Densus 88 Amankan Dua Terduga Teroris di Lima Kaum Tanah Datar, Sumbar

BATUSANGKAR - Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) mengamankan dua orang terduga sebagai teroris di Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Jumat malam (20/12/2019). Kabid Humas Polda Sumatra Barat, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, menyatakan pihaknya belum dapat info secara rinci tentang penangkapan.

"Kita belum dapat info rincinya, namun penangkapan itu memang dilakukan oleh Densus 88," katanya.

Dia mengatakan, Densus 88 masih menjalankan proses penyidikan lebih lanjut setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku.

"Masih dalam penanganan pihak Densus 88 dan tahap pengembangan," kata polisi

Dia mengatakan, kedua terduga teroris itu belum dibawa ke Jakarta dan masih dalam proses penyidikan.

"Sementara untuk identitas kedua pelaku saya belum mengetahuinya," katanya.

Dia mengatakan Densus 88 Mabes Polri sebelum melakukan penangkapan telah berkoordinasi dengan Polda Sumbar.

"Tentu mereka ada komunikasi dengan kita dalam melakukan penangkapan," katanya.

Secara terpisah, Kabaharkam Polri, Irjen Agus Andrianto, mengatakan selama kurun waktu 2019, sekitar 80 terduga teroris telah ditangkap Datasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri. 

Agus menyebut bahwa tindakan penangkapan di berbagai daerah ini menjadi rangkaian kegiatan antisipasi teror jelang perayaan natal dan tahun baru (Nataru).

"Rangkaian kegiatan untuk itu kan sudah dilakukan serentak di berbagai wilayah di Indonesia, kurang lebih ada 80 tersangka teroris yang sudah ditangkap," saat meninjau persiapan pengamanan Nataru di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Sabtu (21/12) dikutip republika.co.id.     

Tujuannya, menurut dia, tidak hanya untuk memberikan keamanan bagi warga yang merayakannya, tapi juga untuk warga lain yang beraktivitas saat perayaan natal dan tahun baru.

Dia menyatakan, sinergi pengamanan lintas sektor dari kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) hingga pengelola transportasi telah sangat baik untuk persiapan Nataru.

"Pengamanan menyambut libur natal dan tahun baru sudah cukup baik, kesiapan menghadapi lonjakan penumpang juga sudah diantisipasi, mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang baik," tutur dia. (*/IN-001)

Lima Pimpinan KPK Dilantik, Ini Profilnya!

JAKARTA - Lima orang Komisioner KPK 2019-2023 yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango resmi mengucapkan sumpah di depan Presiden Jokowi. Pengangkatan kelimanya berdasarkan Keputusan Presiden No. 112/P tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan No. 129/P tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang pengangkatan Komisioner KPK 2019-2023.

"Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, dengan bersungguh-sungguh, bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuai apa pun kepada siapa pun juga," ucap kelimanya secara serempak di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Sumpah selanjutnya adalah "saya bersumpah, saya berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga, suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah, saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada, dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, UUD RI 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi NKRI".

"Saya bersumpah, saya berjanji, bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan jabatan saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan YME, masyarakat, bangsa, dan negara".

"Saya bersumpah, saya berjanji, bahwa saya senantiasa menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan UU kepada saya. Kiranya Tuhan menolong saya".

Profil Lima Pimpinan KPK

Pertama, Irjen Firli Bahuri adalah mantan Kepala Polda Sumatera Selatan yang mendapatkan 56 suara dukungan dari DPR (aklamasi). Firli terakhir menyetor LHKPN pada 29 Maret 2019. Total harta kekayaannya adalah sebesar Rp18,226 miliar.

Sejumlah pihak sempat menolak Firli menjadi pimpinan KPK karena ia terlibat pelanggaran etik karena bertemu mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK 2017-2018. Firli juga disebut bertemu dengan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar yang menjadi saksi di KPK hingga salah satu Ketua Umum partai politik. Terhadap tuduhan tersebut, Firli mengatakan ia tidak pernah melakukan pelanggaran etik.

Kedua, Alexander Marwata adalah komisioner KPK pertama yang menjabat selama dua periode. Alexander adalah komisioner 2015-2019. Ia mendapatkan dukungan 53 suara dari anggota Komisi III DPR. Total harta Alexander yang berdasarkan LHKPN per 27 Februari 2019 adalah senilai Rp3,968 miliar.

Alex menamatkan pendidikan D IV dari Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) jurusan Akuntansi pada 1995, ia selanjutnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (lulus 2001). Ia memiliki karir panjang sebagai auditor ahli di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (1989-2011) dan menjadi hakim ad hoc pengadilan Tipikor Jakarta 2012-2015.

Ketiga, Lili Pintauli Siregar adalah advokat dan mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2018. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Lili adalah Rp781 juta.

Ia mendapat dukungan suara Komisi III sejumlah 44 suara. Lili kerap menyoroti lemahnya kerja sama KPK dengan LPSK, padahal seharusnya kedua lembaga itu menurut Lili dapat berbagi tugas untuk memudahkan penegakkan hukum.

Keempat, Nurul Ghufron adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp1,832 miliar.

Nurul mendapat dukungan suara sebanyak 51 dari anggota Komisi III DPR. Saat tes wawancara di hadapan pansel, ia sempat dicecar soal penggunaan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi seperti mobil dinas masih menjadi konsultan di salah satu kantor advokat.

Kelima, Nawawi Pomolango adalah hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Ia mendapat suara sejumlah 50 suara dari anggota Komisi III DPR.

Ia mengawali kariernya pada 1992 di PN Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah. Pada 1996, Nawawi dipindah tugaskan sebagai hakim di PN Tondano, Sulawesi Utara. Lima tahun kemudian, dia dimutasi sebagai hakim ke PN Balikpapan dan pada 2005 menjadi hakim di PN Makassar.

Pada 2011-2013 ia bertugas di PN Jakarta Pusat dan pernah mengadili sejumlah kasus KPK seperti kasus Luthfi Hasan Ishaaq, Fatonah, Irman Gusman, Patrialis Akbar. Akhir 2017, Nawawi mendapat promosi sebagai hakim tinggi pada PT Denpasar dan terakhir melaporkan LHKPN pada 26 Maret 2019 senilai Rp1,893 miliar. (*/tirto.co.id)

Nofi Candra Mendapat Restu dari Walikota Solok Zul Elfian untuk Maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020

SOLOK - Eskalasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Solok, kembali bergairah. Sejumlah tokoh mulai menentukan sikap jelang berakhirnya tahun 2019. Seiring dengan banyaknya partai yang membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Tentu saja, yang paling menarik adalah Walikota Solok, Zul Elfian yang "menarik diri" dari bursa calon Bupati Solok. Zul Elfian dengan tegas menyatakan dirinya memberi restu dan mendukung penuh mantan senator Sumbar asal Solok, Nofi Candra untuk bertarung di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020.

Restu terhadap Nofi Candra, menurut Zul Elfian didasarkan pada berbagai pertimbangan yang sangat matang. Di antaranya adalah potensi yang dimiliki Nofi Candra, yang disebutnya sebagai figur yang sangat tepat untuk memimpin Kabupaten Solok. Kemudian, faktor dirinya yang diminta Partai NasDem, untuk maju di kontestasi Pilkada Sumbar.

"Saya sudah mempertimbangkan keputusan ini secara matang. Termasuk menilai seluruh bakal calon bupati Solok yang telah mengapung. Saya memutuskan, mendukung penuh Nofi Candra untuk maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020. Hal ini, tidak terlepas dari sosok dan potensi yang dimiliki Nofi Candra. Sebagai figur anak muda yang enerjik dan memiliki konsep matang untuk Kabupaten Solok, Nofi Candra merupakan sosok yang dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Solok ke depan," ungkapnya.

Nofi Candra (dua dari kiri) bersama tokoh Kabupaten Solok dan perantau asal Solok.

Zul Elfian juga menegaskan, faktor dirinya yang sama-sama berasal dari Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dan memiliki kekerabatan dengan Nofi Candra, bukan faktor yang mempengaruhi dukungannya. Menurutnya, faktor dari pribadi dan potensi yang dimiliki Nofi Candra lah yang membuat dirinya maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020.

"Sebagai orang Kabupaten Solok yang berkarier di Kota Solok, saya tidak pernah membeda-bedakan seluruh bakal calon. Saya selama ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan seluruh bakal calon tersebut. Nofi Candra memiliki potensi yang sangat besar. Dia sosok anak muda yang memiliki potensi, misi dan konsep besar untuk Kabupaten Solok," tegasnya.

Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari mantan senator Sumbar asal Solok, Nof Candra. Di saat bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Solok baru saja ditabuh, tokoh muda Kabupaten Solok tersebut mundur dari bursa bakal calon Bupati Solok 2020. Ikut majunya Walikota Solok, Zul Elfian di bursa Pilkada Kabupaten Solok, menjadi alasan khusus bagi pengusaha muda sukses itu. Sebagai orang yang sama-sama berasal dari Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Nofi Candra memilih untuk "mengalah".

Nofi Candra menegaskan, dirinya tidak ingin Pilkada 2020 malah merusak hubungannya dengan Zul Elfian, yang merupakan pamannya sendiri. Apalagi, Zul Elfian, belakangan ini sibuk berkampanye di daerah Kabupaten Solok.

"Saya berpolitik untuk memperkokoh persaudaraan, jangan sampai persaudaraan malah jadi rusak. Saya lihat Paman saya (Walikota Solok Zul Elfian) tampaknya tidak hanya berniat, tetapi sangat berminat menjadi bupati, setelah selesai jadi Walikota. Tidak mungkin saya melawan paman sendiri. Lebih baik saya mendoakan yang terbaik saja untuk beliau," ujar Nofi di Bakerindo Mart, Grosir bahan kue di Jl. Raya Hankam No. 39 Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/11/2019).

