Miris, Serambi Madinah Menjadi Kota Prostitusi

SOLOK - Dua tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, yang jatuh pada Minggu, 26 Februari 2023, mendapat "kado pahit" dengan peristiwa yang sangat miris dan memilukan. Lekat dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah di masa kepemimpinan Zul Elfian - Reinier (periode 2016-2021) dan ditukuk dengan Kota Beras Serambi Madinah yang Berkah Maju dan Sejahtera (Berjuara) di masa Zul Elfian Umar - Ramadhani Kirana Putra, Kota Solok dihebohkan dengan penggerebekan praktik prostitusi oleh petugas Satpol PP Kota Solok, pada Senin (27/2/2023). Atau, hanya sehari usai Pasangan H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si Dt Tianso dan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, "merayakan" dua tahun kepemimpinannya. Lebih miris lagi, lokasi penggerebekan di Kelurahan Tanah Garam merupakan basis pendukung Wakil Walikota Solok Ramdhani Kirana Putra di Pilkada 2020 dan Pileg 2014 dan Pileg 2019. 

Petugas Satpol PP Kota Solok menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok pada Senin (27/2/2023). Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok, Zulkarnaini, AP, MM, menyatakan penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang telah lama resah dan curiga tentang adanya praktik prostitusi di rumah tersebut.

"Sebenarnya warga sudah lama resah dan curiga tempat tersebut dijadikan sebagai tempat prostitusi, karena sering didapati laki-laki dan perempuan keluar masuk rumah tersebut hingga tengah malam,” katanya. 

Zulkarnaini juga menyebutkan penggerebekan dilakukan pada siang hari, pukul 11.00 WIB, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Lurah, Bhabin Kamtibmas Polres Solok Kota, Babinsa Kodim 0309/Solok dan masyarakat lainnya. Petugas Satpol PP mengamankan lima orang di rumah yang berada di samping sebuah surau (mushala/langgar) tersebut. Terdiri dari seorang perempuan berinisial TA yang masih berusia 18 tahun, dua pria inisial AR (42) dan Y (25) sebagai pengguna jasa dan dua orang muncikari berinisial SJ (23) dan AT (22).

"Saat digrebek, di depan rumah ada tiga orang laki-laki dan di dalam rumah ada sepasang perempuan dan laki laki selesai berhubungan badan," ujarnya. 

Zulkarnaini juga menyebutkan, pihaknya juga mengamankan uang tunai Rp800 ribu yang akan digunakan AR (42) dan Y (25) untuk membayar jasa prostitusi ke perempuan berinisial TA (18). Anehnya, pemilik rumah tidak berada di tempat saat penggerebekan dan saat rumahnya digunakan untuk perbuatan maksiat tersebut. Bahkan, menurut Zulkarnaini, dari laporan warga, ada satu pasangan lagi yang telah selesai berbuat maksiat di rumah tersebut, namun tidak ditemukan saat penggerebekan. 

"Menurut warga ada satu pasang lagi namun tidak ditemukan saat penggerebekan. Selain lima orang itu, kami juga mengamankan barang bukti berupa uang Rp800 ribu yang digunakan pelaku untuk membayar terduga PSK. Sedangkan si pemilik rumah tidak ada saat digrebek. Selanjutnya, empat pria yang diduga sebagai pelaku, diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai UU Prostitusi dan yang wanitanya, kita serahkan ke Panti Rehab Andam Dewi, di Arosuka, Kabupaten Solok," ujarnya.

Serambi Madinah Berjuara

Jargon Kota Beras Serambi Madinah menjadi "jualan" bagi pasangan Zul Elfian, SH, M.Si dan Reinier, ST, MM, beberapa saat usai dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2016-2021. Jargon tersebut terdiri dari dua kata yang menjadi komitmen moral keduanya untuk pengabdian ke Kota Solok. Yakni Kota Beras yang berarti komitmen di bidang penguatan ekonomi dan Serambi Madinah yang mengandung makna komitmen untuk menjadikan Kota Solok sebagai daerah yang agamis. 

