Boris-Adang Silaturahim dengan Masyarakat Kampung Jawa Kota Solok

SOLOK - Ketua DPC Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can, bersama kader Partai Amanat Nasional (PAN), Irman Yefri Adang, memulai komunikasi dan silaturahim dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kota Solok. Yutris Can bersama Irman Yefri Adang, menghadiri undangan dari tokoh masyarakat suku Jawa di Kelurahan Kampung Jawa, Senin malam (13/1/2020). Silaturahim tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng, Anggota DPRD Kota Solok Nasril In Dt Malintang Sutan, dua mantan Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra H. Dalius dan Yosri Martin.

Dalam silaturahim itu, Yutris Can dan Irman Yefri Adang, memohon izin, doa restu kepada tokoh masyarakat dan paguyuban Suku Jawa di Kota Solok, untuk maju menjadi kontestan Pilkada Kota Solok 2020 mendatang. Dalam kesempatan itu, keduanya menegaskan maju dalam eskalasi Pilkada Kota Solok 2020. Hal ini ditegaskan untuk menjawab berbagai isu, yang menyatakan bahwa Yutris Can dan Irman Yefri Adang tidak akan maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020.

"Tanpa izin dan doa restu dari seluruh elemen masyarakat, tidak mungkin kita bisa bergerak dengan mantap. Yakni dengan merangkul semua elemen demi mewujudkan komitmen untuk niat baik maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 23 September 2020 mendatang," ungkapnya.



Yutris Can juga menjelaskan sekelumit perjalanannya, sehingga menegaskan diri maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Yakni, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024), dirinya diminta untuk maju di ranah eksekutif. Yutris Can mengaku dirinya sudah beberapa kali mencoba untuk memajukan sejumlah kandidat untuk maju dari DPD Partai Golkar Kota Solok. Namun, dorongan untuk maju dari berbagai elemen masyarakat, seiring dengan keinginan Partai Golkar untuk mengusung kadernya di Pilkada Kota Solok 2020.

"Alhamdulillah. Dari berbagai komunikasi dengan berbagai pihak, akhirnya dicapai kesepakatan dengan Irman Yefri Adang. Komitmen dan integritas itu terbangun secara alami," tegasnya.



Sementara itu, Irman Yefri Adang menyatakan pihaknya sangat antusias dengan banyaknya masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, simpul massa seperti ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi penggalangan dukungan jika disatukan. Sehingga, akan mampu menciptakan iklim politik yang kondusif di Kota Solok.

"Tidak ada sesuatu yang bisa dicapai tanpa kerja keras, kerja cerdas dan kerja bersama. Karena itu, kita sangat antusias dengan sambutan seperti ini. Mudah-mudahan ini akan semakin meluas ke titik-titik lain di Kota Solok. Sehingga mampu menjadi kekuatan yang luar biasa nantinya," ujarnya.

Irman Yefri Adang juga menegaskan, pilihannya maju mendampingi Boris didasarkan dari pengalamannya selama di DPRD Kota Solok. Dari pengalamannya selama di DPRD, Irman Yefri Adang melihat figur Yutris Can yang tegas. Terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan permasalahan masyarakat.

"Boris selama ini dikenal sebagai figur yang tegas dan keras. Apalagi terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Namun, hal ini justru dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak senang, dengan mengatakan beliau arogan. Tapi hal itu tidak pernah ditanggapi Yutris Can. Yang secara alami membuatnya menjadi pribadi yang tulus. Sehingga, segala isu tersebut mentah dengan sendirinya," tegasnya.



Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, menyebutkan bahwa Yutris Can merupakan sosok yang penuh komitmen, tegas, dan peduli ke masyarakat. Menurutnya, Yutris Can merupakan sosok yang dirindukan oleh masyarakat Kota Solok. Sehingga, dirinya bersama mesin partai dan elemen masyarakat, siap memenangkan Yutris Can dan Irman Yefri Adang.

"Komitmen Yutris Can dan Irman Yefri Adang kami yakini akan menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat," ungkapnya.



Ikutnya Yutris Can dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok tahun 2020 mendatang, langsung mengubah peta politik Pilkada Kota Solok. Yutris Can yang akrab disapa Boris tersebut, disebut-sebut bakal menjadi kuda hitam di kontestasi BA 1 P. Pasalnya, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode, pamor dan kapasitas Yutris Can sudah teruji. Termasuk saat mempertahankan Partai Golkar tetap menjadi pemenang Pileg di Kota Solok.

Hubungannya dengan sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di Kota Solok terbilang sangat padu. Sehingga, saat ini, Yutris Can dinilai sudah pantas memegang kendali eksekutif. Bukan lagi di legislatif yang telah tiga kali dibuktikannya via Pileg 2009, 2014, dan 2019.



Sebagai figur yang sangat mengerti kondisi Kota Solok, Yutris Can juga memiliki hubungan kekerabatan dan sosial dengan para mantan Walikota Solok. Seperti dengan Syamsu Rahim yang sebelumnya sama-sama kader Golkar. Dengan Walikota Solok saat ini, Zul Elfian, sebagai mitra eksekutif dan legislatif. Bahkan dengan Wako Solok periode 2010-2015, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, yang kini menjadi Anggota DPRD Sumbar. Antara Yutris Can dan Irzal ada hubungan bapak dan anak dalam keluarga besar di KTK Kota Solok.

Apalagi, sebagai Ketua Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can saat ini memiliki kekuatan kuat untuk maju. Dalam Pileg 17 April 2019 lalu, Partai Golkar meraih tiga kursi, yakni Yutris Can, Ramadhani Kirana Putra, dan Nasril In Dt Malintang Sutan. Untuk menjadi calon walikota Solok, minimal harus empat kursi. Artinya, Yutris butuh minimal satu kursi lagi untuk menjadi Cawako Solok 2020.m



Sebelumnya, eskalasi Pilkada Kota Solok semakin memanas memasuki tahun baru 2020. Sejumlah calon sudah mulai "memanaskan mesin" untuk menarik simpati masyarakat dan calon partai pengusung. Bahkan, tiga pasang calon sudah melakukan deklarasi. Yakni Ismael Koto-Edi Candra, Yutris Can-Irman Yefri Adang, dan Reinier-Andri Maran. Namun, baru Yutris Can-Irman Yefri Adang yang telah memenuhi persyaratan minimal 4 kursi DPRD Kota Solok untuk maju di kontestasi Pilkada September 2020.

Saat ini, Yutris Can sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok, memiliki tiga kursi di DPRD Kota Solok. Sedangkan Irman Yefri Adang, kader PAN, memiliki 2 kursi di legislatif Kota Beras Serambi Madinah. Lima kursi yang "telah" diklaim Yutris Can dan Irman Yefri Adang, membuat mereka menjadi satu-satunya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. (rijal islamy)

Xavi Hernandes Pelatih Baru Barcelona

BARCELONA - Rumor soal kepulangan Xavi ke Barcelona semakin santer diberitakan belakangan ini. Bahkan menurut laporan terbaru, pria berumur 39 tahun itu akan segera dilantik sebagai pelatih anyar Barcelona pada hari Senin (14/1/2020) waktu setempat.

Isu pergantian pelatih di tubuh Barcelona kembali mencuat. Semuanya bermula saat klub berjuluk Blaugrana tersebut menelan kekalahan tipis atas Atletico Madrid pada babak semi-final Supercopa de Espana.

Desakan yang menuntut pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, terdengar semakin lantang. Namun dari pihak klub sendiri telah menegaskan bahwa mereka masih percaya dengan eks nahkoda Athletic Bilbao tersebut.

Tetapi, omongan tersebut sepertinya hanya bualan belaka. Sebab Al Sadd selaku klub yang menaungi Xavi saat ini telah mengkonfirmasi bahwa Barcelona sudah bertemu dengan pelatihnya itu baru-baru ini.

Rumor semakin berkembang. Kabar terakhir mengemukakan bahwa Xavi bakalan dilantik sebagai pelatih terbaru Barcelona pada hari ini. Kalau Xavi sudah hampir pasti akan melanjutkan karir kepelatihannya di Barcelona. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah penyelesaian beragam hal kecil dalam kontraknya saja.

Diario Sport dan Cadena Copp juga memberitakan bahwa Al Sadd tidak akan menghalangi kepulangan Xavi. Namun, klub tersebut meminta agar Xavi tetap melatih sampai laga final Qatar Cup yang berlangsung hari Jumat (17/1) nanti.

Lebih lanjut, media radio di Spanyol juga mengatakan kalau perwakilan Xavi sudah berada di Arab Saudi. Mereka berada di sana untuk menuliskan kontrak agar Xavi bisa menjadi pelatih Barcelona.

Xavi sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya telah bertatap muka dengan Barcelona. Kendati tak membocorkan hasil perbincangannya, namun Xavi kembali menegaskan kalau menjadi pelatih Barcelona adalah mimpinya sejak lama.

"Saya tak bisa berkata apa-apa, mereka berada di sini untuk berbicara kepada saya dan kami mendiskusikan banyak hal. Maaf saya tak bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi," ujar Xavi.

"Saya tak bisa menyembunyikan bahwa mimpi saya adalah melatih Barcelona, saya telah menyebutkannya berulang kali dalam banyak wawancara, semuanya tahu saya mendukung Barcelona dari lubuk hati terdalam," ungkapnya. (*/IN-001)

Terkait Jasa Layanan, Bidan dan Perawat RSUD M Natsir Solok Gelar Demonstrasi

SOLOK - Gejolak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Natsir Kota Solok kembali terjadi. Para perawat dan bidan di rumah sakit milik Pemprov Sumbar itu, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Utama RSUD, Senin (13/1/2020). Mereka menuntut transparansi keuangan rumah sakit yang berada di Kota Solok tersebut. Dalam tuntutan yang disampaikan dalam secarik kertas, para perawat dan bidan menuntut pembagian jasa pelayanan dikembalikan seperti sebelumnya. Beberapa pendemo mengeluhkan uang jasa layanan yang jauh turun dari beberapa bulan sebelumnya.