Nofi Candra (kiri) bersama Walikota Solok Zul Elfian, Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo, dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Septrismen.

Terkait restu dan dukungan yang didapat dari Zul Elfian, Nofi Candra menyatakan dirinya sangat bersyukur dengan sikap politik dari Walikota Solok tersebut. Menurutnya, sebelum Zul Elfian memutuskan, dirinya telah menyatakan keikhlasan kepada beliau untuk maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020. Tetapi, di saat beliau memutuskan buat mendukungnya di Pilkada Kabupaten Solok, sebuah surprise yang luar biasa.

"Ini surprise yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim. Saya melangkah dan mohon dukungan beliau baik pasca pemilihan maupun pasca terpilih nantinya. Agar cita-cita mulia beliau buat kabupaten Solok tidak sirna ditelan bumi. Apalagi, melihat prestasi yang telah beliau torehkan di Kota Solok dan menurut saya beliau sangat pantas memimpin Sumatera Barat. Saya mendukung penuh karena kapabilitas beliau sudah sangat teruji," tegasnya.

Nofi Candra juga menyatakan dengan keputusan Zul Elfian ini akan membuat pendukung, simpatisan dan tim pemenangan akan kembali bergairah.

"Dengan sikap Pak Zul Elfian, para pendukung, relawan, simpatisan dan tim pemenangan akan kembali bersemangat. Selama mereka sudah ikhlas berjalan bersama, berbagi manfaat dan kebaikan bagi warga Kabupaten Solok. Waktu yang tinggal sekitar 9 bulan ini tidak lah lama. Pergerakan kita harus semakin nyata untuk bisa meyakinkan pemilih dan masyarakat Kabupaten Solok," tambah Nofi.



Profil Singkat Nofi Candra

Nama Nofi Candra muncul di percaturan politik Solok Raya medio 2008. Namanya langsung melejit dan menjadi idola baru. Sebagai figur anak muda, Nofi menjadi sosok kesayangan bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal itu turut didorong oleh kepopuleran sang ayah, H. Syukri. Sebagai pengusaha sukses yang berusia muda, Nofi langsung menyedot perhatian banyak kalangan. Tak terkecuali di ranah politik. Persahabatannya dengan kalangan mahasiswa dan mantan aktivis, ditambah penampilannya yang bersahaja dan sangat merakyat, Nofi menjadi panutan bagi anak muda di Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Nofi bersama keluarga dan sejumlah sahabatnya, sukses membangun sejumlah bisnis. Seperti pabrik jagung hibrida di bawah bendera PT Citra Nusantara Mandiri (CNM) dan PT Andalas Agroindo Mandiri, jaringan distribusi pupuk dan pestisida di bawah naungan CV Usaha Tani dan PT Putra Usaha Tani, NC Plaza di bawah bendera PT Nuansa Citra Sejati, hingga distribusi bahan baku kue dan makanan ringan di bawah bendera PT Boga Citra Mandiri dan PT Bakerindo Tetap Jaya.

Dari awal tidak mengenal politik sama sekali, Nofi akhirnya "tersesat di jalan yang benar". Kiprahnya dimulai saat dirinya terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Solok pada 2009. Di bawah komandonya, KNPI Kota Solok menjadi sangat aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Setali tiga uang, nama Nofi semakin populer. Bahkan, dirinya menjadi figur yang diharapkan tampil dalam bursa calon Walikota Solok dan Bupati Solok tahun 2010.

Puncaknya, pada Pileg DPD RI pada 2014, Nofi Candra terpilih sebagai Senator Sumbar usai meraih suara terbanyak keempat dengan raihan 169.268 suara. Terpilih sebagai senator dengan berhasil mengalahkan para "bintang" dari berbagai daerah di Sumbar, Nofi mencatatkan sejarah sebagai senator Sumbar pertama dan satu-satunya dari Solok Raya. Seperti diprediksi, basis suara di Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Solok Selatan memberi sumbangsih penting baginya.

Nofi Candra bersama Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno.

Setengah periode (2,5 tahun) di DPD RI, Nofi Candra, dihadapkan pada kenyataan bahwa fungsi DPD adalah sebagai fundamental kenegaraan. Hal itu berbeda dengan fungsi Anggota DPR RI, yang memiliki fungsi anggaran dan kebijakan dalam undang-undang. Sehingga, peran DPD tidak seperti harapan para pemilihnya. Hal itu kemudian, menjadi "senjata" bagi sejumlah pihak yang kontra, yang menebar isu dan kebencian bahwa Nofi Candra tidak memberi manfaat usai dipilih.

Kondisi tersebut, membuat Nofi kembali berfikir keras. Akhirnya, keputusan penting dalam hidupnya kembali diambil. Yakni memilih tidak maju di kontestasi Pileg 2019. Baik ke DPD RI, maupun ke DPR RI. Nofi memantapkan dirinya maju ke kontestasi di Pilkada Kabupaten Solok tahun 2020. Pilihan tersebut, menurut Nofi telah dipikirkannya secara matang dengan berbagai pertimbangan. Hal yang paling utama menurutnya adalah keinginan untuk berbakti ke kampung halamannya. Kemudian untuk menjawab keinginan dari pemilihnya saat Pileg DPD RI tahun 2014 lalu.

Nofi Candra lahir dari keluarga yang sangat sederhana, pasangan H. Syukri, seorang petani dan Hj. Lifwarda seorang guru SD. Nofi lahir di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada 23 November 1973. Meski kedua orang tuanya berasal dari Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Nofi Lahir saat ibunya sedang bertugas di sebuah SD di Nagari Cupak.

Masa kecil Nofi dihabiskan dengan berpindah-pindah. Selain ikut sang ibu, sang ayah, H. Syukri, merupakan petani penggarap yang lahannya berpindah-pindah seantero Kabupaten Solok. Bahkan hingga ke sejumlah daerah lain di Sumbar, seperti Tanah Datar, Pasaman, Dharmasraya, Limapuluh Kota, hingga ke Pesisir Selatan. Bermodalkan lahan sewaan, H. Syukri mempraktikkan berbagai elaborasi cocok tanam dan kombinasi kolaboratif bahan pupuk untuk hasil panen yang lebih baik.

Buku "Buah Pikir" yang berisi pengalaman dan ide-ide Nofi Candra selama menjadi Anggota DPD RI asal Sumbar 2014-2019.

Di setiap kawasan dan daerah yang dikunjunginya, H. Syukri senantiasa menyebarkan pengetahuannya ke masyarakat sekitar. Hal ini menjadi salah satu nilai penting yang tertanam di fikiran Nofi. Yakni keberadaan yang harus memberi manfaat bagi masyarakat banyak.

Masa sekolah dihabiskan Nofi di Kota Solok. Yakni di SDN 2 Solok, SMPN 2 Solok dan SMAN 2 Solok. Gelar sarjana ekonomi (SE) didapatnya dari Universitas Borobudur, Jakarta, saat sedang membuka usaha di Ibukota.

Nofi menikah dengan dengan Devi Femiyanti, gadis asal Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok yang sebelumnya adalah karyawan di Bank BNI Cabang Solok. Pasangan dari kawasan Salingka Danau Singkarak ini dikaruniai empat buah hati. Yakni Rahmadisya Hapsari, Maulana Zaki, dan kembar sepasang, Muhammad Haikal dan Siti Humaira.

Selain pernah menjadi Ketua KNPI Kota Solok dan Anggota DPD RI asal Sumbar, Nofi Candra juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Di antaranya Ketua DPP KUKMI (2001-2006), Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Solok (2012), Ketua KONI Kabupaten Solok (2012), Manajer Persis Kota Solok (2008), Ketua Perkemi Kabupaten Solok (2012-2017, 2017-sekarang), Ketua HKTI Kabupaten Solok (2010-2015), Wakil Ketua HKTI Sumbar (2015-sekarang), dan Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Bersubsidi Sumbar (2004-2009).

Di dunia politik, saat ini Nofi Candra menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Selain itu, Nofi juga merupakan salah satu deklarator Ormas Nasional Demokrat (NasDem) di Sumbar. Saat ini, Nofi menjabat sebagai Bendahara DPW Ormas NasDem Sumbar. (rijal islamy)

Mengharukan, Irjen Pol Fakhrizal Dilepas 2.000-an Masyarakat Sumbar

PADANG - Pisah sambut Irjen Pol Drs. H. Fakhrizal, M.Hum berlangsung sangat spektakuler. Pelepasan perwira tinggi yang dijuluki Kapolda Niniak Mamak tersebut, dihadiri lebih 2.000 orang, yang berasal dari berbagai komponen masyarakat, Rabu (18/12) malam di GOR UNP Padang. Gedung yang sejatinya mampu memuat hingga 3.000 orang tersebut, penuh sesak, bahkan masyarakat masih banyak juga berada di luar gedung.

Sebagian besar yang hadir tampak sedih menahan haru, untuk melepas Fakhrizal bertugas ke Jakarta. Tidak hanya masyarakat Kota Padang, tapi juga masyarakat luar Kota Padang seperti Pariaman, Sijunjung, Pasaman dan lainnya juga setia menunggu di luar gedung.

Salah seorang masyarakat berasal dari Pasaman Barat, Wis Katar, mengatakan, mau datang ke Padang karena baru kali ini merasakan ada Kapolda yang peduli dengan masyarakat, serta juh dari kesombongan.

"Sudah lebih 50 tahun umur saya, baru kali ini melihat dan merasakan ramah dan humanisnya seorang Jenderal. Beliau bahkan seperti bukan Kapolda  malainkan seperti seorang mamak atau orang tua yang mengayomi," ungkap Wis Katar.