Jargon tersebut, kemudian bertambah di saat H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. H. Ramdhani Kirana Putra, SE, MM, memenangkan Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020 dan dilantik pada 26 Februari 2021. Yakni ditambah menjadi Berkah, Maju dan Sejahtera yang disingkat menjadi Berjuara. 

Anggota DPRD Provinsi Sumbar dari PPP Daswippetra Dt Manjinjing Alam yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Solok, 3 periode angkat bicara terkait peristiwa yang sangat miris, kejadian ini merupakan hal yang memalukan bagi pemerintah daerah Kota Solok. 

"Maka dari itu kedepannya pemerintah daerah harus tegas menjalankan peraturan dan perundang undangan untuk menjadikan efek jera bagi masyarakat dalam hal ini," ungkapnya.

Sementara anggota DPRD dari Partai Nasdem, Yoserizal mengaku berterimakasih atas tugas yang telah dijalankan Satpol PP yang didasari dari informasi masyarakat terkait hal ini, peristiwa ini adalah perbuatan tercela dan melanggar norma agama, norma adat dan lainnya. Sementara jargon Kota Solok berjuara adalah sebentuk himbauan kepada warga kota Solok, sesuai dalam visi misi kepala daerah. 

"Peristiwa ini adalah persolan kita bersama, kedepannya mari kita jaga bersama sama kota kita ini agar dijauhi dari perbuatan maksiat. Semoga yang maha kuasa tidak murka terhadap kita," ujarnya. (Niko Irawan)

Kota Solok Raih Piala Adipura ke-10

SOLOK - Menteri Lingkuangan Hidup RI, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan penghargaan berupa Piala Adipura kepada Wàlikota Solok Zul Elfian, di Auditorium Dr. Soejarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK,  Jakarta Pusat, Selasa (28/2/23).

Piala Adipura ini adalah penghargaan ke-10 yang diterima Pemerintah Kota Solok, sebelumnya sejak era 1990-an hingga 2012, Kota Solok selalu dapat Piala Adipura atau tepatnya 8 kali berturut-turut.  Lalu lama absen dan Piala Adipura kembali tahun 2018. Kota Solok berhasil kembali meraih Piala Adipura ke-9. 

Pada saat itu, Penghargaan tersebut  diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Walikota Solok H. Zul Elfian Umar. Sebelum sempat terhenti karena pandemi Covid-19 di 2020.

Dimasa 2 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, (H. Zul Elfian Umar - Dr. H. Ramadhani Kirana Putra). Kota Solok berhasil membawa kembali Piala Adipura ke 10, kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk Kota Solok.

Wako H. Zul Elfian Umar mengatakan ini semua tak terlepas dari peran seluruh pihak di Kota Solok. Atas nama Pemko Solok, Zul Elfian mengucapkan terima kasih kepada Dinas terkait atas dukungan masyarakat dan stakeholder. 

"Dan tak terhingga tentunya saudara-saudara pahlawan kebersihan mulai unsur pimpinan tentunya juga atas dukungan penuh dari Pasukan Kuning yang ada di Pemko Solok. Shingga Adipura bisa kita bawa kembali ke Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah BERkah maJU dAn sejahteRa," ujarnya.

Lebih lanjut Walikota itu juga mengapresiasi atas adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampai pengelolaan sampah. Sehingga kebersihan dapat terjaga di Kota Solok.

Diungkapkan Wako Solok, Pemerintah Kota Solok akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan terkait pengelolaan sampah di Kota Solok. 

"Kita berharap, apa yang kita peroleh hari ini menjadi penyemangat untuk lebih giat lagi kedepànya. Dan tentunya berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh unsur dan masyarakat di Kota Solok. Terutama keseriusan dari Dinas LH Kota Solok beserta jajaran dan didukung OPD terkait lainnya. Dan peran kinerja seluruh pasukan Kuning yang ada di Kota Solok, selamat buat pasukan Kuning Kota Solok," sebutnya.

