Politik Kabupaten Solok, Panas di Level Elit, Taman Surga di Akar Rumput

Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, membawa sebuah fenomena dan budaya baru di pemerintahan dan politik Kabupaten Solok. Meski selalu viral dan "panas" di tingkat elit politik, namun ternyata, di level akar rumput (masyarakat), "kucuran" pembangunan membuat kondisi sosial kemasyarakatan berada di zona yang sangat nyaman. Bagaimana ceritanya?

Tensi politik di Kabupaten Solok langsung senantiasa memanas dan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda meredup. "Pertarungan" para politikus elit, tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di Kabupaten Solok, tapi juga di tingkat Sumbar, nasional, bahkan hingga internasional. Kabar viral dengan mudah tersebar lewat kemajuan teknologi informasi yang tak berbatas. 

Bibit-bibit "panas" sudah meletup sejak Epyardi Asda memantapkan diri maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018) tersebut langsung menjadi magnet berkat ketokohan, pengalaman politik di level nasional, kekuatan finansial, serta beragam kelebihan lainnya. 

Ibarat dua sisi mata uang, dan sebagai manusia biasa, Epyardi juga lekat dengan sisi-sisi yang dianggap negatif oleh calon-calon rival politik, dan mempengaruhi perspektif masyarakat. Epyardi dengan latar belakang kehidupan yang perih di usia muda dan berhasil survive hingga menjadi pengusaha pelabuhan, membentuk karakter kerasnya. Sehingga, dirinya dianggap arogan, sombong, pemarah dan tidak memiliki etika sopan santun. 

Waktu kampanye Pilkada yang sangat singkat, membuat Epyardi dan Tim Pemenangan tidak mudah menjelaskan ke publik bahwa karakter keras tersebut menjadi kunci suksesnya untuk survive (berjuang) dalam hidupnya. Hal yang seharusnya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Kabupaten Solok. Apalagi, Epyardi berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah karakter dan kepribadiannya. 

"Saya hanya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Saya tidak bisa dan tidak akan pernah mau bermanis-manis untuk menyenangkan hati orang lain. Yang baik akan saya apresiasi, yang tidak baik harus saya dikoreksi. Niat saya hanya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halaman saya, Kabupaten Solok. Saya memiliki niat membangun daerah berbekal pengalaman pribadi, pengusaha dan politik. Tapi, tentu saya minim pengalaman di sisi birokrasi pemerintahan, karena itu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih baik, dengan kemampuan dan peran kita masing-masing," ungkapnya.

Tanggal 9 Desember 2022, atau tepat dua tahun lalu, Paslon nomor urut 02, Epyardi Asda-Jon Firman Pandu, memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan meraih 59.625 suara. Asda-Pandu unggul 814 suara atau 0,48 persen dari Paslon 01, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang meraih 58.811 suara. Paslon nomor urut 03, Desra Ediwan Anantanur-Adli memperoleh 28.490 suara. Sementara, Paslon nomor urut 04, Iriadi-Agus Syahdeman meraih 22.048 suara. Selisih 0,48 persen ini, kemudian berujung di Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memutuskan bahwa Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021.

Setelah dilantik pada 26 April 2021, Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu langsung dihadapkan pada "dunia berbeda". Niatnya mengabdi ke daerah dan masyarakat, "terbentur" oleh "tembok" regulasi birokrasi. Karakter dan latar belakangnya sebagai pengusaha, sungguh jauh berbeda dengan kenyataan di pemerintahan. Apalagi, Epyardi Asda tidak memiliki "pasukan birokrat" yang memadai, karena sebelum dilantik, sejumlah pejabat eselon Pemkab Solok sudah pindah ke daerah lain. Demikian juga dengan Jon Firman Pandu, yang juga merupakan politikus dan pengusaha muda. 

Friksi (gesekan) antara Epyardi dengan para elit politik di Kabupaten Solok, bahkan dengan Gubernur Sumbar kemudian berkobar dan menjadi berita viral di jagat maya, serta masyarakat. Friksi tersebut melibatkan hampir semua pihak dan elemen masyarakat. Seperti perseteruan dengan Wabup Jon Firman Pandu, friksi dengan Ketua DPRD Dodi Hendra dan Ketua Fraksi PPP Dendi, inspeksi mendadak (Sidak) ke Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, penarikan 9 ambulans nagari, pemberhentian Walinagari Koto Gadang Guguak Carles Camra, heboh di Paripurna DPRD yang viral dengan aksi lempar asbak, hingga pelaporan terhadap Epyardi ke Polda Sumbar hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski "aroma panas" di level elit politik tak kunjung reda, ternyata secara perlahan Epyardi Asda mulai membuktikan kerjanya di birokrasi pemerintahan dan masyarakat akar rumput di tingkat nagari. Sehingga, panasnya suasa di level elit, berbanding terbalik di level akar rumput. Jika "gelegak" perseteruan terus memanas di level elit, masyarakat di level bawah seakan "menikmati" taman surga, berkat "guyuran" program pembangunan yang merata di seluruh nagari. 

