Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Naik, Kemiskinan Turun

Press Release

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dua tahun masa jabatan Bupati Solok H. Epyardi Asda pertumbuhan ekonomi kian naik, tak hanya itu angka kemiskinan semakin menurun sejak 9 tahun terakhir. Hal ini berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Tentu bukan hal yang mudah bagi Kepala Daerah untuk mencapainya. Butuh tim yang tangguh dan komitmen yang tegas.

Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi naik 3,32 persen dibanding 2020 yang hanya 1,12 persen. Tahun 2022 kembali naik menjadi 4,31, angka ini tidak jauh dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar yang 4,36 persen. Sementara untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui suatu kondisi ekonomi suatu daerah mengalami kenaikan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Solok pada tahun 2021 adalah Rp14,17806 miliar dan pada tahun 2022 menjadi Rp15,78114 miliar.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menjadi fokus program Epyardi Asda terlihat mendominasi pertumbuhan. 

Dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Solok (persen), pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 2,58 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,37 persen. Selain itu di sektor penyedia akomodasi makan dan minum ikut melonjak pada tahun 2018 yang hanya 8,77 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi 10,26 persen. Pada sektor pendidikan dan kesehatan juga ikut naik.

Selain itu angka kemiskinan juga jauh menurun. Dari garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Solok pada tahun 2014 angka kemiskinan tercatat 9,53 persen, pada tahun 2015 (10,00 persen), tahun 2016 (9,32 persen), tahun 2017 (9,06 persen), tahun 2018 (8,88 persen), tahun 2019 (7,98 persen), tahun 2020 (7,81 persen), tahun 2021 (8,01 persen), dan tahun 2022 (7,12 persen). Angka ini paling rendah dibanding 9 tahun terakhir. Tak hanya itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat, Tahun 2018 tercatat 68,60 persen, pada tahun 2022 naik menjadi 70,02 persen. Begitu juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Solok. Pada tahun 2018 hanya 67,95 persen, pada tahun 2022 menjadi 69,19 persen. Hal ini menunjukan gerakan positif dari Kabupaten Solok untuk bergerak maju dari berbagai lini.

Bupati Solok H. Epyardi Asda mengatakan, semua itu berkat kerja sama tim yang solid. Namun, kata Epyardi meski pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok mulai meningkat, ia akan tetap berupaya terus agar pertumbuhan itu juga berdampak pada angka kemiskinan.

"Meski angka pertumbuhan ekonomi kita naik, kami akan genjot terus untuk angka kemiskinan. Data dari BPS menunjukan ada 7 persen kemiskinan, meski itu terus turun dari tahun sebelumnya. Tapi ini kan sifatnya survei, data sementara kami yang dilakukan oleh Pemkab by name by address adalah sekitar 4 persen. Meski begitu ini jadi acuan dan cambuk bagi kami untuk terus berupaya bagaimana Solok ini bangkit dari segala lini," tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga sudah mengimbau Wali Nagari se-Kabupaten Solok untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan data nyata (real) tentang masyarakat miskin.

Bahkan kata Epyardi, untuk zakat pribadinya yang biasanya diberikan ke sejumlah tempat, kini ia akan memberikan khusus kepada masyarakat miskin yang didata oleh Pemkab by nama by address tersebut. 

"Saya pribadi dan keluarga setiap tahunnya bagikan zakat, tapi untuk kali ini saya berikan untuk masyarakat miskin yang sudah terdata oleh Pemkab by name by address itu. Dan ada upaya lainnya agar angka kemiskinan ini terus menurun salah satunya kami nanti juga kerja sama dengan Baznas untuk lebih memfokuskan kepada masyarakat miskin," ucapnya. 

Sebelumnya Epyardi juga diketahui sering membagikan gaji kepada masyarakat khususnya anak yatim saat kunjungan ke nagari-nagari. (*)

 

TSR Pemko Solok Kunjungi Masjid Nurul Ilmi Simpang Rumbio

SOLOK - Di hari ke 2 Tim Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kota Solok mengunjungi Masjid Nurul Ilmi, kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Rabu (29/3/2023). Tim XII terdiri dari 10 orang, diketuai oleh Rusnaldi A.Md Komisi II DPRD Kota Solok, didampingi oleh Delfianto S.Sos Kepala DPMPPA, dan Camat Lubuk Sikarah, Rafiqul Amin S.Pd. M.Pd anggota Bawaslu, HM. Rusli Khatib Sulaiman, Ketua LKAAM, Lenny Ferdila SE, MM, Staf Bagian Kesra, Lurah Tanah Garam, Lurah Simpang Rumbio, serta 2 orang Wartawan, Niko Irawan, Eryx Musri Yuldi.

Rusnaldi menyampaikan Tim Safari Ramadhan Pemko Solok terdiri dari 24 Tim yang di ketuai oleh Walikota Solok, yang disebar untuk mengunjungi 62 masjid se-Kota Solok. Dalam pesannya, untuk memperkuat silaturahmi antara Pemko Solok dengan masyarakat dan mengajak seluruh masyarakat Kota Solok bersyukur. Kemudian menjadi warga yang baik, yakni berlaku tertib, sopan, ramah dan menyenangkan. 

"Sesuai dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah, yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera, melalui pengembangan sektor jasa yang maju dan modern, Pemko Solok berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Salah satunya menjadi warga yang bersyukur atas nikmat iman dan kondisi saat ini. Yakni dengan menjadi masyarakat yang baik, tertib, sopan, ramah dan menyenangkan bagi semua orang," ungkapnya.

Rusnaldi juga mengatakan, sejumlah program strategis sedang dilakukan oleh Pemko Solok saat ini. Di antaranya, program kelanjutan RSUD Kota Solok di Banda Pandung, yang di danai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kelanjutan pembangunan Stadion Marah Adin di Laing, optimalisasi Pasaraya Solok, pembangunan sarana pariwisata Pulau Belibis, serta peningkatan keagamaan Solok Madani.

Rusnaldi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok dalam masjid maupun mushola, dan bagi generasi muda agar tidak terlibat tawuran dan juga bermain petasan serta lainnya yang dapat mengganggu kelancaran beribadah atau sholat berjamaah. 

Selain itu beberapa masyarakat mempertanyakan beberapa persoalan maupun usulan, seperti Jamalus (Warga) kelurahan Simpang Rumbio mengeluhkan terkait lampu jalan yang pada mati, padahal warga sudah melaporkan ke dinas Perhubungan namun sampai saat ini belum juga ada tanggapan dari Dinas terkait. 

Jamalus juga mengusulkan, taman kota di kelurahan Simpang Rumbio yang dimiliki oleh Pemko Solok, agar bisa dialih fungsikan menjadi hall serbaguna seperti lapang bulu tangkis, setelah disurati pihak Pemko, namun dinas terkait mengatakan tidak bisa dialih fungsikan.

Rusnaldi sebagai ketua tim menjawab dari beberapa pertanyaan warga, persoalan lampu jalan yang pada mati, pihaknya sudah pernah mengkordinasikan ke dinas Perhubungan, namun dinas Perhubungan dalam waktu dekat ini akan menuntaskan hal tersebut, walaupun demikian saya tetap akan mengkordinasikan terkait keluhan warga Simpang Rumbio ke Dinas Perhubungan. Termasuk keluhan keluhan warga lainnya, karena itu bagian dari fungsi dan tugas saya sebagai anggota DPRD.

Selain itu Tim Safari Ramadhan menyerahkan bantuan uang sebesar 3 juta rupiah dan 4 Alquran untuk Masjid Nurul Ilmi kelurahan Simpang Rumbio. (Niko Irawan)

Sekda Kabupaten Solok Lantik Kadis Pariwisata, Ini Harapannya!

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar di wakili Sekda Kabupaten Solok Medison, S.Sos., M.Si melantik Armen Ap. M.M sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok.

Pada acara pelantikan Kadis Pariwisata dan kebudayaan ini di hadiri Asisten I, Syahrial, Asisten II, Deni Prihatni, Asisten III Editiawarman, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Eva Nasri, Camat se-Kabupaten Solok, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya, Sekda Medison antara lain mengatakan, sebagaimana yang di sampaikan Bupati Solok bahwa, Pariwisata merupakan salah satu program unggulan, yang menjadi prioritas kita bersama untuk membangkitkannya.

“Tentunya, ini membutuhkan penanganan dan keseriusan dari Kepala Dinas dan seluruh tim ” tutur Sekda Medison”.

Ia menyebutkan bahwa, Pariwisata merupakan sektor unggulan dan aset untuk pendapatan daerah. Bangun kolaborasi dengan SKPD terkait (BKD).

Medison  juga mengatakan, Pariwisata juga untuk mengangkat harkat dan martabat Kabupaten Solok, melalui event-event yang di adakan.

“Ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kabupaten Solok layak diperhitungkan sebagai tujuan wisata utama ” ucapnya. (Niko Irawan)

Didorong Maju di Pilgub Sumbar 2024, Epyardi Asda Sebut Masyarakat Sudah Jenuh

SOLOK - Bupati Solok Epyardi Asda akan mempertimbangkan dan mempelajari usulan dari DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat yang mendorongnya untuk maju bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar tahun 2024 sebagai calon gubernur.

"Saya mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan di PAN yang memberikan atensi kepada saya. Kalau orang-orang politik tentu menginginkan yang terbaik untuk kadernya," kata Epyardi di Solok, Selasa (7/3/2023).

Ia mengatakan terkait aspirasi kader PAN yang mengusulkannya untuk maju di Pilgub tersebut akan menjadi bahan perhatian dan pertimbangan baginya. Menurutnya sebagai pengurus PAN, ia akan mempelajari usulan dari kader semua.

"Sekarang kita besarkan nama partai dulu. Tentu saya berbuat dulu semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumbar. Saat ini saya fokus kerja dulu semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan rakyat," kata dia.

Menurutnya nanti kalau sudah berhasil berbuat untuk rakyat di Kabupaten Solok tentu orang akan melihat kapasitas, intelektual, serta integritasnya. Masyarakat yang akan menilai.

"Makanya menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang dan tidak semua orang yang bisa. Harus diuji dan harus memiliki talenta. Jadi kita lihatlah nanti bagaimana baiknya," ujar dia.

Epyardi menyampaikan resolusi yang akan dilakukan di Kabupaten Solok tahun ini ialah terus melakukan inovasi yang tiada henti di bidang ekonomi, pariwisata, pertanian, maupun pendidikan demi mewujudkan Kabupaten Solok terbaik di Sumbar.

Salah satunya di Nagari Alahan panjang akan mengembangkan pariwisata dan memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya melakukan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Solok. Serta meningkatkan pendidikan.

"Saat ini saya masih mencari investor untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Solok. Yang mau berinvestasi di Kabupaten Solok," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan jika dilihat saat ini memang kepala daerah untuk wilayah Sumbar banyak dari kader PAN. Bahkan kalau dilihat dari denahnya hari ini kemungkinan untuk kader PAN ada harapan. Makanya PAN itu selalu ada harapan.

"Saya berterima kasih pada kader PAN dan mengajak seluruh kader agar betul-betul bekerja untuk rakyat, kita berbeda dari yang lain, berbuat untuk rakyat," katanya.

Tak Ada Kemajuan, Masyarakat Sumbar Sudah Jenuh

Epyardi menilai belakangan ini mengenai Sumbar tidak ada kemajuan. Menurutnya bahkan tidak ada yang bisa dibanggakan pembangunan di Sumbar untuk saat ini. Tentu saat ini masyarakat menginginkan perobahan. Masyarakat ingin ke arah yang lebih baik.