Turut mendampingi Wako Zul Elfian Umar, Asisten II Sekda Kota Solok Jefrizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Edrizal, dan Kepala Dinas Pertanian Kota Solok Zulkifli Ishaq, yang sebelumnya adalah Kadis Lingkungan Hidup. (Niko Irawan)

Rapor Merah di 2 Tahun Asda-Pandu, 16 Program Unggulan, Hanya 4 yang Terealisasi

SOLOK - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, baru akan menggenapkan dua tahun kepemimpinannya di Kabupaten Solok pada 26 April 2023. Meski terpilih bersama 12 kepala daerah lainnya di Sumbar pada 9 Desember 2020, namun bersama Bupati-Wakil Bupati Solok Selatan Khairunnas-Yulian Efi, baru dilantik pada 26 April 2021. Sementara 11 kepala daerah lainnya dilantik pada 26 Februari 2021. Penyebabnya, Asda-Pandu harus melewati dulu rangkaian sidang di Mahkamah Konstitusi (MK RI), setelah ada dugaan pelanggaran berujung sengketa Pilkada 2020. Dugaan itu, memenuhi unsur karena selisih suara dengan peraih suara terbanyak kedua, H Nofi Candra, SE dan H. Yulfadri Nurdin, SH hanya 814 suara, atau hanya 0,48 persen. 

Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan meraih 59.625 suara. Paslon 01, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang meraih 58.811 suara. Paslon nomor urut 03, Desra Ediwan Anantanur-Adli memperoleh 28.490 suara. Sementara, Paslon nomor urut 04, Iriadi-Agus Syahdeman meraih 22.048 suara. Selisih 0,48 persen ini, kemudian berujung di Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memutuskan bahwa Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021.

Usai dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Solok, Epyardi Asda maupun Jon Firman Pandu langsung dihadapkan pada kenyataan, bahwa meski sudah menjadi kepala daerah, keduanya tidak serta merta bisa mengatur segala sesuatunya terkait pemerintahan. Justru, friksi (gesekan) lah yang akhirnya terus menguat dan membuat rakyat Kabupaten Solok yang menjadi korban. Selain itu, dua poros yang berseteru, yakni poros partai koalisi dan poros oposisi, sama-sama terluka dan tercabik. 

Anehnya, meski diusung oleh dua partai pemenang Pileg 2019, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), resistensi dan embrio oposisi pemerintahan justru berasal dari Partai Gerindra yang diketuai oleh Wabup Jon Firman Pandu, SH. Partai Gerindra "menggandeng" Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini dipimpin oleh Dr. Dendi, S.Ag, MA. Sejatinya, PPP adalah asal-muasal Epyardi Asda terjun ke politik dan sempat memimpin PPP Sumbar. Di partai berlambang Ka'bah itu, Epyardi Asda tiga periode menjadi Anggota DPR RI (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018). 

Sementara, partai-partai parlemen lainnya yang menjadi oposisi di Pilkada 2020 justru menjadi koalisi Epyardi yang dipimpin oleh PAN. Mereka adalah Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Hanura yang mengusung H. Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman. Kemudian Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Desra Ediwan Anantanur-Adli. Sementara, NasDem yang bersama PPP mengusung Nofi Candra-Yulfadri Nurdin, meninggalkan PPP dan bergabung belakangan dengan koalisi.

Resistensi terhadap Epyardi Asda yang mengumumkan sebuah tim yang disebutnya sebagai Solok Super Team (SST) justru datang dari internalnya, yang dipimpin oleh Wabup Jon Firman Pandu. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok itu, sangat tersinggung dengan keinginan Epyardi Asda untuk mengganti Dodi Hendra Dt Pandeka Sati sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Posisi yang sebelumnya dijabat Jon Firman Pandu. 