Para bidan dan perawat yang bergerombol di depan gedung utama, enggan diajak oleh Direktur Utama RSUD, drg Basyir Busnia, Wakil Direktur Yopi Oktavia dan manajemen RSUD M Natsir lainnya. Demonstrasi tanpa koordinator tersebut, akhirnya berdialog dan memutuskan untuk mengikuti ajakan manajemen.



Dirut RSUD M Natsir, drg Basyir Busnia, menyatakan pihaknya sudah melakukan transparansi manajemen selama ini. Pria yang baru tiga bulan menjabat sebagai Dirut RSUD M Natsir tersebut, menyatakan setiap kebijakan ada dasarnya. Pihak manajemen menurutnya telah melibatkan semua pihak dan  semua unsur.

"Kami selama ini sudah berusaha transparan. Apalagi terkait keuangan yang sangat sensitif. Bagi yang tidak puas, bisa mengklarifikasi, dan bisa mengonfirmasi ke pihak terkait. Pembagian jasa layanan itu ada rumus dan ada dasarnya. Ada regulasinya berdasarkan aturan dan undang-undang," ungkapnya.



Basyir Busnia juga menegaskan, bahwa pihaknya sebelum ini sudah mensosialisasikan aturan tersebut ke seluruh elemen yang terkait. Termasuk ke kepala ruangan hingga ke komute keperawatan. Basyir juga menegaskan, keluhan tersebut muncul sejak beberapa waktu lalu, saat pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan banyak yang tertunda (pending).

"Beberapa waktu lalu, RSUD M Natsir mendapatkan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang dari jalur CPNS. Sehingga, dengan dana BPJS yang ter-pending, ditambah dengan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang, tentu saja hasil pembagiannya semakin kecil. Namun hal itu sudah kita sosialisasikan ke seluruh pihak," lanjutnya.



Basyir Busnia juga menuturkan untuk pendapatan berupaya dana layanan di RSUD M Natsir, 92 persen berasal dari pasien BPJS. Sehingga, saat dana BPJS kini tersendat secara nasional, pihaknya mengakui pendapatan juga menurun. Saat ini, jumlah pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD M Natsir sebanyak 790 orang.

"Memang harus kita akui, pendapatan kita jauh menurun. Apalagi, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kita senantiasa memberikan layanan terbaik. Meski dengan segala keterbatasan yang ada," ungkapnya.



Terkait ancaman akan mogok kerja oleh para perawat dan bidan, Basyir Busnia menyatakan pihaknya tetap akan menempuh cara-cara persuasif. Yakni dengan mengajak seluruh pihak untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan dengan cara-cara yang baik. Serta yang paling penting, tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai petugas kesehatan yang memberikan pelayanan terbaik ke pasien.

"Tentu terlebih dahulu dengan cara persuasif. Sebab, semuanya di RSUD harus memberikan pelayanan terbaik ke pasien dan msyarakat pengguna layanan. Kami sama sekali tidak ingin menempuh cara-cara yang bisa merugikan. Meski ada aturan-aturan tegas, jika mereka tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing," ungkapnya. (rijal islamy)

"Mulyadi Effect" Bakal "Memaksa" Irzal Ilyas "Turun Gunung"

Benarkah Irzal Ilyas Akan Maju di Pilkada Kota Solok 2020?
Mulyadi Effect Bakal "Memaksa" Irzal Turun Gunung?

Eskalasi Pilkada Kota Solok sudah mulai mengerucut ke tiga pasang calon. Yakni Ismael Koto-Edi Candra, Yutris Can-Irman Yefri Adang, dan Reinier-Andri Maran. Enam kandidat tersebut, merupakan "wajah lama" di kontestasi politik Kota Solok. Mungkinkan akan muncul "wajah baru" dalam Pilkada Kota Solok pada 23 September 2020 mendatang? Atau akan muncul poros keempat, dengan wajah baru stok lama.

SOLOK - Tiga pasang kandidat Walikota-Wakil Walikota yang akan bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok, 23 September 2020 mendatang, sudah "menandatangani" kesepahaman. Ketiga pasang kandidat tersebut, juga telah membangun pencitraan dan menarik simpati masyarakat secara massif. Melalui baliho, spanduk, poster dan berbagai alat peraga lain.

Yang lebih dahsyat, ketiga pasang kandidat juga "bertarung" di dunia maya dengan pola dan durasi yang sangat intens. Berbagai cara kreatif dan inovatif ditampilkan masing-masing pendukung dan simpatisan di berbagai media sosial, terutama di laman facebook, instagram, hingga twitter. Kemudian di jaringan whatsapp dan telegram. Intensitasnya sangat massif, yang membuat masyarakat saat membuka ponsel, langsung disuguhkan desain grafus kreatif dan kata-kata yang menarik simpati.



Ismael Koto-Edi Candra, menjadi calon yang pertama kali menegaskan berpasangan. Baliho, spanduk, poster dan alat peraga lain sudah bertebaran di seantero Kota Solok. Begitupun di jagat maya. Ismael Koto merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok yang pada Pilkada Kota Solok 2015 lalu, maju bersama Jon Hendra, Ketua DPD PAN Kota Solok. Saat itu, Ismael Koto-Jon Hendra meraih suara terbanyak kedua setelah Zul Elfian-Reinier. Sementara itu, Edi Candra saat ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispenduk KB) Pemko Solok. Sama seperti Edi Candra, Ismael Koto sebelumnya merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan karier yang sangat cemerlang. Banyak menghabiskan pengabdiannya di Solok Selatan, Ismael Koto diamanahkan menjabat Asisten 1, bidang pemerintahan di Pemkab Solsel.



Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, secara mengejutkan "mendeklarasikan" diri maju sebagai kandidat Walikota Solok, dengan menggandeng mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok dari Partai PAN, Irman Yefri Adang. Majunya Boris (sapaan Yutris Can), membuat peta politik Pilkada Kota Solok 2020 buncah. Sebab, dengan statusnya sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024), Boris dengan berani telah menegaskan siap meninggalkan jabatannya demi bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Berpasangan dengan Irman Yefri Adang, yang berasal dari PAN, akan membuat Boris-Adang mewujudkan koalisi dua partai pemenang Pileg di Kota Solok sejak era reformasi, yakni Partai Golkar dan PAN.



Kandidat petahana (incumbent) dari Kota Solok diyakini hanya akan memunculkan Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam. Walikota Solok Zul Elfian, telah menegaskan jauh-jauh hari bahwa dirinya tidak akan maju lagi di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Tidak majunya Zul Elfian, membuat kans Reinier cukup besar memenangkan Pilkada Kota Solok 23 September 2020. Sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Solok dan status sebagai petahana. Reinier menggandeng Ketua PDI Perjuangan, Andri Maran sebagai calon wakilnya. Pilihan ini, dinilai berbagai pihak cukup brilian. Sebab, Andri Marant dikenal sosok milenial yang sukses sebagai pengusaha muda di Kota Solok.

Ternyata, tiga pasang kandidat Walikota Solok 2020, belum memuaskan bagi masyarakat Kota Solok. Dari sejarahnya, kontestasi Pilkada secara langsung di Kota Solok selalu diisi banyak kontestan. Pilkada langsung perdana pada 2005, diikuti lima pasang calon. Pilkada 2010 diikuti 7 pasang calon, dan Pilkada 2015 lalu diikuti 3 pasang calon. Khusus di Pilkada 2015, salah satu yang membuat pasangan sedikit adalah tidak hadirnya dua partai besar sebagai pengusung, karena permasalahan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat pusat. Padahal, saat itu Partai Golkar meraih 4 kursi yang membuat mereka sejatinya bisa mengusung calon sendirian. Sedangkan PPP saat itu punya 2 kursi.

Dari komposisi saat ini, dari 11 partai yang punya kursi di DPRD Kota Solok, lima partai sudah "menentukan sikap", karena diyakini akan mengusung kadernya di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Kelima partai itu adalah Partai Golkar (3 kursi) dan PAN (2 kursi) yang mengusung Yutris Can dan Irman Yefri Adang. Kemudian Partai Gerindra (2 kursi), yang akan mengusung Ismael Koto dan Edi Candra. Lalu PKPI (1 kursi) dan PDIP (2 kursi) bakal mengusung Reinier Dt Mangkuto Alam dan Andri Maran. Sementara, 6 partai belum "menentukan sikap" terkait siapa yang bakal diusung. Keenamnya adalah Demokrat (2 kursi), PBB (2 kursi), PKS (2 kursi), Hanura (2 kursi), NasDem (2 kursi) dan PPP (1 kursi).

Deni Nofri Pudung (kiri) bersama Bayu Kharisma, dua Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat, menjadi partai yang berada di poros sentral Pilkada Kota Solok 2020. Sejak Pilkada langsung pada 2005, Partai Demokrat selalu ikut kontestasi. Pada 2005, Partai Demokrat mengusung Syamsu Rahim-Irzal Ilyas (bersama Partai Golkar) yang tampil sebagai pemenang. Pada 2010 mengusung Irzal Ilyas-Zul Elfian yang juga tampil sebagai pemenang. Pilkada 2015 lalu, Demokrat mengusung Irzal Ilyas-Alfauzi Bote (bersama PKS dan Hanura), namun harus menerima kekalahan dari Zul Elfian-Reinier yang diusung PBB, NasDem dan PKPI.

