison menyatakan bahwa ia sudah kenyang dengan dinamika birokrasi dan tetap memilih fokus bekerja daripada meladeni rumor.

"Saya tidak mau habiskan waktu meladeni opini yang dibuat untuk menjatuhkan. Fokus saya bekerja dan membantu Bupati dan Wakil Bupati agar bisa membawa Solok lebih baik,” tegasnya lagi.

Medison juga menegaskan bahwa tantangan keuangan yang dihadapi Pemkab Solok saat ini sangat berat. Dengan pemotongan anggaran hingga 50 persen, banyak program harus direstrukturisasi. Ditambah lagi dengan kondisi internal pemerintahan yang masih belum sepenuhnya solid.

"Kita sedang hadapi efisiensi anggaran yang luar biasa besar. Bukan hanya Solok, hampir semua daerah di Indonesia merasakannya. Tapi tantangan itu makin berat karena saya melihat ada kurangnya kekompakan di tubuh pemerintahan kita. Di sinilah peran Sekda menjadi penting sebagai penghubung antara visi dan misi Bupati-Wakil Bupati dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Sudah cukup polemik. Saatnya kita bekerja. Rakyat menunggu hasil, bukan drama. Jangan biarkan dinamika politik merusak semangat pelayanan publik. Sekda itu bukan tokoh politik, saya ada untuk memfasilitasi sistem pemerintahan, bukan menjadi bagian dari kontestasi," jelasnya.

 Medison, S.Sos, M.Si  Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) angkatan III ini, adalah pejabat karier, bukan politisi. Medison yang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok sejak masa Capt. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH (2021-2025),

Iskan Nofis: Medison Sangat Layak dan Pantas Dipertahankan

Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Iskan Nofis, ikut buka suara terkait tudingan terhadap Sekda Kabupaten Solok, Medison. Iskan Nofis menegaskan bahwa selama ini, terutama setelah Jon Firman Pandu - Candra terpilih, perjalanan pemerintahan berjalan dinamis. Iskan Nofis mengakui, bahwa memang ada beberapa pihak yang tak terfasilitasi. Tapi secara umum pemerintahan berjalan sangat baik. 

"Jabatan Sekda adalah jabatan karier di pemerintahan, bukan jabatan politik. Selama ini, pemerintahan berjalan sangat dinamis. Sebagai 'anak buah' Jon Firman Pandu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok, saya menilai Sekda Medison sangat pantas dan layak dipertahankan," tegasnya.

Iskan Nofis juga mengharapkan semua pihak di Kabupaten Solok agar berfikir jernih dan menghilangkan tendensi negatif. Menurutnya, sosok Sekda serta pejabat di Pemkab Solok, adalah orang-orang yang mampu menjalankan, menjaga, dan mampu menutupi kekurangan pimpinan dalam pemerintahan. Sehingga dibutuhkan sosok-sosok profesional di bidangnya masing-masing.

"Selama enam tahun saya di DPRD Kabupaten Solok, saya melihat peran Sekda beserta jajarannya sangat besar dalam menjaga roda perjalanan pemerintahan. Secara politik, saya akan senantiasa menjaga JFP. Sehingga dalam menjalankan pemerintahannya, bisa nyaman," ungkapnya. 

Syamsu Rahim: JFP Mau jadi Bupati Biasa atau Luar Biasa?

Mantan Bupati Solok periode 2010-2015, Drs. Syamsu Rahim menilai polemik yang diarahkan kepada Sekda Kabupaten Solok, Medison, segalanya terpulang ke Bupati dan Wakil Bupati Solok, JFP-Candra. Menurut mantan Ketua DPRD Kota Sawahlunto dua periode, Walikota Solok (2005-2010) dan Bupati Solok (2010-2015) tersebut, pengisian jabatan di OPD adalah hak kepala daerah, namun tetap dengan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan tertentu. 

"Seluruh jajaran pemerintahan, baik dari tingkat staf, kasi, kasubag, Kabid, Kabag, Kadis, termasuk Sekda, adalah orang-orang yang akan bekerja untuk kepala daerah. Karena itu, kepala daerah akan memilih orang yang mampu membuatnya nyaman dan mampu menjalankan visi-misinya," ujarnya.

Syamsu Rahim juga mengatakan dirinya sudah berulang kali mengingatkan Jon Firman Pandu, apakah akan menjadi bupati biasa atau ingin "naik kelas" menjadi bupati luar biasa. Jika JFP-Candra mengangkat orang-orangnya menduduki jabatan pemerintahan, itu adalah hal yang biasa saja. Namun, jika JFP-Candra mampu merangkul orang-orang yang punya kapabilitas, namun disinyalir menjadi lawan politiknya di Pilkada 2024 lalu, JFP-Candra akan menjadi kepala daerah yang luar biasa.

"Jika ada pejabat yang disinyalir menjadi lawan politik, diangkat menjadi pejabat, makan loyalitasnya akan sangat luar biasa untuk pemerintahan. Mereka akan mati-matian bekerja," ungkapnya. (Niko Irawan)

SIPD Kabupaten Solok Terkunci, Gaji ASN Belum Dibayar, Ini Penjelasan Sekda Medison

Solok, Infonews.co.id - Akibat Pimpinan DPRD bersama Anggota DPRD Kabupaten Solok belum juga menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran terkait pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Maka berdampak pada Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Bulai Mei 2025 belum bisa dibayarkan. Padahal, seluruh OPD di Pemkab Solok (terkecuali Setwan) sudah melakukan entri data dengan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sekda Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, mengakui bahwa SIPD Kabupaten Solok memang terkunci, alias terblokir. Penyebabnya karena tidak memenuhi perintah dalam Inpres No.1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Namun, karena dituding menjadi penyebab masalah ini, Medison akhirnya buka suara. Menurutnya, dari 26 OPD Pemkab Solok dan 14 Kantor Kecamatan, penyebab terblokirnya SIPD Pemkab Solok adalah karena proses revisi efisiensi anggaran sesuai Inpres No.1 tahun 2025 belum dientri. 