"Saya hanya tiga bulan pertama (usai dilantik) berkomunikasi dengan Pak Epyardi. Setelah itu, tidak ada lagi. Beliau ingin menguasai segala hal dan semua orang. Baik orang-orang di pemerintahan, maupun orang-orang di politik, terutama di DPRD. Tentu, hal ini tidak bisa diterima karena Kabupaten Solok ini tidak bisa diurus oleh satu orang. Beliau kemudian bertindak zalim kepada saya dan orang-orang yang ingin mengkritiknya. Khusus ke Gerindra, tentu saja saya tidak bisa menerima tindakan zalim itu. Karena harus diingat bahwa Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020 dimenangkan Gerindra dan PAN dengan susah payah. Hanya selisih 814 suara. Perlu juga diingat, akumumulasi 59.625 suara yang diraih Asda-Pandu linier dengan raihan Gerindra ditambah PAN di Pileg 2019. Yakni 29 ribuan suara Gerindra dan 28 ribuan suara PAN, ditambah suara dari kerja-kerja politik di kampanye Pilkada 2020. Jadi, beliau duduk sebagai Bupati Solok saat ini, bukan hanya karena beliau dan kerja politik kader PAN. Tentu ada juga kiprah kami dari kader Gerindra dan kerja-kerja politik kami lakukan di masa kampanye Pilkada 2020," tegas Jon F Pandu. 

Jon Firman Pandu juga menegaskan, meski berjuang mati-matian, Partai Gerindra justru tidak mendapatkan apa-apa dari kemenangan di Pilkada 2020. Justru, partai-partai yang menjadi kompetitor dan rival di Pilkada, justru mendapat tempat. Demikian juga dengan internal di Pemkab Solok. Para ASN dan pejabat Pemkab Solok menurut Jon F Pandu, justru berada di bawah tekanan. 

"Alih-alih membuat suasana damai dan kondusif di kalangan pegawai yang sudah tercipta di masa bupati-bupati sebelumnya, justru kini yang terjadi adalah berbagai polemik dan tindakan viral, yang menjadi tontonan hingga ke tingkat nasional. Bahkan, pegawai-pegawai yang menjadi aset daerah selama ini, justru tabang hambua (pindah) ke daerah lain. Ini tentu sangat miris. Tapi, sudah lah, mungkin ini sudah takdirnya Kabupaten Solok saat ini. Yang jelas, secara pribadi dan secara kepartaian, saya siap fight (bertarung) ke depannya, terutama di Pileg dan Pilkada 2024," ujarnya. 

Sementara itu, dari sisi Bupati Solok Epyardi Asda, dirinya bersama Solok Super Team, mengaku cukup puas dengan berbagai capaian Pemkab Solok selama ini. Menurut Epyardi, banyak hal yang mesti diperbaiki di Kabupaten Solok. Meski banyak yang menentang, Epyardi menegaskan dirinya tak pernah takut. Menurutnya, hal itu hanyalah untuk menegaskan niatnya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halamannya. 

"Saya hanyalah manusia biasa, yang punya banyak kelemahan. Saya bukan Superman! Yang ada itu adalah tim yang solid bernama Solok Super Team. Meski awalnya banyak ditentang, tapi lihatlah sekarang, berkat kerja keras kita bersama, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan," kata Epyardi usai menerima penghargaan dari Ombudsman RI pada 26 Januari 2023 lalu.

Sejatinya, bibit-bibit "panas" penentangan sudah meletup sejak Epyardi Asda memantapkan diri maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018) tersebut langsung menjadi magnet berkat ketokohan, pengalaman politik di level nasional, kekuatan finansial, serta beragam kelebihan lainnya. 

Ibarat dua sisi mata uang, dan sebagai manusia biasa, Epyardi juga lekat dengan sisi-sisi yang dianggap negatif oleh calon-calon rival politik, dan mempengaruhi perspektif masyarakat. Epyardi dengan latar belakang kehidupan yang perih di usia muda dan berhasil survive hingga menjadi pengusaha pelabuhan, membentuk karakter kerasnya. Sehingga, dirinya dianggap arogan, sombong, pemarah dan tidak memiliki etika sopan santun. 

Waktu kampanye Pilkada yang sangat singkat, membuat Epyardi dan Tim Pemenangan tidak mudah menjelaskan ke publik bahwa karakter keras tersebut menjadi kunci suksesnya untuk survive (berjuang) dalam hidupnya. Hal yang seharusnya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Kabupaten Solok. Apalagi, Epyardi berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah karakter dan kepribadiannya. 