Komitmen Epyardi Asda dalam membenahi pemerintahan ditandai secara fundamental dengan menunjuk Medison, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok. Penunjukan Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1994 tersebut, menjadi pembuktian bagi Epyardi Asda bahwa Pilkada 9 Desember 2020 sudah selesai dan penegasan komitmen bahwa akan memakai orang-orang profesional dan fokus bekerja di Kabupaten Solok, apapun latar belakangnya. Sekadar diketahui, Medison merupakan ipar dari mantan Wabup Yulfadri Nurdin yang menjadi pasangan Nofi Candra di Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020. Medison, kemudian membentuk Solok Super Team (SST) di bidang pemerintahan dan birokrasi Kabupaten Solok. 

Di tingkat pemerintahan terendah, yakni tingkat nagari, keberadaan pemerintah kabupaten (Pemkab) Solok dinilai sangat terasa. Kebijakan pembangunan Kabupaten Solok yang berbasis di tingkat nagari, membuat 74 nagari di Kabupaten Solok akhirnya bisa menikmati pembangunan yang merata. Hal ini semakin terasa oleh nagari-nagari yang berada di kawasan "pinggiran", apalagi, nagari-nagari yang tidak memiliki Anggota DPRD maupun DPR RI, baik DPRD Kabupaten Solok yang berjumlah 35 orang dan 7 Anggota DPRD Sumbar asal Dapil VII Solok Raya (Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan), serta 8 Anggota DPR RI Dapil 1 Sumbar (Padang, Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Tanah Datar, Padang Panjang).

Walinagari Indudur, Zofra Wandi, mengaku sejak dirinya menjadi walinagari pada 2007, baru kali ini wilayahnya mendapatkan pembangunan. Menurut Zofra Wandi, sebagai daerah yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Solok ditambah tidak adanya Anggota Dewan (DPRD Kabupaten Solok, DPRD Sumbar, DPR RI) dari wilayah tersebut, membuat "kue pembangunan" menjadi sekadar mimpi. Sekadar diketahui, Nagari Indudur berada di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang tergabung di Dapil 1 DPRD Kabupaten Solok bersama Gunung Talang, Kubung. Dari 11 Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Dapil 1, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi tak memiliki satu wakil pun!

"Saya jadi walinagari sejak 2007, sekarang sudah periode ketiga. Baru kali ini, kami menikmati pembangunan. Biasanya tak pernah dapat pembangunan, karena kami juga sadar bahwa kami tidak punya anggota dewan. Bahkan, kecamatan kami (IX Koto Sungai Lasi) menjadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Solok yang tak punya anggota dewan. Tapi, dengan adanya kebijakan dari Pemkab Solok yang saat ini memprioritaskan pembangunan di nagari, Alhamdulillah kami sudah bisa merasakan menjadi masyarakat Kabupaten Solok," ujarnya.

Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok tersebut menyatakan dirinya juga mengapresiasi Pemkab Solok melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) dan OPD terkait lainnya, yang sangat memperhatikan seluruh nagari. Menurut Zofra Wandi, sebelumnya anggaran Pemkab Solok untuk nagari "hanya" sekira Rp9 miliar yang dibagi 74 nagari, tapi sekarang sekira Rp150 miliar bisa dinikmati merata seluruh nagari.

"Musrenbang tingkat kabupaten Solok, dihadiri langsung Bupati Solok bersama jajarannya. Pada dua Musrenbang terakhir, yakni 2021 dan 2022 beliau bahkan hadir dari awal sampai akhir. Jujur saja, awalnya kami (para walinagari di Kabupaten Solok) agak ragu apakah hasil Musrenbang Nagari ini apakah ada tindak lanjutnya. Karena biasanya, jarang yang usulan dari tingkat nagari itu ada tindak lanjutnya. Apalagi bagi nagari-nagari yang ada di pinggiran, ataupun nagari-nagari yang tak punya anggota dewan," ujarnya.