"Masyarakat mungkin sudah jenuh ya, melihat Sumbar saat ini. Mohon maaf ya, tidak bisa berkembang. Pembangunannya tidak ada kemajuan, dan tidak ada keadilan bagi yang lain. Hanya untuk golongannya saja. harusnya pemimpin Itu untuk semua ya, dan komunikasi dengan kepala daerah lain juga kurang," katanya.

Sebelumnya, DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat mendorong Bupati Solok Epyardi Asda untuk maju bertarung di Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 untuk menjadi calon gubernur. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, Minggu (5/3/2023). Indra mengklaim, hal ini adalah suara dari seluruh DPD PAN se-Sumbar. Namun, opini ini mendapat penolakan dari sejumlah Walinagari di Kabupaten Solok. Mereka meminta Epyardi Asda untuk maju di periode kedua di Kabupaten Solok. Sejumlah Walinagari menilai, apa yang telah dilakukan Epyardi Asda sebagai Bupati Solok, harus dilanjutkan di periode kedua.

"Pengalaman, kemampuan dan kualitas seorang Epyardi Asda sudah teruji apalagi pengalaman di baik pusat maupun di daerah. Sumbar butuh sosok Epyardi Asda untuk memimpin roda pemerintahan," kata Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo di Padang, Minggu (5/3/2023).

Menurut dia Sumbar butuh sosok orang yang berani mengambil keputusan dan menggunakan anggaran yang ada untuk memajukan daerah dan membuat masyarakat lebih sejahtera.

"APBD itu bukan untuk proyek kepentingan golongan atau kelompok tertentu tapi harus digunakan seutuhnya untuk seluruh warga Sumbar agar lebih sejahtera," kata dia

Ia mengajak warga Sumbar melihat kiprah Bupati Solok dalam memimpin daerah yang dipimpinnya secara perlahan-lahan maju ke arah yang lebih baik lagi.

"Sikap berani berbuat untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kelompok atau kepentingan pribadi. Kegiatan pembangunan juga berjalan baik di sana. Tapi, itu terpulang kepada Pak Epyardi. Apakah tetap melanjutkan periode kedua sebagai Bupati Solok atau maju di Pilgub Sumbar. Namun, ini adalah keinginan kader dan pimpinan daerah PAN se sumbar. Suara ini muncul dari seluruh DPD PAN di Sumatera Barat agar Epyardi Asda maju dan memimpin Sumbar ke depan," kata dia.

Ditolak Para Walinagari

Penggiringan opini yang coba dilakukan oleh DPW PAN Sumbar tersebut, ternyata mendapat penolakan dari sejumlah walinagari di Kabupaten Solok. Menurut mereka, hal ini justru adalah niat yang kurang baik dan dinilai ingin menjerumuskan Epyardi Asda. Di samping itu, dengan program dan kepemimpinan Epyardi Asda di Kabupaten Solok saat ini, mereka menilai jika Epyardi maju di kontestasi Pilgub Sumbar, yang rugi adalah Kabupaten Solok. 

Walinagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Zofra Wandi, menilai dirinya sangat mendukung jika Epyardi Asda memang berniat maju di Pilkada Gubernur Sumbar tahun 27 November 2024 mendatang. Namun, menurut Zofra Wandi, di satu sisi, yang rugi adalah Kabupaten Solok. Karena telah kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari. 

"Jika itu memang keinginan dari beliau (Epyardi Asda), tentu kami tidak bisa mencegah. Karena itu adalah hak beliau. Tapi, jika ini adalah sebuah opini publik yang coba digiring sekelompok orang, tentu kami sangat menyayangkan tindakan ini. Jika pun beliau terpilih menjadi Gubernur Sumbar, tentu perhatiannya tidak akan penuh ke Kabupaten Solok. Karena daerah lain juga butuh perhatian yang sama. Apalagi, jika beliau tidak terpilih, tentu Kabupaten Solok yang paling rugi. Karena kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari," ujarnya.

Zofra Wandi yang merupakan Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok itu berharap, Epyardi Asda tetap akan maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok di 27 November 2024 mendatang. Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi di Kabupaten Solok, dan Epyardi Asda menurutnya baru meletakkan pondasi dan arah kepemimpinannya di Kabupaten Solok. Zofra Wandi berharap tidak ada lagi penggiringan-penggiringan opini yang dilakukan terhadap Epyardi Asda. 

"Pak Epyardi Asda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah meletakkan pondasi pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Solok. Jadi, kami harapkan tidak ada penggiringan-penggiringan opini terhadap beliau. Baik untuk maju ke Pilgub, DPR RI ataupun yang lainnya. Sebab, sebagai walinagari kami yang tahu dan merasakan apa yang telah beliau lakukan di nagari-nagari di Kabupaten Solok," ujar Walinagari tiga periode ini. 

Hal senada juga diungkapkan Walinagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Mardi Henderson. Walinagari Ibukota tersebut, optimistis jika Epyardi Asda maju di Pilgub Sumbar, bakal menjadi magnet kuat bagi masyarakat Sumbar. Mardi menilai Epyardi Asda akan menjadi kompetitor yang paling layak bersaing dengan incumbent (petahana) Gubernur Sumbar saat ini, Mahyeldi Ansharullah.

"Jika rakyat Sumbar menginginkan dan Pak Epyardi berkeinginan, tentu beliau akan siap head to head dengan petahana saat ini. Dengan apa yang telah dilakukannya di Kabupaten Solok saat ini, tentu juga ingin dirasakan oleh daerah lain," ujarnya.

Meski begitu, Mardi Henderson yang juga wartawan senior di Kabupaten Solok tersebut mengungkapkan, Kabupaten Solok akan sangat kehilangan dengan sosok Epyardi Asda. Apalagi dengan program pembangunan berbasis kebutuhan rakyat yang digagas oleh Epyardi Asda.

"Jika itu bukan keinginan dari beliau, kami meminta hal seperti ini jangan digiring-giring. Apalagi jika ingin menjerumuskan beliau. Tentu kami tidak rela, jika program yang beliau gagas, Pembangunan Berbasis Kebutuhan Rakyat, terhenti dengan penggiringan-penggiringan opini seperti ini," tegasnya. (PN-001)

DPW PAN Sumbar Mulai Lakukan Manuver ke Epyardi Asda

PADANG - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat mendorong Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, untuk maju bertarung di Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 untuk menjadi calon gubernur. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, Minggu (5/3/2023). Indra mengklaim, hal ini adalah suara dari seluruh DPD PAN se-Sumbar. Namun, opini ini mendapat penolakan dari sejumlah Walinagari di Kabupaten Solok. Mereka meminta "Sang Kapten", Epyardi Asda untuk maju di periode kedua di Kabupaten Solok. Sejumlah Walinagari menilai, apa yang telah dilakukan Epyardi Asda sebagai Bupati Solok, harus dilanjutkan di periode kedua.

"Pengalaman, kemampuan dan kualitas seorang Epyardi Asda sudah teruji apalagi pengalaman di baik pusat maupun di daerah. Sumbar butuh sosok Epyardi Asda untuk memimpin roda pemerintahan," kata Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo di Padang, Minggu (5/3/2023), dikutip dari Antara Sumbar.

Menurut dia Sumbar butuh sosok orang yang berani mengambil keputusan dan menggunakan anggaran yang ada untuk memajukan daerah dan membuat masyarakat lebih sejahtera.

"APBD itu bukan untuk proyek kepentingan golongan atau kelompok tertentu tapi harus digunakan seutuhnya untuk seluruh warga Sumbar agar lebih sejahtera," kata dia

Ia mengajak warga Sumbar melihat kiprah Bupati Solok dalam memimpin daerah yang dipimpinnya secara perlahan-lahan maju ke arah yang lebih baik lagi.

"Sikap berani berbuat untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kelompok atau kepentingan pribadi. Kegiatan pembangunan juga berjalan baik di sana. Tapi, itu terpulang kepada Pak Epyardi. Apakah tetap melanjutkan periode kedua sebagai Bupati Solok atau maju di Pilgub Sumbar. Namun, ini adalah keinginan kader dan pimpinan daerah PAN se sumbar. Suara ini muncul dari seluruh DPD PAN di Sumatera Barat agar Epyardi Asda maju dan memimpin Sumbar ke depan," kata dia.

Ditolak Para Walinagari

Penggiringan opini yang coba dilakukan oleh DPW PAN Sumbar tersebut, ternyata mendapat penolakan dari sejumlah walinagari di Kabupaten Solok. Menurut mereka, hal ini justru adalah niat yang kurang baik dan dinilai ingin menjerumuskan Epyardi Asda. Di samping itu, dengan program dan kepemimpinan Epyardi Asda di Kabupaten Solok saat ini, mereka menilai jika Epyardi maju di kontestasi Pilgub Sumbar, yang rugi adalah Kabupaten Solok. 

Walinagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Zofra Wandi, menilai dirinya sangat mendukung jika Epyardi Asda memang berniat maju di Pilkada Gubernur Sumbar tahun 27 November 2024 mendatang. Namun, menurut Zofra Wandi, di satu sisi, yang rugi adalah Kabupaten Solok. Karena telah kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari. 

"Jika itu memang keinginan dari beliau (Epyardi Asda), tentu kami tidak bisa mencegah. Karena itu adalah hak beliau. Tapi, jika ini adalah sebuah opini publik yang coba digiring sekelompok orang, tentu kami sangat menyayangkan tindakan ini. Jika pun beliau terpilih menjadi Gubernur Sumbar, tentu perhatiannya tidak akan penuh ke Kabupaten Solok. Karena daerah lain juga butuh perhatian yang sama. Apalagi, jika beliau tidak terpilih, tentu Kabupaten Solok yang paling rugi. Karena kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari," ujarnya.

Zofra Wandi yang merupakan Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok itu berharap, Epyardi Asda tetap akan maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok di 27 November 2024 mendatang. Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi di Kabupaten Solok, dan Epyardi Asda menurutnya baru meletakkan pondasi dan arah kepemimpinannya di Kabupaten Solok. Zofra Wandi berharap tidak ada lagi penggiringan-penggiringan opini yang dilakukan terhadap Epyardi Asda. 

"Pak Epyardi Asda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah meletakkan pondasi pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Solok. Jadi, kami harapkan tidak ada penggiringan-penggiringan opini terhadap beliau. Baik untuk maju ke Pilgub, DPR RI ataupun yang lainnya. Sebab, sebagai walinagari kami yang tahu dan merasakan apa yang telah beliau lakukan di nagari-nagari di Kabupaten Solok," ujar Walinagari tiga periode ini. 

Hal senada juga diungkapkan Walinagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Mardi Henderson. Walinagari Ibukota tersebut, optimistis jika Epyardi Asda maju di Pilgub Sumbar, bakal menjadi magnet kuat bagi masyarakat Sumbar. Mardi menilai Epyardi Asda akan menjadi kompetitor yang paling layak bersaing dengan incumbent (petahana) Gubernur Sumbar saat ini, Mahyeldi Ansharullah.

"Jika rakyat Sumbar menginginkan dan Pak Epyardi berkeinginan, tentu beliau akan siap head to head dengan petahana saat ini. Dengan apa yang telah dilakukannya di Kabupaten Solok saat ini, tentu juga ingin dirasakan oleh daerah lain," ujarnya.