Ditambahkannya, sebagai Kapolda Fakhrizal tidak pernah berkata kasar. Ketika berpapasan beliau senantiasa berhenti untuk bersalaman.

Senada dengan Wis Katar, warga Tanjung Pati, Limapuluh Kota, Syarial, juga memgaku sangat merasa kehilangan seorang sosok Jenderal niniak mamak. Syarial mengatakan, Fakhrizal adalah idola rakyat, sehingga banyak orang yang melepasnya.

"Wajar saja Pak Fakhrizal dilepas begitu banyak orang, karena beliau orang baik," ungkap Syarial sedih.

Fakhrizal Jadi Analis di Baharkam

Irjen Fakhrizal terkena mutasi perwira tinggi Polri, sesuai Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019. Irjen Fakhrizal dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Posisi Kapolda Sumbar bakal diisi Irjen Toni Harmanto, sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Tidak hanya Kapolda, Waka Polda Sumbar Irjen Damisnur juga dimutasi. Selanjutnya, dia bertugas sebagai Analisis Kebijakan Utama Bidang Jemen Ops Itwasum Polri. Penggantinya adalah Kombes Pol Rudy Sumardiyanto yang saat ini sebagai Irwasda Polda Lampung.

Kapolri juga mengganti sejumlah nama lain. Di antaranya Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Agus Andrianto yang mendapat tugas baru sebagai Kabaharkam Polri. Posisi Agus di Sumut bakal diisi oleh Irjen Martuani Sormin. Martuani sebelumnya menjabat Asops Kapolri.

Kapolda Papua Barat, yang saat ini dijabat Brigjen Herry Rudolf Nahak. Herry mendapat jabatan baru sebagai Asops Kapolri. Posisi Kapolda Papua Barat bakal diisi oleh Brigjen Tornagogo Sihoming. Dia sebelumnya menjabat Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Berikutnya, Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri yang diberi tugas baru sebagai Aslog Kapolri. Posisi Ahmad Dofiri sebagai Kapolda DIY digantikan oleh Irjen Asep Suhendar.

Selanjutnya, Kapolda Sulteng Irjen Lukman Wahyu Hariyanto dimutasi ke Baharkam Polri. Posisi Kapolda Sulteng bakal diisi oleh Brigjen Syafril Nursal.

Diprotes DPR

Sebelumnya, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal, menegaskan diri maju dalam kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Perwira polisi bintang dua asal Kamang, Agam tersebut juga telah menegaskan akan maju dari jalur independen. Walikota Pariaman, Genius Umar, akan mendampingi "Polisi Niniak Mamak" itu untuk bertarung di kontestasi BA 1. Majunya Fakhrizal, langsung membuat buncah. Tidak hanya di Sumbar, tapi hingga ke level nasional. Komisi III DPR RI mempertanyakan jenderal aktif tersebut ke Kapolri Jenderal Idham Aziz. Jawaban Kapolri, Irjen Fakhrizal segera diganti!

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kapolri Rabu (20/11/2019), memanas. Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menggelindingkan bola panas, mempertanyakan posisi Irjen Pol Fakhrizal. Masinton menuding Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal, sudah deklarasi maju sebagai salah Cagub Sumbar di Pilkada 2020.

"Bagaimana ini? Ada Kapolda maju Pilkada, sebut saja Kapolda Sumbar," ujar Politisi PDI Perjuangan, Masinton di ruang RDP.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menjawab dengan to the point.

"Soal Kapolda yang ikut Pilkada, kita harus ganti. Hanya itu obatnya," ujar Idham dengan mantap.

Irjen Pol Fakhrizal saat ini masih aktif sebagai Kapolda Sumbar. Fakhrizal menegaskan dirinya tetap mengutamakan tugas Polri yang diperintahkan Kapolri kepadanya.

"Saat ini saya masih Kapolda dengan tugas yang diamanahkan pimpinan tertinggi Polri dan soal Pilkada itu bentuk aspirasi tokoh masyarakat di Sumbar yang meminta saya maju sebagai Cagub. Saya terharu, sekaligus bangga masih ada masyarakat minta anggota Polri maju Cagub," ujar Fakhrizal.

Fakhrizal yang kini disebut maju berpasangan dengan Genius Umar (Wali Kota Pariaman) tetap berprinsip sebagai Bhayangkara negara.

"Saya prajurit Bhayangkara, punya prinsip selalu patuh pada putusan pimpinan tertinggi Polri, institusi saya," ujar Fakhrizal.

Siapa Toni Harmanto?

Irjen Pol Toni Harmanto adalah perwira tinggi yang khatam dunia reserse. Sebelum jadi Kapolda Sumbar, Irjen Toni saat ini menjabat Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Irjen Pol Toni, adalah lulusan Akpol 1988. Sebelum menjadi jendral bintang dua, dia pernah menjabat Wakapolda Jatim.

Karir Irjen Pol Toni dinilai menterang, di dunia reserse. Dia pernah menjabat Kanit IV Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Tahun 2006, Toni menjadi Kapolres Metro Tangerang.

Pernah pula jadi Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, serta Penyidik Utama Tk. III Dit. I/Kamntrannas Bareskrim Polri (2008), Kanit I Dit. II/Eksus Bareskrim Polri (2009) dan Kasubdit I Dittpideksus Bareskrim Polri (2011).

Kemudian, Analis Kebijakan Masyarakat Bidang Pidesksus Bareskrim Polri (2011), Direskrimum Polda Metro Jaya dan pada 2013 Wadirtipidum Bareskrim Polri (2013) serta Karojianstra Sops Mabes Polri pada 2015. (*/IN-001)

Dilarang Rayakan Natal, Warga Dua Daerah di Sumbar Mengadu ke Komnas HAM dan Ombudsman

PADANG - Umat Kristiani di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dilarang menggelar ibadah dan perayaan Natal tahun 2019. Disebutkan bahwa, pemerintah setempat beralasan, perayaan Natal dilarang di dua lokasi itu karena tidak dilakukan pada tempat ibadah pada umumnya.

"Mereka tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat kerena perayaan dan ibadah Natal dilakukan di rumah salah satu umat yang telah dipersiapkan. Pemda setempat beralasan karena situasinya tidak kondusif," ujar Badan Pengawas Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA), Sudarto, dilansir suara.com, Rabu (18/1/2/2019).

Sudarto mengatakan, pelarangan bagi umat Nasrani ini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru sudah berlangsung sejak tahun 1985.

"Sudah berlangsung cukup lama (1985), selama ini mereka beribadah secara diam-diam di rumah salah satu jamaat, namun mereka sudah beberapa kali mengajukan izin untuk merayakan Natal, namun tak kunjung diberikan izin.
Pernah sekali, pada awal tahun 2000, rumah tempat mereka melakukan ibadah kebaktian dibakar karena adanya penolakan dari warga," kata Sudarto.

Sudarto menilai, larangan tersebut merupakan suatu tindakan melanggar HAM, karena di negara ini setiap umat beragama diberikan kebebasan untuk merayakan hari besar agama masing-masing.

"Saat ini sekitar 210 kepala keluarga (KK) umat Nasrani di Sungai Tambang, yang terdiri dari 120 KK jamaat HKBP, 60 KK Khatolik dan 30 KK GKII. Selama ini merayakan Natal di geraja di Sawahlunto yang harus menempuh jarak 120 kilometer. Karena faktor jarak tersebut, pada akhirnya mereka secara bersama-sama mengajukan izin untuk bisa merayakan Natal di lingkungan mereka tinggal. Karena terlalu jauh, mereka kembali mengajukan izin untuk merayakan secara bersama di rumah saja, namun tetap tidak mendapakan izin," kata Sudarto.

Saat ini, Sudarto dan beberapa perwakilan PUSAKA mendatangi Komnas HAM dan Ombudsman untuk mengadukan nasib mereka, agar mendapatkan izin merayakan Natal dan Tahun Baru mereka.

Respons MUI Sumbar



Terkait kabar pelarangan merayakan Natal bagi umat Kristiani di Sungai Tambang, Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Dharmasraya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar, menyatakan dirinya melihat ada usaha yang terus menerus yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menggiring opini bahwa di Ranah Minang terjadi tindakan intoleran. Gusrizal Gazahar mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kondusivitas yang selama ini telah terwujud dan dinikmati oleh masyarakat Sumbar.

"Janganlah memutarbalikkan fakta. Perbuatan itu malah bisa menjadi pemicu munculnya ketidaknyamanan di tengah masyarakat," ujarnya.

Gusrizal menegaskan, pihak yang menyampaikan data-data tidak benar tentang rencana umat Kristiani, yang dikatakan dilarang merayakan Natal, harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Pernyataan mereka itu telah merusak kehormatan umat Islam di Ranah Minang dan menodai wibawa pemerintah daerah. Saya sebagai ketua MUI Sumbar sudah mengkonfirmasi langsung kepada Bupati Dharmasraya dan juga kepada MUI Kabupaten Dharmasraya serta telah menerima hasil rapat koordinasi yang dihadiri lengkap oleh pihak terkait. Dari berbagai informasi tersebut, jelas sekali bahwa berita tuduhan intoleransi tersebut, adalah kebohongan. MUI Sumbar meminta agar pihak yang menyebarkan berita tidak benar itu, menarik kembali pernyataan mereka," ungkapnya.

Gusrizal menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemkab Dharmasraya serta tokoh-tokoh masyarakat, sudah sesuai dengan kaedah-kaedah toleransi dan sudah berada dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, kalau ada lagi yang menuntut lebih dari itu, berarti itu sudah keterlaluan dan mengabaikan aturan yang berlaku.