"Gaji ASN Pemkab Solok belum bisa dbayarkan karena SIPD masih terkunci. Hal ini karena proses Revisi Efisiensi sesuai Inpres 1/2025 belum selesai. Dari 26 OPD dan 14 kantor kecamatan, seluruh OPD lainnya sudah dirasionalisasi 50 persen, kecuali Sekretariat DPRD (Setwan). Khususnya belanja Perjadin (Perjalanan Dinas) DPRD. Laporan dari Sekwan, Pimpinan DPRD masih belum bersedia SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)-nya dirasionalkan 50 persen, sehingga belum dientri. Terhadap tudingan kepada saya, biar masyarakat Kabupaten Solok yang menilai," tegas Medison. 

Hal senada juga diakui Sekwan Zaitul Ikhlas. Menurutnya, gaji ASN belum bisa dibayarkan karena SIPD masih terkunci, karena Proses Revisi Efisiensi sesuai Inpres 1/2025 belum selesai. 

"Sesuai permintaan Pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD belum mengentri belanja revisi sesuai Inpres No.1 tahun 2025, khususnya belanja Perjalanan Dinas Anggota DPRD. Terkait hal ini, Pimpinan DPRD akan bertemu Bupati terkait efisiensi Perjadin untuk mendukung Tupoksi DPRD," ungkapnya. (Niko Irawan)

Dinas Kominfo Kangkangi Surat Edaran Sekda Kabupaten Solok

Arosuka Solok.....Kebijakan Kominfo Kabupaten Solok Terkait Kerja Sama Media Tuai Polemik, Diskominfo Kabupaten Solok Kangkangi Surat Edaran Sekda Kab Solok. Dimana sarat kerja sama yang mewajibkan media terverifikasi oleh Dewan Pers, baik secara administrasi maupun faktual, dinilai menjadi dilema bagi perusahaan media yang belum mendapatkan verifikasi tersebut.

Alhasil semua media yg belum memenuhi syarat diatas mengakibatkan tidak akan ada administrasi uang jasa apapun jua bagi awak media di Kominfo Kabupaten Solok.

Sementara merajut pada surat edaran Sekdakab Solok yang bernomor 400.14.5.6/13/DISKOMINFO-2025, tertanggal 22 Januari 2025 terkait Kerjasama Media di Pemkab Solok.  dinyatakan dengan jelas untuk kerjasama media di Kominfo Kab Solok hanya meminta syarat.

1. Surat Permohonan Kerja sama

2. Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan badan hukum (AHU)

3. Nomor Induk Bersama NIP

4. Nomor NPWP Perusahaan

5. Rekening Bank Nagari Aktif

6. Terdaftar di Dewan Pers

7. Surat Tugas Wartawan Dengan Melampirkan. Sertifikat Wartawan (Kalau Ada).

Nah disini terlihat sangat aneh dengan kebijakan Diskominfo Kabupaten Solok terkait kebijakan kerja sama media. Diwajibkan Terperipikasi Faktual. Sedangkan Surat edaran sekda hanya meminta media TERDAFTAR DI DEWAN PERS. 

Merajut hal itu rata-rata media di Kab Solok sudah terdaftar di Dewan Pers. Tentunya hal itu menjadikan tanda tanya besar bagi kami dikalangan awak media daerah ini. Kami dari awak media menilai Diskominfo Kangkangi Surat Edaran Sekda Kabupaten Solok.

Jadinya kami Awak media yang bertugas di Kabupaten Solok Minta ketegasan Bapak Bupati Solok terhadap prahara di atas, agar mencarikan solusi yang tepat.

 Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, dalam menjalin kerja sama dengan media menuai polemik dan kontroversi di kalangan wartawan setempat’ Polemik ini bakal menjadi benang kusut antara media dengan Bupati Solok.

Bupati Solok Agar Berikan solusi

Pada hal dari hasil pertemuan beberapa perwakilan media dengan Bupati Solok yang juga dihadiri Kadis Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra, Senin (10/03/2025) di Ruang Bupati, Jon Firman Pandu menegaskan. Kominfo agar mampu mengakomodir semua awak media di Kabupaten Solok, dan jangan mempersulit segala sesuatunya asal tidak keluar dari koridor regulasi yang ada.

Anehnya berslang empat hari dari hasil pertemuan itu, kepada perwakilan awak media Kadis Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra, didampingi Sekretaris Safriwal, dan Kabit pkp Deby. Kadis Kominfo menegaskan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok tetap mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, prihal dalam menjalin kerja sama dengan media di Pemkab Solok. Termasuk bagi media yang terdaftar di Pemkab Solok.

“Begitu juga terhadap pembayaran segala sesuatunya di Kominfo, kami tetap bakal mengacu kepada syarat kerja sama yang mewajibkan media terverifikasi oleh Dewan Pers, baik secara administrasi maupun faktual. Diluar kontek diatas mohon maaf kami tidak bisa melayani terkait pembayaran administrasi segala jasa awak media yang ada,”ujarnya. (Niko Irawan)

Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Solok Terkait Kerja Sama Media Tuai Kontroversi

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID – Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-3406 tahun 2024, dalam menjalin kerja sama dengan media menuai polemik dan kontroversi di kalangan wartawan setempat.

Syarat kerja sama yang mewajibkan media terverifikasi oleh Dewan Pers, baik secara administrasi maupun faktual, dinilai menjadi dilema bagi perusahaan media yang belum mendapatkan verifikasi tersebut.