Zofra Wandi juga menyatakan, pada 2022 ini, Nagari Indudur mendapatkan 6 program pembangunan dari APBD Kabupaten Solok. Terdiri dari 2 program irigasi dan 4 program pembangunan jalan dengan total sekira Rp1,4 miliar. Jumlah ini, hampir setara dengan akumulasi Dana Desa (DD) Rp800 juta dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp750 juta. Selain itu, Nagari Indudur juga mendapatkan alokasi bedah rumah sebanyak 20 rumah di 2021 dan 20 rumah di 2022. 

"Pembangunan tersebut, membuat masyarakat sangat bersyukur, karena dengan adanya pembangunan jalan dan irigasi itu, membuat pengangkutan hasil pertanian dan ladang tidak lagi berat di ongkos angkut. Serta masyarakat bisa kembali 'bergairah' menggarap area pertanian dan perkebunan. Bahkan, dalam pelaksanaan program-program pembangunan, telah ditegaskan oleh dinas terkait bahwa harus dilaksanakan oleh masyarakat di nagari itu. Sehingga, tidak hasilnya saja yang dinikmati masyarakat, dalam pelaksanaan proyek itu, masyarakat setempat yang mengerjakan. Sehingga, hasilnya lebih maksimal dan tidak asal-asalan, karena hasil dari proyek itu, mereka dan keluarga mereka juga yang akan memakainya," ungkapnya.

Sementara itu, Walinagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Afrizal Khaidir Malin Batuah, mengatakan selain berbagai program pembangunan yang dinikmati dari APBD Kabupaten Solok, secara khusus mengapresiasi program-program yang dibawa oleh Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Nagari Kotobaru. Menurut Afrizal, Nagari Kotobaru mendapatkan program Bedah Rumah, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air Irigasi (P3AI) dan Program Normalisasi Batang Lembang yang melewati Nagari Kotobaru. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Solok atas pembangunan di nagari kami. Terkhusus kepada Anggota DPR RI, Athari Gauthi Ardi yang telah membawa program APBN ke Nagari Kotobaru," ujar Walinagari dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Solok tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Walinagari Kotogaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Mardi Handerson. Menurut Mardi, ada berbagai pembaharuan yang dibawa pemerintahan di Kabupaten Solok saat ini. Menurut Walinagari Ibukota Kabupaten Solok tersebut, para walinagari dan masyarakat di level bawah, kini bagai merasakan angin surga, karena banyaknya program pembangunan di nagari. Sehingga, mantan Anggota BMN Kotogaek Guguak tersebut mengatakan masyarakat di level terbawah tidak lagi begitu mempedulikan dinamika dan pertengkaran di level elit politik. 

"Meskipun suasana politik dan dinamika senantiasa panas di level elit, tapi masyarakat di level bawah, merasakan suasana yang nyaman. Apalagi, saat ini kami merasakan sudah menjadi subyek dari pembangunan, bukan lagi obyek. Kami sudah jenuh dengan pertengkaran para elit politik, yang manfaatnya bagi kami tidak ada. Bahkan justru membuat fikiran kami susah. Padahal, setiap hari, kami tetap saja harus mengerjakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kami," ujarnya. (Niko Irawan)

Bawaslu Kota Solok Laksanakan Sosialisasi Sukseskan Pemilu Serentak 2024, Ini Kata Ketua Bawaslu Triati, S.Pd

Solok, Sumbar, INFONEWS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, menggelar acara Konsolidasi Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, bagi Panwascam se-Kota Solok dan  masyarakat setempat. Dalam kegiatan itu, Bawaslu Kota Solok menghadirkan dua narasumber, yakni Kapoles Solok AKBP Ahmad Fadilan, Kota, Ketua Kejaksaan Negri Solok diwakili kasi pidum Edo. Dipandu lansung oleh Budi Santosa narasumber internal para Komisioner Bawaslu Kota Solok.

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Solok Triati. Selasa (15/11) bertempat di Taufina Hitel Kota Solok. Bersama Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Rafiqul Amien, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Agustin Melta, serta komisioner Budi Santosa.

Tampak hadir Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan, Kasat Intelkam, Kasat Serse, Pasi pidum kajari Solok, Pasi Intel Kodim 03/09 Solok,  Perwakilan Kejaksaan Negeri Solok, Ketua KPU Kota Solok, perwakilan dari beberapa OPD terkait di lingkup Pemko Solok, Panwascam se-Kota Solok, dan awak media. 