Kebesaran Partai Demokrat di Kota Solok harus diakui dengan hasil Pileg dan sejumlah pertarungan Pilkada di Kota Solok. Dari hasil Pileg, Partai Demokrat senantiasa menjadi partai pemenang tiga besar. Sehingga selalu mendapatkan kursi pimpinan, yakni Wakil Ketua DPRD. Sementara dari hasil Pilkada, dari tiga kali Pilkada langsung yang telah digelar, partai berlambang bintang Mercy tersebut menang dua kali. Tentu, kebesaran dan kejayaan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini di Kota Solok sangat menentukan di Pilkada Kota Solok 2020. Tentu, semua kandidat ingin mendapatkan "servis" dari mesin Mercy. Buktinya, ketiga pasang calon yang telah mengapung saat ini, semuanya mendaftar ke partai yang saat dipimpin oleh Irzal Ilyas Dt Lawik Basa.

Berada di poros sentral Pilkada Kota Solok dan menyandang status sebagai partai besar di Kota Solok, Sumbar dan Indonesia, sikap Partai Demokrat Kota Solok sangat ditunggu. Sikap Irzal Ilyas Dt Lawik Basa sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solok juga sangat ditunggu masyarakat dan simpatisan pendukung Partai Demokrat. Figur Walikota Solok periode 2010-2015 tersebut sangat dirindukan oleh masyarakat.

Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, Anggota DPRD Sumbar dari Partai Demokrat.

Meski kalah di Pilkada 2015 lalu, nama Irzal Ilyas tetap berpengaruh. Buktinya, pada Pileg 17 April 2019 lalu, Irzal Ilyas berhasil duduk sebagai Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan) dengan meraih suara 13 ribuan. Perlu diingat, sebanyak 7.599 suara diraihnya di Kota Solok, itupun belum termasuk suara masyarakat yang memilih Partai Demokrat. Perbandingannya sangat timpang jika dibandingkan dengan hasilnya Pilkada 2015. Saat berpasangan dengan Alfauzi Bote dan didukung tiga partai (Demokrat, Hanura, PKS), Irzal-Alfauzi hanya meraih 6 ribuan suara.

Dari sejumlah diskusi dengan berbagai pengurus, kader, simpatisan Partai Demokrat Kota Solok, ditambah semakin massifnya eskalasi Pilkada Sumbar, Partai Demokrat dipastikan akan tampil di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Tentu, dengan kebesarannya, Partai Demokrat Kota Solok tidak akan tampil sebagai partai pendukung, tapi akan tampil sebagai partai pengusung. Satu hal yang harus diingat, Partai Demokrat akan mengusung kadernya sendiri. Mamintak angok ka lua badan (meminta napas keluar badan), bukan gaya Demokrat!



Kontestasi Pilkada Kota Solok 2020, juga akan dipengaruhi oleh eskalasi Pilkada Sumbar 2020. Ketua DPW Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi, jauh-jauh hari sudah menegaskan dirinya maju di kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Sebagai politikus yang matang dengan program dan sistematis, Mulyadi tentu akan memaksimalkan mesin Partai Demokrat. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi hingga ke tingkat daerah. Tentunya, dengan tujuan khusus; "Mengembalikan Kejayaan Partai Demokrat". Sesuatu yang sudah "dimulai" Mulyadi dengan menjadi peraih suara terbanyak di Pileg DPR RI 17 April 2019 lalu.

Memasuki tahun 2020, atau hanya 8 bulan jelang Pilkada 23 September 2020 mendatang, "Mulyadi Effect", akan segera bergulir ke daerah, termasuk ke Kota Solok. Sebagai figur yang diyakini "sangat percaya" dengan data dan fakta, Mulyadi dalam menghadapi Pilkada Gubernur Sumbar akan memaksimalkan mesin Mercy hingga ke seluruh wilayah di Sumbar. Dengan asumsi Partai Demokrat di Sumbar tetap dengan pakem akan mengusung kadernya sendiri, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa akan maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020!



Sama seperti Mulyadi di Partai Demokrat Sumbar, Irzal Ilyas adalah simbol di Kota Solok. Dengan fakta suara pribadi Irzal Ilyas yang sangat tinggi di Kota Solok, ditambah suara Partai Demokrat sebagai pemenang tiga besar di Kota Solok, hasil survey akan sangat mudah ditebak. Nama Irzal Ilyas akan tampil di urutan teratas. Artinya, Irzal Ilyas akan diusung Partai Demokrat menjadi Calon Walikota Solok 23 September 2020.

Lalu, siapa yang akan mendampingi Irzal Ilyas? Dari lima partai lain yang belum "menentukan sikap", Partai Demokrat memiliki komunikasi yang sangat baik. Dengan dua kursi di DPRD Kota Solok saat ini, Partai Demokrat hanya butuh dua kursi lagi sebagai syarat minimal 4 kursi untuk ikut kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Pilihannya juga sangat beragam. Yakni PBB (2 kursi), PKS (2 kursi), Hanura (2 kursi) dan NasDem (2 kursi). Ikutnya Demokrat dan Irzal Ilyas di Pilkada Kota Solok 2020, tentu akan ikut mendongkrak suara Mulyadi di kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Sehingga, "Mulyadi Effect" akan "memaksa" Irzal Ilyas "turun gunung" untuk mengembalikan kebesaran dan kejayaan Partai Demokrat. (rijal islamy)

Kazuyoshi Miura, Pesepakbola Aktif Paling Tua di Dunia Kembali Perpanjang Kontrak

YOKOHAMA - Walau telah berusia 52 tahun, Kazuyoshi Miura nampaknya belum berniat untuk gantung sepatu. Penyerang asal Jepang itu masih akan terus berada di lapangan hijau karena kontraknya diperpanjang Yokohama FC.

Miura saat ini tercatat sebagai pesepak bola tertua yang masih aktif merumput. Dia juga mengukir rekor sebagai pencetak gol paling tua di pertandingan resmi, yakni diusia 50 tahun. Dan, sejak 2005 pria kelahiran Shizuoka, pada 26 Februari 1967 tersebut terus membela Yokohama.

Kiprahnya bersama klub yang mendapat promosi ke J-League itu dipastikan bakal berlanjut. Kontraknya yang akan habis pada 31 Januari 2020, sudah diperpanjang Yokohama, Sabtu (11/1). Belum diketahui durasinya. Yang pasti, pemain berjuluk King Kazu itu akan memasuki musim ke-35 pada tahun ini.

Miura hanya tampil tiga kali di J2-League pada tahun lalu dengan total durasi 109 menit. Jika ditambah dengan turnamen Piala Kaisar, dia sudah merumput sebanyak lima kali atau selama 233 menit. Sayangnya, dia tidak pernah mencetak gol.

Tapi, Miura meneruskan rekornya sebagai pesepak bola profesional tertua di J-League, bahkan di dunia. Sebelumnya, pada 2017, dia menjadi pemain tertua yang tampil di laga resmi. Saat itu dia berusia 50 tahun dan tujuh hari. Itu melewati rekor legenda Inggris Stanley Matthews.

Selama kariernya, Miura sudah membela 13 klub berbeda baik itu di Jepang, Brasil, Italia Kroasia dan Australia. Walau lahir di Negeri Matahari Terbit, dia memulai kariernya di Amerika Latin, bersama Santos pada 1986.

Selama empat tahun Miura merantau di Brasil dan baru pulang lagi ke kampung halaman pada 1990 lantaran bergabung dengan Verdy Kawasaki. Pada 1994, dia sempat merasakan atmosfir Serie A karena dipinjam Genoa. Namun, dia hanya mencetak satu gol dari 21 laga.

Miura juga sempat direkrut Dinamo Zagreb pada 1999 dan hanya bermain 12 kali. Sedangkan kisahnya di Australia terjadi pada 2005 setelah dipinjam Sydney FC, dimana mencetak dua gol dari empat laga. Dia juga pernah membela Jepang (1990-2000) dan mengemas 55 gol dari 89 partai. (*/IN-001)

Dukung Kota Literasi, KOHATI Cabang Ambon Periode 2019-2020 Dilantik

AMBON - Pelantikan pengurus Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Ambon periode 2019-2020 dengan tema "Sinergitas KOHATI Menuju Ambon Kota Literasi", dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 januari 2020 pukul 15 :30 WIT di Aula Kantor Desa Batumerah, Ambon, Maluku.

Kepengurusan KOHATI periode 2019-2020 dilantik langsung oleh ketua umum HMI Cabang Ambon, Mizwar Tomagola. Pelantikan juga dihadiri oleh perwakilan dari KAHMI Provinsi Maluku, Yunda Tuti Marasabessy serta perwakilan dari komisariat sejajaran HMI Cabang Ambon.

Pada kesempatan itu, Ketua KOHATI Periode 2019-2020  yang baru dilantik, Mega Lina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema pelantikan dan Rapat Kerja Kohati hari ini mempertegas bahwa KOHATI Cabang Ambon, siap mengawal misi besar HMI Cabang Ambon menuju Ambon Kota Literasi.

"KOHATI Cabang Ambon di kepengurusan kali ini akan bersam-sama HMI Cabang Ambon untuk memperjuangkan Ambon sebagai Kota Literasi," tutur Mega.

Mahasiswa asal Negeri Waisala ini juga menegaskan bahwa KOHATI Cabang Ambon periode 2019-2020 dibawah kepenguruaannya akan mengawal isu-isu keperempuanan yang hari ini marak terjadi di kota Ambon.