"Saya tidak bisa dan tidak akan pernah mau bermanis-manis untuk menyenangkan hati orang lain. Yang baik akan saya apresiasi, yang tidak baik harus saya dikoreksi. Niat saya hanya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halaman saya, Kabupaten Solok. Saya memiliki niat membangun daerah berbekal pengalaman pribadi, pengusaha dan politik. Tapi, tentu saya minim pengalaman di sisi birokrasi pemerintahan, karena itu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih baik, dengan kemampuan dan peran kita masing-masing," ungkapnya. 

Realisasi Janji Kampanye

Nyaris memasuki dua tahun kepemimpinan Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu, sejumlah elemen di Kabupaten Solok juga memberikan penilaian atas kinerja dan capaian Asda-Pandu. Setidaknya, ada sekitar 16 janji politik yang menjadi bahan kampanye Asda-Pandu di Pilkada 2020. Yakni: satu kecamatan satu ekskavator, satu kecamatan satu produk unggulan, bantuan rumah layak huni, pembangunan pabrik saus cabe dan tomat, bantuan bibit unggul, penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan sentra pertanian dan perdagangan terpadu, penyediaan lampu jalan ke surau dan mushala, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu, kemandirian lembaga adat dan agama, penempatan ASN sesuai kompetensi, sanitasi padat karya, pencegahan stunting, penyerapan tenaga kerja, pembentukan BUMD dan pemberdayaan BUMNag, membentuk program siaga bencana nagari.

Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Solok Hafni Hafiz, A.Md menyebutkan dari 16 janji politik yang disampaikan tersebut, baru empat yang terwujud. Yakni pencegahan stunting, bantuan rumah layak huni, bantuan bibit unggul, dan pembelian ekskavator. Meski belum tuntas 100 persen, Hafni Hafiz juga mengaku gamang dan pesimistis hal itu akan tercapai. 

"Dari visi yang terbingkai dalam RPJMD yang coba saya selaraskan dengan waktu yang tersisa, maka muncul sikap gamang dan pesimistis program ini akan tercapai. Saya berharap ada upaya kongkret dari pemerintah daerah untuk merealisasi janjinya. Harus diakselerasi melalui APBD Provinsi dan APBN, jika hanya bertumpu pada APBD, saya pesimistis," ujarnya.

Hafni Hafiz juga meminta Epyardi Asda memperbaiki hubungan komunikasinya dengan Wabup Jon Firman Pandu. Kemudian dengan pemerintah provinsi (Gubernur Sumbar), tokoh-tokoh Kabupaten Solok, Anggota DPR RI dan elemen masyarakat lainnya. Hafni Hafiz juga mengaku belum melihat dampak yang signifikan terhadap keberadaan Solok Super Team. 

"Tak mungkin bupati bisa bekerja sendiri atau timnya saja. Harus melibatkan semua elemen berdasarkan kompetensinya masing-masing. Maka, segera perbaiki hubungan provinsi dengan daerah. Akses daerah dengan pusat mesti diperkuat dan dipertajam. Libatkan tokoh-tokoh Kabupaten Solok, mantan-mantan bupati, anggota DPR RI, DPRD Provinsi. Mari bangun sinergisitas yang apik. Selama ini, apa yang dicanangkan oleh kepala daerah tentang SST (Solok Super Team), belum melihatkan dampak yg signifikan di tataran hasil. Namun, untuk hal-halan yg sudah dikerjakan saya mengapresiasi. Terutama terkait pembangunan yang kini merata di seluruh nagari di Kabupaten Solok," ujarnya. 

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Solok, Dr. Dendi, S.Ag, MA, menilai kinerja Epyardi Asda, jika dilihat secara obyektif dari data dan fakta yang ada, sangat jauh dari harapan. Menurut pentolan oposisi yang sempat "head to head" heboh dengan Epyardi Asda sampai saling tunjuk di DPRD Kabupaten Solok tersebut, mengungkapkan masyarakat bisa menilai sendiri kondisi Kabupaten Solok saat ini. Pria yang sebelumnya merupakan "kader" Epyardi saat Epyardi masih di PPP itu menyatakan bahwa program yang digaung-gaungkan Epyardi Asda saat menjadi Bupati Solok saat ini hanyalah sekadar omong kosong belaka. Tapi, kegagalan demi kegagalannya memimpin pemerintahan justru berlindung di balik topeng polemik dan tindakan-tindakan viralnya.