Ketua Forum Komunitas Wartawan Solok (F-KUWAS), Drs. Raunis, Sabtu (15/03/2025), mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang diambil Kominfo Kabupaten Solok. Menurutnya, kebijakan ini tidak berpihak kepada wartawan lokal yang selama ini berkontribusi dalam pemberitaan di wilayah Kabupaten Solok.

"Kita bukan tidak taat aturan, tapi tiba-tiba Kominfo Kabupaten Solok membuat kebijakan baru melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan tahun 2025. Padahal, sebelumnya tidak pernah ada aturan seperti ini," ujar Raunis.

Pria yang akrab disapa Roni Natase ini juga menegaskan bahwa selama bertahun-tahun bekerja sebagai wartawan, pembayaran jasa pemberitaan terkait kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak pernah menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Lebih lanjut, Raunis menyoroti bahwa Dewan Pers sendiri tidak pernah melarang Pemda untuk bekerja sama dengan media yang belum terverifikasi. 

"Sangat jelas bahwa Dewan Pers tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan kerja sama antara Pemda dan perusahaan media," tegasnya.

Kebijakan baru ini memunculkan keresahan di kalangan wartawan lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari profesi jurnalistik. Mereka berharap ada solusi yang lebih berpihak kepada semua pihak tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

Sebelumnya, menanggapi keresahan para wartawan di Kabupaten Solok tersebut, dimana Komisi III DPRD Kabupaten Solok melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan Dinas Kominfo Kabupaten Solok di Gedung DPRD Kabupaten Solok, Rabu (12/03/2025). 

Hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Solok Ismael Koto, SH bersama sejumlah Anggota Komisi III lainnya seperti Hafni Hafiz, Dasrianto, Nopi Amanda dan Nazar Bakri. Sementara, dari Dinas Kominfo Kabupaten Solok, hadir Kadis Kominfo Teta Midra, Kabid PKP Ad Pahda Debby Lareta, Kabid Aptika dan persandia Fitria Fenti, serta Kabid PIPS dan GCIO Baitul Azuwar.

Dalam paparannya, Kadis Kominfo Teta Midra, mengungkapkan bahwa pihaknya memaparkan terkait kegiatan di Dinas Kominfo Kabupaten Solok, termasuk persoalan terkait pendataan media-media di Dewan Pers. Menurut Teta, Dinas Kominfo Kabupaten Solok mendorong agar seluruh media yang meliput kegiatan di Kabupaten Solok bisa memenuhi seluruh persyaratan terkait kegiatan jurnalistik.

"Kita akan mendorong seluruh media-media di Kabupaten Solok untuk bisa memenuhi aturan verifikasi dari Dewan Pers. Langkah pertama, kita akan mendorong agar seluruh media yang belum terverifikasi untuk mendaftar ke Dewan Pers," sebutnya. 

Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai Demokrat, Ismael Koto, meminta Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Solok, Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SHI, melalui Dinas Kominfo Kabupaten Solok untuk mengambil kebijakan strategis terkait adanya "Riak" antara insan pers dengan Dinas Kominfo Kabupaten Solok. 

Menurutnya, dengan "Tagline" Solok yang Sejuk, Damai dan Sejahtera, JFP-Candra dituntut untuk bisa merangkul dan mengayomi seluruh pihak, termasuk insan pers yang bermitra dengan pemerintahan.

"Saya banyak mendapatkan informasi dan melakukan diskusi dengan sejumlah wartawan di Kabupaten Solok, terkait belum adanya kesepakatan terkait kemitraan antara insan pers dengan dengan Pemkab Solok, khususnya di Dinas Kominfo," ungkap Ismael Koto. 

Dilanjutkannya, terutama terkait dengan adanya syarat verifikasi Dewan Pers terhadap media-media yang bisa bekerja sama dengan Pemkab Solok oleh Dinas Kominfo. Sehingga, banyak insan pers yang medianya belum terverifikasi Dewan Pers, tidak bisa bermitra dengan Pemkab Solok. 

"Sementara, di sisi lain, para insan pers yang memiliki media yang berbadan hukum, telah melakukan aktivitas jurnalistik sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Sehingga, diperlukan kebijakan dan solusi strategis," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut.

Di hadapan pekjabat dan personel Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Ismael Koto menegaskan pihaknya memberikan dukungan sekaligus apresiasi terhadap kinerja dan dedikasi insan pers di Kabupaten Solok. Menurutnya, peran pers tidak hanya terbatas pada penyebarluasan agenda pemerintah, tetapi juga memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik. 

"Oleh karena itu, keberadaan pers dan media massa tidak bisa diabaikan dalam upaya mencapai pembangunan nasional. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki peran besar dalam mendorong partisipasi masyarakat serta menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif," paparnya.

Selama menjadi ASN dan terjun di dunia politik serta menjadi pengusaha, Ismael Koto yang dikenal dekat dengan insan pers ini tidak pernah mengabaikan peranan media.

"Jujur saja, semua kesuksesan yang berhasil diraih pemerintahan tidak terlepas dari peranan teman-teman media. Dan, itu pulalah sebabnya, selama pemerintahan di Kabupaten Solok, melalui Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran sangat memadai untuk mendukung peranan pers dan media massa," ucapnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa pers harus mampu menciptakan masyarakat yang sehat dalam mencerna informasi. Untuk itu, ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi agar masyarakat mendapatkan konten berita yang berkualitas. Dengan begitu, pers dapat semakin kuat sebagai pilar keempat demokrasi dalam mengisi pembangunan nasional.