Sekretaris Bawaslu Kota Solok Agustin Melta dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti berbagai unsur, diantarànya berasal dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, beberapa OPD lingkup Pemko Solok, Panwascam se-Kota Solok, serta wartawan.

Agustin Melta menyatakan, acara Konsolidasi Pengawasan Tahapan  Penyelenggaraan Pemilu ini dilaksanakan. Adalah dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi tahapan pengawasan pemilu tahun 2024. Terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, dimana berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilu Tahun 2024. 

Untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu tanggal : 27 November 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Solok Triati dalam sambutannya berharap agar kegiatan ini bisa menjadi wahana untuk menggali informasi dari para narasumber yang dihadirkan.

Ketua Bawaslu juga mengharapkan partisipasi dan peran serta semua pihak demi suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak 2024 mendatang. "Baik TNI, Polri, pemerintah daerah, para insan media serta seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Triati menyatakan, dalam pengawasan Pemilu, peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat. Serta memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara. "Serta  mendorong terwujudnya Pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik serta mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah," ujarnya.

Dikatakanya, partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta informasi tentang penyelenggaraan pemilu, meningkatkan legitimasi Pemilu dan menjamin Pemilu yang adil dan jujur.

Untuk itu kata Triati, dalam menghadapi Pemilu 2024, Bawaslu Kota Solok terus berupaya melakukan pencegahan terhadap kemungkinan beberapa indikasi Kerawanan Pemilihan Umum 2024. Antara lain, mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax), mencegah terjadinya penyebaran isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), mencegah terjadinya politik uang (money politic). "Serta mencegah terjadinya perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, dan mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri," sebutnya.

Dalam agenda sosialisasi ini,  disosialisasikan pada Pelanggaran Pemilu. Karena adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.

Menurut Triati, temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selain berdasarkan temuan Bawaslu, laporan pelanggaran pemilu bisa langsung dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia.  Yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS.

Dan laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. "Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama tujuh hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan adanya pelanggaran pemilu," terangnya.

Jenis-jenis pelanggaran Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah yang sering terjadi adalah, pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu serta pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaran pemilu/pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam praktiknya pelanggaran yang kerap terjadi adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN)/TNI/Polri.

Dia menyampaikan bahwa suksesnya Pemilu tidak terlepas dari peranan seluruh stakeholder, baik Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif, para Pengusaha, tokoh masyarakat beserta seluruh lapisan masyarakat, dan para insan media.

Terkhusus insan media, menurut Triati, memiliki peran penting dan strategis dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Sesuai dengan azas atau prinsip Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), terutama dalam mengontrol pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

"Karena Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan kehidupan demokrasi.  Serta dalam mewujudkan amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil," jelasnya.

“Bawaslu Kota Solok mengajak kita semua untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu 2024 mendatang di Kota Solok,” imbaunya. (Roni)

Zelensky Ingin Jadikan Ukraina Sebagai Big Israel Usai Perang dengan Rusia

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ingin menjadikan negaranya "big Israel" dengan wajahnya sendiri setelah invasi Rusia berakhir. Dia menekankan keamanan kemungkinan akan menjadi masalah utama di Ukraina selama setelah perang berakhir.

Dilansir dari Al Jazeera, Rabu, 6 April 2022, Zelensky mengungkapkan mimpinya itu di situs resmi presiden pada Selasa. Ia menekankan bahwa visinya untuk masa depan pasca-konflik Ukraina termasuk memiliki angkatan bersenjata di semua institusi, supermarket, bioskop, akan ada orang-orang dengan senjata.

Di Israel, gambar warga sipil bersenjata, pemukim, dan tentara adalah hal biasa. Pemerintah sering kali meminta keamanan.

Zelensky yang merupakan seorang Yahudi, dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan Israel. Ia memuji Israel sebagai sebagai model bagi Ukraina.

"Saya yakin bahwa masalah keamanan akan menjadi nomor satu dalam 10 tahun ke depan," kata Zelensky.

Ia menolak gagasan bahwa Ukraina pascaperang akan meniru demokrasi Eropa liberal seperti Swiss sebagai model. Dia mengatakan bahwa orang-orang Ukraina akan menjadi tentara yang besar.

Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina tidak akan benar-benar liberal seperti Eropa. Dia mengatakan harus melakukan modus operandi yang berbeda.