"Epyardi Asda itu hebat sebagai Anggota DPR RI. Sebelumnya, beliau menjadi inspirasi dan motivasi hampir seluruh masyarakat, terutama para politikus di Kabupaten Solok dan Sumbar. Tapi saat menjadi Bupati Solok, semua nilai-nilai dan kharisma beliau itu sirna. Saya harus mengatakan ini, karena seorang kepala daerah adalah simbol bagi daerahnya. Orang Solok adalah orang yang santun, ramah, sabar, menjunjung etika dan pekerja keras dan cerdas," ujarnya.

Dendi berharap, Epyardi Asda bisa kembali ke khittahnya sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Solok. Menurutnya, sebelumnya Epyardi dikenal sebagai sosok pekerja keras yang memiliki latar belakang kehidupan yang keras sejak masa kanak-kanak. Hal itu menurutnya telah menjadi inspirasi bagi orang banyak.

"Saya rasa, kini belum terlambat bagi beliau untuk berubah dan kembali menjadi Epyardi Asda yang dulu. Epyardi Asda yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda yang hidupnya kurang beruntung. Tentang bagaimana kerja keras, kekuatan karakter dan kepribadian kuat, menjadi kunci keberhasilan hidup," harap Dendi.

Terkait banyaknya penghargaan yang diraih Pemkab Solok, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Cawabup Solok 2020 lalu, Dr. Adli, menilai banyaknya penghargaan yang diperoleh tidak sebanding dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Menurut Adli, justru banyak penghargaan yang hanya sebatas administrasi negara, yang tak menyelesaikan masalah kehidupan utama masyarakat. Adli juga menyindir, sejumlah penghargaan tersebut justru menjadi ajang bagi bagi ASN dan pejabat untuk cari muka ke kepala daerah.

"Misalnya, penghargaan dari Ombusman terkait kepatuhan standar layanan publik. Itu, hanyalah masalah administrasi negara dan kewajiban pemerintah. Bukan prestasi, tapi kewajiban. Tapi, kemudian dibangga-banggakan dan dibuatkan baliho besar-besar di seluruh penjuru negeri, di fasilitas baliho milik Pemkab Solok pula. Seperti pencitraan untuk bupati yang tidak pandai bekerja," ujarnya. 

Adli juga menyindir tentang kebiasaan Epyardi Asda yang memakai mobil-mobil bagusnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Solok yang susah. Kemudian selalu membanggakan anaknya yang Anggota DPR RI (Athari Gauthi Ardi) sebagai satu-satunya legislator yang berbuat dan membangun di Kabupaten Solok.

"Di satu sisi, mungkin itu bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk masyarakat agar bisa berhasil seperti beliau. Tapi di sisi lain, hal itu justru akan memberi luka mendalam bagi si miskin. Semua orang di Kabupaten Solok ingin berbuat, berbakti dan mengabdi ke Kabupaten Solok sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi bukan hanya beliau, anak beliau, atau tim beliau saja. Saya harap, beliau bisa membuka diri. Meski sudah di ujung periode, saya rasa belum terlambat," ungkapnya. 

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, secara satir (menyindir) justru mengungkapkan bahwa seluruh visi misi Epyardi Asda sudah terwujud. Yondri yang kini menjadi Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut, sebelumnya dikenal sangat dekat dengan Epyardi Asda semasa menjadi kader PPP. 

"Sudah terwujud semua. Infrastruktur jalan tertata rapi sampai ke nagari-nagari. Tak ada satupun kita temui jalan yang berlobang. Jalan-jalan ke daerah terisolir berhotmix licin bagai cermin. Rakyat hidup layak, terpenuhi sandang dan pangan berkelimpahan rezeki. Hampir tiap rumah penduduk punya mobil. Anak-anak tidak satupun yang tidak bersekolah. Semua lembaga memberi penghargaan. Kita yakin beliau akan terpilih kembali tahun 2024 atau maju menjadi Gubernur Sumbar atau DPR RI. Dan sebaiknya kita segera buka kaca mata hitam, atau segera bangun dari mimpi," ujarnya. (Niko Irawan)