Menurut Mega bahwa KOHATI harus peka terhadap isu-isu keperempuanan yang sering kali ada di headline media cetak maupun online yang ada di Kota Ambon.

"Tentunya kami tidak hanya terfokus kepada program kerja tetapi sekali lagi kami juga akan peka terhadap isu-isu keperempuanan," tutup Mega. (IN-027)

Inovasi Berbasis Website di Polres Payakumbuh, 2 Unit Motor yang Hilang 4 Tahun Akhirnya Kembali

PAYAKUMBUH - Inovasi terus dilakukan Polres Payakumbuh, dalam peningkatan layanan ke masyarakat. Terbaru, Polres Payakumbuh di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Dony Setiawan, S.IK, MH, meluncurkan inovasi baru, yakni "Hilang Temu Kendaraan Bermotor Berbasis Website". Tak lama setelah diluncurkan, inovasi ini berhasil mengembalikan dua unit sepeda motor yang hilang selama 4 tahun.

Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan didampingi Wakapolres Kompol Arie dan Kasat Lantas Iptu Andika Alfatoni mengembalikan 2 unit motor yang hilang selama 4 tahun kepada pemiliknya, pada hari Sabtu, (12/1/2020), sekira pukul 20.45 WIB. Dua orang pemilik motor tersebut adalah Okirman (42), warga Padang Tangah Payobada, Kecamatan Payakumbuh Timur, pemilik kendaraan Honda Kharisma, BA 5165 MK. Lalu, Dedi Susendra (49), warga Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan kendaraan Honda Vario, BA 3304 MN.

Inovasi tersebut, disematkan oleh Polres Payakumbuh di website-nya dengan alamat; https://polrespayakumbuh.org/cek-kendaraan-hilang/. Inovasi Hilang Temu Ranmor berbasis Website ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mengecek kendaraannya yang hilang dengan database kendaraan bermotor yang telah diamankan di Polres Payakumbuh.

Untuk melakukan pencarian kendaraan bermotor, kunjungi website Polres Payakumbuh di alamat; https://polrespayakumbuh.org/
Lalu klik menu "Cek Kendaraan Hilang".
Kemudian, lakukan pencarian dengan cara memasukkan identitas Kendaraan (nomor polisi, nomor rangka, atau nomor mesin) pada kolom pencarian.

Bila ada kesesuaian, atau motor yang dicari ada di Polres atau dalam database, maka data kendaraan akan muncul. Selanjutnya silahkan hubungi Call Center 110 atau Whatsapp di 081261111213.

"Kami akan memfasilitasi pengendalian kendaraan kepada pemiliknya secara gratis. Dengan syarat pemilik menunjukkan surat-surat kendaraan atau surat keterangan dari finance (leasing) bila kendaraan masih dalam proses cicilan," ungkapnya. (IN-001)

Spesial, Malam Hiburan di Taruko Dihadiri Enam Anggota DPRD Kota Solok

SOLOK - Malam hiburan di Kawasan Taruko, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berlangsung spesial. Meski hanya merupakan satu kawasan di Kelurahan Simpang Rumbio, malam hiburan itu, dihadiri enam anggota DPRD Kota Solok. Sebanyak lima anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Lubuk Sikarah, dan satu anggota DPRD dari Dapil Tanjung Harapan. Bahkan Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, hadir langsung di acara yang berlangsung di kawasan sebelah timur Kota Solok tersebut. Di samping itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Irman Yefri Adang dan dua mantan Anggota DPRD Kota Solok juga hadir.

Sebnyak lima Anggota DPRD Kota Solok dari Dapil Lubuk Sikarah yang hadir adalah Rusdi Saleh dari Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Eka Putra dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Deni Nofri dari Partai Demokrat, Wazadly dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan Yutris Can dari Partai Golkar. Nasril In Dt Malintang Sutan dari Partai Golkar, yang juga merupakan "sumando" warga Taruko, juga menyempatkan diri hadir. Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok dari PAN dan dua mantan Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yakni Dalius dan Yosri Martin juga ikut menyemarakkan malam hiburan tersebut.

Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can (kanan) menerima persembahan "Apik Ayam" dari Masyarakat Taruko, Kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok, saat malam hiburan di kawasan itu, Sabtu Malam (11/1/2020).

Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can yang didaulat menyampaikan kata sambutan, menyatakan dirinya bersama seluruh Anggota DPRD Kota Solok akan senantiasa menampung seluruh aspirasi masyarakat Kota Solok. Menurut Boris (sapaan Yutris Can), selama ini masyarakat Taruko telah mampu ikut serta dalam pembangunan di Kota Solok. Hal itu menurutnya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga, aspirasi dan persoalan yang ada di masyarakat, khususnya di Kawasan Taruko, bisa dicarikan solusi.

"Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pembangunan. Karena itu, mari kita saling menjaga, saling menghormati dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Solok. Sehingga, keberadaan pemerintah dan DPRD mampu menjawab berbagai persoalan di masyarakat," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can (kanan) dan Anggota DPRD Kota Solok dari PAN, Rusdi Saleh (kiri) pada malam hiburan di Kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok, Sabtu Malam (11/1/2020). 

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Irman Yefri Adang menyatakan agar masyarakat Taruko, bisa menyampaikan aspirasinya ke anggota DPRD Kota Solok, dengan berbagai cara. Yakni melalui jalur formal dari RT, RW, Lurah, maupun camat, serta bisa dengan jalur "non formal", ke pribadi masing-masing Anggota DPRD.

"Kuncinya adalah silaturahmi. Karena silaturahmi memperpanjang umur dan memberi keberkahan. Dengan menyampaikan aspirasi ke legislatif, maka akan disikapi DPRD. Salah satunya melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Solok. Hal itu bisa dilakukan dengan secara formal, maupun non formal ke masing-masing anggota dewan," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Solok dari PAN, Rusdi Saleh (tengah) menerima persembahan "Apik Ayam" dari Masyarakat Taruko, Kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok, saat malam hiburan di kawasan itu, Sabtu Malam (11/1/2020).

Senada dengan Irman Yefri Adang, Anggota DPRD Kota Solok dari PAN, Rusdi Saleh, menyatakan bahwa silaturahmi akan memperluas sudut pandang. Sehingga pengabdian akan semakin luas dan bisa berarti lebih luas bagi masyarakat.

"Sejak dilantik dan diberikan amanah sebagai anggota dewan, seluruh Anggota DPRD Kota Solok telah meneguhkan integritas dan komitmen, serta konsisten dengan pengabdian ke msyarakat. Kantor DPRD Kota Solok maupun saluran pribadi Anggota dewan, selalu terbuka," tegasnya. (IN-001)

Sugar Glider, Satwa Endemik Indonesia dan Australia

Hewan Berkantung Indonesia

Sugar Glider (SG) atau Petaurus Breviceps, disebut juga wupih sirsik, hewan omnivora, arboreal, dan nocturnal. Hewan ini termasuk dalam infrakelas Marsupialia.

Wupih sirsik sebutan lain dari Sugar Glider, merupakan satwa endemik dari daratan utama Australia, pulau Papua dan pulau-pulau tertentu di Indonesia. Hewan ini telah didatangkan ke pulau Tasmania, dengan perkiraan pada tahun 1830-an.

Hewan dilindungi yang hidup di alam liar secara berkelompok. Di Indonesia, Sugar Glider terdapat di bagian timur. Diantaranya Papua, Halmahera dan Maluku. Termasuk hewan nocturnal. Karena aktif di malam hari, sebaiknya berikan kandang luas untuknya bermain. Kadang juga dia barking (menggeram) di malam hari.

Bentuk SG yang mini, bisa dengan mudah jika dibawa kemana-mana oleh pemiliknya. Bang Ivan, si pemilik Papua lucu ini, kerap membawanya dalam kantung (saku) celana. Tidak repot, karena SG akan dengan mudah beradaptasi. Kebanyakan ia akan langsung tertidur jika merasa nyaman dengan aroma yang sudah ia kenali sejak lama.

Si mini SG ini, agak sedikit mirip tupai (bajing). Mungkin karena kemampuan terbangnya, beberapa menyebutnya dengan tupai terbang. Sugar Glider (SG) mampu hidup 10-20 tahun.

Copyrights belong to ejiebulla

Terlibat Peredaran Narkoba, Kapolsek Payung Ditangkap

MEDAN - Kapolsek Payung, Tanah Karo, Sumut, Iptu Samson Susaei Sembiring, ditangkap polisi karena diduga terlibatan dalam peredaran narkoba. Kasat Narkoba Polres Tanah Karo AKP Ras Maju Tarigan, Jumat (10/1), mengungkapkan kasus tersebut berawal dari penangkapan tiga pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan Kecamatan Payung.

Tiga orang yang ditangkap sebelumnya yakni Dedi Ketaren, Gemuruh Bangun, dan Jonatan Tarigan. Pada saat pengembangan, salah seorang di antara mereka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari salah satu oknum pejabat kepolisian.

Atas pengungkapan tersebut, kata Ras Maju, pihaknya lantas melimpahkan kasus ini ke Polda Sumut. Hal tersebut dilakukan guna menjaga integritas Polres Tanah Karo. Pasalnya, jika tetap dilanjutkan pemeriksaan, menurut dia, akan menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.

"Atas perintah pimpinan, berkas yang kami tangani langsung dilimpahkan ke Polda Sumut. Sekarang ini ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut," ujarnya, dilansir Antara.

Kabidhumas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja membenarkan penangkapan oknum yang menjabat kapolsek tersebut.

"Ya, benar. Saat ini masih diproses di Propam Sumut," ujarnya singkat.

Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin angkat bicara terkait penangkapan oknum Kapolsek Payung, Polres Tanah Karo, Iptu Samson Susaei Sembiring (SS) karena terlibat narkotika jenis shabu-shabu. Ia mengaku saat ini anggotanya tersebut sudah dilakukan penahanan.

"Sekarang yang bersangkutan sudah kami tahan," katanya, Jumat (10/1/2020) malam.

Martuani memastikan akan memproses Iptu Samson sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahkan, terhadap Iptu Samson, Martuani menyebutkan akan dipidana.

"Yang bersangkutan juga akan diproses pidana," ujarnya.

Terpisah, Dirnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendri Marpaung menyatakan penangkapan Iptu Samson karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu.

"Benar, kasusnya masih dalam pengembangan. Oknum polisi tersebut sudah ditahan dan ditangani Ditresnarkoba dan Bidpropam Polda Sumut," ujarnya.

Hendri mengatakan pengungkapan kasus itu berawal saat polisi menangkap tiga orang pengedar narkoba yakni DK, GB, dan JT di sebuah warung di seputaran jembatan Kambing, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, pada Sabtu (28/12/2019).

"Dari penangkapan itu disita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3,1 gram, dua buah alat isap sabu atau bong, timbangan elektrik, serta uang tunai," katanya.

Kemudian, petugas langsung melakukan pengembangan dari penangkapan ketiga tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka DK mengaku barang haram tersebut diperoleh dari Kapolsek Payung Iptu Samson.

"Tersangka mengaku sudah 5 kali bertemu dengan oknum polisi ini, 4 kali mengambil barang dan 1 kali penyerahan uang pembelian 50 gram sabu," ujarnya.

Mendapat keterangan tersebut, petugas langsung bergerak cepat dan mengamankan Kapolsek Payung, Iptu Samson di kantornya. Selanjutnya oknum polisi itu dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.

"Saat ditangkap, petugas juga menyita uang pembelian sabu sebesar Rp 30 juta dari oknum polisi ini. Jadi oknum polisi ini sudah kita tahan mulai 6 Januari 2020," ujarnya.

Masih dikatakan Hendri, Iptu Samson baru dua bulan menjabat sebagai Kapolsek Payung dan sempat menyangkal bahwa dirinya terlibat narkoba. Padahal, kata Hendri, hasil tes urine dari Iptu Samson dinyatakan positif menggunakan narkoba.

"Oknum polisi ini baru dua bulan melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Payung. Saat diambil keterangannya, dia menyangkal. Ya boleh-boleh saja dia menyangkal, itu hak dia," terangnya.

Kasus ini, katanya, masih dalam pengembangan lanjut. Namun, akibat terlibat peredaran narkoba, Iptu Samson terancam dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH).

"Menurut ketentuan UU Kepolisian bahwa anggota kepolisian jika terlibat tindak pidana dengan ancaman lebih dari 4 tahun, maka dia akan direkomendasikan tidak layak menjadi anggota Polri atau dipecat," tegasnya. (*/IN-001)

Diduga Cemburu, Wanita 20 Tahun Tewas Dicekik Suaminya Sendiri di Payakumbuh, Sumbar

PAYAKUMBUH - Tim Gabungan Polres Payakumbuh mengungkap pembunuhan terhadap Mutiara Putri (20) di rumah kontrakannya RT03, RW 01, Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumbar pada Rabu dini hari (8/1/2020). Pegawai di salah satu kafe di Kota Payakumbuh itu ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan dengan kaki dan tangannya terikat tali jemuran, mulut dan hidung ditutup dengan lakban dan kain. Ternyata, pelaku pembunuhan adalah suami korban sendiri, Jali Hamid (24).

Berdasarkan laporan Riki (adik korban), di tempat kejadian perkara (TKP), pada malam nahas itu, dirinya yang tinggal satu rumah dengan korban dan pelaku, meninggalkan rumah Selasa Malam (7/1/2020) sekira pukul 21.00 WIB untuk main ke Warnet. Sedangkan korban dan suaminya sedang berada di rumah. Sekira pukul 00.30 WIB, Riki mendapat pesan WhatsApp dari kakak iparnya, Jali Hamid, yang isinya meminta Riki agar jangan pulang ke kontrakan karena Jali dan korban tidak tidur di rumah, melainkan di rumah orang tua Jali di Taram, Kabupaten Limapuluh Kota.

Namun pada pukul 02.00 WIB, Riki tetap saja pulang ke rumah dan kaget melihat kakaknya sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi tangan dan kakinya terikat serta mulut dan hidungnya ditutup dengan lakban dan kain, sedangkan Jali Hamid sudah tidak ada lagi rumah kontrakan tersebut.



Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan yang memimpin langsung olah TKP mengatakan bahwa berdasarkan hasil Visum RSU Adnan WD Payakumbuh, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada leher dan pergelangan tangan kanan dan kiri korban berupa luka lecet.

"Berdasarkan hasil olah TKP, informasi dari saksi-saksi di sekitar TKP, rekan-rekan korban dan keluarga tersangka, dugaan kuat pelaku pembunuhan terhadap korban Mutiara adalah suaminya sendiri," ungkap Dony.

Berdasarkan informasi dan analisa tersebut, Tim Gabungan yang terdiri dari Reskrim dan Intelkam melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke Pekanbaru. Pada Kamis, (9/1/2020), sekira pukul 03.30 WIB, tersangka Jali Hamid akhirnya berhasil diamankan saat sedang beristirahat di Hotel Parma, Panam, Pekanbaru.



Saat diamankan, Tim Gabungan yg dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Ilham Indarmawan, Kasat Intelkam Iptu Luhur Fachri Utomo dan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda Fika Putri Pamungkas, menemukan bahwa Jali Hamid (24 tahun) yang merupakan warga Jorong Tanjung Pati, Nagari Harau, Kabupaten 50 Kota masih menyimpan HP milik korban yang dibawanya lari ke Pekanbaru. Jali mengakui bahwa dirinya khilaf telah menghabisi nyawa istrinya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Payakumbuh, Kamis (9/1), Kapolres Payakumbuh mengungkap bahwa Jali melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena sakit hati diminta istrinya untuk kerja mecari uang untuk membayar motor dan mencurigai istrinya (korban) selingkuh dengan laki-laki lain.

v

"Terjadi pertengkaran pada malam kejadian, pelaku dicakar oleh korban. Sekira pukul 23.00 WIB, pelaku mencekik korban hingga korban tidak sadarkan diri, mengikat kaki dan tangan korban, menutup mulut korban dengan handuk dan menutup hidung korban dengan lakban. Sekira pukul 00.05 WIB, tersangka pergi dari rumah kontrakannya menuju Pekanbaru menggunakan mobil travel," ungkap Dony.

Sambil menangis, Jali meminta maaf kepada keluarga istrinya, keluarganya dan seluruh masyarakat atas kekhilafannya telah menghabisi nyawa istrinya. (IN-001)

Di Atas Pesawat, KPK Tangkap Komisioner KPU Pusat

JAKARTA - Usai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Saifullah, beberapa hari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penngkapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berinisial WS yang diduga sebagai Wahyu Setiawan, Rabu (8/1/2020). WS ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang saat berada di atas pesawat Batik Air, jelang keberangkatan ke Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Babel.

Corporate Communications Strategic Lion Air Groups, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan WS berada dalam penerbangan Batik Air.

"Benar, ada di penerbangan ID-6826 rute Soekarno-Hatta ke Tanjung Pandan," kata Danang, Kamis (8/12020).

WS ditangkap saat sudah duduk di pesawat. Dia diminta turun dari pesawat dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta. Menurut seorang sumber penegak hukum OTT ini terkait pergantian anggota DPR.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan ada beberapa orang yang ditangkap dalam OTT ini termasuk seorang komisioner berinisial WS.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 19.15 WIB pada Rabu (8/2020). Arief datang bersama komisioner KPU yaitu Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, dan Pramono Ubaid.

Kedatangan keempat komisioner ini menyusul adanya informasi bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu pimpinan KPU pada Rabu, 8 Januari 2020.

Komisioner KPU Ilham Saputra menolak berkomentar soal OTT ini. Ketika ditanya soal apakah yang ditangkap Wahyu Setiawan, Ilham menjawab singkat.

"Tunggu keterangan resmi KPK," kata Ilham.

Pimpinan KPK memberi sejumlah konfirmasi mengenai OTT itu.

"Iya, Komisioner KPU Pusat," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ketika dikonfirmasi. (*/IN-001)

Penyebar Larangan Natal di Dharmasraya, Sumbar Ditangkap, SETARA Institute: Ini Tindakan Kriminalisasi!

SETARA Institute menilai penangkapan terhadap aktivis Sudarto terkait isu pelarangan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, merupakan upaya kriminalisasi.

JAKARTA - Penangkapan terhadap aktivis, Sudarto, terkait isu pelarangan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, oleh aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada Selasa siang, 7 Januari 2020, menuai kritikan dari SETARA Institute. Menurut SETARA Institute, hal itu merupakan upaya kriminalisasi. Sudarto ditetapkan menjadi tersangka atas dan dugaan menyebarkan informasi yang memicu rasa kebencian dan menimbulkan permusuhan SARA.

"SETARA Institute mengutuk kriminalisasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat atas Sudarto. Tindakan kriminalisasi tersebut, nyata-nyata menunjukkan arogansi kepolisian dalam menggunakan kewenangan polisionalnya untuk membungkam kritik dan pembelaan atas kelompok minoritas," ujar Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 7 Januari 2020, seperti dikutip dari tempo.co.