Meski begitu, Mardi Henderson yang juga wartawan senior di Kabupaten Solok tersebut mengungkapkan, Kabupaten Solok akan sangat kehilangan dengan sosok Epyardi Asda. Apalagi dengan program pembangunan berbasis kebutuhan rakyat yang digagas oleh Epyardi Asda.

"Jika itu bukan keinginan dari beliau, kami meminta hal seperti ini jangan digiring-giring. Apalagi jika ingin menjerumuskan beliau. Tentu kami tidak rela, jika program yang beliau gagas, Pembangunan Berbasis Kebutuhan Rakyat, terhenti dengan penggiringan-penggiringan opini seperti ini," tegasnya. (Niko Irawan)

 

Piala Adipura Diarak Keliling Kota oleh Pemko dan Forkopimda Kota Solok

SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Wakil Walikota Solok mimpin Apel Gabungan dalam rangka menyambut Piala Adipura tahun 2022, di Halaman Balaikota Solok, Senin (5/3/2023). Turut hadir, Forkopimda Kota Solok, Kepala OPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Ketua Baznas, Ketua KAN, Ketua LKAAM dan Ketua Bundo Kanduang Kota Solok dan undangan.

Mengawali sambutannya, Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kota Solok yang telah ikut menjaga kebersihan di Kota Solok. Dan juga apresiasi dan penghargaan tidak lupa kita berikan kepada setiap personil lapangan atau Pasukan Kuning sebagai Kesatria kebersihan yang telah berjuang dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kota Solok.

"Adipura merupakan program penghargaan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten/Kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan," lanjut Wakil Walikota Solok.

Penilaian Adipura telah mengalami perkembangan, sejak tahun 2019, tidak hanya kebersihan dan keteduhan kota saja yang dinilai, ketersedian Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau yang dikenal dengan Jakstrada, laporan kinerja dan operasional fasilitas pengelolaan sampah di daerah. 

Tercatat, Kota Solok menerima Piala Adipura secara berturut-turut 7 kali mulai Tahun 2007 sampai Tahun 2013. Kemudian tahun 2017 memperoleh Sertifikat Sdipura. Lalu dengan semangat dan kerja keras Piala Adipura kembali diraih pada tahun 2019. Kemudian, sempat terhenti karena Covid-19, penilaian dimulai lagi tahun 2022, dan Kota Solok kembali berhasil mendapat Piala Adipura.

"Salah satu keberhasilan kita dalam meraih Adipura Tahun 2022 adalah Kota Solok telah berhasil melakukan kegiatan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA sebesar 17% dari total timbulan sampah Kota Solok melalui pembinaan Bank Sampah, Rumah Kompos, Rumah Maggot, sektor informal dan Komposting Skala Rumah Tangga. Semoga ke depannya, semua elemen dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan, terutama dalam mengolah sampah dari lingkungan kita masing-masing. Sehingga ke depannya kita bisa membawa Adipura Kencana untuk Kota Solok dan mewujudkan Kota Solok Berjuara (Berkah, maju dan Sejahtera)," tutur Wakil Walikota Solok.

Di masa 2 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, Kota Solok berhasil membawa kembali Piala Adipura ke 10 kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk Kota Solok. Menurut Ramadhani, ini semua tak terlepas dari peran seluruh elemen masyarakat. 

"Kami mewakili Walikota Solok, atas nama Pemerintah Kota mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, RT/RW, aktivitis dan penggiat lingkungan, stakeholder dan tentunya saudara-saudara pahlawan kebersihan mulai unsur pimpinan tentunya, atas dukungan penuh dari Pasukan Kuning sehingga Adipura bisa kita bawa kembali ke Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah BERkah maJU dAn sejahteRa," ujarnya.

Selain keberhasilan meraih Adipura, Tahun 2022 Pemerintah Kota Solok yang hal ini diwakili SMP Negeri 5 Kota Solok juga mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. SMP Negeri 5 telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sehingga berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Sampai Tahun 2023, jumlah sekolah yang telah mencapai predikat sekolah adiwiyata adalah 24 sekolah dari 56 total sekolah Negeri yang ada di Kota Solok. Ke depannya, semoga sekolah yang belum mendapat predikat Sekolah Adiwiyata, juga termotivasi untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. 

"Pada hari ini kita boleh berbangga karena selain Piala Adipura dan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional, Kota Solok juga telah menerima beberapa penghargaan lain seperti penghargaan sertifikasi bebas frambusia yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI kepada Walikota Solok, Bapak Zul Elfian Umar pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 yang lalu," lanjut Wakil Walikota Solok.

Frambusia merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri yang biasanya terjadi di negara wilayah tropis yang memiliki sanitasi buruk. Frambusia bisa menular melalui kontak langsung dengan ruam pada kulit yang terinfeksi. Pada awalnya, frambusia hanya akan menyerang kulit. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit ini juga dapat menyerang tulang dan sendi.

"Kami berterimakasih kepada Forkopimda, organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat atas dukungan mewujudkan Kota Solok kota bebas Frambusia. Kami berharap ke depan Kota Solok bisa mempertahankan status bebas Frambusia dan menjaga derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan kesehatan yg berwawasan lingkungan dan menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) di masyarakat," ujarnya.

Ramadhani juga mengatakan, Pemerintah Kota Solok akan terus mendukung Indonesia bebas frambusia di 2024 dengan ikut berkomitmen, kolaborasi serta kerjasama untuk mencegah munculnya kembali frambusia dengan melakukan promosi PHBS dan itu tentu saja membutuhkan kerjasama seluruh pihak.

Pada Bulan Agustus Tahun 2022, Kota Solok juga menerima Anugerah Penghargaan Perlindungan Konsumen sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) yang diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Bapak Zulkifli Hasan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan DTU ini terakhir diterima oleh Kota Solok pada Tahun 2014. Alhamdulillah setelah 8 tahun menunggu, Kota Solok dapat kembali meraihnya.

Anugerah ini diberikan kepada daerah yang dinilai berkomitmen mendukung kegiatan perlindungan konsumen dan tertib niaga khususnya Prestasi Kemetrologian untuk meminimalisir kesalahan serta kecurangan dalam hal transaksi guna memberikan jaminan kebenaran pengukuran untuk melindungi kepentingan umum/ konsumen di Kota Solok.

"Kami minta kepada seluruh OPD dan masyarakat Kota Solok agar bersama-sama bekerja dengan serius untuk tidak hanya sekedar mendapatkan penghargaan, namun membawa Kota Solok, kota yang kita cintai ini menjadi lebih baik lagi," tutup Ramadhani. (PN-002)

 

Benny Utama, Inspirasi Rakyat

Benny Utama, Inspirasi Rakyat

Oleh: Wiztian Yoetri

Wartawan Senior

BUPATI Pasaman Benny Utama, dinobatkan satu di antara 16 tokoh nasional dan provinsi, sebagai peraih "Best Leader of The Year" oleh Stasiun PadangTV dalam resepsi ulang tahunnya yang ke-16, di Hotel Truntum, Jumat malam (3/3/2023).

Penghargaan terhadap politisi dan mantan jaksa itu, sekaligus menggambarkan Benny sebagai Bupati Pasaman telah berkiprah dan berbuat nyata untuk memajukan masyarakatnya. Benny menjadi inspirasi rakyat.

Memasuki dua tahun kepemimpinan periode kedua,  berbagai perbuatan baik telah dicatatkan Benny bersama rakyat Pasaman. 

Di antara program unggulanya, adalah program kesehatan gratis secara Universal Health Coverage (UHC). Program ini, menorehkan Kabupaten Pasaman ditetapkan pemerintah pusat sebagai satu-satunya di Sumbar, kabupaten yang mampu melaksanakan pengobatan gratis bagi seluruh warganya.

Dan, tidak tanggung-tanggung, Beny menyediakan anggaran untuk program kesehatan gratis ini sebesar Rp51 miliar. Sebuah angka yang cukup signifikan.

"Saya menilai ini sesuatu yang penting, karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar rakyat," ujar Benny dalam berbagai kesempatan.

Program unggulan kedua, adalah Pasaman Cerdas. Menggratiskan biaya bersekolah untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk pendidikan gratis ini, Benny mengalokasikan sebesar Rp16 miliar untuk satu tahun. Program Pasaman Cerdas, dimaksudkan agar tidak ada generasi yang putus sekolah. "Kita ingin generasi Pasaman, mampu menjawab tantangan kehidupan. Mereka, dijauhkan dari generasi pengangguran," ungkap Benny.

Program unggulan ketiga yang cukup dahsyat, adalah Pasaman Beriman dan Bertaqwa (Berimtaq). Pemberdayaan 1000 orang imam masjid, mereka diberdayakan dan dilatih. Melalui pemberdayaan ini, dimaksudkan bagaimana seorang menjadi imam-khatib yang baik, juga cara menghadapi jemaah dan metoda penyampaian ceramah, mengingat jemaah sekarang berbeda tingkat intelektual dan lingkup pergaulan.

Imam dan Khatib, adalah panutan. Tempat bertanya. Untuk itu kemampuan mereka, perlu di upgrade, termasuk metode ceramahnya. Dengan tingkat kompetensi imam-khatib, yang terukur, terwujud bacaan yang fasih sesuai makhrajul huruf, tajwid serta ada fasahan yang tepat.

Melalui program Pasaman Berimtaq ini, berharap sekaligus menyiapkan generasi, yang memiliki benteng keimanan dan ketaqwaan yang kokoh. 

Maka, melihat tiga diantara sepuluh agenda program utama, Bupati Benny, kita meyakini, sebagai pemimpin yang memasuki periode kedua, Bupati Benny Utama tidak hendak meninggalkan generasi yang tidak sehat, tidak cerdas dan tidak kuat imannya.

Sebuah perwujudan dari cita-cita mulia seorang pemimpin pro-rakyat dan menginspirasi rakyat. Dan, inilah yang selalu diungkapkan Benny Utama, dalam setiap pidato; kita belum bisa memenuhi semua harapan rakyat, namun, minimal kita dapat memenuhi hak-hak dasar rakyat. Sosok ini sering menjalani rute perjalanan ke daerah-daerah yang masih perlu perhatian. 

Kabupaten Pasaman berpenduduk berjumlah 301.444 Jiwa (BPS, 2021) dan  luas wilayah 3.947,63 km² dengan pendapatan utama penduduk dari sektor pangan, punya produksi unik, yaitu minyak nilam. Sentuhan kepemimpinan Benny Utama - Sabar AS, program-program yang ditawarkan, diharapkan dapat membuat kabupaten ini menjadi yang terbaik. Masih banyak yang perlu dieksplorasi, seperti disektor budaya dan pariwisata; semisal khazanah sejarah Tuanku Imam Bonjol, Rimbo Panti, Tugu Katulistiwa.   

Melihat capaian dan program yang ditawarkan, Benny Utama kepada rakyatnya, dua diantaranya mencakup kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan dan satu kebutuhan spritual; iman dan taqwa, maka layaklah kiranya, Benny Utama sebagai Best Leader of The Year tahun 2023 hasil pilihan PadangTV. Benny Utama, sosok tokoh publik; bupati pro-rakyat dan pemimpin yang inspiratif ***

 

Audiensi dengan BWS Sumatera V, Wako Berharap Hasil yang Baik untuk Kota Solok

PADANG - Keseriusan Pemerintah Kota Solok dalam upaya pembangunan bidang sumber daya air masih berlanjut. Terlihat dengan dilakukannya kunjungan dan audiensi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Padang oleh Wali Kota Solok H. Zul  Elfian Umar, SH, M.Si, Jumat (3/3/2023).