"Intinya, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional 2025-2029 dapat menjadi pegangan bagi wartawan untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Jika ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak mendukung penguatan pers dan media massa, berarti mereka telah menghambat suksesnya RPJM Nasional yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya. (Niko Irawan)

Satpol PP dan Dishub Kota Solok Laksanakan Giat Gabungan

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok bersama dengan Polres Solok Kota, dan Dinas Perhubungan melakukan giat gabungan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarkat di Bulan Suci Ramadhan 1446 H.

Giat gabungan ini dipimpin langsung oleh Walikota Solok Ramadani Kirana, didampingi Kasat Pol PP Zulkarnaini beserta jajaran, Kapolres Solok Kota Abdur Syukur Felani beserta jajaran, dan Kepala Dinas Perhubungan, Ikhlas beserta jajaran, Sabtu (8/3).

Seluruh Personil yang bertugas menyisir sejumlah lokasi yang rawan terjadinya gangguan Trantibum seperti jalan lingkar utara, Terminal Bareh Solok, Simpang  Rumbio, Jalan By Pass - KTK, Sinapa Piliang dan Tanah Garam.

Dari hasil razia gabungan personil membubarkan puluhan pengunjung yang sedang minum tuak di Terminal Bareh Solok, Gurun Bagan dan Tanah Garam. Petugas mengamankan barang bukti berupa tuak dan memberikan teguran tertulis kepada para pemilik kedai tuak ini agar tidak lagi berjualan minuman tradisional karena melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Trantibum.

Sedangkan untuk anak remaja yang ditemukan masih berkumpul di By Pass KTK dan Jalan Lingkar Utara juga dibubarkan setelah diberikan arahan untuk tidak berkumpul-kumpul sampai larut malam karena tidak hanya melanggar jam malam pelajar, tetapi juga berpotensi tawuran.

Kasat Pol PP Zulkarnaini sangat mengapresiasi giat gabungan ini sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan trantibum khususnya di bulan ramadhan, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan khusyu tanpa adanya gangguan, dan diharapkan ke depannya akan ada lagi giat gabungan seperti ini.

Zulkarnaini menambahkan Satpol PP yang salah satu tupoksinya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, setiap hari telah rutin melakukan patroli wilayah ke area-area yang rawan terjadinya gangguan trantibum.

"Patroli lebih intensif pada bulan ramadhan karena selama bulan ramadhan masyarakat yang keluar malam relatif banyak dibandingkan hari biasa, akan tetapi tentu kami tidak bisa bekerja secara optimal tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum," sebut Kasatpol PP. (Niko Irawan)

Masjid Al Ikhlas Menjadi Lokasi Terakhir Tim VIII Safari Ramadhan Pemko Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Masjid Al Ikhlas yang berada di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok menjadi lokasi hari terakhir Tim VIII Safari Ramadhan Pemko Solok Kamis malam (06/03).

Ketua Tim VIII selaku Sekretaris Daerah Solok H.Syaiful A.menyampaikan terkait kebijakan pembebasan air untuk rumah ibadah/ mushola ini merupakan program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Dr.H.Ramadhani Kirana Putra ,SE,MM - H.Suryadi Nurdal ,SH. Periode 2025-2030.

Pada kesempatan ini seperti hari sebelumnya Tim VIII Safari Ramadhan juga memberikan bantuan untuk Masjid Al-Ikhlas Koto Panjang dari Pemko Solok senilai Rp 4 juta, Kemudian 4 Buah Al-qur’an dari BNI Cabang Solok

Adapun terhitung Maret 2025, PDAM gratiskan untuk Masjid dan Mushollah sebelumnya masuk dalam 20 janji Dhani - Suryadi saat berkampanye maju dalam pertarungan pilkada 2024.

Sementara itu dikutip dari akun resmi Fb PDAM, Perumda Pincuran Gadang adapun Masjid yang masuk kategori mendapat pembebasan pembayaran rekening antara lain :

Masjid dan Musholla tersebut berada di permukiman penduduk, kemudian Pemakaian airnya 100% untuk beribadah, keperluan berwudhu’, MCK saat sebelum dan sesudah menjalankan ibadah, aktifitas Garin Masjid dan Musholla,  Dikecualikan, tidak ditanggung untuk Masjid dan Musholla yang berada di Kantor Swasta, Instansi Pemerintah, Sekolah, RS Swasta, RSU, Yayasan, Objek Wisata, dan tempat pelayanan umum lainnya.

Selanjutnya diingatkan bagi Masjid dan Musholla yang digratiskan untuk tidak menyambungkan instalasi kepada warga sekitar, air tidak dipakai untuk mencuci kendaraan warga sekitar, tidak dipergunakan untuk keperluan rumah tangga warga sekitar dan tidak diperjualbelikan air kepada masyarakat (WC Umum dan lain sebagainya). Secara periodik, petugas akan mengecek lokasi, apabila ditemukan seperti point  diatas, maka akan dievaluasi kembali.

Selain itu pembangunan masjid-masjid tersebut merupakan beberapa program strategis yang telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat kota Solok," tambah Sekda.

Diantaranya peresmian Stadion Marah Adin di Kelurahan Laing Kota Solok dan peresmian stadion ini menjadi suatu simbol kebanggaan dan kemajuan, Stadion ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Porprov akan datang," ujarnya.

Kedua, Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serambi Madinah Kota Solok, oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada bulan Februari yang lalu. Semoga keberadaaan RSUD ini dapat memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kota Solok. (Niko Irawan)

Gubernur Sumbar Serahkan SK Pelantikan Ramadhani-Suryadi

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansha­rullah, serahkan Surat Keputusan (SK) pelantikan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2025-2030 dari Kemendagri untuk Walikota Solok Ramadani Kirana Putra dan Wakil Walikota Suryadi Nurdal di auditorium kantor Gubernur, Kamis (6/3).