"Ukraina pasti tidak akan seperti yang diinginkan sejak awal. Itu tidak mungkin," katanya kepada anggota media Ukraina selama briefing.

Zelensky menekankan bahwa Ukraina juga tidak akan tergelincir ke dalam otoritarianisme. "Sebuah negara otoriter akan kalah dari Rusia. Orang-orang tahu apa yang mereka perjuangkan," katanya.

Terlepas dari hubungannya dengan Israel, Zelensky telah mengkritik karena tak tegas dalam menyikapi invasi Rusia ke negaranya. Setelah sebelumnya diam, Perdana Menteri Israel mengutuk dugaan kekejaman di Bucha, Ukraina.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa dia terkejut dengan gambar mengerikan yang muncul dari Bucha. Namun Bennett tak menuduh Rusia telah melakukan kejahatan tersebut.

"Kami tentu saja terkejut dengan adegan kasar di Bucha. Gambar-gambar yang mengerikan, dan kami sangat mengutuk mereka," katanya. 

"Penderitaan warga Ukraina sangat besar, dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk membantu". (*/IN-001/tempo.co)

Ketum PAN, Zulkifli Hasan, Dilantik Jadi Menteri Perdagangan, Gantikan M Lutfi?

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) membenarkan bahwa Presiden Jokowi akan memberikan jatah satu menteri dan satu wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju. Muncul kabar bahwa Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan akan menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) yang kini dijabat M Lutfi, karena posisi ini tengah menjadi sasaran "empuk" akibat kelangkaan minyak goreng. Sementara, PAN sebelumnya sempat membuat "geger" 

publik, sebagai partai yang mendukung wacana penundaan pemilu.

Namun seberapa besar peluang Zulhas dan kader PAN menempati posisi Mendag yang dipegang oleh PKB? Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio melihat bahwa mungkin saja PAN mendapat posisi Mendag, tetapi PKB juga perlu diberi kompensasi yang setara jika itu terjadi.

"Ya sangat mungkin itu terjadi, tetapi kan kalau PAN di Mendag, PKB mesti dapat kompensasi. Minimal menteri pengganti atau 2-3 wamen," kata pria yang akrab disapa Hensat ini saat dihubungi, Kamis (17/3/2022).

Menurut Hensat, PAN selama ini memiliki pengalaman di tiga kementerian yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang pernah diemban oleh Zulhas.

Sebelumnya, Zulhas yang juga Wakil Ketua MPR RI, menanggapi soal harga minyak goreng kemasan yang tinggi akhir-akhir ini. Sebelumnya, pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Pasca HET dicabut, harga minyak goreng justru kian melambung meski stoknya mulai tersedia di pasaran.

Zulkifli pun menilai, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pasokan minyak goreng di dalam negeri, tentunya dengan harga terjangkau. Pasalnya, menurut Zulkifli, Indonesia merupakan negara penghasil sawit nomor satu di dunia.

"Ini kan tanahnya tanah rakyat dikelola oleh perusahaan-perusahaana besar, maka harus diprioritasnya untuk dalam negeri minyak goreng itu, dengan harga terjangkau. Sisanya, cari untung kirim ke luar negeri tidak apa-apa,” katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Senin (21/3/2022).

Jadi, lanjut Zulkifli, kalau memberatkan tentu akan merugikan rakyat.

"Kan cari untung boleh, tapi rakyat jangan dirugikan. Oleh karena itu, harga harus terjangkau," ucapnya.

Sebelumnya, PAN juga menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu. 

Namun, sampai saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju. Wacana tentang masuknya PAN ke dalam kabinet semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu. (*/IN-001)

Sumber: tribunnews, kompas.com

PAN Dukung Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bahwa pihaknya menyetujui usulan Pemilu 2024 ditunda. Alasan dibalik persetujuan PAN karena mereka beranggapan pandemi Covid-19 belum berakhir dan memerlukan perhatian lebih untuk menanganinya. PAN menilai, penundaan Pemilu 2024 akan membawa dampak kepada masa jabatan Presiden Jokowi, yaitu secara otomatis akan diperpanjang hingga masa Pemilu tiba. Keputusan PAN menyetujui usulan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulfikar Hasan.

"Kami memutuskan setuju pemilu ditunda," kata Zulkifli Hasan, dikutip Terkini.id, Jumat (25/2/2022).