"Dalam petuah Minang bagaikan sudah di atas bahu malah meminta di atas kepala. Itu tak mungkin lagi dipenuhi. Sikap tokoh masyarakat juga sudah tepat karena apa yang mereka lakukan, merupakan tindakan yang bijak dan berprinsip dalam menjalankan nilai-nilai adat salingka nagari yang dilindungi oleh Undang-Undang di negara kita," tegasnya.

"Semoga kearifan dan toleransi dalam kerangka saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama di Ranah Minang, tetap berjalan.
Kepada kaum muslimin, MUI Sumbar menghimbau agar senantiasa menjaga aqidah dan nilai-nilai keislaman serta menghormati umat beragama lain sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku," imbuhnya.

Klarifikasi Pemkab Dharmasraya



Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya mengklarifikasi pemberitaan soal adanya pelarangan perayaan natal di wilayahnya. Pemkab Dharmasraya melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Dharmasraya, Budi Waluyo, menjelaskan bahwa adanya pemberitaan yang mengangkat isu pelarangan merayakan Natal di dua kabupaten (Sijunjung dan Dharmasraya) bagi umat kristiani, yakni dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemkab Dharmasraya secara resmi tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.

2. Pemkab Dharmasraya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru, dimana kedua belah pihak sepakat dengan tidak adanya larangan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing masing di rumah masing masing. Namun jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjamaah atau mendatangkan jamaah dari tempat lain, maka harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi dan memiliki izin dari pihak terkait.

3. Pemkab Dharmasraya menghindari adanya konflik horizontal antara pemeluk Kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999 lalu, karena akan mengakibatkan kerugian di keduabelah pihak.

4. Pemkab Dharmasraya mendorong langkah damai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga memfasilitasi tercapainya penyelesaian yang baik antara kedua belah pihak.

5. Adapun surat Walinagari Sikabau yang tidak memberi izin untuk penyelenggaraan hari natal, itu bukan merupakan pelarangan melaksanakan ibadah perayaan hari natal, melainkan hanya pemberitahuan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan, untuk tidak melaksanakan ritual peringatan natal secara berjamaah maupun mendatangkan jamaah dari luar wilayah. (*/IN-001)

6 Calon Anggota Panwascam Kota Solok Ditetapkan

SOLOK - Setelah melalui proses seleksi yang cukup panjang, akhirnya 6 orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kota Solok 2020 ditetapkan Bawaslu kota Solok. Penetapan calon yang lolos seleksi administrasi, tertulis dan wawancara tertuang dalam surat bernomor : 39/Bawaslu-Prov.SB.19/KP.01.00/XII/2019, tentang pengumuman anggota Panwascam terpilih.

UntukKecamatan Lubuk Sikarah, yang dinyatakan lulus asalah Andri Anas, Don Rizal dan Nike Gusmala Dewi. Sementara untuk Kecamatan Tanjung Harapan, Intel Friadi, Nailus Sa'adah dan Rilly Rasiana.

Ketua Bawaslu kota Solok, Triati, proses seleksi Panwascam telah dilakukan dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan. Mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis online dan tes wawancara.

"Semua tahapan seleksi sudah kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dan hasilnya juga sudah kita umumkan," ungkap Triati, Rabu (18/12).

Untuk tahapan seleksi, sebelumnya, sebanyak 66 orang warga kota Solok mendaftar ke Bawaslu kota Solok. Hasil seleksi dokumen, sebanyak 58 orang dinyatakan lolos.

Untuk tahapan seleksi tes tertulis dan wawancara, diikuti oleh 56 orang peserta yang dilaksanakan dari 13-17 Desember 2019 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Solok.

Terkait jadwal pelantikan Panwascam yang terpilih, pihak Bawaslu merencanakan akan dilakukan pada 22 dan 23 Desember 2019 mendatang. Pihaknya juga meminta Panwascam terpilih untuk melengkapi syarat yang telah ditentukan.

"Seluruh Panwascam terpilih harus menyampaikan surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan bebas dari Narkoba yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan terkait yang ada di daerah," tutupnya.

Sebelumnya, sebanyak 58 Calon Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok. Terdiri dari 36 orang dari Kecamatan Lubuk Sikarah dan 22 orang dari Kecamatan Tanjung Harapan. Mereka menjalani tes tertulis dan wawancara untuk menentukan masing-masing tiga orang Anggota Panwascam dari dua kecamatan di Kota Solok.

Uniknya, dari 58 calon yang dinyatakan lulus, mereka berasal dari berbagai latar belakang. Seperti guru honorer, pegawai honorer, PNS, wiraswasta, eks mahasiswa, ibu rumah tangga, pengacara, hingga pensiunan. Sebelumnya, mereka melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas sejak 27 November hingga 3 Desember lalu. Mereka dinyatakan lulus berdasarkan SK Nomor: 35/Bawaslu-Prov.SB.19/KP.01.00/XII/2019.

Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati, S.Pd, mengungkapkan pihaknya sangat barsyukur dengan tingginya antusiasme masyarakat mendaftar sebagai Panwascam. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa animo masyarakat sangat tinggi untuk menyukseskan Pilkada 2020 mendatang. Triati berharap agar semua pihak terkait juga ikut serta dalam meningkatkan pengawasan pemilihan Wali Kota Solok. Karena menurutnya kesuksesan yang telah dicapai oleh lembaganya pada Pemilu 2019, tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak.

"Kami mengajak kepada semua pihak untuk kembali bersama-sama menyukseskan pengawasan Pemilihan Wali Kota Solok Tahun 2020 nanti, dan kami menyadari belum semua pihak/unsur yang dapat kami jangkau. Namun ke depan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melibatkan semuanya," harapnya.

"Materi ujian tentang Kepemiluan. Seperti undang-undang terkait Pemilu, Peraturan KPU (PKPU), Peraturan Bawaslu, dan sebagainya. Kita harapkan semua peserta ujian, bisa mengikuti dengan persiapan yang cukup," harapnya. (rijal islamy)

Usai Chat "Tembak Mati", Andre dan Nevi "Berdamai" di Meja Makan

PADANG - Setelah beredar pemberitaan serta screenshot chat; "kalau ada yang tembak mati Andre", di media sosial, hubungan Ketua Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, dan istri Gubernur Sumatera Barat, yang juga Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Nevi Zuariana Irwan Prayitno, terkesan memanas. Namun, hal itu tiba-tiba "mencair" dengan bertemunya kedua Wakil Rakyat asal Sumbar tersebut di meja makan. Andre dan Nevi "berdamai" di sebuah restoran di Kawasan Jalan Rasuna Said, Kota Padang, Rabu siang (18/12/2019).

Momen pertemuan keduanya, juga disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Politikus PDIP Aria Bima, dan sejumlah tokoh Sumbar lainnya.  Andre datang sekitar setengah jam kemudian. Dia masuk ruangan dan menebar senyum, lalu menyalami masing-masing rombongan yang ada di restoran.

Nevi tertawa saat ngobrol dengan Andre
Menjelang makan, terdengar senda gurau. Dalam salah satu adegan, Nevi yang mengenakan pakaian bernuansa merah tertawa lebar. Tidak jelas apa yang dibicarakan, namun Andre dan Nevi tak terlihat ada masalah.

Andre dan Nevi sama-sama berada di Komisi VI DPR RI. Komisi yang membidangi perindustrian, perdagangan, Koperasi UKM, Investasi dan BUMN serta standarisasi nasional itu sedang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sumatera Barat.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menginisiasi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, yang dinilai sering ke luar negeri. Atas manuver itu, tanggapan Anggota DPR RI asal PKS, yang juga istri Gubernur Sumbar, Nevi Zuariana, bikin heboh di Sumbar.

Inisiasi Fraksi Gerindra DPRD Sumbar diketahui atas perintah Ketua DPD Sumbar yang baru, Andre Rosiade. Nah, saat ini beredar screenshot percakapan di sebuah grup WhatsApp (WA) yang berisi pernyataan bernada ancaman yang dilontarkan oleh Nevi.

"Maunya apa sich andre itu laporan pak guspardi gaus krn datang tidak dilayani pemda sdg sibuk jangan ikut ikut kalau nggak ngerti masalah kelakuan andre ini buat jelek nama gerindra di sumbar kalau ada yang tembak mati andre di sumbar ibu nggak mau tanggung jawab banyak pendukung bapak di sumbar kasihan keluarga kalau andre kelakuan spt LSM begini. Padahal ang dewan terhormat," demikian tulis Nevi di grup WA bernama TF Politik Hukum Hankam A seperti yang dilihat, Minggu (15/12/2019). Nevi juga meminta admin grup itu mengeluarkan Andre dari grup.

Screenshot chat itu tersebar di kalangan netizen Sumbar, baik di sejumlah grup WA maupun Facebook, sejak Sabtu (15/12). Tentu saja penyebaran chat ini membuat hangat suasana politik lokal. Sejumlah netizen membuat posting-an di akun medsosnya mengkritik kata-kata tersebut. Nevi sudah dihubungi soal chat tersebut. Namun politikus PKS itu belum memberi pernyataan.

"Bentar saya jawab, ya," ujar Nevi saat dihubungi detik.com, Sabtu (14/12) sekitar pukul 22.00 WIB. Hingga Minggu pagi, Nevi, yang beberapa kali dihubungi, belum memberi pernyataan.

Nevi saat ini duduk di Komisi VI DPR. Artinya, dia satu komisi dengan Andre Rosiade. Andre memang berbicara keras tentang perjalanan-perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar. Tak hanya menginisiasi interpelasi, dia bahkan meminta Mendagri Tito Karnavian menginvestigasi perjalanan-perjalanan Irwan Prayitno.