Kasus Sudarto bermula dari laporan yang disampaikan Ketua Pemuda Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Harry Permana kepada polisi pada 29 Desember 2019. Harry menuding Sudarto menyebarkan informasi perihal larangan perayaan Natal melalui akun Facebook yang berpotensi menyesatkan atau bohong. Status tersebut dimuat pada 14-15 Desember 2019.

Menurut pelapor, Nagari Sikabau tidak melarang ibadah Natal. Pelapor menyampaikan bahwa yang benar adalah wali nagari hanya melarang jemaah dari luar Nagari Sikabau untuk datang dan ikut melaksanakan ibadah Natal.

Bonar mengatakan polisi mestinya lebih objektif melihat fakta restriksi terhadap hak-hak minoritas di Sumatera Barat seperti yang selama ini disuarakan oleh Sudarto. Ia aktif melakukan advokasi terhadap kepentingan kelompok-kelompok minoritas di Sumatera Barat.

Dalam pandangan Setara Institute, ujar Bonar, kriminalisasi atas Sudarto merupakan serangan secara terbuka terhadap pembela hak-hak konstitusional kelompok minoritas untuk beragama dan beribadah secara merdeka, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 Ayat 2 dan Pasal 28E Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Advokasi dan pembelaan yang dilakukan oleh Sudarto terhadap kaum minoritas, kata Bonar, semestinya mendapat dukungan dari aparatur pemerintah. Tindakan Polda Sumbar yang menangkap Sudarto menjadi paradoks dengan spirit toleransi dan kebhinekaan.

"Tindakan kepolisian memberikan enabling environment bagi intoleransi terhadap kelompok minoritas dan konservatisme keagamaan di tengah menguatnya mayoritarianisme," ujar Bonar.

Untuk itu, Setara Institute mendesak Kapolri Jenderal Idham Aziz, untuk mengambil langkah yang memadai untuk melindungi pembela hak-hak konstitusional kelompok minoritas seperti Sudarto. "Pembebasan Sudarto merupakan langkah strategis untuk menunjukkan keberpihakan kepolisian terhadap pemajuan toleransi dan kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945," ujarnya.

Sebelumnya, Sudarto, aktivis penyebar isu larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) ditangkap polisi. Penangkapan tersebut dilakukan oleh aparat Direktorat Krimsus Polda Sumbar.

Sudarto yang merupakan manager program Pusaka Foundation itu ditangkap di kediamannya, Jalan Veteran, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Selasa (7/1), pukul 13.30 WIB.

"Penangkapannya dilakukan hari ini, pukul 13.00. Dari penangkapan itu kami amankan ponsel dan laptop yang diduga digunakan untuk menyebar isu kebencian di medsos," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto dilansir jawapos.com, Selasa (7/1).

Lebih jauh Stefanus Satake mengatakan, penangkapan atas Sudarto berdasar pada aduan masyarakat di Dharmasraya. Dari laporan masyarakat itu, Sudarto dianggap telah merusak keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Sumbar, khususnya Dharmasraya.

Sebelumnya nama Sudarto menjadi sorotan publik. Dia menuding ada larangan natal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Namun, pada kenyataannya tudingan itu tidak terbukti. Umat Nasrani dapat menjalankan ibadah Natal dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun. Bahkan masyarakat setempat pun memberi perlindungan dan jaminan atas kelancaran beribadah.

Tudingan Sudarto membuat sejumlah pejabat di pemerintahan pun ikut angkat bicara. Seperti Menteri Agama Fachrul Razi, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD. Mereka sempat menyayangkan atas tudingan tersebut.

Di tempat lain, Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto pun sempat turun langsung ke Dharmasraya beberapa hari menjelang Natal 2019. Dari hasil pemantauan itu Toni Hermanto menyatakan Dharmasraya aman sentosa.

"Natal di Dharmasraya aman. Tidak ada larangan," ujar Toni.

Atas hasil pemantauan tersebut, Toni Hermanto kepada jawapos.com, Kamis (26/12/2019) mengatakan siap memproses pembuat gaduh di Sumbar. Apalagi isu kegaduhan itu merusak kerukunan dan toleransi umat beragama.

"Akan melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang menyuarakan hal-hal yang menimbulkan kekawatiran, kecemasan di masyarakat. Apalagi isu yang disampaikan bertentangan dengan fakta di lapangan," ujar Irjen Toni Harmanto, Kamis (26/12). (*/IN-001)

Ternyata, Otak Pembunuhan Hakim Jamaluddin adalah Istrinya Sendiri

MEDAN - Polisi menangkap tiga orang pembunuh hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin (55), yang ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2019). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa otak pembunuhan tersebut adalah istri Jamaluddin sendiri, ZH.

"Ada tiga pelaku, yang pertama istri korban, sama dua orang suruhannya. Istri korban inisial ZH, suruhannya JB dan R," ujar Argo di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Argo mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyidikan dengan metode deduktif dan induktif.

"Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan dengan metode deduktif dan induktif, induktif itu mulai dari TKP di rumah maupun tempat pembuangan mobil, kemudian dengan deduktif itu adalah berkaitan dengan pekerjaan," katanya.

Kendati demikian, Argo belum merinci lebih lanjut mengenai tempat dan waktu penangkapan serta motif pelaku. Menurut Argo, informasi lebih lengkap akan dirilis oleh Polda Sumatera Utara yang menangani kasus tersebut.

Polrestabes Medan Gelar Prarekonstruksi

Hari ini, Selasa (7/1/2019) Polrestabes Medan telah melakukan rekonstruksi di Rumah di Jalan Aswad, Perumahan Royal Monaco, Blok B No 22, Medan. Sekitar 50 personil Reskrim Polrestabes bersama Tim Inafis melakukan gelar rekonstruksi perkara dimulai pukul 08.00 WIB.

Seorang saksi pihak keamanan Perumahan Royal Monaco yang tak ingin disebutkan identitasnya menyebutkan bahwa terdapat dua tersangka yang memperagakan proses kejadian di rumah terdakwa.

"Jadi tadi jam 8 pagi dimulai, sekitar jam 12 tadi selesai ada 4 jam lah orang itu disini.

Tadi saya lihat ada dua orang tersangka yang melakukan rekonstruksi," tuturnya kepada Tribun Medan.

"Jadi tadi mereka rekonstruksi mulai dari buka gerbang sampai memasukkan mayat ke dalam mobil.

Tadi mayatnya saya lihat diganti dengan boneka. Terus mobilnya diganti jadi Pajero," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihak penyidik bergerak menuju Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang untuk melaksanakan rekonstruksi lanjutan di lokasi tempat Hakim Jamaluddin ditemukan tewas.

Bahkan ia juga menyebutkan bahwa Kapolrestabes Medan yang baru Kombes Johnny Eddizon Isir yang langsung memimpin jalannya rekontruski. Terlihat ada lima mobil dan beberapa sepedan motor yang parkir tepat di depan rumahnya. Beberapa orang tampak keluar masuk dari pintu gerbang rumah Hakim Jamaluddin.

Diberitakan sebelumnya, Jamaluddin (55) ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2019). Saat ditemukan, jenazah Jamaluddin berada di kursi belakang sopir.

Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno mengatakan, pada Jumat pagi, almarhum Jamaluddin sempat datang ke kantor. Seorang anggotanya di PN Medan, menurut dia, mengaku sempat melihatnya. PN Medan bersama dengan pihak keluarga berharap agar kasus kematian hakim PN Medan itu diusut tuntas. (*/IN-001)

Sumber: tribunmedan.com

Nofi Candra: Siapapun Kompetitor, Saya Bakal Tetap Maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020

SOLOK - Ketetapan maju sebagai Calon Bupati Solok sudah menjadi harga mati bagi Nofi Candra. Menurutnya, hal itu sudah menjadi niat, yang jika tidak dilakukan akan menjadi penyesalan seumur hidup. Meski, sejumlah nama besar diprediksi bakal tampil di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020, Nofi mengaku dirinya tidak akan gentar apalagi minder menghadapi tokoh-tokoh dengan nama besar tersebut.

Sejumlah nama yang diprediksi maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020 mendatang, diisi oleh nama-nama mentereng dengan latar belakang mumpuni. Mereka adalah Anggota DPR RI tiga periode Epyardi Asda, Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin, mantan Wakil Bupati Solok dua periode Desra Ediwan Anantanur, Tokoh Adat sekaligus Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel Iriadi Dt Tumanggung, mantan Anggota DPRD Sumbar dua periode Bachtul, pengusaha Maigustinus, pengusaha muda Fauzi Wirman, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Solok Agus Syahdeman, kader PKS Dr Adli, Buya Hendra Saputra, perantau Olfa Yonson, Ketua DPC PKS Kabupaten Solok Nosa Eka Nanda, hingga tokoh-tokoh lainnya.

"Saya dibesarkan dari keluarga pedagang dan guru. Salah satu pesan keluarga saya, dalam berdagang, kita tidak boleh mencemaskan kompetitor, tapi yang harus difikirkan adalah pada pelanggan. Sebagai seorang guru, ibu saya pernah menekankan bahwa kunci sukses adalah keyakinan dan kerja keras. Saya tidak pernah memikirkan bakal melawan siapa di Pilkada nanti, tapi fokus menarik simpati masyarakat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi siapapun kompetitor yang maju di eskalasi Pilkada Kabupaten Solok 2020, saya bakal tetap maju," ungkapnya.

Sambil berkelakar, Nofi Candra menegaskan dirinya sudah memakai "gigi mundur" satu kali. Saat ini, menurutnya "gigi mundur" tersebut sudah rusak. Sehingga, dirinya saat ini hanya memiliki "gigi maju".