Penyerahan SK oleh Gubernur Sumatera Barat yang turut didampingi Wagub Vasco Ruseimy ini menandai bahwa Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal resmi menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok usai dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, 20 Februari lalu di Istana Negara, Jakarta.

Gubernur berharap agar Kepala Daerah yang telah dilantik dan menerima SK dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dimana setiap program yang dijalankan wali kota dan bupati betul-betul memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. "Kita ingin pemerintah selalu hadir bagi masyarakat. Baik dalam kemajuan daerah dan upaya mensejahterakan masyarakat," kata Gubernur.

Bersamaan dengan kegiatan ini, juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Solok masa Bakti 2025-2030, kepada Ny. Dona Ramadhani yang merupakan istri dari Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra. Pelantikan tersebut langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumbar Harneli Mahyeldi.

Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan Ketua TP-PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda se-Sumatera Barat, yang didahului oleh pelantikan Ketua TP-PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. (Niko Irawan)

Pembelajaran Ramadhan di Kota Solok Dikemas dalam Bentuk Pesantren Ramadhan

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kegiatan pembelajaran di bulan ramadhan di Kota Solok yang dikemas dalam bentuk Pesantren Ramadhan, resmi dibuka pada Kamis, (6/3/2025), di SMP Negeri 6 Kota Solok.

Kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Tiga Menteri (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) tentang pembelajaran di bulan Ramadhan 1446 H / 2025 Masehi.

Pesantren Ramadhan ini diperuntukkan bagi siswa kelas IV dan V SD serta IX dan X SMP, yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga selesai pelaksanaan Sholat Zuhur. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing.

Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keislaman siswa melalui berbagai materi, seperti penuntasan baca Al-Qur’an, tadarus, tahsin, serta peningkatan kemampuan ibadah seperti bersuci, berwudhu, salat, zikir, dan doa setelah sholat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membina pendidikan karakter serta memperkuat iman dan takwa peserta didik.

Dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Solok, Nova Elfino, dalam sambutannya, Nova Elfino menyampaikan Pesantren Ramadhan merupakan wadah bagi siswa untuk memperdalam ilmu agama dan membentuk karakter yang lebih baik.

"Diharapkan melalui kegiatan ini para siswa dapat meningkatkan ibadahnya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Irsyad, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Desriyondra, Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Firdaus N, Kasi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Dikdas, Junaldi, Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas, Yuniarti, serta para pengawas sekolah SD dan SMP di Kota Solok.

Acara ini juga dihadiri langsung oleh siswa SMP Negeri 6 Kota Solok serta perwakilan siswa dari SD terdekat. Sekolah lainnya mengikuti kegiatan pembukaan ini melalui aplikasi Zoom.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Irsyad, juga menyampaikan harapannya terhadap kegiatan ini.

“Kami berharap kegiatan Pesantren Ramadhan ini dapat menjadi ajang bagi siswa untuk meningkatkan ilmu agama, memperkuat karakter, serta membangun kebiasaan ibadah yang lebih baik. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama akan menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki keimanan yang kuat,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh ilmu agama secara teori, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk generasi yang religius, berkarakter, dan berakhlak mulia. (Niko Irawan)

Ny.Dona Ramadhani Kirana Putra Dilantik Sebagai Ketua TP-PKK Kota Solok 2025-2030

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sumatera Barat, Ny.Harneli Mahyeldi, resmi melantik Ny.Dona Ramadhani Kirana Putra sebagai Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Solok masa Bakti 2025-2030, di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis, (6/3/2025) .

Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan Ketua TP-PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda se-Sumatera Barat, yang didahului oleh pelantikan Ketua TP-PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Ny. Harneli Mahyeldi, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran PKK dalam masyarakat dan pembangunan daerah.

"PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki jaringan hingga ke tingkat akar rumput, sehingga mampu menyentuh langsung kebutuhan keluarga dan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Harneli mendorong PKK untuk terus berinovasi dan menyesuaikan program-programnya terutama dalam menjalankan 10 program pokok PKK dengan kebutuhan spesifik di setiap kabupaten/kota.

PKK diharapkan mampu merancang program yang relevan dan adaptif terhadap tantangan yang ada, baik dari segi geografis, potensi sumber daya, maupun kebutuhan masyarakat.

"Pelantikan ini bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk bekerja sama, berkolaborasi lintas kabupaten/kota demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam pidato singkatnya mengatakan, PKK memiliki peran luar biasa bagi kehidupan kita, membantu dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, ketahanan pangan keluarga, pemberantasan kemiskinan dan stunting. PKK juga berperan dalam meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga, dengan memanfaatkan lahan pekarangan Aku Hatinya PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman).

Acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasco Reseimy, Forkopimda Provinsi Sumbar, para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Sumatera Barat beserta OPD terkait. (Niko Irawan)

Walikota Solok Ramadhani Pimpin Tim I Safari Ramadhan Pemko Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra, pimpin Tim I Safari Ramadhan Kota Solok 2025/1446 H, kunjungi Masjid Iqrar Galanggang Tangah Kelurahan IX Korong, Kamis, (6/3/2025).

Hadir rombongan Tim I, Kepala Bappeda, Desmon, Kepala Disdukcapil, Ratnawati, Kepala Kantor Kemenag Kota Solok, H. Mustafa, Direktur PDAM, Rabbiluski, Kabag Kesra, Feri Hendria, Ketua BAZNAS, H. Zaini, Kepala Cabang Bank Nagari, Ibnu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Maulana Anshari Siregar, Kasubag Protokol, M. Ihsan,  serta tim peliput, turut hadir Lurah IX Korong, Lega Junaidi Judan.