"Mendagri Pak Tito Karnavian harus menginvestigasi perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar, karena sering sekali. Hampir setiap bulan dia ke luar negeri, bahkan ada yang sebulan dua kali," kata Andre kepada wartawan, Sabtu (14/12).

Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal menegaskan kunjungan luar negeri Gubernur Irwan sesuai dengan aturan dan telah ada izin resmi. Untuk Kolombia, Irwan memenuhi undangan dari pihak pengundang.

"Beliau ke LN bukan atas keinginan sendiri, tetapi karena ada undangan resminya," ujar Jasman saat dimintai konfirmasi.

Soal interpelasi yang diinisiasi Gerindra, dia mengatakan Pemprov Sumbar siap menjawab. Dia menegaskan manuver Gerindra itu tak perlu dikhawatirkan.

"Interpelasi kan hak Dewan dan ada regulasinya. Saya rasa ndak jadi masalah dan kami siap juga menjawabnya," tutur Jasman. (*/IN-001)

Pemko Solok Apresiasi Yayasan Darianis Yatim

Membangun Sejumlah Masjid dan Membantu Pendidikan Warga Kurang Mampu di Kota Solok
* Yayasan Darianis Yatim Diganjar Penghargaan oleh Pemko Solok

Nama Yayasan Darianis Yatim menjadi buah bibir di Kota Solok. Hal ini, tidak terlepas dari kiprahnya membangun, dan merenovasi berbagai masjid di Kota Solok. Gaung Yayasan yang dimiliki oleh Yenon Orsa dan digerakkan oleh Rusdi Saleh tersebut, sejalan dengan jargon Kota Solok, "Kota Beras Serambi Madinah".

Walikota Solok H. Zul Elfian Dt Tianso, didampingi Wakil Walikota Reinier Dt Mangkuto Alam, menyerahkan penghargaan kepada Yayasan Darianis Yatim. Pemberian penghargaan tersebut sangat istimewa, karena diserahkan saat Resepsi Hari Jadi Kota Solok ke-49 di Gedung Kubung Tigobaleh, Senin malam (16/12/2019). Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Rusdi Saleh, Anggota DPRD Kota Solok, yang juga merupakan perwakilan Yayasan Darianis Yatim. Prosesi tersebut disaksikan para pejabat, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.



Dalam kesempatan itu, Walikota Solok Zul Elfian menyatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Yayasan Darianis Yatim yang telah membangun sejumlah masjid, membantu pendidikan anak-anak kurang mampu, serta membantu masyarakat kurang mampu di Kota Solok. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Yayasan Darianis Yatim, sejalan dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah yang dianut Kota Solok.

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian dari Yayasan Darianis Yatim dalam membangun dan merenovasi berbagai masjid di Kota Solok. Membantu pendidikan anak-anak kita yang kurang mampu, membantu masyarakat yang kurang mampu serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Kota Solok. Kita harapkan kepedulian Yayasan Darianis Yatim ini akan semakin meningkat di Kota Solok," ungkapnya.



Sementara itu, perwakilan Yayasan Darianis Yatim, Rusdi Saleh, menyatakan pihaknya sangat terharu dengan penghargaan ini. Menurut pria yang juga Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Amanat Nasional ini, Yayasan Darianis Yatim memang dibentuk sebagai komitmen untuk berbakti ke masyarakat dan menggairahkan kehidupan islami.

"Tidak hanya di Kota Solok, tapi juga di daerah-daerah lain di Sumbar. Bahkan, Pak Yenon Osra juga memiliki pondok pesantren dan sejumlah lembaga pendidikan. Mudah-mudahan, beliau nantinya juga bisa membuat hal yang sama di Kota Solok dan daerah lain di Sumbar," ujarnya.

Rusdi Saleh juga menegaskan, bahwa dirinya akan senantiasa berkomitmen penuh terhadap Yayasan Darianis Yatim. Meskipun saat ini dirinya sudah menjadi Anggota DPRD Kota Solok. Menurutnya, dengan komitmen; "Kepedulian Tanpa Pengecualian", dirinya akan selalu mengedepankan kepedulian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Saya bersama Pak Yenon Osra telah menegaskan komitmen mengabdi untuk maayarakat. Meskipun, saat ini bidang tugas telah berbeda. Namun komitmen kita tetap. Apalagi, latar belakang hidup kami juga bukan dari orang berada," tegasnya.



Melewati pedihnya perjalanan hidup dari seorang yatim saat berusia 5 bulan, Rusdi Saleh merasakan susahnya hidup yang serba kekurangan. Usai menamatkan sekolah, pada 1989, dirinya kemudian pergi merantau ke tanah jawa. Melakukan pekerjaan kasar seperti kuli bangunan, buruh bongkar muat pasir, hingga pedagang kaki lima (PKL) pernah dilakoninya. Berbekal ketegaran, dirinya juga pernah menjalani hidup sebagai desainer pakaian dan masuk ke dunia kontraktor. Pada 2009, dirinya pulang kampung ke Kota Solok dan menjalani profesi sebagai kontraktor bangunan.

Ujian sesungguhnya datang saat ibundanya meninggal dunia pada November 2018 lalu. Tepat lima bulan sebelum Pemilu 17 April 2019 lalu. Sehingga, ibundanya tidak sempat lagi melihat anak laki-laki satu-satunya duduk sebagai Anggota DPRD Kota Solok. Namun, sebelum meninggal, ibundanya sempat berpesan; "Isi dulu paruik urang, baru isi paruik awak (isi dulu perut orang, baru isi perut kita".

"Umur lima bulan, ayah saya meninggal. Kemarin, lima bulan sebelum Pemilu, ibu saya meninggal. Sehingga, beliau tidak bisa menyaksikan saya di DPRD Kota Solok," ungkapnya.



Kekuatan persahabatan diakui Rusdi Saleh sebagai modalnya yang paling berharga. Wajah orang kebanyakan, tidak ganteng, meski gagah, membuatnya cepat akrab dengan siapa saja. Pertemuan dengannya dijamin berlangsung hangat dan akrab. Suami dari Suryani dan ayah dari Aurel Arya Nugraha ini, bisa diajak bicara apa saja. Diakuinya, hal ini tidak terlepas dari latar belakangnya yang pernah menjalani berbagai macam pekerjaan.

Pria kelahiran 16 Oktober 1970 tersebut dikenal sebagai sosok yang membangun, memugar, memperbaiki dan mempercantik masjid, mushalla, dan bangunan untuk pendidikan. Masing-masing bangunan tersebut bernilai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Tentu, bukan jumlah yang kecil untuk ukuran Kota Solok, Kabupaten Solok, bahkan Sumatera Barat.

"Kerja saya merawat rumah Allah. Memperbaiki rumah ibadah dan sarana pendidikan yang butuh perawatan. Bukan sesuatu yang spesial, apalagi luar biasa. Sebab, saya hanya melakukannya semampu saya saja," ujarnya merendah.



Lalu, mengapa Rusdi Saleh mau melakukan hal itu? Sebuah pertanyaan yang awalnya enggan dibahas pria yang hobi memakai topi pet tersebut. Dirinya beralasan takut ria dan dalam prosesnya, dirinya hanya sebagai penyalur atau perantara semata. Ditambahkannya, dirinya ingin segala sesuatunya berjalan alami.

"Saya hanya orang yang diberi kepercayaan dari Pak Yenon Osra, melalui Yayasan Darianis Yatim milik beliau," ujarnya.

Menyebut nama Yenon Osra dan Yayasan Darianis Yatim, pembicaraan semakin menarik. Pasalnya, Yenon Orsa merupakan tokoh perantau asal Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Yenon Osra sukses dalam bidang pendidikan dan Teknologi Informatika (TI). Melalui Yayasan Darianis Yatim, Yenon selama dikenal sebagai orang yang banyak membantu biaya pendidikan siswa miskin berprestasi, membangun dan memugar masjid dan mushalla, serta membangun sarana di bidang pendidikan. Sebuah kepedulian terhadap sesama yang membuat namanya dikenal luas di Solok, namun banyak yang tidak pernah bertemu atau bertatap muka dengannya.

Lalu, mengapa seorang Rusdi Saleh bisa menjadi tangan kanan Yenon Osra dan dipercaya mengelola dana berjumlah miliaran rupiah tersebut? Di sinilah letak kekuasaan Allah. Kedekatan Rusdi Saleh dengan Yenon Osra berawal dari kedekatannya dengan Hj. Yenna Roseva Bur. Adik kandung Yenon Osra tersebut merupakan teman akrab Rusdi Saleh sejak SMP dan SMA. Yakni saat awal mendirikan Yayasan Darianis Yatim dan sekolah PAUD di Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Sebuah sekolah gratis untuk masyarakat, dengan segala fasilitas lengkap yang tidak dipungut bayaran.

Setelah pendirian yayasan tersebut, kedekatan Yenon Osra dan Rusdi Saleh semakin menjadi. Dari sejumlah pertemuan dan bincang-bincang ringan, Yenon mulai terbuka berdiskusi tentang banyak hal pada Rusdi Saleh. Termasuk soal bisnis dan niatnya membantu masyarakat miskin di Kabupaten Solok, Kota Solok dan Sumatera Barat. Rusdi Saleh pun menanggapinya secara jujur dan tidak dibuat-buat, atau untuk sekadar menyenangkan hati Yenon Osra. Jawaban-jawaban tersebut membuat Yenon Osra terkesan, dan menaruh kepercayaan.