Wako  yang didampingi sekretaris PUPR kota solok, elyardi sangat mengharapkan kelanjutan pembangunan Embung Batang Bingung. Proyek lanjutan tersebut merupakan vital untuk masa depan masyarakat Kota Solok, tetutama air baku untuk air bersih dan memperlancar arus Sungai Batang Lembang agar tidak meluap. 

"Kami sangat harapkan dukungan dari Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai dalam lanjutan normalisasi Batang Lembang yang belum maksimal untuk antisipasi banjir, sehingga perlu dilanjutan pembangunannya dan pembangunan embung Batang Bingung untuk konservasi, air baku dan irigasi serta wisata air," ungkap Wako.

Pada Kesempatan tersebut, Wako juga meyakinkan Kepala BWS bahwa lahan untuk pembangunan embung sudah dalam proses pembebasan. 

Audiensi tersebut disambut baik oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Mochammad Dian Al-Ma’ruf, S.Si, ST,MT. Beliau ungkapkan siap untuk membantu Kota Solok dalam lanjutan pembangunan Embung Batang Bingung. (Niko Irawan)

Mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas Wafat di RSPAD Gatot Soebroto

PADANG - Kabar duka datang dari Ranah Minang. Mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Azwar Anas wafat. Azwar Anas dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (5/3/2023) sekitar pukul 11.40 WIB.

"Benar, beliau (Azwar Anas) wafat,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sempat membezuk Azwar Anas yang menjalani perawatan di rumah sakit.

Prabowo Subianto membezuk Letjen (Purn) Azwar Anas yang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/1/2023).

Begitu sampai di ruang perawatan Azwar, Prabowo berdiri dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada Azwar yang sedang terbaring.

"Pak Prabowo Subianto datang membesuk mantan Gubernur Sumbar Bapak Azwar Anas di RSPAD Gatot Subroto," ujar Andre Rosiade.

Menurut dia, Prabowo mendoakan agar Azwar Anas bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas.

Azwar Anas sudah beberapa bulan ini sakit. Pria yang lahir 1933 itu dinilai telah membangun Sumbar dengan paripurna. Pada Kamis (19/1/2023) lalu, Andre Rosiade juga menyempatkan diri membezuk Azwar Anas.

Ia mengatakan, Azwar adalah salah satu tokoh Minang yang memiliki kontribusi besar bagi pembangunan Sumbar dan Indonesia. Azwar Anas tercatat pernah menduduki berbagai jabatan strategis, baik di Provinsi Sumbar maupun tingkat nasional.

"Beliau pernah menjadi Direktur Utama PT Semen Padang, Gubernur Sumatra Barat dua periode. Pembangunan Sumatra Barat pesat di saat beliau menjadi Gubernur. Lalu Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat," katanya.

Andre menyebut, Azwar Anas adalah tokoh nasional, orangtua dan ninik mamak seluruh masyarakat Sumbar dan seluruh masyarakat Minangkabau. 

"Jadi, saat beliau sakit, tentu menjadi kabar duka bagi kita semua. Mengingat jasa-jasanya yang sangat banyak untuk Sumbar," kata Ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Kabar meninggalnya mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas tersebut beredar di sejumlah grup percakapan WhatsApp.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Innalillahi wainnaa ilaihi rojiuun, telah berpulang Ayahanda kita BPK. Ir. H. Azwar Anas, hari ini Ahad, 5 Maret 2023. 11.40 WIB di Jakarta. yaa Allah berikan tempat terbaik buat almarhum, Aamiin Yaa Rabb,” begitu bunyi pesan tersebut. (Niko Irawan)

Miris, Serambi Madinah Menjadi Kota Prostitusi

SOLOK - Dua tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, yang jatuh pada Minggu, 26 Februari 2023, mendapat "kado pahit" dengan peristiwa yang sangat miris dan memilukan. Lekat dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah di masa kepemimpinan Zul Elfian - Reinier (periode 2016-2021) dan ditukuk dengan Kota Beras Serambi Madinah yang Berkah Maju dan Sejahtera (Berjuara) di masa Zul Elfian Umar - Ramadhani Kirana Putra, Kota Solok dihebohkan dengan penggerebekan praktik prostitusi oleh petugas Satpol PP Kota Solok, pada Senin (27/2/2023). Atau, hanya sehari usai Pasangan H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si Dt Tianso dan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, "merayakan" dua tahun kepemimpinannya. Lebih miris lagi, lokasi penggerebekan di Kelurahan Tanah Garam merupakan basis pendukung Wakil Walikota Solok Ramdhani Kirana Putra di Pilkada 2020 dan Pileg 2014 dan Pileg 2019. 

Petugas Satpol PP Kota Solok menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok pada Senin (27/2/2023). Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok, Zulkarnaini, AP, MM, menyatakan penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang telah lama resah dan curiga tentang adanya praktik prostitusi di rumah tersebut.

"Sebenarnya warga sudah lama resah dan curiga tempat tersebut dijadikan sebagai tempat prostitusi, karena sering didapati laki-laki dan perempuan keluar masuk rumah tersebut hingga tengah malam,” katanya. 

Zulkarnaini juga menyebutkan penggerebekan dilakukan pada siang hari, pukul 11.00 WIB, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Lurah, Bhabin Kamtibmas Polres Solok Kota, Babinsa Kodim 0309/Solok dan masyarakat lainnya. Petugas Satpol PP mengamankan lima orang di rumah yang berada di samping sebuah surau (mushala/langgar) tersebut. Terdiri dari seorang perempuan berinisial TA yang masih berusia 18 tahun, dua pria inisial AR (42) dan Y (25) sebagai pengguna jasa dan dua orang muncikari berinisial SJ (23) dan AT (22).

"Saat digrebek, di depan rumah ada tiga orang laki-laki dan di dalam rumah ada sepasang perempuan dan laki laki selesai berhubungan badan," ujarnya. 

Zulkarnaini juga menyebutkan, pihaknya juga mengamankan uang tunai Rp800 ribu yang akan digunakan AR (42) dan Y (25) untuk membayar jasa prostitusi ke perempuan berinisial TA (18). Anehnya, pemilik rumah tidak berada di tempat saat penggerebekan dan saat rumahnya digunakan untuk perbuatan maksiat tersebut. Bahkan, menurut Zulkarnaini, dari laporan warga, ada satu pasangan lagi yang telah selesai berbuat maksiat di rumah tersebut, namun tidak ditemukan saat penggerebekan. 

"Menurut warga ada satu pasang lagi namun tidak ditemukan saat penggerebekan. Selain lima orang itu, kami juga mengamankan barang bukti berupa uang Rp800 ribu yang digunakan pelaku untuk membayar terduga PSK. Sedangkan si pemilik rumah tidak ada saat digrebek. Selanjutnya, empat pria yang diduga sebagai pelaku, diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai UU Prostitusi dan yang wanitanya, kita serahkan ke Panti Rehab Andam Dewi, di Arosuka, Kabupaten Solok," ujarnya.

Serambi Madinah Berjuara

Jargon Kota Beras Serambi Madinah menjadi "jualan" bagi pasangan Zul Elfian, SH, M.Si dan Reinier, ST, MM, beberapa saat usai dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2016-2021. Jargon tersebut terdiri dari dua kata yang menjadi komitmen moral keduanya untuk pengabdian ke Kota Solok. Yakni Kota Beras yang berarti komitmen di bidang penguatan ekonomi dan Serambi Madinah yang mengandung makna komitmen untuk menjadikan Kota Solok sebagai daerah yang agamis. 

Jargon tersebut, kemudian bertambah di saat H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. H. Ramdhani Kirana Putra, SE, MM, memenangkan Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020 dan dilantik pada 26 Februari 2021. Yakni ditambah menjadi Berkah, Maju dan Sejahtera yang disingkat menjadi Berjuara. 

Anggota DPRD Provinsi Sumbar dari PPP Daswippetra Dt Manjinjing Alam yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Solok, 3 periode angkat bicara terkait peristiwa yang sangat miris, kejadian ini merupakan hal yang memalukan bagi pemerintah daerah Kota Solok. 

"Maka dari itu kedepannya pemerintah daerah harus tegas menjalankan peraturan dan perundang undangan untuk menjadikan efek jera bagi masyarakat dalam hal ini," ungkapnya.

Sementara anggota DPRD dari Partai Nasdem, Yoserizal mengaku berterimakasih atas tugas yang telah dijalankan Satpol PP yang didasari dari informasi masyarakat terkait hal ini, peristiwa ini adalah perbuatan tercela dan melanggar norma agama, norma adat dan lainnya. Sementara jargon Kota Solok berjuara adalah sebentuk himbauan kepada warga kota Solok, sesuai dalam visi misi kepala daerah. 

"Peristiwa ini adalah persolan kita bersama, kedepannya mari kita jaga bersama sama kota kita ini agar dijauhi dari perbuatan maksiat. Semoga yang maha kuasa tidak murka terhadap kita," ujarnya. (Niko Irawan)

Rapor Merah di 2 Tahun Asda-Pandu, 16 Program Unggulan, Hanya 4 yang Terealisasi

SOLOK - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, baru akan menggenapkan dua tahun kepemimpinannya di Kabupaten Solok pada 26 April 2023. Meski terpilih bersama 12 kepala daerah lainnya di Sumbar pada 9 Desember 2020, namun bersama Bupati-Wakil Bupati Solok Selatan Khairunnas-Yulian Efi, baru dilantik pada 26 April 2021. Sementara 11 kepala daerah lainnya dilantik pada 26 Februari 2021. Penyebabnya, Asda-Pandu harus melewati dulu rangkaian sidang di Mahkamah Konstitusi (MK RI), setelah ada dugaan pelanggaran berujung sengketa Pilkada 2020. Dugaan itu, memenuhi unsur karena selisih suara dengan peraih suara terbanyak kedua, H Nofi Candra, SE dan H. Yulfadri Nurdin, SH hanya 814 suara, atau hanya 0,48 persen. 

Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan meraih 59.625 suara. Paslon 01, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang meraih 58.811 suara. Paslon nomor urut 03, Desra Ediwan Anantanur-Adli memperoleh 28.490 suara. Sementara, Paslon nomor urut 04, Iriadi-Agus Syahdeman meraih 22.048 suara. Selisih 0,48 persen ini, kemudian berujung di Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memutuskan bahwa Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021.

Usai dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Solok, Epyardi Asda maupun Jon Firman Pandu langsung dihadapkan pada kenyataan, bahwa meski sudah menjadi kepala daerah, keduanya tidak serta merta bisa mengatur segala sesuatunya terkait pemerintahan. Justru, friksi (gesekan) lah yang akhirnya terus menguat dan membuat rakyat Kabupaten Solok yang menjadi korban. Selain itu, dua poros yang berseteru, yakni poros partai koalisi dan poros oposisi, sama-sama terluka dan tercabik. 

Anehnya, meski diusung oleh dua partai pemenang Pileg 2019, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), resistensi dan embrio oposisi pemerintahan justru berasal dari Partai Gerindra yang diketuai oleh Wabup Jon Firman Pandu, SH. Partai Gerindra "menggandeng" Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini dipimpin oleh Dr. Dendi, S.Ag, MA. Sejatinya, PPP adalah asal-muasal Epyardi Asda terjun ke politik dan sempat memimpin PPP Sumbar. Di partai berlambang Ka'bah itu, Epyardi Asda tiga periode menjadi Anggota DPR RI (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018). 