Wako Ramadhani menyampaikan Tim Safari Ramadhan merupakan agenda rutin Pemerintah Kota Solok untuk bersilaturahim dengan jamaah dan masyarakat Kota Solok. Dihadapan para jamaah Masjid Iqrar, Ramadhani mengutarakan keinginannya untuk membangun gedung baru untuk kantor Lurah IX Korong.

“Khusus IX Korong, kita punya keinginan untuk membangun kantor lurah yang baru,” ujarnya

Namun saat ini Pemko sedang mencari lokasi tanah yang dapat dibebaskan untuk pembangunan kantor lurah ini. Walaupun belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, Wako bertekad mewujudkan pembangunan kantor lurah IX Korong dimasa kepemimpinannya.

Selain itu, Wako akrab disapa Dhani ini juga menyampaikan saat ini sedang mengurus dana APBN untuk kelanjutan pembangunan Laydam Batang Lembang. Pada kesempatan ini Dhani mengajak masyarakat mendukung rencana pembangunan tersebut.

“Kalau masyarakat sepanjang aliran Batang Lembang di Kelurahan IX Korong sepakat/bersedia, kita Laydam Batang Lembang tersebut,” ujarnya.

Ramadhani berharap masyarakat mendukung rencana pembangunan, karena pembangunan laydam justru akan menyelamatkan tanah masyarakat dari abrasi sungai yang makin lama mengakibatkan tanah masyarakat dipinggir sungai makin berkurang, selain tentunya mengurangi resiko banjir. 

Nanti juga akan dibuatkan jalan inspeksi seperti laydam yang telah dibangun di dekat lapangan merdeka dan banda panduang. Lebih lanjut Dhani menjelaskan, jika tokoh masyarakat, pemilik ulayat, berkenan dan tidak ada masalah, pembangunan Laydam Batang Lembang dapat dilaksanakan. Namun jika ada tanah yang tidak bebas walaupun satu meter saja, pembangunan tidak bisa dilakukan karena merupakan satu kesatuan. Karena ini menggunakan dana APBN, jika ada kendala dilapangan, dananya akan dialihkan untuk yang lain.

“Kami Pemerintah Kota bersama dengan jajaran akan berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Solok. Mohon dukungan dan doanya agar sama-sama memberikan kebaikan untuk kota kita ini.

Tidak lupa Walikota Solok ini menyampaikan program gratis pembayaran rekening air untuk masjid dan musala se-Kota Solok, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kunjungan ini diserahkan bantuan kepada pengurus Masjid Iqrar dari Pemko Solok sebesar Rp4 juta, dari Bank Nagari Rp2 juta dan dari BPJS Ketenagakerjaan berupa bantuan alat kebersihan. (Niko Irawan)

Cegah Degradasi Infrastruktur, Dekan FT Unand Dukung Rekomendasi Guru Besar Teknik Sipil

Padang, INFONEWS.co.id -  Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Andalas, Prof. Dr. Ir. Is Prima Nanda, MT mengapresiasi rekomendasi Majelis Guru Besar (MGB) tentang perlunya alokasi anggaran preservasi jalan nasional di Sumatera Barat untuk mencegah degradasi infrastruktur yang lebih cepat.

Dalam pertemuan zoom meeting MGB pada Senin (17/02/2025) lalu,  Dekan FT Unand, Prof Is Prima Nanda menyampaikan bahwa pihak Dekanat FT Unand menyambut baik acara Rekomendasi MGB Teknik Sipil, sehingga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, baik kepada pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan dan kemantapan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat.

"Dalam kajian akademis Majelis Guru Besar Teknis Sipil yang dilakukan, teridentifikasi  bahwa tanpa anggaran pemeliharaan yang memadai, kondisi jalan nasional di Sumatera Barat berisiko menurun drastis dalam beberapa tahun ke depan," beber Prof Is Prima Nanda menjawab pertanyaan wartawan media ini, Rabu (5/3).

Dekan FT Unand menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bukti Majelis Guru Besar Teknik Sipil FT Unand sebagai intelektual punya peran strategis memberi pemikiran akademis untuk solusi masalah bangsa.

Ia menambahkan bahwa akan memberikan dukungan penuh bagi MGB Teknik Sipil  FT Unand untuk turun dari menara gading Perguruan Tinggi, terjun di lapangan bersama pemerintah, industri dan masyarakat untuk kolaborasi membangun negeri. 

“Saya sepakat efisiensi itu keniscayaan tapi produktivitas tetap terus ditingkatkan” tambahnya. 

Dijelaskanya, Sumatera Barat memililiki jaringan jalan nasional sebagai infrastruktur dasar yang sangat vital bagi mobilitas, aksesibilitas dan produktivitas masyarakat, disisi lain Sumbar memiliki risiko bencana yang besar, maka sudah selayaknya pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin dan mitigasi bencana untuk menjaga kemantapan jalan.

Bahkan, sebagai wujud komitmen FT Unand untuk meningkatkan kualitas kolaborasi dan kontribusi bagi suksesnya program negara,  maka akan dibentuk Tim Asistensi  Manajemen Infrastruktur. 

Tim ini akan kontribusi memberi bantuan kepakaran untuk bersama stakeholder lainnya merancang solusi bagi infrastruktur Sumbar & Indonesia.

“Sekali lagi, terimakasih atas upaya ini” pungkasnya. (*)

Tim X TSR Pemko Solok Kunjungi Masjid Nurul Islam, Tanah Garam

Solok, Infonews.co.id - Di hari ke-2 kegiatan Tim Safari Ramadhan (TSR) Pemko Solok Tim X, mengunjungi Masjid Nurul Islam di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Selasa malam (4/3/2025). Dimana dihari pertama Tim X  mengunjungi masjid Nurul Taqwa kelurahan KTK, dan di hari ketiga Tim x akan mengunjungi Masjid Nurul Yaqin kelurahan Kampung Jawa, kec. Tanjung Harapan Kota Solok.