"Gigi mundur itu, sudah saya pakai satu kali. Yakni saat saya menyatakan mundur dari kontestasi, jika Mamak saya, Mak Zul Elfian Dt Tianso, maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok. Maka, saat Mak Zul Elfian Dt Tianso memberikan saya restu untuk maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok, yang ada sekarang hanya 'gigi maju', karena gigi mundur itu sudah rusak," tegasnya.

Keyakinan Nofi Candra menghadapi nama-nama besar tersebut, cukup beralasan. Nofi sudah pernah membuktikan dirinya mampu bersaing dengan tokoh-tokoh "papan atas" Sumbar di Pileg DPD RI tahun 2014 lalu. Padahal, saat itu, namanya belum begitu populer di Sumbar. Saat itu, terdapat nama-nama beken yang berjibaku menjadi empat besar DPD RI asal Sumbar. Di antaranya Irman Gusman, Emma Yohana, Jefrie Geovanie, Leonardy Harmainy, Alirman Sori, Herman Darnel Ibrahim, Muhammad Rahmat, Masrizal Munaf, hingga nama-nama beken lainnya.

Nofi mengungkapkan dirinya sudah mengiapkan konsep dan perencanaan yang matang untuk maju ke kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Dirinya juga menyatakan rencana tersebut sudah dirancangnya sebelum maju di DPD RI 2014. Menurutnya, segala sesuatunya harus terencana.

"Konsep saya, 80 persen keberhasilan ditentukan oleh perencanaan. Begitu juga dengan konsep membangun daerah. Selama menjadi Anggota DPD, saya sudah bertemu dan berdiskusi dengan lebih dari 200 kepala daerah di seluruh Indonesia. Daerah yang berhasil dan daerah yang tidak berhasil, ditentukan oleh komitmen dan terobosan kepala daerahnya. Kunci utamanya adalah perencanaan," ungkapnya.

Nofi juga mengungkapkan, saat ini dirinya sudah melaksanakan survey pertama tentang kondisi dan kebutuhan daerah, masalah, dan kepala daerah seperti apa yang dibutuhkan Kabupaten Solok. Salah satu hasil survey tersebut, ternyata di Kabupaten Solok 65 persen masyarakat butuh lapangan kerja. Survey selanjutnya yang akan dilakukan adalah langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Survey ketiga, menentukan siapa pendamping. Survey keempat, strategi kampanye. Survey kelima, gerakan jelang pemilihan.

"Saat ini struktur untuk kerja sudah terkonsep. Tim pemenangan, sudah mulai terbentuk. Saya tegaskan hanya akan maju di Kabupaten Solok. Karena niat saya jelas, yakni berbakti ke kampung halaman jika masyarakat menginginkan," ungkapnya. (rijal islamy)

Pilkada Kota Solok, Baru Yutris Can-Irman Yefri Adang yang Memenuhi Syarat

SOLOK - Eskalasi Pilkada Kota Solok semakin memanas memasuki tahun baru 2020. Sejumlah calon sudah mulai "memanaskan mesin" untuk menarik simpati masyarakat dan calon partai pengusung. Bahkan, tiga pasang calon sudah melakukan deklarasi. Yakni Ismael Koto-Edi Candra, Yutris Can-Irman Yefri Adang, dan Reinier-Andri Maran. Namun, baru Yutris Can-Irman Yefri Adang yang telah memenuhi persyaratan minimal 4 kursi DPRD Kota Solok untuk maju di kontestasi Pilkada September 2020.

Saat ini, Yutris Can sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok, memiliku tiga kursi di DPRD Kota Solok. Sedangkan Irman Yefri Adang, kader PAN, memiliki 2 kursi di legislatif Kota Beras Serambi Madinah. Sedangkan Ismael Koto sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok yang bakal berpasangan dengan Edi Candra, baru punya bekal 2 kursi di DPRD Kota Solok. Sementara, Reinier sebagai Ketua DPK PKPI Kota Solok dan Andri Maran sebagai Ketua DPC PDIP Kota Solok, juga baru memiliki 2 kursi DPRD Kota Solok.



Lima kursi yang "telah" diklaim Yutris Can dan Irman Yefri Adang, membuat mereka menjadi satu-satunya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Sedangkan Ismael Koto-Edi Candra dan Reinier-Andri Maran, saat ini sedang sibuk mencari dua kursi lagi untuk memenuhi syarat. Saat ini, di DPRD Kota Solok, ada 7 partai yang memiliki 2 kursi, hasil Pileg 17 April 2019 lalu. Yakni Gerindra, PAN, Demokrat, NasDem, PBB, PKS dan Hanura. Tiga partai lain yang memiliki 1 kursi adalah PDIP, PPP dan PKPI. Melengkapi 20 Anggota DPRD Kota Solok, Partai Golkar menjadi pemenang Pileg dengan raihan 3 kursi di periode 2019-2024.

Lima kursi yang telah "diklaim" Yutris Can-Irman Yefri Adang, sepertinya sudah "final". Pasalnya, dari hasil pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Solok, hanya Yutris Can dan Irman Yefri Adang yang mengembalikan formulir, sekaligus ditetapkan dan diusulkan DPD PAN Kota ke DPW PAN Sumbar.

Rusdi Saleh
Ketua Panitia Penerimaan Bacakada Kota Solok DPD PAN Kota Solok

Ketua Panitia Penerimaan Bacakada Kota Solok DPD PAN Kota Solok, Rusdi Saleh, menyatakan pasangan Yutris Can dan Irman Yefri Adang yang bakal diusung DPD PAN Kota Solok. Sesuai dengan hasil penerimaan Bacakada yang dibuka DPD PAN Kota Solok sejak 1 November hingga 20 November 2019 lalu. Saat dibuka pendaftaran, menurut Rusdi Saleh, ada 6 tokoh politik Kota Solok yang mendaftar. Yakni Ketua DPD PAN Kota Solok Jon Hendra, Wakil Ketua DPW PAN Sumbar Irman Yefri Adang, Ketua DPC Gerindra Kota Solok Ismael Koto, Ketua DPC PDIP Kota Solok Andri Maran, dan Ketua DPK PKPI Kota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam.

"Dari enam orang yang mendaftar, Yutris Can dan Irman Yefri Adang yang mengembalikan formulir. Keduanya datang langsung. Sehingga, kita hanya mengusulkan dua orang itu ke DPW PAN Sumbar untuk ditetapkan nantinya oleh DPP PAN. Kita harapkan ini sudah fix, sehingga pengurus, kader, simpatisan dan mesin partai langsung bergerak," ungkapnya.

Rusdi Saleh, bersama masyarakat dan anak-anak berprestasi di Kota Solok, beberapa waktu lalu.

Rusdi Saleh yang juga Ketua Barisan Muda (BM PAN) Kota Solok, menyatakan pihaknya sangat bersyukur dengan adanya koalisi Partai Golkar dan PAN, yang merupakan dua partai pemenang Pileg 17 April 2019 lalu di Kota Solok. Menurutnya, baru kali ini terjadi koalisi antara dua partai besar di Pilkada langsung yang digelar sejak tahun 2005 di Kota Solok. Sebelumnya, dua partai besar ini senantiasa bersaing dengan calonnya masing-masing.

"Koalisi besar ini, diyakini mampu memenuhi harapan dari seluruh masyarakat Kota Solok. Dengan latar belakang Yutris Can dan Irman Yefri Adang yang sarat pengalaman di legislatif Kota Solok, diharapkan keduanya mampu menjawab keinginan dan aspirasi masyarakat, yang sebelumnya di ranah legislatif, kini di ranah eksekutif. Kita harapkan juga, seluruh pengurus, kader, simpatisan dan seluruh elemen partai, langsung bekerja dan turun ke lapangan untuk mensosialisasikan pasangan ini," harapnya.



Rusdi Saleh juga menyebutkan pihaknya sangat optimistis, pasangan Boris-Adang, bakal mampu mendulang kemenangan di Pilkada Kota Solok September 2020 nanti. Di samping sarat pengalaman, keduanya juga menjadi calon yang sangat dekat dengan masyarakat dan selalu turun ke lapangan. Karena itu, menurut Rusdi Saleh, seluruh elemen partai harus mampu memberikan pemahaman yang diterima akal sehat.

"Masyarakat butuh kerja nyata, bukan Janji. Harus jemput bola dan jangan biarkan masyarakat menunggu lama. Tentu saja, akan banyak fitnah dan tudingan yang akan dialamatkan ke Boris-Adang nantinya. Seluruh elemen partai harus bisa memberikan pemahaman yang diterima akal sehat. Sehingga, kami yakin fitnah dan tudingan miring tersebut tidak akan mempan," ungkap Anggota DPRD Kota Solok yang sebelumnya viral, karena resesnya dihadiri sekitar 800 orang ini.



Terkait kondisi di internal DPD PAN Kota Solok, Rusdi Saleh, menegaskan bahwa partai berlambang matahari terbit tersebut sangat kondusif. Termasuk Ketua DPD PAN Kota Solok, Jon Hendra, yang legowo dengan majunya Irman Yefri Adang. Jon Hendra menurut Rusdi Saleh, telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh ke Adang. Disebutkannya, Jon Hendra lebih mengutamakan kepentingan partai, dan loyalitas yang sangat tinggi ke PAN. Keputusan ini juga didukung penuh oleh Sekretaris DPD PAN Kota Solok, Efriyon Coneng.