Sementara, partai-partai parlemen lainnya yang menjadi oposisi di Pilkada 2020 justru menjadi koalisi Epyardi yang dipimpin oleh PAN. Mereka adalah Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Hanura yang mengusung H. Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman. Kemudian Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Desra Ediwan Anantanur-Adli. Sementara, NasDem yang bersama PPP mengusung Nofi Candra-Yulfadri Nurdin, meninggalkan PPP dan bergabung belakangan dengan koalisi.

Resistensi terhadap Epyardi Asda yang mengumumkan sebuah tim yang disebutnya sebagai Solok Super Team (SST) justru datang dari internalnya, yang dipimpin oleh Wabup Jon Firman Pandu. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok itu, sangat tersinggung dengan keinginan Epyardi Asda untuk mengganti Dodi Hendra Dt Pandeka Sati sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Posisi yang sebelumnya dijabat Jon Firman Pandu. 

"Saya hanya tiga bulan pertama (usai dilantik) berkomunikasi dengan Pak Epyardi. Setelah itu, tidak ada lagi. Beliau ingin menguasai segala hal dan semua orang. Baik orang-orang di pemerintahan, maupun orang-orang di politik, terutama di DPRD. Tentu, hal ini tidak bisa diterima karena Kabupaten Solok ini tidak bisa diurus oleh satu orang. Beliau kemudian bertindak zalim kepada saya dan orang-orang yang ingin mengkritiknya. Khusus ke Gerindra, tentu saja saya tidak bisa menerima tindakan zalim itu. Karena harus diingat bahwa Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020 dimenangkan Gerindra dan PAN dengan susah payah. Hanya selisih 814 suara. Perlu juga diingat, akumumulasi 59.625 suara yang diraih Asda-Pandu linier dengan raihan Gerindra ditambah PAN di Pileg 2019. Yakni 29 ribuan suara Gerindra dan 28 ribuan suara PAN, ditambah suara dari kerja-kerja politik di kampanye Pilkada 2020. Jadi, beliau duduk sebagai Bupati Solok saat ini, bukan hanya karena beliau dan kerja politik kader PAN. Tentu ada juga kiprah kami dari kader Gerindra dan kerja-kerja politik kami lakukan di masa kampanye Pilkada 2020," tegas Jon F Pandu. 

Jon Firman Pandu juga menegaskan, meski berjuang mati-matian, Partai Gerindra justru tidak mendapatkan apa-apa dari kemenangan di Pilkada 2020. Justru, partai-partai yang menjadi kompetitor dan rival di Pilkada, justru mendapat tempat. Demikian juga dengan internal di Pemkab Solok. Para ASN dan pejabat Pemkab Solok menurut Jon F Pandu, justru berada di bawah tekanan. 

"Alih-alih membuat suasana damai dan kondusif di kalangan pegawai yang sudah tercipta di masa bupati-bupati sebelumnya, justru kini yang terjadi adalah berbagai polemik dan tindakan viral, yang menjadi tontonan hingga ke tingkat nasional. Bahkan, pegawai-pegawai yang menjadi aset daerah selama ini, justru tabang hambua (pindah) ke daerah lain. Ini tentu sangat miris. Tapi, sudah lah, mungkin ini sudah takdirnya Kabupaten Solok saat ini. Yang jelas, secara pribadi dan secara kepartaian, saya siap fight (bertarung) ke depannya, terutama di Pileg dan Pilkada 2024," ujarnya. 

Sementara itu, dari sisi Bupati Solok Epyardi Asda, dirinya bersama Solok Super Team, mengaku cukup puas dengan berbagai capaian Pemkab Solok selama ini. Menurut Epyardi, banyak hal yang mesti diperbaiki di Kabupaten Solok. Meski banyak yang menentang, Epyardi menegaskan dirinya tak pernah takut. Menurutnya, hal itu hanyalah untuk menegaskan niatnya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halamannya. 

"Saya hanyalah manusia biasa, yang punya banyak kelemahan. Saya bukan Superman! Yang ada itu adalah tim yang solid bernama Solok Super Team. Meski awalnya banyak ditentang, tapi lihatlah sekarang, berkat kerja keras kita bersama, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan," kata Epyardi usai menerima penghargaan dari Ombudsman RI pada 26 Januari 2023 lalu.

Sejatinya, bibit-bibit "panas" penentangan sudah meletup sejak Epyardi Asda memantapkan diri maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018) tersebut langsung menjadi magnet berkat ketokohan, pengalaman politik di level nasional, kekuatan finansial, serta beragam kelebihan lainnya. 

Ibarat dua sisi mata uang, dan sebagai manusia biasa, Epyardi juga lekat dengan sisi-sisi yang dianggap negatif oleh calon-calon rival politik, dan mempengaruhi perspektif masyarakat. Epyardi dengan latar belakang kehidupan yang perih di usia muda dan berhasil survive hingga menjadi pengusaha pelabuhan, membentuk karakter kerasnya. Sehingga, dirinya dianggap arogan, sombong, pemarah dan tidak memiliki etika sopan santun. 

Waktu kampanye Pilkada yang sangat singkat, membuat Epyardi dan Tim Pemenangan tidak mudah menjelaskan ke publik bahwa karakter keras tersebut menjadi kunci suksesnya untuk survive (berjuang) dalam hidupnya. Hal yang seharusnya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Kabupaten Solok. Apalagi, Epyardi berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah karakter dan kepribadiannya. 

"Saya tidak bisa dan tidak akan pernah mau bermanis-manis untuk menyenangkan hati orang lain. Yang baik akan saya apresiasi, yang tidak baik harus saya dikoreksi. Niat saya hanya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halaman saya, Kabupaten Solok. Saya memiliki niat membangun daerah berbekal pengalaman pribadi, pengusaha dan politik. Tapi, tentu saya minim pengalaman di sisi birokrasi pemerintahan, karena itu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih baik, dengan kemampuan dan peran kita masing-masing," ungkapnya. 

Realisasi Janji Kampanye

Nyaris memasuki dua tahun kepemimpinan Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu, sejumlah elemen di Kabupaten Solok juga memberikan penilaian atas kinerja dan capaian Asda-Pandu. Setidaknya, ada sekitar 16 janji politik yang menjadi bahan kampanye Asda-Pandu di Pilkada 2020. Yakni: satu kecamatan satu ekskavator, satu kecamatan satu produk unggulan, bantuan rumah layak huni, pembangunan pabrik saus cabe dan tomat, bantuan bibit unggul, penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan sentra pertanian dan perdagangan terpadu, penyediaan lampu jalan ke surau dan mushala, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu, kemandirian lembaga adat dan agama, penempatan ASN sesuai kompetensi, sanitasi padat karya, pencegahan stunting, penyerapan tenaga kerja, pembentukan BUMD dan pemberdayaan BUMNag, membentuk program siaga bencana nagari.

Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Solok Hafni Hafiz, A.Md menyebutkan dari 16 janji politik yang disampaikan tersebut, baru empat yang terwujud. Yakni pencegahan stunting, bantuan rumah layak huni, bantuan bibit unggul, dan pembelian ekskavator. Meski belum tuntas 100 persen, Hafni Hafiz juga mengaku gamang dan pesimistis hal itu akan tercapai. 

"Dari visi yang terbingkai dalam RPJMD yang coba saya selaraskan dengan waktu yang tersisa, maka muncul sikap gamang dan pesimistis program ini akan tercapai. Saya berharap ada upaya kongkret dari pemerintah daerah untuk merealisasi janjinya. Harus diakselerasi melalui APBD Provinsi dan APBN, jika hanya bertumpu pada APBD, saya pesimistis," ujarnya.

Hafni Hafiz juga meminta Epyardi Asda memperbaiki hubungan komunikasinya dengan Wabup Jon Firman Pandu. Kemudian dengan pemerintah provinsi (Gubernur Sumbar), tokoh-tokoh Kabupaten Solok, Anggota DPR RI dan elemen masyarakat lainnya. Hafni Hafiz juga mengaku belum melihat dampak yang signifikan terhadap keberadaan Solok Super Team. 

"Tak mungkin bupati bisa bekerja sendiri atau timnya saja. Harus melibatkan semua elemen berdasarkan kompetensinya masing-masing. Maka, segera perbaiki hubungan provinsi dengan daerah. Akses daerah dengan pusat mesti diperkuat dan dipertajam. Libatkan tokoh-tokoh Kabupaten Solok, mantan-mantan bupati, anggota DPR RI, DPRD Provinsi. Mari bangun sinergisitas yang apik. Selama ini, apa yang dicanangkan oleh kepala daerah tentang SST (Solok Super Team), belum melihatkan dampak yg signifikan di tataran hasil. Namun, untuk hal-halan yg sudah dikerjakan saya mengapresiasi. Terutama terkait pembangunan yang kini merata di seluruh nagari di Kabupaten Solok," ujarnya. 

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Solok, Dr. Dendi, S.Ag, MA, menilai kinerja Epyardi Asda, jika dilihat secara obyektif dari data dan fakta yang ada, sangat jauh dari harapan. Menurut pentolan oposisi yang sempat "head to head" heboh dengan Epyardi Asda sampai saling tunjuk di DPRD Kabupaten Solok tersebut, mengungkapkan masyarakat bisa menilai sendiri kondisi Kabupaten Solok saat ini. Pria yang sebelumnya merupakan "kader" Epyardi saat Epyardi masih di PPP itu menyatakan bahwa program yang digaung-gaungkan Epyardi Asda saat menjadi Bupati Solok saat ini hanyalah sekadar omong kosong belaka. Tapi, kegagalan demi kegagalannya memimpin pemerintahan justru berlindung di balik topeng polemik dan tindakan-tindakan viralnya.

"Epyardi Asda itu hebat sebagai Anggota DPR RI. Sebelumnya, beliau menjadi inspirasi dan motivasi hampir seluruh masyarakat, terutama para politikus di Kabupaten Solok dan Sumbar. Tapi saat menjadi Bupati Solok, semua nilai-nilai dan kharisma beliau itu sirna. Saya harus mengatakan ini, karena seorang kepala daerah adalah simbol bagi daerahnya. Orang Solok adalah orang yang santun, ramah, sabar, menjunjung etika dan pekerja keras dan cerdas," ujarnya.

Dendi berharap, Epyardi Asda bisa kembali ke khittahnya sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Solok. Menurutnya, sebelumnya Epyardi dikenal sebagai sosok pekerja keras yang memiliki latar belakang kehidupan yang keras sejak masa kanak-kanak. Hal itu menurutnya telah menjadi inspirasi bagi orang banyak.

"Saya rasa, kini belum terlambat bagi beliau untuk berubah dan kembali menjadi Epyardi Asda yang dulu. Epyardi Asda yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda yang hidupnya kurang beruntung. Tentang bagaimana kerja keras, kekuatan karakter dan kepribadian kuat, menjadi kunci keberhasilan hidup," harap Dendi.

Terkait banyaknya penghargaan yang diraih Pemkab Solok, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Cawabup Solok 2020 lalu, Dr. Adli, menilai banyaknya penghargaan yang diperoleh tidak sebanding dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Menurut Adli, justru banyak penghargaan yang hanya sebatas administrasi negara, yang tak menyelesaikan masalah kehidupan utama masyarakat. Adli juga menyindir, sejumlah penghargaan tersebut justru menjadi ajang bagi bagi ASN dan pejabat untuk cari muka ke kepala daerah.

"Misalnya, penghargaan dari Ombusman terkait kepatuhan standar layanan publik. Itu, hanyalah masalah administrasi negara dan kewajiban pemerintah. Bukan prestasi, tapi kewajiban. Tapi, kemudian dibangga-banggakan dan dibuatkan baliho besar-besar di seluruh penjuru negeri, di fasilitas baliho milik Pemkab Solok pula. Seperti pencitraan untuk bupati yang tidak pandai bekerja," ujarnya. 