Tim X dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Mira Harmadia S.S, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, DR. NS Elvi Rosanti S, Kep. M, Kes, Kesbangpol , Dra. Eni Suryan, Ketua Bawaslu, Rafiqul Amin S. Pd. I.M.Pd, Kepala PT. Jasa Raharja, Piter, SE, Dinas Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Rena Yulwelfa S.Sos, serta awak media sebagai tim peliput. Selain memberikan bantuan untuk masjid senilai Rp4 juta, TSR Pemko Solok 1446 H juga mengajak masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan di Kota Solok.

Sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah terkait Penguatan Fondasi Tranformasi menuju Solok Kota Madani, terdapat 8 fokus Wako-Wawako Solok Ramadhani Kirana Putra - Suryadi Nurdal. Pertama, memperkuat fondasi transformasi untuk mewujudkan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kraetif, tangguh, religius, berdaya saing. Kedua, memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh maju dan inklusif. Ketiga, memperkuat fondasi transformasi tatakelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Keempat, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipaif dan nyaman. 

Kelima, memperkuat ketahanan agama, adat dan pemajuan kebudayaaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban. Keenam, menyediakan ruang publik dan ruang kreativitas yang inklusif, adaptif dan maju. Ketujuh, mewujudkan tata kelola lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan, dan berorientasi masa depan, ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas. Kedelapan, menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

"Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2025-2045 dengan rencana Visi 'Solok Kota Madani Kota Perdagangan dan jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan'. Oleh karena itu, tentu Pemerintah Daerah mengajak kita bersama dapat berperan serta merencanakan masa depan kota kita untuk 20 tahun mendatang," ujarnya.

Lebih lanjut Mira Harmadia memaparkan perencanaan kerja Wako dan Wawako Solok periode tahun 2025-2030. Terdapat setidaknya 17 perencanaan yang dikedepankan Ramadhani Kirana Putra - Suryadi Nurdal. Yakni, Jaminan BPJS Kesehatan gratis dan dana pendamping kesehatan, merintis BPJS sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan berisiko, Mewujudkan Rumah sakit umum daerah dengan layanan berbasis digitalisasi melalui layanan ramah, mudah dan profesional, Peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan fasilitas peralatan belajar mengajar berbasis digital di sekolah, Program tahfizd dan tahsin melalui kurikulum ekstra kulikuler setiap jenjang pendidikan, Beasiswa pendidikan tinggi melalui bantuan sosial kepada mahasiswa/mahasiswi dari keluarga kurang mampu. 

Kemudian, Penataan kawasan pusat Kota terpadu dengan merekonstruksi kawasan taman Kota yang terhubung dengan pasar, Sungai dan pedestrian jalan, Fasilitasi pedagang dan pengunjung pasardengan jaringan internet dikawasan pasar raya untuk bertransasi online agar perdagangan 

bisa bersaing dengan aplikasi online, Revilitasi kawasan pasar raya yang rapi, bersih aman dan nyaman bagi semua pedagang dan pengunjung, Fasilitasi Rumah ekraf bagi pelaku ekonomi kreatif, milenial dan gen Z serta fasilitasi latihan kerja bagi pemuda-pemudi, Kerja sama dengan perguruan tinggi negeri untuk pendirian/ lokal jauh di Kota Solok, Fasilitas Air.

PDAM gratis bagi seluruh masjid se-Kota Solok, Pelayanan publik yang ramah, santun profesional dan efektif.

Lalu, Pengelolaan sampah yang lebih profesional dan efektif, Mewujudkan Islamic center sebagai pusat pendidikan dan kajian islam, Memfasilitasi Sport center sebagai wadah peningkatan prestasi dan fasilitasi olah raga masyarakat. Serta, Program dan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan berdasarkan skala proritas berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan Sumber daya lainya. (Niko Irawan)

Pemko Solok Turunkan Tim Safari Ramadhan 1446 H

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dalam menjalin hubungan ukhuwah islamiyah, silaturrahim, kebersamaan dan penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, Pemerintah Kota Solok kembali menurunkan tim Safari Ramadhan yang di bagi ke dalam beberapa tim. Tim I Safari Ramadhan Kota Solok kunjungi Masjid Qadarul Yaqin Kampung Jawa, sedangkan Tim II Safari Ramadhan Kota Solok kunjungi Masjid Nurul Falah Tanjung Paku, Senin (03/03).

Tim I dipimpin langsung oleh Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra didampingi Anggota DPRD Kota Solok Ade Merta, Kepala Bappeda Desmon, Kepala Disdukcapil Ratnawati, Rektor UMMY Solok Syahro  Ali Akbar, Kakan Kemenag Kota Solok Mustafa, Kabag Kesra Feri Hendria, Ketua Basnaz Kota Solok Zaini, Pimpinan Bank Nagari Albert Junaidi, Kepala BPjS Ketenagakerjaan Kota Solok Maulana Anshari Siregar, Kasubbag Protokol Ihsan, Analis kebijakan muda Haviz, serta tim media pers. 

Sedangkan, Tim II dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Solok Suryadi Nurdal didampingi oleh Anggota DPRD Kota Solok Rusnaldi, Kepala BKPSDM Bitel, Kepala Dinas Kominfo Heppy Dharmawan, Kabag Pemerintahan Hendri, Kabag Prokomp Deddy Agung Pratama, Anggota Basnaz Maqomam Mahmuda, Pimpinan Bank Nagari Syariah Kota Solok Handre Irviyandi, Pimpinan BRI Fajar, Staf Bagian Kesra Lenny Fardila, serta media pers.