Singkat cerita, Rusdi Saleh mulai dipercaya mengelola dana Yenon Osra untuk membangun rumah ibadah dan sarana pendidikan. Hidupnya berubah flamboyan dengan disiplin tinggi menjaga kepercayaan dan komitmen. Rusdi Saleh selalu memberikan laporan apa adanya. Baik laporan keuangan, laporan progress (kemajuan) pembangunan, hingga detail-detail terkecil sekalipun. Hal ini makin menambah kepercayaan Yenon Osra kepadanya. Bahkan, Rusdi Saleh kemudian senantiasa diminta saran dan pendapatnya di bisnis yang digeluti Yenon Osra.

"Kalau KPK punya jargon; 'Berani Jujur, Hebat', saya juga punya jargon; Jujur itu,  Wajib. Karena kejujuran, keikhlasan, kepercayaan dan karakter akan menentukan siapa kita. Tugas kita dalam hidup ini sederhana, yakni berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan beribadah kepada Allah," ujarnya.

Kedekatan dan kepercayaan Yenon Osra senatiasa dijaga Rusdi Saleh semaksimal mungkin. Bahkan, Rusdi Saleh dipercaya menjadi decission maker (pengambil keputusan) di Yayasan Darianis Yatim. Hubungan Rusdi Saleh dan Yenon Osra sudah seperti kakak beradik. Bukan seperti hubungan atasan dan bawahan. Meski berbagai macam fitnah, hasutan, hingga berbagai upaya menjelekkan dirinya, tak mampu menggoyahkan "kepercayaan" Yenon kepadanya. Justru, terhadap orang yang melakukan upaya negatif tersebut, Rusdi Saleh tidak marah, tapi berusaha mendekati dan mempertinggi jalinan silaturahmi.

"Penilaian orang adalah hak orang. Mari kita bertanya saja pada diri sendiri. Berfikiran negatif akan selalu membuat sulit. Dugaan, dendam dan niat buruk justru akan mempersulit hidup. Jika masih merasa sakit hati, berarti tidak ikhlas. Namun, silaturahmi jangan pernah terputus. Justru hal itu membuktikan bahwa sebagai manusia kita tidak sempurna. Karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri," ujarnya.



Bagi banyak orang di Kota Solok dan Kabupaten Solok, sepak terjang Rusdi Saleh dalam melakukan kegiatan sosial selalu diapresiasi. Banyak masyarakat berdecak kagum, pemerintah tentu saja mengapresiasi sebagai bentuk implementasi dari konsep Kota Beras Serambi Madinah. Banyak warga Solok mengaku takjub tentang langkah-langkah sosial Rusdi Saleh. Apresiasi dan atensi masyarakat mendapat ruang tersendiri. Tokoh peduli yang kesehariannya  sibuk mengurus rumah ibadah itu melakukan kebaikan tanpa menarik imbalan apa-apa dari siapa-siapa. Ia bahkan sangat jauh dari bahasa pencitraan semata. Di dunia Pendidikan, pria kelahiran Solok 16 Oktober 1970 itu dikenal sebagai penggagas berdirinya pesantren bernilai puluhan miliar.

Menyebut sedikit di antara puluhan tempat ibadah yang dikerjakan, antara lain dua masjid di nagari Tanjung Bingkung, dua mushalla bangun baru,1 mesjid,1 mesjid raya renovasi berat, 1 mushalla di kawasan Kilo 7, Masjid Nurul Hidayah Banda Pandung, renovasi Masjid KTK, Masjid Gawan, Mushala Payo, Pesantren Warasatul Anbiya dan Masjid Nurul Ilmi Simpang Rumbio.

"Saya berangkat dari nol besar. Saya pernah dihina, diusir dan diremehkan. Karena itu, saya bisa merasakan apa yang dirasakan warga kebanyakan. Karena itu, berbagi bukan untuk dipuji. Tapi untuk membantu orang lain dengan tujuan untuk pengabdian. Jika mau dihargai, hargai dulu orang lain. Kalau jadi orang besar, besarkan dulu orang lain," ungkapnya.

Kini, Rusdi Saleh aktif dalam berbagai macam kegiatan pemuda dan organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya sebagai Ketua LPMK Kelurahan Tanah Garam, hingga beberapa waktu lalu, dipercaya menjadi Ketua Alumni SMPN 1 Kota Solok. (rijal islamy)

Universitas Andalas Juarai Debat Bawaslu RI

JAKARTA - Universitas Andalas (Unand) Padang menjuarai Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia yang digelar Bawaslu. Unand berhasil menandingi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam laga grand final yang berlangsung di Jakarta, Senin (16/12/2019) malam.

Kemudian, Universitas Hasanuddin (Unhas) keluar sebagai juara ketiga setelah berdebat melawan Universitas Sam Ratulangi Manado.

Tim Unand yang pada babak kedua mendapat posisi kontra atau tidak setuju saat perdebatan tentang netralitas ASN (aparatur sipil negara) menyebutkan, konsekuensi dari netralitas ASN yaitu pencabutan hak politiknya, padahal ASN menurut mereka merupakan orang-orang yang berintegritas dan hak pilihnya harus dijaga.

Lalu, saat berada dalam posisi pro (mendukung), peserta Unand menyatakan, politik uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia. Dalam rekomendasinya, tim Unand berpandangan, perlu menguatkan kewenangan yang dimiliki Bawaslu.

"Bawaslu sebagai penegak hukum dan pengawas pemilu sering kali terhambat karena perbedaan interprestasi dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan. Maka, kami ingin Bawaslu yang melakukan penyidikan, penindakan, dan penuntutan terhadap tindak pidana pemilu," terang tim Unand.

Seusai perdebatan tersebut, dewan juri yang terdiri dari berbagai unsur lantas berdiskusi guna memutuskan pemenang kompetisi debat tersebut. "Kami dewan juri melalui musyawarah memutuskan Universitas Andalas tampil sebagai pemenang Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi Se-Indonesia," kata Siti Zuhro yang menjadi salah satu juri.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut menyebutkan, debat menjadi langkah awal penegakan hukum pemilu lebih berkualitas, berintegritas, dan berkeadaban.

"Ini saatnya menurut saya, keikutsertaan peran penting dari kampus khususnya adik-adik muda cendikia (mahasiswa) konsentrasi terhadap penyelenggaraan pemilu," terang Zuhro.

Dia juga menyerukan mahasiswa untuk berkonsentrasi terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya hal itu harus dilakukan demi hadirnya penegakan hukum di setiap tahapan. "Bagi anak-anak muda saatnya turun gunung untuk menjadi simpul pemilu berkeadaban," ajak dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang ikut dalam debat tersebut. "Luar biasa. Saya harus memilih kata tersebut untuk mengantar sambutan pada acara penutupan Kompetisi Debat Penegakkan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi se–Indonesia Tahun 2019," pujinya.

Abhan menambahkan, para mahasiswa mampu menghidangkan debat yang apik dalam mengolah pikir dan mempertahankan argumentasi sesuai tema dan topik yang dipilih.

"Ini tidak mudah bagi kebanyakan orang. Sebab debat memiliki karakteristik yang membutuhkan penguasaan materi, visi, wawasan, daya nalar yang mumpuni, serta data dan daya anilisis kritis, solutif terhadap setiap gagasan yang ditawarkan," ujarnya.

Dia pun mengatakan debat membutuhkan kematangan emosional dan sikap tenang dari para pesertanya. "Apa yang diperesentasikan oleh adik-adik mahasiswa selama berlangsungnya kompetisi ini sungguh membanggakan dan patut diapresiasi," ujarnya.

Perlu diketahui, selain Zuhro, ada empat dewan juri lainnya yaitu: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro, Anggota DKPP Prof Muhammad, Direktur Perludem Titi Anggraini, dan Profesor Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda. (*/rel/IN-001)

Penghargaan Adhi Karyawisata Diskotek Colosseum Dicabut!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan inspektorat untuk memberikan sanksi bagi pejabat DKI yang terbukti lalai memberikan penghargaan Adhi Karyawisata ke diskotek Colosseum. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang melaporkan bahwa nama Colosseum menjadi salah satu tempat yang mendapat perhatian khusus terkait narkotika.

"Hari ini pak gubernur telah perintahkan pada inspektorat agar melakukan pemeriksaan pada jajaran yang terlibat dalam proses penilaian. Jika terbukti lalai akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/12).

"Jabatan terlibat sementara dinonaktifkan selama pemeriksaan berjalan," lanjut dia.

Saefullah menjelaskan bahwa Anugerah Adhi Karyawisata yang diberikan DKI kepada Colosseum dimaksudkan untuk pemilik bisnis yang memberikan kontribusi. Kemudian DKI memberikan penghargaan kepada usaha yang memberikan pelayanan wisatawan dan pembangunan wisata di Ibu Kota.

"Ada 155 pelaku usaha institusi atau perusahaan yang menjadi nominasi pada penghargaan yang terbagi menjadi 31 kategori," jelas dia.
Lihat juga: Kebijakan Anies soal Diskotek dan DWP, Pukulan bagi FPI Cs

Adapun pemberian penghargaan ini meliputi seleksi administrasi, penilaian kinerja dan penilaian akhir dengan mengunjungi tempat usaha. Seluruh penilaian diberikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

Namun nyatanya surat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober menunjukkan ada giat yang mengandung unsur narkotika per tanggal 7 September. Hal itu kata Saefullah menjadi catatan DKI Jakarta.

"Untuk itu Disparbud telah mengambil dan mengeluarkan surat teguran tertulis pada pemilik usaha dan telah diminta untuk membuat pernyataan tertulis, agar lebih meningkatkan pengawasan yang intensif pada pengunjung," tegas dia.

"Berdasarkan fakta tersebut maka pemberian penghargaan pariwisata kepada Colosseum dibatalkan," lanjut dia.

Karena masalah itu, ditegaskan Saefullah bahwa SK nomor 388 tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Adhi Karyawisata 2019 dicabut. Ia juga mengatakan bahwa tandatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sertifikat yang diterima bukan tanda tangan basah.