Adli juga menyindir tentang kebiasaan Epyardi Asda yang memakai mobil-mobil bagusnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Solok yang susah. Kemudian selalu membanggakan anaknya yang Anggota DPR RI (Athari Gauthi Ardi) sebagai satu-satunya legislator yang berbuat dan membangun di Kabupaten Solok.

"Di satu sisi, mungkin itu bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk masyarakat agar bisa berhasil seperti beliau. Tapi di sisi lain, hal itu justru akan memberi luka mendalam bagi si miskin. Semua orang di Kabupaten Solok ingin berbuat, berbakti dan mengabdi ke Kabupaten Solok sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi bukan hanya beliau, anak beliau, atau tim beliau saja. Saya harap, beliau bisa membuka diri. Meski sudah di ujung periode, saya rasa belum terlambat," ungkapnya. 

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, secara satir (menyindir) justru mengungkapkan bahwa seluruh visi misi Epyardi Asda sudah terwujud. Yondri yang kini menjadi Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut, sebelumnya dikenal sangat dekat dengan Epyardi Asda semasa menjadi kader PPP. 

"Sudah terwujud semua. Infrastruktur jalan tertata rapi sampai ke nagari-nagari. Tak ada satupun kita temui jalan yang berlobang. Jalan-jalan ke daerah terisolir berhotmix licin bagai cermin. Rakyat hidup layak, terpenuhi sandang dan pangan berkelimpahan rezeki. Hampir tiap rumah penduduk punya mobil. Anak-anak tidak satupun yang tidak bersekolah. Semua lembaga memberi penghargaan. Kita yakin beliau akan terpilih kembali tahun 2024 atau maju menjadi Gubernur Sumbar atau DPR RI. Dan sebaiknya kita segera buka kaca mata hitam, atau segera bangun dari mimpi," ujarnya. (Niko Irawan)

Vonis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Sungguh Janggal

Pulau Punjung - Vonis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, keliru dan sangat janggal dalam perkara dugaan pengrusakan hutan. Sidang dipimpin oleh Fajar Puji Sembodo, SH, dengan Hakim Anggota Taufik Ismail, SH dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, SH, pada Jumat sore (13/1/2023). 

Drs. Werhanudin Bin Sa'id, pensiunan PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2019 tersebut didakwa melanggar UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 92 ayat 1 huruf b juncto pasal 17 ayat 2 huruf a. Sesuai dengan Nomor Register Perkara 102/Pid.B/LH/2022/PN.Plj. Werhanudin divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dan dijatuhi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp.1 miliar.

Penasehat Hukum (PH) Werhanudin, yakni Inra, SH, mengaku sangat kecewa dengan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider selama 2 bulan. Menurutnya, keputusan ini adalah keputusan yang sangat keliru dan banyak kejanggalan. Mulai dari proses di Dinas Kehutanan, Polres Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Dharmasraya, hingga Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Dharmasraya. Padahal TKP-nya bukan di Dharmasraya.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) "memaksakan" bahwa lokasi perkara berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Jorong Mendawa, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Dharmasraya. 

Padahal lokasi perkara berada di Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, dan lahan seluas 15.638,94 hektare itu merupakan hak milik pribadi Werhanudin, sesuai dengan ranji dan alas hak ulayat adat yang dimiliki dan diakui oleh niniak mamak setempat. Locus delicti (tempat kejadian perkara) yang dinilai terjadi error in objecto sehingga melanggar kompetensi relatif. Seharusnya proses perkara ini dilaksanakan di wilayah hukum, Kabupaten Solok Selatan, dan disidang di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok. 

Kemudian, Majelis Hakim juga menolak Sidang Lokasi (Pemeriksaan Setempat) yang diajukan oleh terdakwa sendiri, untuk memastikan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini merupakan hak terdakwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Per-MA) No.1 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Setempat. Sementara Majelis Hakim menolak dengan alasan usia terdakwa yang sudah tua, meskipun hal itu justru diajukan oleh terdakwa sendiri. 

Selain itu Hakim juga menolak hak terdakwa untuk menghadiri saksi, padahal dalam Undamg Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 65 tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Yang lebih fatal, terkait alat bukti yang disita berupa alat berat jenis Dozer. Perlu diingat bahwa, dozer yang diamankan oleh Polhut (Polisi Kehutanan) di lokasi adalah jenis Dozer Caterpillar D3, sementara yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum adalah Dozer merek Caterpillar D6D. Banyak hal-hal lain yang tidak masuk akal yang ditimpakan kepada klien kami. Maka kami memutuskan banding atas vonis ini," ujarnya. (NI)

Pelantikan 48 Pejabat Pemko Solok, BKPSDM Langgar UU Keterbukaan Informasi Publik

SOLOK - Sebanyak 48 orang pejabat Pemko Solok, yang terdiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Atministrator dan Pengawasan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota Solok Zul Elfian Umar, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Jumat (13/1/2022). Meski pelantikan berjalan dengan lancar, namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solok, tidak bersedia memberikan rilis nama-nama 48 pejabat tersebut, padahal nama2 pejabat yang baru saja dilantik itu sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahuinya.

Kepala BKPSDM Kota Solok, Bitel, yang dihubungi Wartawan infonews.co.id melalui seluler mintak rilis nama 48 pejabat yang dilantik itu, namun tidak ada jawaban dari Kepala BKPSDM. Hal ini jelas sekali kepala BKPSDM Kota Solok, melanggar Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari para pejabat yang mengambil sumpah jabatan tersebut, salah satunya Nurzal Gustim, S.STP, M.Si, Kabag Protokoler dan Komunikasi Balaikota Solok yang diangkat sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kota Solok. 

Wako dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Di Jumat berkah ini, semoga sumpah yang diucapkan tidak hanya sekedar diucapkan, namun betul-betul dilaksanakan.

"Di awal tahun ini, kita harus bersama mewujudkan harapan masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri, meskipun saat ini Kota kita masih tertinggal, namun harus tetap bersyukur karena angka kemiskinan dan angka stunting rendah. Untuk itu, diawal tahun 2023 ini kami berharap agar kinerja kita harus jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Pahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, selesaikan kerja dan berikan yang terbaik untuk Kota Solok," tegas Wako.

Zul Elfian Umar berharap ke depannya dengan slogan baru, yakni Solok Berjuara  (Berkah, Maju dan Sejahtera) dapat diwujudkan. Menurutnya, itu merupakaan tugas bersama dan berharap semua OPD agar bersinergi dan berkolaborasi menyelasaikan segala persoalan.

"Kepada pejabat yang baru dilantik, langsung lakukan koordinasi dan konsolidasi, serta rencanakan kegiatan strategis," ujar Wako.

Wako juga menjelaskan, dalam menempatkan pejabat, bukan hal yang ringan namun merupakan kerja berat, banyak pertimbangan. 

"Bapak ibuk orang terpilih, buktikan kami tidak salah pilih, jangan buat kami menyesal serta buktikan dengan kinerja yang baik," tutup Zul Elfian Umar.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas oleh Wali Kota Solok, Sekda Kota Solok, beserta para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, beserta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok. (niko irawan)

Direksi Aqua dan Pemkab Solok Sepakat Selesaikan Masalah PHK Karyawan

 

SOLOK - Manajemen PT Tirta Investama (Aqua Group) melakukan pertemuan dengan Pemkab Solok terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 101 karyawan Aqua Solok beberapa waktu lalu. Pertemuan yang dilakukan di Ruang Kerja Bupati Solok, Arosuka, Kamis (12/1/2023) itu dihadiri oleh Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Pimpinan Direksi Pusat PT. Tirta Investama Indonesia Rizki Raksnugraha dan Bernas, Kepala Dinas DPMPTSP dan NAKER Drs. Aliber Mulyadi, MM, dan Jajaran Manajemen PT. Tirta Investama Kabupaten Solok. 

Pertemuan Bupati Solok bersama Manajemen Kantor Pusat PT. Tirta Investama diadakan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi antara Pihak Manajemen dengan Serikat Pekerja Aqua Group di Kabupaten Solok.

Epyardi Asda menyampaikan, dalam permasalahan yang terjadi kedua belah pihak tentu memiliki keinginan yang terbaik bagi kedua belah pihak. 

"Sebagai kepala daerah, saya memiliki keinginan untuk mengabdikan diri demi kesejahteraan masyarakat. Saya sangat menyayangkan pemecatan secara sepihak terhadap karyawan PT. Tirta Investama di Solok ini," ujarnya.

Pimpinan Tinggi kantor pusat PT. Tirta Investama Rizki Raksnugraha, menyampaikan permintaan maaf dari pihak manajemen pusat atas permasalahan yang tengah terjadi di Kabupaten Solok. Rizki juga menyampaikan ucapan terimakasih atas evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Sehingga pihak Manajemen dapat belajar dan membenahi kekurangan yang ada dalam pengelolaan perusahaan dan kepegawaian.

"Berbagai langkah penyelesaian tengah dijalankan sesuai dengan peraturan dan hukum. Pihak manajemen PT. Tirta Investama berharap para pekerja dapat bekerja kembali sesuai dengan kesepakatan yang nantinya dapat disepakati bersama," ujarnya.

Epyardi Asda berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai sehingga dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang sedang bertentangan. 

"Kita berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik ibarat pepatah Minangkabau 'Mengambil Rambut dalam Tumpukan Tepung, Rambut dapat diambil tanpa terputus sedangkan tepung tetap utuh dan tidak berserakan," tuturnya.

Lebih lanjut demi penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi, Bupati Solok menyarankan akan mengambil alih permasalahan yang terjadi antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT. Tirta Investama. Pemkab Solok, menurut Epyardi akan siap mencarikan solusi yang saling menguntungkan antara pihak Manajemen dan Serikat Pekerja.

Menanggapi hal itu pihak manajemen yang saat itu melalui dua orang Pimpinan Tinggi dari Kantor Pusat Jakarta, telah menyetujui bahwa akan menyerahkan penyelesaian permasalahan kepada Bupati Solok bersama jajaran Pemkab Solok. (niko irawan)

Pinjaman Dana PEN, "Nafsu Gila" Pemko dan DPRD Demi Calon Gedung-Gedung Mangkrak

Pinjaman Dana PEN Rp100 Miliar di Kota Solok

"Nafsu Gila" Pemko dan DPRD Kota Solok Demi Calon Gedung-Gedung Mangkrak

Pemko dan DPRD Kota Solok "menyepakati" peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp100 miliar ke pemerintah pusat mulai tahun 2023. Dana Rp100 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung untuk bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok. Meski DPRD Kota Solok tidak melakukan persetujuan terhadap peminjaman ini, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun 2023 ini telah "ditimpuk" beban utang untuk membayar angsuran pinjaman dana PEN sebesar Rp5,3 miliar. 

Alhasil, masyarakat Kota Solok tentu tak bisa berharap banyak akan mendapatkan "pertolongan" di sektor perekonomian dari APBD Kota Solok 2023. Selain beban utang dana PEN, APBD Kota Solok juga sudah lebih dulu tersedot oleh pembangunan "mercusuar" lain di bidang olahraga. Yakni pembangunan Stadion Marahadin di daerah Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, yang menggerus dana APBD Kota Solok sebesar Rp12 miliar. Nilai yang sama (Rp12 miliar) juga didapat dari APBD Provinsi Sumbar. Hal ini, tidak lain karena nama stadion, diambil dari nama salah satu pendiri Kota Solok, yang juga kakek dari Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Perjuangan mendapatkan dana diusahakan oleh Anggota DPRD Sumbar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daswippetra Dt Manjinjing Alam. 