TSR Kota Solok disambut baik oleh Pengurus Masjid dan Jamaah shalat tarawih yang sangat antusias ingin bersilaturrahmi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang telah resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Pada kesempatan tersebut, TSR Kota Solok juga serahkan bantuan senilai 4 juta Rupiah, serta Launching Fasilitas Air PDAM gratis bagi seluruh masjid se Kota Solok.

Wali Kota Solok Ramadhani berharap agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perkembangan Masjid ke depan sehingga memberikan semangat baru bagi jamaah dalam beribadah.

Dhani juga menjelaskan tujuan dari kunjungan ini untuk meningkatkan silaturrahim sekaligus bertatap muka dan berdialog dengan jama’ah atau masyarakat di sekitar masjid dalam rangka mendapatkan masukan-masukan langsung dari masyarakat demi kemajuan Kota Solok serta untuk mengetahui permasalahan dan persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan solusinya. Selain itu, kunjungan Tim Safari Ramadhan ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan rencana program-program pembangunan strategis dari pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Solok Tahun 2025 – 2030.

Dikesempatan yang sama, Wawako juga menjelaskan Ada pun rencana kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Periode 2025-2030 yang akan dilaksanakan secara bertahap diantaranya Jaminan BPJS Kesehatan gratis dan dana pendamping kesehatan, merintis BPJS sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan berisiko. Pemerintah Kota mempunyai program mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan berbasis digitalisasi melalui layanan ramah, mudah dan professional. Peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan fasilitas peralatan belajar-mengajar berbasis digital di sekolah. Pemerintah juga akan berkerja sama dengan perguruan tinggi negeri untuk pendirian/ lokal jauh di Kota Solok, serta mewujudkan Islamic Centre sebagai pusat pendidikan dan kajian islam di Kota Solok

Di Bidang Pendidikan Pemerintah Kota mempunyai program tahfizd dan tahsin melalui kurikulum ekstra kulikuler setiap jenjang Pendidikan serta Beasiswa pendidikan tinggi melalui bantuan sosial kepada mahasiswa/i dari keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pemko mencanangkan penataan kawasan pusat Kota terpadu dengan merekonstruksi kawasan taman Kota yang terhubung dengan pasar, sungai dan pedestrian jalan. Selanjutnya memfasilitasi pedagang dan pengunjung pasar dengan jaringan internet dikawasan pasar raya untuk bertransaksi online agar perdagangan bisa bersaing dengan aplikasi online, Pemerintah Kota juga akan merevitalisasi kawasan pasar raya yang rapi, bersih, aman dan nyaman bagi semua pedagang dan pengunjung. Serta menfasilitasi rumah ekraf bagi pelaku ekonomi kreatif, milenial dan gen Z serta fasilitasi latihan kerja bagi pemuda pemudi.

Selanjutnya Pemko Solok juga akan memfasilitasi Air PDAM gratis bagi seluruh masjid se Kota Solok, peningkatan Pelayanan publik yang ramah, santun, profesional dan efektif. Pengelolaan sampah yang lebih profesional dan efektif.

Seterusnya Pemerintah Kota akan memfasilitasi Sport Centre sebagai wadah peningkatan prestasi dan fasilitasi olah raga Masyarakat; serta berbagai program dan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan berdasarkan skala proritas yang tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya. (Niko Irawan)

Walikota Solok Ramadhani Sampaikan Pidato Perdana di DPRD Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Sepulang mengikuti rangkaian acara pelantikan di Istana Negara dan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra mengawali agenda dengan menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Solok sekaligus menyampaikan pidato pertama, Selasa (4/3).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, didampingi Wakil Ketua Amrinof Dias dan Mira Harmadia.

Dalam pidatonya, Wawako Ramadhani menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, terkhusus saudara-saudara dari partai politik pengusung dan pendukung,semua relawan dan juga simpatisan yang menyukseskan pelaksanaan Pilkada di Kota Solok.

“Kami meyakini, segala bentuk partisipasi optimal yang telah diberikan tidak mungkin mampu kami balas, semoga ikhtiar untuk mewujudkan Kota Solok yang lebih baik menjadi ladang amal bagi kita semua,” ungkap Ramadhani.

Dengan telah ditetapkannya hasil Pilkada Kota Solok Tahun 2024 dan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok periode 2025-2030, menjadi titik akhir kontestasi politik di Kota Solok. Untuk itu, Dhani mengajak agar perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik juga berakhir.

“Mulai hari ini dan ke depan, tidak ada lagi perbedaan, Pilkada sudah usai. Saatnya untuk bersatu. Saatnya fase kerja bersama untuk mewujudkan Kota Solok yang madani,” tegas Ramadhani.

Menurut Dhani, tugas dan tantangan yang lebih besar menanti. Bukan hanya untuk Ramadhani Kirana Putra, bukan hanya untuk Bapak Suryadi Nurdal, tapi ini adalah kerja bersama seluruh warga Kota Solok untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya.

“Amanah yang dititipkan di pundak kami berdua bukanlah amanah yang kecil. Insya Allah amanah ini akan datang bersama pertolongan Allah. Karena itu, pada kesempatan yang mulia dan terhormat ini, kami memohon doa dan dukungan dari kita semua, karena kami sadar bahwa kami adalah makhluk yang lemah, dengan banyak kekurangan,” paparnya.

Pada periode 2025-2030, visi Kota Solok yakni “Penguatan Pondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”. Untuk mewujudkan visi itu, ada sejumlah misi dan program untuk mewujudkannya. Perlu penguatan dan dukungan dari semua stakeholder. (Niko Irawan)