"Jadi tandatangan gubernur yang cetak bukan yang basah atas nama pemprov DKI. Jadi Proses semuanya ini ada di Dinas Parbud," ujar dia.

Terakhir, Saefullah memastikan bahwa penilaian akan ditinjau kembali ke masa yang akan datang.

"Jadi ke depan kita akan lakukan kajian secara ketat terhadap prosedur dan kriteria penghargaan Adhi Karyawisata. Jadi ini harus betul-betul lebih cermat lagi," tutup dia.

Sebelumnya pada Jumat (13/12), Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan Diskotek Colosseum memenangkan penghargaan setelah bersaing dengan 30 diskotek lain di ibu kota.

Alberto menerangkan setidaknya ada tiga alasan mengapa Colosseum menang. Pertama, kata Alberto, karena dedikasi dan karena kinerja.

"Kemudian karena kontribusi terhadap pariwisata Jakarta. Ada tim yang (menilai) itu semua," ungkap Alberto.

Menurut Alberto, pemberian penghargaan kepada diskotek tidak dilarang menurut peraturan. Dalam peraturan yang tertulis, kata Alberto, diskotek adalah salah satu tempat usaha pariwisata.

"Kan diatur dalam undang-undang bahwa diskotek masuk salah satu tempat usaha pariwisata kan, pariwisata jadi kan nggak ada yang ngelarang," tutup dia.

Penghargaan tersebut menuai kritik dari sejumlah kelompok Islam. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum keliru.

Slamet menyebut penghargaan itu keliru lantaran diskotek merupakan tempat yang bertentangan dengan norma agama. Dia menegaskan bakal memberikan teguran kepada Gubernur Anies.

"Penghargaan terhadap diskotek jelas keliru," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Minggu (15/12).

Front Pembela Islam (FPI) pengharagaan pada diskotek sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa. FPI juga mengkritik kebijakan Anies mengizinkan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) di gelar di ibu kota.

"FPI memprotes keras berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas," demikian pernyataan tertulis FPI, Minggu (15/12).

FPI mendesak Anies mengkaji ulang dua kebijakan yang ditolak FPI itu yakni pemberian izin DWP dan penghargaan diskotek. Menurut FPI, lebih baik Anies fokus mengembangkan wisata halal, religi, budaya, sejarah yang juga potensial di Jakarta. (*/IN-001)

Danone-AQUA Solok Raih Penghargaan Industri Hijau 2019

JAKARTA - Pabrik Danone-AQUA Solok di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, mendapatkan Penghargaan Industri Hijau 2019 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas upaya Danone-AQUA yang secara aktif dan bijak menggunakan sumber daya dan teknologi yang ramah lingkungan. Sehingga, menciptakan efektivitas dan efisiensi untuk keberlanjutan operasional tiap pabrik. Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI, Achmad Sigit Dwiwahjono mewakili Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita kepada perwakilan dari 15 Pabrik Danone-AQUA pada hari ini di Jakarta.

Sebanyak 15 pabrik Danone-AQUA yang meraih Penghargaan Industri Hijau adalah Pabrik AQUA Ciherang, Pabrik AQUA Subang, Pabrik AQUA Cianjur, Pabrik AQUA Mekarsari, Pabrik AQUA Babakan Pari, Pabrik AQUA Citeureup, Pabrik AQUA Klaten, Pabrik AQUA Wonosobo, Pabrik AQUA Pandaan, Pabrik AQUA Kebon Candi, Pabrik AQUA Mambal, Pabrik AQUA Airmadidi, Pabrik AQUA Tanggamus, Pabrik AQUA Solok dan Pabrik AQUA Langkat.
Tiga dari 15 pabrik tersebut bahkan meraih Penghargaan Industri Hijau 2019 level tertinggi (level 5), yaitu Ciherang, Cianjur dan Subang. Keberhasilan ini didasarkan pada hasil audit dan verifikasi lapangan oleh Tim Industri Hijau yang telah dilakukan sejak bulan Agustus 2019.

Sejak tahun 2010 Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan Penghargaan Industri Hijau, sebagai salah satu upaya mendorong perusahaan industri manufaktur melakukan efisiensi penggunaan sumber daya material, energi, dan air dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Penghargaan Industri Hijau 2019 yang merupakan penyelenggaraan yang kesepuluh kali ini diberikan kepada perusahaan industri Nasional yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu industri besar, menengah dan kecil. Upaya ini merupakan bentuk apresiasi serta motivasi pemerintah kepada sektor industri dalam negeri yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dalam proses produksinya.

"Saat ini industri hijau sudah menjadi tuntutan pasar seiring dengan semakin tingginya kepedulian pasar akan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan konsep industri hijau bertujuan untuk mendorong berbagai perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi melalui penghematan biaya dan sumber daya alam," kata Sekjen Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono  di Jakarta, 16 Desember 2019.

"Dalam hal Kemenperin mempunyai dua strategi utama yaitu melalui kegiatan Penghargaan Industri Hijau, Sertifikasi Industri Hijau, Rintisan Teknologi Industri, Litbang Unggulan, dan Sarana Penelitian Industri Terapan," lanjutnya.

Perusahaan-perusahaan, termasuk Danone-AQUA, yang mendapatkan Penghargaan Industri Hijau 2019 ini membuktikan sebagai pelaku industri yang terus bertransformasi menuju industri berbasis inovasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi, serta tetap memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini membuat dunia industri dalam negeri sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional terus berkembang menuju kinerja yang lebih baik.

"Seluruh pabrik AQUA di Indonesia telah memberikan upaya terbaiknya untuk menerapkan prinsip industri hijau dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, yaitu melalui efisiensi produksi dan peningkatan efektivitas serta penggunaan sumber daya alam secara bijak. Hal itu didasarkan pada visi yang diemban Danone-AQUA -- One Planet One Health -- melalui suatu pemahaman bahwa kesehatan masyarakat dan kesehatan bumi memiliki hubungan yang sangat erat untuk menjaga agar bumi sehat dan lestari," kata David Bidau, Vice President Operations Danone-AQUA.

David Bidau juga mengatakan bahwa Danone-AQUA menerapkan Planet Sirkular dalam operasionalnya, yaitu sirkular kemasan, sirkular air, dan sirkular karbon. Sirkular kemasan dijalankan melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah plastik; sirkular air diimplementasikan melalui pengelolaan dan konservasi sumber daya air secara terpadu; dan sirkular karbon diwujudkan melalui kebijakan kenetralan karbon yang dicapai melalui pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi.

Semua itu terangkum dalam konsep pabrik ramah lingkungan dengan menjalankan program Blue Operations di semua pabrik Danone-AQUA di Indonesia. Danone-AQUA lahir dan besar di Indonesia dan terus berupaya untuk tetap mengalirkan kebaikan untuk bangsa Indonesia.

"Upaya tersebut diwujudkan melalui kehadiran produk-produk berkualitas yang diolah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Selain itu Danone-AQUA pun terus menjalankan program-program pelestarian lingkungan secara berkesinambungan," ujarnya. (rel)

Drawing Liga Champions, Real Jumpa City, Chelsea Versus Bayern

SWISS - Drawing Liga Champions untuk babak 16 besar baru selesai dilakukan. Hasilnya beberapa laga menarik tersaji. Senin (16/12/2019) sore WIB, drawing Liga Champions babak 16 mempertemukan tim-tim berikut. Yang paling menarik tentu saja adalah duel antara Real Madrid vs Manchester City dan Atletico Madrid vs Liverpool.

Berikut hasil lengkapnya:

Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Valencia

Atletico Madrid vs Liverpool

Chelsea vs Bayern Muenchen

Olympique Lyon vs Juventus

Tottenham Hotspur vs RB Leipzig

Napoli vs Barcelona.

(tim yang disebut lebih dulu akan menjadi tuan rumah pada leg I)

***

Dalam drawing Liga Champions, tiap-tiap juara grup masuk dalam status 'seeded' (unggulan). Sementara para runner-up masuk ke dalam status 'unseeded' (non-unggulan).

Tiap-tiap juara grup akan diundi untuk melawan para runner-up. Juara dan runner-up yang berasal dari grup yang sama tidak akan bertemu lagi di drawing Liga Champions babak 16 besar ini.

Syarat lainnya, tim yang berasal dari liga yang sama tidak akan bertemu di babak 16 besar Liga Champions. Jadi, buang jauh-jauh kemungkinan Liverpool vs Manchester City pada babak ini.

Syarat-syarat tersebut baru dihapus pada babak perempat final dan semifinal. Pada babak delapan dan empat besar tersebut, juara dan runner-up yang berasal dari grup yang sama, plus klub dari negara yang sama, amat mungkin bertemu.

Syarat terakhir dari drawing Liga Champions ini, tiap-tiap runner-up akan menjadi tuan rumah pada leg I. Sedangkan tiap-tiap juara grup menjadi tuan rumah pada leg II.

Leg I akan berlangsung pada 18-19 dan 25-26 Februari 2020 waktu setempat. Sedangkan leg II digelar pada 10-11 dan 17-18 Maret 2020 waktu setempat. (*/IN-001)

Di Tanah Datar, Sumbar, Pejabat Eselon II Menolak Dilantik

TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II), Suhermen, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I) Pemkab Tanah Datar di Gedung Indo Jalito, Senin (16/12/2019). Suhermen sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Sedianya, Bupati Irdinansyah juga akan melantik Mukhlis, yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra menjadi Kepala Dinas Koperindag. Namun, Mukhlis tidak hadir dan menolak dilantik sebagai Kepala Dinas Koperindag. Mukhlis, memberitahukan hal itu melalui surat elektronik.