Pembangunan Stadion Marahadin, ditujukan sebagai salah satu bentuk "keseriusan" Pemko Solok untuk membuktikan diri ke publik Sumbar, bahwa Kota Solok siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2025 mendatang. 

Namun, isu liar langsung berhembus, tatkala daerah pemekaran, Kabupaten Dharmasraya, ternyata bisa membangun Stadion/Gelanggang Olahraga (GOR) dengan memakai dana APBN dan APBD Kabupaten Dharmasraya "hanya" sebagai dana pendamping APBN. Tentu, sebagai kepala daerah yang "dekat" dengan pemerintah pusat, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan pentolan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bisa "dengan mudah menjemput" dana-dana pusat tersebut untuk dibawa ke daerahnya.

Tapi, perlu juga diingat Walikota Solok Zul Elfian Umar, SH, M.Si Dt Tianso, yang merupakan pentolan partai koalisi (NasDem), juga mengaku sebagai orang yang dekat dengan pemerintah pusat, terkhusus dengan presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam videonya yang viral di masa kampanye Pilpres 2019 lalu, Zul Elfian Umar mengangungkan sosok Jokowi sebagai orang yang taat beragama. Zul Elfian menyebut Jokowi sebagai orang ibadahnya terjaga, selalu shalat tahajjud dan menjalankan puasa sunat hari Senin dan Kamis.

Pembangunan RSUD Kota Solok di wilayah Banda Pandung, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, oleh sejumlah pihak dianggap sebagai proyek-proyek mubazir dan belum menjadi prioritas. Pasalnya, di Kota Solok saat ini sudah ada 4 rumah sakit. Yakni RSU M Natsir milik Pemprov Sumbar, Rumah Sakit Tentara (RST) milik TNI, serta dua Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Bunda dan RSIA Ananda, yang juga melayani pasien umum. 

Diduga kuat, Walikota Zul Elfian Umar "ngotot" memaksakan pembangunan dua mega proyek tersebut, demi memenuhi ambisinya untuk meninggalkan legacy (warisan) di Kota Solok. Seperti diketahui, ini merupakan periode keduanya sebagai Walikota Solok setelah sebelumnya menjabat pada 2016-2021 bersama Wawako Reinier, ST, MM. Wawako saat ini, H. Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, merupakan Anggota DPRD Kota Solok periode 2014-2019 dan 2019-2020.

Walikota-Walikota Solok sebelumnya, telah meninggalkan legacy yang senantiasa dikenang oleh masyarakat. Semisal Walikota periode 2000-2005 Drs. Yumler Lahar yang merintis dan memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara serta pembangunan Rumah Dinas Walikota Solok di Nan Balimo, Walikota Syamsu Rahim (2005-2010) yang meninggalkan "oleh-oleh" lampu jalan, Taman Syech Kukut dan Gedung DPRD Kota Solok, Walikota Irzal Ilyas (2010-2015) yang meninggalkan gedung Pasar Semi Modern dan GOR/Sporthall Tanjung Paku. 

Sementara, di masa Walikota Zul Elfian (2016-2021 dan 2021-sekarang), sejumlah megaproyek dan program-program pembangunan justru terbengkalai dan mangkrak. Semisal Gedung Pasar Semi Modern, Pasar Abdurrahman bin Auf di samping Terminal Bareh Solok yang tak lagi berpenghuni, serta Jalan Lingkar Utara yang tak kunjung terhubung meski hanya tinggal 1,7 kilometer. Alih-alih menyelesaikan bengkalai yang akan sangat berpengaruh pada peningkatan sektor perekonomian masyarakat, justru Pemko Solok berniat membuat proyek-proyek baru yang berpotensi besar menjadi gedung-gedung mangkrak.

Jika seandainya Jalan Lingkar Utara sudah selesai, tentu akan tumbuh titik-titik ekonomi baru di sepanjang jalan yang menghubungkan Banda Pandung dengan Guguak Sarai di Kabupaten Solok. Baik potensi kuliner, jasa servis kendaraan, hingga akses ke sejumlah titik wisata Kota Solok, semisal Sarasah Batimpo, Pulau Belibis, Pacuan Kuda Ampang Kualo, Taman Bidadari, Taman Rongsok, Taman Kitiran, Laing Park, serta akses ke perumahan yang kini menjamur di sepanjang Jalan Lingkar Utara tersebut.

Yang memiriskan, kebijakan membangun sejumlah mega proyek tersebut justru "melupakan" fakta bahwa setidaknya ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Solok yang perannya sangat vital, hingga kini tidak memiliki kantor. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menumpang di gedung milik Pemprov Sumbar, Kantor Perumahan Pemukiman (Perkim) yang menyewa sebuah Ruko di Jalan Lintas Solok-Bukittinggi, Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) yang menempati bangunan tukar guling dengan Pemkab Solok, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) yang menumpang pada gedung eks DPRD Kota Solok milik Pemprov Sumbar, serta Dinas Pertanian yang sebelumnya menumpang di gedung Pemprov Sumbar di Banda Pandung, kini kembali menumpang di bangunan tukar guling Pemkab Solok yang sebelumnya ditempati Kwarcab Pramuka Kota Solok. 

Sementara, yang menjadi "jualan" keberhasilan pembangunan Zul Elfian di masa kampanye Pilwako 2019 adalah pembangunan sejumlah kantor lurah dan pembangunan 11 masjid. Meski di sisi lain, sebuah Yayasan bernama Darianis Yatim justru telah membangun 24 masjid yang sangat megah dan tanpa dana APBD Kota Solok.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat, ditujukan untuk membantu daerah-daerah bangkit dari kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan PP No 23 tahun 2020 Poin 18 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Namun anehnya, Pemko Solok meminjam dana PEN senilai Rp100 miliar hanya untuk membangun sebuah gedung yang katanya untuk pelayanan kesehatan masyarakat seperti layaknya sebuah Rumah Sakit alias RSUD. 

Salah satu mantan Anggota DPRD Kota Solok yang kini menjadi praktisi hukum, yang minta namanya tak diekspos, mempertanyakan keabsahan peminjaman dana PEN oleh Pemko Solok. Dirinya mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran regulasi dan aturan yang dilakukan Walikota Solok dan DPRD Kota Solok. 

Pertama, pinjaman dana PEN dilakukan sepihak oleh Pemko Solok tanpa persetujuan DPRD Kota Solok. Padahal, beban angsuran utang akan ditanggung oleh APBD, sedangkan APBD dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh eksekutif (Pemko) dan legislatif (DPRD). Kedua, durasi pembayaran angsuran dana PEN yang disebut sampai tahun 2026, akan melewati masa jabatan Walikota Zul Elfian Umar dan Wakil Walikota Ramadhani Kirana Putra, serta DPRD Kota Solok yang akan berakhir pada 2024. Sehingga, hal ini akan menjadi beban bagi Walikota-Wakil Walikota dan Anggota DPRD periode setelahnya.

"Saya kira, cukup dua itu dulu. Dari dua item itu, masyarakat sudah bisa mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran regulasi dan aturan yang dilakukan Walikota Solok maupun oleh DPRD Kota Solok. Tentu saja, ini bukan perkara yang bisa dianggap enteng," ungkapnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak) Kota Solok Chandra BM didampingi Anggota Gepak Kota Solok Wahyu Yudhistira, mencium adanya kongkalikong dan aroma korupsi dalam pemanfaatan dana PEN tersebut. Menurutnya, daerah dan masyarakat telah terbebani utang demi memenuhi hawa nafsu inovasi oleh Pemko dan DPRD Kota Solok. Selain itu, menurut mereka banyak kejanggalan dalam proses tender dan penetapan pemenang lelang. 

"Jika dilihat di laman lpse.solokkota.go.id, terlihat jelas durasi waktu yang disampaikan oleh panitia lelang. Mulai dari tahapan pada Pengumuman Pasca Kualifikasi tertanggal pembuatan 5 September 2022, hingga pada Pengumuman Pemenang Tender pada tanggal 31 Oktober 2022, dan masa sanggah berakhir tanggal 7 November 2022, serta berakhir pada pengumuman Waktu akhir Surat Penandatangani Kontrak tertanggal 22 November 2022. Ironisnya, pemenang tender PT Jaya Semanggi Enjiniring (PT JSE) diduga kuat menggunakan dokumen palsu," ungkapnya.

"Kemudian, alamat pemenang tender dalam pengumuman lelang di Jl. Manunggal Kebonsari Kencana, Ruko Kebonsari Regency Blok A-2 Lt. 2 Surabaya Jawa Timur, namun dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 600/359/PPK-CKJK/DPUPR/2022 yang ditandatangani tanggal 30 November 2022, alamatnya berubah menjadi Jl. Letjen Soeprapto 160 Blok B No 6 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hebatnya lagi, yang menandatangani SPMK tersebut Perwakilan Cabang atas Nama Julius WW, yang bukan Direktur Perusahaan. Sementara, jika kita lihat dalam UU Perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas hanya Direksi yang bisa mewakili perbuatan hukum PT ke dalam dan keluar. Kepala Cabang bukan Direksi dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atas nama PT. Namun dalam Surat SPMK terlihat Kepala Cabang PT JSE menandatangani dengan dasar Surat Perjanjian Kontrak nomor SP/89/DPUPR/2022," lanjutnya. (niko irawan)

Open Tournament dan Kejurprov Taekwondo di Kota Solok Resmi Dimulai

SOLOK - Wakil Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM buka kegiatan Open Tournament Taekwondo se-Sumatera dan Kejurprov Taekwondo se-Sumbar tahun 2022, di GOR Tanjung Paku, Selasa (21/12)

Hadir pada kesempatan ini Kadispora Sumbar Dedi Diantolani, Ketua pelaksana Efriyon Coneng, Anggota DPRD Rusdi Saleh, Pimpinan Cabang Bank Nagari Kota Solok Albert, Dirut PDAM Rabiluski, OPD terkait, Pengurus Taekwondo Sumbar.

Kejuaraan Provinsi Taekwondo dihadiri oleh setiap provinsi di Pulau Sumatera kecuali Provinsi Aceh. Tahun 2022 merupakan tahun ke-5 diadakan event kejuaraan taekwondo di Kota Solok.

Mengawali sambutan Wawako sampaikan ucapan selamat datang di Kota Solok bagi para atlet dan official.

"Selamat datang para atlet dan official taekwondo se sumatera di Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah," ucap Wawako.

Wawako juga sampaikan akan selalu mendukung penuh kegiatan-kegiatan olahraga prestasi di kota solok, guna melahirkan bibit altet terbaik kota solok yang mana ini jadi iktiar kita bersama untuk menjauhkan generasi muda dari hal negatif.

Sebelumnya Efrion Coneng selaku ketua pelaksana ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungannya, juga sampaikan terima kasih kepada sponsor dan masyarakat untuk terlaksananya kegiatan ini. (IN-001)

Politik Kabupaten Solok, Panas di Level Elit, Taman Surga di Akar Rumput

Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, membawa sebuah fenomena dan budaya baru di pemerintahan dan politik Kabupaten Solok. Meski selalu viral dan "panas" di tingkat elit politik, namun ternyata, di level akar rumput (masyarakat), "kucuran" pembangunan membuat kondisi sosial kemasyarakatan berada di zona yang sangat nyaman. Bagaimana ceritanya?