Bupati Solok Terima Penghargaan Visioner Leader dari Seven Media Asia Group

SOLOK - Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar,  menerima Penghargaan Visioner Leader of Indonesia, oleh Seven Media Asia & President Asia Global, serta Majalah The Leader Indonesia. Penghargaan itu dikhususkan untuk para "Leader Indonesia Terbaik" dan Inovatif bagi Indonesia Maju. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang terpilih, khususnya pemimpin inspiratif terbaik, yang meliputi Gubernur, Bupati/Walikota, Legislator, Perusahaan (Swasta) dan BUMN/BUMD. Penghargaan diberikan atas pencapaian kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan pencapaian serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia maju.

Penghargaan Anugerah Penghargaan No.1 Bergengsi di Tingkat Asia berupa Asia Leaders Awards 2023 (Visioner Leaders Indonesia) ini, akan diberikan kepada Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar, pada Jumat tanggal 24 Februari 2023, di The Trans Resort Bali, Jalan Sunset Road, Seminyak, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Kepala Dinas Komujikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok, Teta Midra, membenarkan penghargaan yang akan diterima Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar tersebut. Menurut Teta, penghargaan ini diberikan karena Seven Media Asia & President Asia Global, serta Majalah The Leader Indonesia menilai Epyardi berhasil dalam mengatasi permasalahan strategis di masyarakat selama ini. Terlebih di tengah ekonmi masyarakat yang tidak merata dan baru saja keluar dar pandemi Covid-1.

"Iya benar, Bapak Bupati rencananya akan menerima penghargaan itu pada Jumat tanggal 24 Februari 2023, di The Trans Resort Bali, Jalan Sunset Road, Seminyak, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai Epyardi Asda layak menerima penghargaan bergengsi tersebut. Menurutnya, penilaian tersebut tidak asal diberikan oleh Seven Media Asia & President Asia Global, serta Majalah The Leader Indonesia, kepada seseorang atau badan, namun melalui penilaian yang teliti.

"Sangat wajar Bapak Bupati Solok menerima penghargaan tersebut, karena sudah dicermati tim dari Seven Asia dan President Global di bawah pimpinan Bapak Reza Batara Putra, MBA serta Majalah The Leader Indonesia,” sebut Gun Gun Heryanto, Senin (21/2).

Gun Gun Heryanto menyatakan pihaknya juga setuju jika kepala daerah untuk terus membangun inovasi dan memiliki karakter pemimpin visioner demi suksesnya program strategis pembangunan nasional maupun daerah yang pada tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

"Ajang ini akan menjadi wadah yang baik untuk menilai kualitas kepemimpinan para kepala daerah. Kualitas leadership kepala daerah dalam menjalankan amanah, menjadikan daerahnya memiliki daya saing yang baik. Masing-masing daerah dan kepala daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang lebih fokus di komoditi, ada yang di city branding, tata kelola, teknologi. Sehingga, dibutuhkan pemimpin yang memiliki gagasan inovatif dan visioner," ungkapnya. (Niko Irawan)

Jalan Rusak, Perjalanan Bupati Solok dan Anggota DPR RI Terhenti di Garabak Data

SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Bupati Solok H. Epyardi Asda, M. Mar dan Anggota DRI RI Komisi V Athari Gauthi Ardi beserta rombongan melakukan kunjungan ke Nagari-Nagari di  Kecamatan Tigo Lurah dalam rangka Kunjungan kerja dan sekaligus Silaturahmi dengan Masyarakat pada Senin, (6/1/23).

Untuk kunjungan Pertama dilaksanakan pada Nagari Simanau dengan agenda kegiatan sesuai jadwal dan setelah itu direncanakan akan mengunjungi Nagari Garabak Data sesuai dengan agenda berikutnya, namun dalam pelaksanaannya perjalanan rombongan terhenti dikarenakan akses jalan yang tidak bisa dilalui.