Penolakan itu, membuat Bupati Irdinansyah Tarmizi meradang. Selepas pelantikan, kepada pers, Irdinansyah menyampaikan rasa sesal dan akan meminta keterangan lebih lanjut kepada yang bersangkutan.

"Saudara Mukhlis sudah melanggar aturan yang tertuang dalam UU nomor 5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN bahwa ASN bersedia ditempatkan dan ditugaskan di mana saja dalam wilayah NKRI dan negara lain yang ditugaskan oleh Pemerintah RI, karena itu akan kita usut lebih lanjut dan tentu akan dijatuhi hukuman sesuai aturan ASN berlaku, dan yang bersangkutan melalui surat elektroniknya juga menyampaikan siap menanggung resiko atas penolakannya," tegas Bupati.

Kepada pejabat yang dilantik Bupati Irdinansyah menyampaikan selamat mengemban amanah di tempat tugas yang baru dan bekerja sesuai aturan berlaku.

"Bekerja sebaik-baiknya berpedoman aturan sehingga tidak berurusan dengan hukum, segera jalin koordinasi dengan instansi terkait. Manfaatkan semua potensi yang ada baik itu SDM, jumlah pegawai ataupun sarana dan prasarana pendukung kerja,harapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum didapat informasi tentang alasan pasti Mukhlis menolak jabatan baru yang diamanahkan teraebut. (IN-012)

Gerindra Interpelasi Irwan Prayitno, Tanggapan Isteri Gubernur Bikin Heboh

PADANG - Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menginisiasi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, yang dinilai sering ke luar negeri. Atas manuver itu, tanggapan Anggota DPR RI asal PKS, yang juga istri Gubernur Sumbar, Nevi Zuariana, bikin heboh di Sumbar.

Inisiasi Fraksi Gerindra DPRD Sumbar diketahui atas perintah Ketua DPD Sumbar yang baru, Andre Rosiade. Nah, saat ini beredar screenshot percakapan di sebuah grup WhatsApp (WA) yang berisi pernyataan bernada ancaman yang dilontarkan oleh Nevi.

"Maunya apa sich andre itu laporan pak guspardi gaus krn datang tidak dilayani pemda sdg sibuk jangan ikut ikut kalau nggak ngerti masalah kelakuan andre ini buat jelek nama gerindra di sumbar kalau ada yang tembak mati andre di sumbar ibu nggak mau tanggung jawab banyak pendukung bapak di sumbar kasihan keluarga kalau andre kelakuan spt LSM begini. Padahal ang dewan terhormat," demikian tulis Nevi di grup WA bernama TF Politik Hukum Hankam A seperti yang dilihat, Minggu (15/12/2019). Nevi juga meminta admin grup itu mengeluarkan Andre dari grup.

Screenshot chat itu tersebar di kalangan netizen Sumbar, baik di sejumlah grup WA maupun Facebook, sejak Sabtu (15/12). Tentu saja penyebaran chat ini membuat hangat suasana politik lokal. Sejumlah netizen membuat posting-an di akun medsosnya mengkritik kata-kata tersebut. Nevi sudah dihubungi soal chat tersebut. Namun politikus PKS itu belum memberi pernyataan.

"Bentar saya jawab, ya," ujar Nevi saat dihubungi detik.com, Sabtu (14/12) sekitar pukul 22.00 WIB. Hingga Minggu pagi, Nevi, yang beberapa kali dihubungi, belum memberi pernyataan.

Nevi saat ini duduk di Komisi VI DPR. Artinya, dia satu komisi dengan Andre Rosiade. Andre memang berbicara keras tentang perjalanan-perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar. Tak hanya menginisiasi interpelasi, dia bahkan meminta Mendagri Tito Karnavian menginvestigasi perjalanan-perjalanan Irwan Prayitno.

"Mendagri Pak Tito Karnavian harus menginvestigasi perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar, karena sering sekali. Hampir setiap bulan dia ke luar negeri, bahkan ada yang sebulan dua kali," kata Andre kepada wartawan, Sabtu (14/12).

Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal menegaskan kunjungan luar negeri Gubernur Irwan sesuai dengan aturan dan telah ada izin resmi. Untuk Kolombia, Irwan memenuhi undangan dari pihak pengundang.

"Beliau ke LN bukan atas keinginan sendiri, tetapi karena ada undangan resminya," ujar Jasman saat dimintai konfirmasi kemarin.

Soal interpelasi yang diinisiasi Gerindra, dia mengatakan Pemprov Sumbar siap menjawab. Dia menegaskan manuver Gerindra itu tak perlu dikhawatirkan.

"Interpelasi kan hak Dewan dan ada regulasinya. Saya rasa ndak jadi masalah dan kami siap juga menjawabnya," tutur Jasman. (*/IN-001)

Kapolres Payakumbuh, AKBP Dony Setiawan Terima Penghargaan dari Kemen-PAN RB

Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional tanggal 9 Desember 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas (ZI).

Pada acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ini, penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun ZI secara masif, Satker peraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta pimpinan yang mempelopori pembangunan ZI.

Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan S.I.K.,M.H. adalah salah satu di antaranya sebagai penerima penghargaan sebagai “Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI)” dari Kemenpan RB RI. Didampingi oleh Ketua Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik IPTU Luhur Fachri S.I.K dan Ketua Program Penguatan Tata Laksana IPDA Fika Putri S.Trk, Dony menerima penghargaan tersebut dari Menpan RB RI Tjahyo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

Penghargaan tersebut diberikan karena AKBP Dony Setiawan dinilai berjasa membangun ZI di tempatnya berdinas sebelumnya yaitu di Polres Solok Kota. Dony sebagai pelopor pembangunan ZI telah mengawal Polres Solok Kota berhasil meraih predikat WBK tahun 2018 dan sekaligus WBBM di tahun 2019.

Dengan tangan dinginnya, Dony telah membawa keberuntungan bagi Polres Solok Kota sehingga didaulat menjadi Satker pertama dan satu-satunya peraih WBBM dari Polda Sumbar bahkan Provinsi Sumbar. Pada tahun 2019, hanya ada 5 Satker pada lingkungan Polri yang berhasil meraih predikat WBBM yaitu Polres Solok Kota, Polres Mojokerto, Polres Malang, Polres Lamongan dan Polres Metro Bekasi.

Dony menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan tahapan selanjutnya dari predikat WBK yang sebelumnya diraih oleh Polres Solok Kota Tahun 2018 lalu. Polres Solok Kota telah melalui beberapa tahapan pembangunan pembangunan ZI hingga bisa meraih WBBM, ujar Dony.

“Satker baru akan mendapatkan predikat WBBM bila dinilai telah berhasil mempertahankan predikat WBK yang sebelumnya diraih, melanjutkan dan meningkatkan kualitas pembangunan ZI pada tiap program komponen pengungkit (manajemen perubahan, penguatan tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik), berhasil melalui tahapan penilaian internal dan tim penilai nasional dengan hasil sangat baik serta lolos hasil survei eksternal  indeks persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik” Ujar Dony.

Lebih jelasnya kata Dony, Satker peraih predikat WBBM harus berhasil meraih kepercayaan publik, menjadi role model atau percontohan oleh Satker-Satker lainnya, memiliki produktifitas kinerja yang tinggi, memiliki program layanan unggulan, komitmen bersama dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik, mengelola manajemen media yang baik, dan inovasi pada tiap-tiap area perubahan.

Dony mengaku bahwa banyak sekali menerima ucapan selamat dari personel Polres Solok Kota. Ucapan selamat disertai doa dan terima kasih atas perjuangan mengangkat nama Polres Solok Kota sehingga dapat meraih predikat WBMM.

Dony pun berterima kasih kepada personel Polres Solok Kota atas keikhlasan dan pengorbanannya selama ini serta menitip pesan kepada personelnya untuk menjaga dan mempertahankan predikat WBBM yang sudah diraih. Hal ini tidak gampang, butuh komitmen bersama yang berkelanjutan agar Polres Solok Kota tetap diakui oleh masyarakat dan stakeholder.

Dengan pola manajemen media yang sudah transparan dan akuntabel, penurunan kualitas kinerja dan pelayanan publik akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat dan ini sangat berpengaruh terhadap evaluasi predikat WBBM. Bila nanti ada aduan masyarakat terkait penurunan kualitas kinerja dan pelayanan, kemudian setelah dievaluasi oleh tim penilai internal dan nasional maka predikat WBMM ini akan dicabut, ungkap Dony.

Pemkot Payakumbuh mengapresiasi penghargaan yang telah diraih oleh AKBP Dony Setiawan. Walikota melalui Sekda Drs Rida Ananda M.Si mengatakan bahwa Pemkot sangat mengapresiasi penghargaan yang telah diterima oleh AKBP Dony. “Sebagai ungkapan rasa bangga kami, kami telah memasang spanduk ucapan selamat kepada AKBP Dony di beberapa tempat di Kota Payakumbuh. Kami mendukung sepenuhnya, karena AKBP Dony mempunyai visi yang bagus untuk bersama kami membangun negeri“, ujar Rida.

Wakapolres Payakumbuh Kompol Arie Sulistyo Nugroho S.I.K.,M.H mengungkapkan saat Kapolres kami menerima penghargaan di Jakarta, kami nonton bareng seluruh anggota Polres Payakumbuh melalui channel live streaming youtube yang disediakan oleh Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. “Semua personel Polres Payakumbuh merasa bangga dengan prestasi yang diraih bapak Kapolres. Kami semua berharap semoga Kapolres nantinya akan melakukan hal yang sama memajukan Polres Payakumbuh seperti halnya di Polres Solok Kota, dan kami akan mendukung sepenuhnya kebijakan beliau“, ujar Arie. (AP)