Tensi politik di Kabupaten Solok langsung senantiasa memanas dan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda meredup. "Pertarungan" para politikus elit, tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di Kabupaten Solok, tapi juga di tingkat Sumbar, nasional, bahkan hingga internasional. Kabar viral dengan mudah tersebar lewat kemajuan teknologi informasi yang tak berbatas. 

Bibit-bibit "panas" sudah meletup sejak Epyardi Asda memantapkan diri maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018) tersebut langsung menjadi magnet berkat ketokohan, pengalaman politik di level nasional, kekuatan finansial, serta beragam kelebihan lainnya. 

Ibarat dua sisi mata uang, dan sebagai manusia biasa, Epyardi juga lekat dengan sisi-sisi yang dianggap negatif oleh calon-calon rival politik, dan mempengaruhi perspektif masyarakat. Epyardi dengan latar belakang kehidupan yang perih di usia muda dan berhasil survive hingga menjadi pengusaha pelabuhan, membentuk karakter kerasnya. Sehingga, dirinya dianggap arogan, sombong, pemarah dan tidak memiliki etika sopan santun. 

Waktu kampanye Pilkada yang sangat singkat, membuat Epyardi dan Tim Pemenangan tidak mudah menjelaskan ke publik bahwa karakter keras tersebut menjadi kunci suksesnya untuk survive (berjuang) dalam hidupnya. Hal yang seharusnya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Kabupaten Solok. Apalagi, Epyardi berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah karakter dan kepribadiannya. 

"Saya hanya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Saya tidak bisa dan tidak akan pernah mau bermanis-manis untuk menyenangkan hati orang lain. Yang baik akan saya apresiasi, yang tidak baik harus saya dikoreksi. Niat saya hanya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halaman saya, Kabupaten Solok. Saya memiliki niat membangun daerah berbekal pengalaman pribadi, pengusaha dan politik. Tapi, tentu saya minim pengalaman di sisi birokrasi pemerintahan, karena itu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih baik, dengan kemampuan dan peran kita masing-masing," ungkapnya.

Tanggal 9 Desember 2022, atau tepat dua tahun lalu, Paslon nomor urut 02, Epyardi Asda-Jon Firman Pandu, memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan meraih 59.625 suara. Asda-Pandu unggul 814 suara atau 0,48 persen dari Paslon 01, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang meraih 58.811 suara. Paslon nomor urut 03, Desra Ediwan Anantanur-Adli memperoleh 28.490 suara. Sementara, Paslon nomor urut 04, Iriadi-Agus Syahdeman meraih 22.048 suara. Selisih 0,48 persen ini, kemudian berujung di Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memutuskan bahwa Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021.

Setelah dilantik pada 26 April 2021, Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu langsung dihadapkan pada "dunia berbeda". Niatnya mengabdi ke daerah dan masyarakat, "terbentur" oleh "tembok" regulasi birokrasi. Karakter dan latar belakangnya sebagai pengusaha, sungguh jauh berbeda dengan kenyataan di pemerintahan. Apalagi, Epyardi Asda tidak memiliki "pasukan birokrat" yang memadai, karena sebelum dilantik, sejumlah pejabat eselon Pemkab Solok sudah pindah ke daerah lain. Demikian juga dengan Jon Firman Pandu, yang juga merupakan politikus dan pengusaha muda. 

Friksi (gesekan) antara Epyardi dengan para elit politik di Kabupaten Solok, bahkan dengan Gubernur Sumbar kemudian berkobar dan menjadi berita viral di jagat maya, serta masyarakat. Friksi tersebut melibatkan hampir semua pihak dan elemen masyarakat. Seperti perseteruan dengan Wabup Jon Firman Pandu, friksi dengan Ketua DPRD Dodi Hendra dan Ketua Fraksi PPP Dendi, inspeksi mendadak (Sidak) ke Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, penarikan 9 ambulans nagari, pemberhentian Walinagari Koto Gadang Guguak Carles Camra, heboh di Paripurna DPRD yang viral dengan aksi lempar asbak, hingga pelaporan terhadap Epyardi ke Polda Sumbar hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski "aroma panas" di level elit politik tak kunjung reda, ternyata secara perlahan Epyardi Asda mulai membuktikan kerjanya di birokrasi pemerintahan dan masyarakat akar rumput di tingkat nagari. Sehingga, panasnya suasa di level elit, berbanding terbalik di level akar rumput. Jika "gelegak" perseteruan terus memanas di level elit, masyarakat di level bawah seakan "menikmati" taman surga, berkat "guyuran" program pembangunan yang merata di seluruh nagari. 

Komitmen Epyardi Asda dalam membenahi pemerintahan ditandai secara fundamental dengan menunjuk Medison, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok. Penunjukan Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1994 tersebut, menjadi pembuktian bagi Epyardi Asda bahwa Pilkada 9 Desember 2020 sudah selesai dan penegasan komitmen bahwa akan memakai orang-orang profesional dan fokus bekerja di Kabupaten Solok, apapun latar belakangnya. Sekadar diketahui, Medison merupakan ipar dari mantan Wabup Yulfadri Nurdin yang menjadi pasangan Nofi Candra di Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020. Medison, kemudian membentuk Solok Super Team (SST) di bidang pemerintahan dan birokrasi Kabupaten Solok. 

Di tingkat pemerintahan terendah, yakni tingkat nagari, keberadaan pemerintah kabupaten (Pemkab) Solok dinilai sangat terasa. Kebijakan pembangunan Kabupaten Solok yang berbasis di tingkat nagari, membuat 74 nagari di Kabupaten Solok akhirnya bisa menikmati pembangunan yang merata. Hal ini semakin terasa oleh nagari-nagari yang berada di kawasan "pinggiran", apalagi, nagari-nagari yang tidak memiliki Anggota DPRD maupun DPR RI, baik DPRD Kabupaten Solok yang berjumlah 35 orang dan 7 Anggota DPRD Sumbar asal Dapil VII Solok Raya (Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan), serta 8 Anggota DPR RI Dapil 1 Sumbar (Padang, Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Tanah Datar, Padang Panjang).

Walinagari Indudur, Zofra Wandi, mengaku sejak dirinya menjadi walinagari pada 2007, baru kali ini wilayahnya mendapatkan pembangunan. Menurut Zofra Wandi, sebagai daerah yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Solok ditambah tidak adanya Anggota Dewan (DPRD Kabupaten Solok, DPRD Sumbar, DPR RI) dari wilayah tersebut, membuat "kue pembangunan" menjadi sekadar mimpi. Sekadar diketahui, Nagari Indudur berada di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang tergabung di Dapil 1 DPRD Kabupaten Solok bersama Gunung Talang, Kubung. Dari 11 Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Dapil 1, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi tak memiliki satu wakil pun!

"Saya jadi walinagari sejak 2007, sekarang sudah periode ketiga. Baru kali ini, kami menikmati pembangunan. Biasanya tak pernah dapat pembangunan, karena kami juga sadar bahwa kami tidak punya anggota dewan. Bahkan, kecamatan kami (IX Koto Sungai Lasi) menjadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Solok yang tak punya anggota dewan. Tapi, dengan adanya kebijakan dari Pemkab Solok yang saat ini memprioritaskan pembangunan di nagari, Alhamdulillah kami sudah bisa merasakan menjadi masyarakat Kabupaten Solok," ujarnya.

Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok tersebut menyatakan dirinya juga mengapresiasi Pemkab Solok melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) dan OPD terkait lainnya, yang sangat memperhatikan seluruh nagari. Menurut Zofra Wandi, sebelumnya anggaran Pemkab Solok untuk nagari "hanya" sekira Rp9 miliar yang dibagi 74 nagari, tapi sekarang sekira Rp150 miliar bisa dinikmati merata seluruh nagari.

"Musrenbang tingkat kabupaten Solok, dihadiri langsung Bupati Solok bersama jajarannya. Pada dua Musrenbang terakhir, yakni 2021 dan 2022 beliau bahkan hadir dari awal sampai akhir. Jujur saja, awalnya kami (para walinagari di Kabupaten Solok) agak ragu apakah hasil Musrenbang Nagari ini apakah ada tindak lanjutnya. Karena biasanya, jarang yang usulan dari tingkat nagari itu ada tindak lanjutnya. Apalagi bagi nagari-nagari yang ada di pinggiran, ataupun nagari-nagari yang tak punya anggota dewan," ujarnya.

Zofra Wandi juga menyatakan, pada 2022 ini, Nagari Indudur mendapatkan 6 program pembangunan dari APBD Kabupaten Solok. Terdiri dari 2 program irigasi dan 4 program pembangunan jalan dengan total sekira Rp1,4 miliar. Jumlah ini, hampir setara dengan akumulasi Dana Desa (DD) Rp800 juta dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp750 juta. Selain itu, Nagari Indudur juga mendapatkan alokasi bedah rumah sebanyak 20 rumah di 2021 dan 20 rumah di 2022. 

"Pembangunan tersebut, membuat masyarakat sangat bersyukur, karena dengan adanya pembangunan jalan dan irigasi itu, membuat pengangkutan hasil pertanian dan ladang tidak lagi berat di ongkos angkut. Serta masyarakat bisa kembali 'bergairah' menggarap area pertanian dan perkebunan. Bahkan, dalam pelaksanaan program-program pembangunan, telah ditegaskan oleh dinas terkait bahwa harus dilaksanakan oleh masyarakat di nagari itu. Sehingga, tidak hasilnya saja yang dinikmati masyarakat, dalam pelaksanaan proyek itu, masyarakat setempat yang mengerjakan. Sehingga, hasilnya lebih maksimal dan tidak asal-asalan, karena hasil dari proyek itu, mereka dan keluarga mereka juga yang akan memakainya," ungkapnya.

Sementara itu, Walinagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Afrizal Khaidir Malin Batuah, mengatakan selain berbagai program pembangunan yang dinikmati dari APBD Kabupaten Solok, secara khusus mengapresiasi program-program yang dibawa oleh Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Nagari Kotobaru. Menurut Afrizal, Nagari Kotobaru mendapatkan program Bedah Rumah, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air Irigasi (P3AI) dan Program Normalisasi Batang Lembang yang melewati Nagari Kotobaru. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Solok atas pembangunan di nagari kami. Terkhusus kepada Anggota DPR RI, Athari Gauthi Ardi yang telah membawa program APBN ke Nagari Kotobaru," ujar Walinagari dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Solok tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Walinagari Kotogaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Mardi Handerson. Menurut Mardi, ada berbagai pembaharuan yang dibawa pemerintahan di Kabupaten Solok saat ini. Menurut Walinagari Ibukota Kabupaten Solok tersebut, para walinagari dan masyarakat di level bawah, kini bagai merasakan angin surga, karena banyaknya program pembangunan di nagari. Sehingga, mantan Anggota BMN Kotogaek Guguak tersebut mengatakan masyarakat di level terbawah tidak lagi begitu mempedulikan dinamika dan pertengkaran di level elit politik. 

"Meskipun suasana politik dan dinamika senantiasa panas di level elit, tapi masyarakat di level bawah, merasakan suasana yang nyaman. Apalagi, saat ini kami merasakan sudah menjadi subyek dari pembangunan, bukan lagi obyek. Kami sudah jenuh dengan pertengkaran para elit politik, yang manfaatnya bagi kami tidak ada. Bahkan justru membuat fikiran kami susah. Padahal, setiap hari, kami tetap saja harus mengerjakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kami," ujarnya. (Niko Irawan)