Zulhas, begitu Zulkifli Hasan karib disapa, menjelaskan bahwa banyak faktor yang memang mengharuskan Pemilu 2024 ditunda sementara.  

"Pertama, alasannya itu pandemi yang belum berakhir. Itu memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani," kata dia. 

Kemudian, ungkap Zulhas, perekonomian nasional belum membaik karena pertumbuhannya rata-rata masih 3 sampai 3,5 persen. Ditambah lagi, situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh. 

Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

Cak Imin mengatakan jika usulannya itu ia sampaikan berdasarkan kondisi pembangunan Indonesia yang saat ini mengalami perkembangan dan tidak boleh terhenti karena Pemilu 2024.

Cak Imin mengatakan jika ia mengusulkan Pemilu ditunda dalm waktu satu atau dua tahun ke depan. Dengan alasan itu, menurutnya momentum pembangunan di Indonesia akan bisa tetap didapatkan. (IN-001)

Hari Ini, Ketua Umum Partai Demokrat Dijadikan Tersangka oleh KPK

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang terseret dugaan suap dalam kasus proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Citeureup, Bogor, ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2013. Keesokan harinya, pada 23 Februari 2013, Anas menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam sebuah pidato yang disampaikan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Di pengadilan tingkat pertama, Anas dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK agar Anas divonis 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp94 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Atas putusan ini Anas menyatakan banding.

Pada Februari 2015, majelis hakim banding memutus hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis sebelumnya dan denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun pada Juni 2015, majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar menjatuhkan vonis 14 tahun penjara ditambah kewajiban membayar denda sebesar Rp5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan.

Hakim Agung Krisna Harahap juga menyatakan Anas wajib membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 kepada negara dan pencabutan hak politik Anas. Anas menyatakan keberatan atas vonis ini.

Kemudian di bulan Juli 2018, Anas mengajukan Peninjauan Kembali dan di September 2020 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Anas dan Majelis Hakim PK memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Selain kasus yang menjerat Anas Urbaningrum, tanggal 22 Februari juga mencatatkan sejumlah peristiwa penting lainnya, dari tahun ke tahun. Tak sedikit dari peristiwa itu menjadi catatan sejarah penting bagi perjalanan hidup manusia.

Berikut sejumlah peristiwa penting di tanggal 22 Februari:

1732

Presiden Pertama Amerika Serikat George Washington lahir pada 22 Februari 1732. Ia memimpin pasukan Patriot selama Perang Revolusi Amerika dan berhasil mengantarkan mereka menuju pintu kemerdekaan dari Britania Raya.

Ia juga mengepalai Konvensi Konstitusional 1787 yang mendirikan pemerintahan federal yang baru. Berkat kepemimpinannya selama perjuangan untuk memerdekakan Amerika Serikat, ia diberi gelar 'Bapak Bangsa'.

1819

Melalui Perjanjian Adams-Onís, Spanyol menjual Florida ke Amerika Serikat dengan harga lima juta Dolar Amerika.

1944

Perang Dunia II: Kekeliruan bom pesawat Amerika di kota-kota Belanda seperti Nijmegen, Arnhem, Enschede, dan Deventer, menyebabkan 800 mati hanya di Nijmegen saja.

1957

Presiden Pertama Republik Vietnam atau Vietnam Selatan Ngo Dinh selamat dari upaya pembunuhan penembakan oleh komunis Vietkong di Ban Me Thuot pada 22 Februari 1957.

Namun pada 2 November 1963, Ngo Dinh Diem tewas terbunuh dalam kudeta yang dilancarkan Angkatan Darat Vietnam Selatan.

1972

Tentara Republik Irlandia meledakkan sebuah bom mobil di barak Aldershot, menewaskan tujuh orang dan melukai sembilan belas lainnya.

1973

Di tahun 1973 saat perang dingin, Presiden AS Richard Nixon mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Kedua pimpinan negara itu sepakat untuk mendirikan kantor penghubung atau liaison.

1974

Pada tahun 1974 silam, di tanggal 22 Februari diketahui bahwa seseorang bernama Samuel Byck sempat melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Namun percobaan itu gagal.

1974

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang kedua diselenggarakan di Lahore, Pakistan pada 22 Februari 1974. Dalam acara itu. turut hadir 37 Negara dan 22 Kepala Negara dan Pemerintahaan ikut berpartisipasi. Pertemuan itu juga mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan yang dideklarasikan pada 26 Maret 1971. (*/IN-001)

Sumber: galamedianews