"Adang selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang mengayomi dan tahu keinginan masyarakat. Tidak pernah tebang pilih. Selama ini adang adalah pribadi yang santun. Selama lebih 10 tahun di DPRD, tak pernah bergesekan dengan siapapun. Di partai, Adang selalu berfikiran positif. Selalu menjadi solusi bagi seluruh kader. Berjiwa kebapakan dan selalu hadir sebagai penyeimbang. Sedangkan, Boris, adalah seorang yang tegas, bukan arogan seperti yang diisukan. Selalu konsisten dan komitmen dengan keputusan apapun risikonya, disukai atau tidak. Sehingga, meskipun belum dideklarasikan, masyarakat sudah menyambut Boris dan Adang dengan sangat luar biasa," ungkapnya.



Sebelumnya, siapa pendamping Ketua DPD Golkar Kota Solok Yutris Can, SE, yang telah menegaskan diri maju di eskalasi Pilkada Kota Solok 2020 nampaknya sudah tuntas. Yutris Can akan berpasangan dengan Wakil DPW PAN Sumbar, Irman Yefri Adang. Hal itu terpapar jelas saat Yutris Can dan Irman Yefri Adang, secara bersamaan mengembalikan formulir pencalonan ke Kantor DPD PAN Kota Solok, Kamis (20/11/2019). Boris (sapaan Yutris Can) menyerahkan formulir pencalonan Cawako, sementara Adang menyerahkan formulir pencalonan Cawawako. Dari sejumlah Cawako dan Cawawako yang mengambil formulir ke DPD PAN Kota Solok, hanya Boris dan Adang yang mengembalikan formulir.

Berkas keduanya, diterima langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Solok, Jon Hendra, didampingi oleh Sekretaris Efriyon Coneng, dan Ketua Panitia Penerimaan Bacakada Kota Solok dari DPD PAN Kota Solok, Rusdi Saleh.

"Saya mantap maju sebagai Cawako Solok pada Pilkada 2020 nanti. Jika dapat restu dari PAN, saya akan berpasangan dengan Irman Yefri Adang. Karena itu, saya berharap PAN mau berkolaborasi dengan Golkar. Dengan bergabungnya PAN dengan Golkar akan membuat koalisi makin kuat. Terutama untuk membangun Kota Solok lima tahun ke depan," kata Yutris Can saat mengembalikan formulir.



Di sisi lain, Irman Yefri Adang juga berharap berkasnya diterima dan ditindaklanjuti oleh PAN. Menurutnya, kolaborasi PAN yang menjadi Parpol pemenang kedua di Pileg 17 April 2019 lalu, dan Partai Golkar sebagai partai pemenang pertama, akan lahir kepemimpinan yang kuat menuju Kota Solok lebih baik.

"Kolaborasi dua partai pemenang Pileg 17 April 2019 lalu di Kota Solok ini, diharapkan bisa menjembatani keinginan masyarakat Kota Solok untuk lebih baik," ungkapnya.



Sementara itu, Ketua Panitia Penerimaan Bacakada Kota Solok dari DPD PAN Kota Solok, Rusdi Saleh menyebutkan kolaborasi antara "Beringin" dan "Mentari", merupakan sebuah kolaborasi ideal. Menurut Rusdi Saleh, di satu sisi beringin bisa tempat berteduh dan mentari menyinari dengan cahayanya dan memberikan kehidupan.

Ikutnya Yutris Can dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok tahun 2020 mendatang, langsung mengubah peta politik Pilkada Kota Solok. Yutris Can yang akrab disapa Boris tersebut, disebut-sebut bakal menjadi kuda hitam di kontestasi BA 1 P. Pasalnya, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode, pamor dan kapasitas Yutris Can sudah teruji. Termasuk saat mempertahankan Partai Golkar tetap menjadi pemenang Pileg di Kota Solok.



Hubungannya dengan sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di Kota Solok terbilang sangat padu. Sehingga, saat ini, Yutris Can dinilai sudah pantas memegang kendali eksekutif. Bukan lagi di legislatif yang telah tiga kali dibuktikannya via Pileg 2009, 2014, dan 2019.

Sebagai figur yang sangat mengerti kondisi Kota Solok, Yutris Can juga memiliki hubungan kekerabatan dan sosial dengan para mantan Walikota Solok. Seperti dengan Syamsu Rahim yang sebelumnya sama-sama kader Golkar. Dengan Walikota Solok saat ini, Zul Elfian, sebagai mitra eksekutif dan legislatif. Bahkan dengan Wako Solok periode 2010-2015, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, yang kini menjadi Anggota DPRD Sumbar. Antara Yutris Can dan Irzal ada hubungan bapak dan anak dalam keluarga besar di KTK Kota Solok.



Apalagi, sebagai Ketua Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can saat ini memiliki kekuatan kuat untuk maju. Dalam Pileg 17 April 2019 lalu, Partai Golkar meraih tiga kursi, yakni Yutris Can, Ramadhani Kirana Putra, dan Nasril In Dt Malintang Sutan. Untuk menjadi calon walikota Solok, minimal harus empat kursi. Artinya, Yutris butuh minimal satu kursi lagi untuk menjadi Cawako Solok 2020.

Hingga saat ini, selain Yutris Can, ada setidaknya tiga kandidat Walikota Solok yang telah mengungkapkan keinginannya maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Mereka adalah petahana, Wakil Walikota Solok Reinier, Ketua Partai Gerindra Kota Solok Ismael Koto, dan calon dari perseorangan Fauzi Ella Sliano. (IN-001)

Pendaftaran Cawako Dibuka, PBB Kota Solok "Janjikan" Tuah 2015

SOLOK - Eskalasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Solok 2020 semakin berwarna dengan dibukanya pendaftaran oleh Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Solok sejak tanggal 6 hingga 10 Januari 2020. Sementara, pengembalian formulir dijadwalkan pada 13-23 Januari 2020. Pembukaan pendaftaran oleh PBB ini, sangat menarik perhatian bagi para bakal calon Walikota-Wawako Solok. Pasalnya, PBB merupakan partai pengusung utama bagi pasangan Zul Elfian Dt Tianso dan Reinier Dt Mangkuto Alam di Pilkada Kota Solok 2015 lalu.

Ibarat pepatah Minangkabau, "Maliek contoh ka nan sudah, maliek tuah ka nan manang" (melihat contoh kepada yang telah terjadi, melihat tuah ke yang menang), tuah dan strategi PBB pada 2015 tersebut, menjadi semacam "garansi" kemenangan Pilwako Solok 2020. Apalagi, pada pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, DPC PBB Kota Solok, berhasil menggandakan kursi di DPRD Kota Solok menjadi 2 kursi dari satu kursi di Pileg 2014 lalu.

"Kita membuka pendaftaran untuk Cawako dan Cawawako Solok 2020 di Sekretariat DPC PBB Kota Solok pada jam kerja. Kita harapkan, semua calon yang berminat, bisa mendaftar dan diusulkan DPC PBB Kota Solok ke DPW dan DPP. Sebenarnya tidak ada garansi, tapi kami akan senantiasa berusaha maksimal agar calon yang diusung. Tentu berdasarkan pengalaman dan strategi yang kami miliki," ungkap Hendra Saputra, SH, Ketua Demisioner DPC PBB Kota Solok, Minggu (4/12/2020).

Hendra Saputra juga menyebutkan, proses pendaftaran dan penetapan Cawako-Cawawako Solok dimulai dari tingkat DPC. Kemudian diplenokan dan dikirim ke DPW. Setelah diplenokan lagi di DPW, berkas pencalonan akan dikirim ke DPP untuk ditetapkan.

"Dari proses tersebut, DPC PBB Kota Solok akan mengirim nama tiga pasang calon ke DPW PBB Sumbar. Demikian juga dengan DPW, juga akan mengirim tiga pasang calon ke DPP. Setelah di DPP, akan diputuskan satu pasang calon yang akan diusung oleh DPC PBB Kota Solok," ungkapnya.



Anggota DPRD Kota Solok tiga periode tersebut juga menyatakan PBB akan bersikap adil terhadap seluruh kandidat. Termasuk memfasilitasi dengan DPW dan DPP. Terkait dengan strategi khusus yang dimiliki DPC PBB Kota Solok untuk pemenangan Cawako-Cawawako, Hendra Saputra menyatakan strateginya bakal berbeda dengan strategi pada Pilkada Kota Solok 2015.

"Tentu akan sangat berbeda. Sebab, masa dan bakal calon yang akan maju juga berbeda. Namun, sesuai dengan kultur dan budaya di Kota Solok, PBB memiliki massa militan, yang siap bergerak secara dinamis dan terstruktur. Tentu dengan program dan pola sesuai calon yang akan ditetapkan DPP," ungkapnya.

Hendra Saputra juga mengungkapkan, pihaknya melakukan seluruh proses pendaftaran dan penjaringan Cawako-Cawako Solok secara terbuka. Termasuk adanya calon dari daerah lain, yang memiliki niat untuk membangun Kota Solok untuk lebih maju.

"Konsepnya adalah 'Solok Maju'. Maksudnya, bagaimana membuat Kota Solok bisa lebih maju, dengan program-program strategis," lanjutnya.

Pada Pileg 17 April 2019 lalu, DPC PBB Kota Solok berhasil mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok periode 2019-2024. Jumlah ini meningkat satu kursi dibanding Pileg 2014 lalu. Yakni Hendra Saputra dari Dapil Tanjung Harapan dan Wazadly dari Dapil Lubuk Sikarah. Hendra Saputra meraih 827 suara dari 1.121 suara PBB di Dapil Lubuk Sikarah. Sementara Wazadly mengoleksi 461 suara dari total 1.069 suara yang diraup di Dapil Lubuk Sikarah. (rijal islamy)