"Pada hari ini setelah malaksanakan kegiatan silatuahmi di Nagari Simanau, Saya bersama Anggota DPR RI, Ibu Athari berencana melakukan untuk kunjungan kerja ke Nagari Garabak Data tapi dikarenakan akses jalan yang tidak bisa di lalui terpaksa perjalanan kami hentikan," ujar Bupati

Bupati Solok, Epyardi Asda menjelaskan bahwa akses jalan ke Nagari Garabak Data ini baru dibuka dengan menggunakan alat berat Excavator, dan pekerjaan pengerasan baru mulai dilakukan.

"Untuk itu melalui Ibu Athari, kami meminta bantuan kepada Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden untuk membantu memperbaiki jalan kami di Nagari Garabak Data dan bisa menjadikan Nagari Garabak Data ini untuk tidak terisolir lagi.” Ucap Bupati. 

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Athari Gauthi Ardi menyampaikan akan siap mendukung usulan dari Pemerintah Kabupaten Solok yang tentunya sejalan dengan tujuan Bapak Presiden fokus untuk pembangunan di daerah 3 T (Terpencil, Terluar dan Terisolir)

Athari juga menyampaikan bukan hanya Nagari Garabak Data tetapi semua Nagari di Kecamatan Tigo Lurah ini akan dibantu untuk melakukan pembangunan sehingga tidak menjadi daerah 3T lagi. 

"Sebagai mitra Mentri PUPR saya siap mendukung dan membantu untuk Pembangunan di Kabupaten Solok," pungkas Athari. (Niko Irawan)

 

Vonis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Sungguh Janggal

Pulau Punjung - Vonis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, keliru dan sangat janggal dalam perkara dugaan pengrusakan hutan. Sidang dipimpin oleh Fajar Puji Sembodo, SH, dengan Hakim Anggota Taufik Ismail, SH dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, SH, pada Jumat sore (13/1/2023). 

Drs. Werhanudin Bin Sa'id, pensiunan PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2019 tersebut didakwa melanggar UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 92 ayat 1 huruf b juncto pasal 17 ayat 2 huruf a. Sesuai dengan Nomor Register Perkara 102/Pid.B/LH/2022/PN.Plj. Werhanudin divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dan dijatuhi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp.1 miliar.

Penasehat Hukum (PH) Werhanudin, yakni Inra, SH, mengaku sangat kecewa dengan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider selama 2 bulan. Menurutnya, keputusan ini adalah keputusan yang sangat keliru dan banyak kejanggalan. Mulai dari proses di Dinas Kehutanan, Polres Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Dharmasraya, hingga Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Dharmasraya. Padahal TKP-nya bukan di Dharmasraya.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) "memaksakan" bahwa lokasi perkara berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Jorong Mendawa, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Dharmasraya. 

Padahal lokasi perkara berada di Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, dan lahan seluas 15.638,94 hektare itu merupakan hak milik pribadi Werhanudin, sesuai dengan ranji dan alas hak ulayat adat yang dimiliki dan diakui oleh niniak mamak setempat. Locus delicti (tempat kejadian perkara) yang dinilai terjadi error in objecto sehingga melanggar kompetensi relatif. Seharusnya proses perkara ini dilaksanakan di wilayah hukum, Kabupaten Solok Selatan, dan disidang di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok. 

Kemudian, Majelis Hakim juga menolak Sidang Lokasi (Pemeriksaan Setempat) yang diajukan oleh terdakwa sendiri, untuk memastikan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini merupakan hak terdakwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Per-MA) No.1 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Setempat. Sementara Majelis Hakim menolak dengan alasan usia terdakwa yang sudah tua, meskipun hal itu justru diajukan oleh terdakwa sendiri. 

Selain itu Hakim juga menolak hak terdakwa untuk menghadiri saksi, padahal dalam Undamg Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 65 tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Yang lebih fatal, terkait alat bukti yang disita berupa alat berat jenis Dozer. Perlu diingat bahwa, dozer yang diamankan oleh Polhut (Polisi Kehutanan) di lokasi adalah jenis Dozer Caterpillar D3, sementara yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum adalah Dozer merek Caterpillar D6D. Banyak hal-hal lain yang tidak masuk akal yang ditimpakan kepada klien kami. Maka kami memutuskan banding atas vonis ini," ujarnya. (NI)